Amendment Nomor 0O1/AMD/KIECTRI/IX/2017 to the Lease15)16)17)18)19)Agreement Nomor001/LA/KIECTRI/2017.1 (satu) buah map cokelat yang berisi 1 (satu) bundel fotokopiTanda Terima Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) nomor bukti 2381 70O/ALHSPPL/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 an PT.

Amendment Nomor 01/AMD/KIECTRI/IX/2017 to the LeaseAgreement Nomor001/LA/KIECTRI/2017.1 (satu) buah map cokelat yang berisi 1 (satu) bundel fotokopi TandaTerima Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) nomor bukti 2381 70/ALHSPPL/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 an PT.

Petunjuk Pengelolaan Lingkungan Nomor 124/1071/8/SPPL/BP2T/11/2014 (yang kelak akan diajukan sebagai Bukti P7):Yang kesemua biaya administrasi dan retribusinya ditanggung sertadibayarkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Kota Manado;.

Putusan Nomor 909/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps3) surat pernyataan kesanggupan memasang meter air;4) laporan pengeboran;5) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKLUPL,atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah, perpanjangan izin pemakaianair tanah atau izin pengusahaan air tanah jo pasal 11 ayat (4) denganmelampirkan:1) foto copy identitas pemohon;2) foto copy izin

(Lelang Ketiga), diberi tanda bukit TI18 ;19 Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 001/SPL/7137/0414 Tanggal 1 April 2014 (Lelang Pertama) Tanda Terima SuratPemberitahuan Lelang, diberi tanda bukit TI19 ;20 Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 001/SPPL/7137/0814 Tanggal 07 Agustus 2014 (Lelang Kedua).

S2565/WKN.10/KNL01/2014,tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda bukit TII6 ;Foto copy Pengumuman Lelang melalui selebaran/pengumuman tempel padatanggal 23 Juli 2014, diberi tanda bukit TII7a ;Foto copy Pengumuman Lelang melalui surat kabar Memorandum yang terbit padatanggal 7 Agustus 2014, diberi tanda bukit TII7b ;8 Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang No. 001/SPPL/7137/0814, tanggal 7Agustus 2014, diberi tanda bukit TH8 ;9 Foto copy Surat Peringatan I No. 003/UMKKRIAN/I/0213, tanggal 8 Pebruari2013,

Bahwa dengan melihat fisik di lapangan tentang penggunaan 7(tujuh) unit mesin dan bahan stok bahan baku jamu di perusahaantersebut juga disukung dengan isian persyaratan pada saatmengurus perpanjangan izin HO pada tanggal 7 Oktober 2013,Terdakwa mencantumkan modal atas perusahaan penggilinganbahan jamu tersebut sebesar Rp. 60.000.000, (Enam puluh jutarupiah) dan isian modal ke Dinas Lingkungan Hidup KabupatenWonogiri yaitu surat pernyataaan kesanggupan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup (SPPL

Foto copy Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL), diberi tanda T3;4.

Bara MegaQuantum tanggal 15 Nopember 2019 (copy dariSURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEBGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) No.32/Adm.BMQ/X1/2019 tanggal 14 Nopember 2019 (copy dariHal. 17 dari 35 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.BKLP3P4P5P6P7Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 468 Tahun 2013Tentang Perubahan Kedua Peta dan Koordinan Atas KeputusanBupati Nomor 339 Tahun 2010 Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT.

Terpadu Satu Pintu tentang Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 17.01.5.57.03426, tanggal 13 Februari 2018;

HAMKA tanggal 11 Oktober 2019;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang TandaDaftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP17.01.5.57.03426, tanggal 13 Februari 2018; Copy 1 (satu) lembar surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 503/00227/1701/PK/100.26/2018 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Keciltanggal 13 Februari 2018;Halaman 4 dari 106 Putusan No. 299/Pid.BLH/2020/PN Smr Copy 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

HAMKA tanggal 11 Oktober2019; Copy 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan PerdaganganPemerintah Kota Samarinda, Perihal Rekomendasi untuk PermohonanPerpanjangan PKAPT tanggal 11 Mei 2016; Copy 2 (dua) lembar Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota SamarindaPerihal Kewajiban Menyusun Surat Pernyataan Kesanggupan LingkunganHidup (SPPL) tanggal 10 Oktober 2019; Copy 1 (Satu) lembar Nota Angkutan Kayu Olahan CV.

Pemerintah Kota Samarinda, DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang TandaDaftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP17.01.5.57.03426, tanggal 13 Februari 2018;Copy 1 (satu) lembar surat Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 503/00227/1701/PK/100.26/2018 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Keciltanggal 13 Februari 2018;Copy 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

HAMKA tanggal 11 Oktober2019;Copy 1 (satu) lembar Surat Dinas Perindustrian dan PerdaganganPemerintah Kota Samarinda, Perihal Rekomendasi untuk PermohonanPerpanjangan PKAPT tanggal 11 Mei 2016;Copy 2 (dua) lembar Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah KotaSamarinda Perihal Kewajiban Menyusun Surat Pernyataan KesanggupanLingkungan Hidup (SPPL) tanggal 10 Oktober 2019;Copy 1 (Satu) lembar Nota Angkutan Kayu Olahan CV.

Foto copy Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL), diberi tanda T3;4.

Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH;tetap terlampir dalam berkas perkara;38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal

TanjungAlam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris ErlindaRidwan Prasetio, SH;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara39. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram UtaraNomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentangpemberian Izin Tempat Usaha;40. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;41. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) Tanggal 16 September

Februari 2019; Surat keterangan membangun dari pejabat pemerintahan NegeriWahai Nomor : 23/ KPNW/V1/2019 tanggal 28 Juni 2019; Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor:511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang PemberianIzin Tempat Usaha; Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananSatu Pintu Kabupaten Maluku tengah Nomor : 570/131/IMB/VII/2019tanggal 12 Juli 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan; Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup(SPPL

Tanjung AlamSewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda RidwanPrasetio, SH;1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram UtaraNomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberianIzin Tempat Usaha;1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK

Tanjung AlamSewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda RidwanPrasetio, SH;yang tersebut dalam lampiran perkara ini, yang diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkasperkara;38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram UtaraNomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberianIzin Tempat Usaha;39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

TanjungAlam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris ErlindaRidwan Prasetio, SH;tetap terlampir dalam berkas perkara;38.30.40.Al.42.43.44.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram UtaraNomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentangpemberian Izin Tempat Usaha;1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) Tanggal

tentang Ketentuan dan Tata CaraPemeberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; Bahwa kegiatan produksi minuman beralkohol berupa arak juga harusdilengkapi dengan Tanda Daftar Industri karena kegiatan yang dilakukanTerdakwa tersebut masuk kategori industri kecil; Bahwa syarat untuk membuat Tanda Daftar Industri harus memiliki Izinmendirikan bangunan, Surat Izin Gangguan, Surat Ilzin UsahaPerdagangan dan Tanda Daftar Gudang serta surat PernyataanPengelolaan Lingkungan (SPPL

per KK; Bahwa Jika lahan lebih dari 2 (dua) hektar, membuka lahan harus adajin; Bahwa jika ada lahan luas 10 (sepuluh) hektar dan caramembersihkan dalam hal ini, dikumpulkan lalu dilakukan membosting,membiarkan membusuk dan bukan membakar, sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian; Bahwa ada beberapa syarat di dalam membuka lahan, tetapi di DinasLingkungan Hidup, membuka lahan tersebut dapat diartikan denganmembuka usaha dalam kegiatan, selain itu harus dilihat dari isinya,dalam artian izinnya, SPPL

ayat (1) diberikanoleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinaskesehatan kabupaten/kota.Pasal 26 ayat (1): Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggaraKlinik harus melengkapi persyaratan:a. identitas lengkap pemohon;b. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecualliuntuk kepemilikan perorangan;c. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yangdisahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun;d. dokumen SPPL

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya KelolaLingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau AnalisisMengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;Bahwa selain syarat diatas petugas dari kantor juga akan melakukan survey kelapangan setelah ada pengajuan ijin ;Bahwa setahu Ahli terdakwa belum pernah mengajukan ijin usaha industri di kantortempat Ahli bekerjaBahwa perusahaan yang sudah ada ijinnya maka dari Dinas Industri akan adapembinaan usahanya, sedangkan kalau tidak

S110/RHS/PPHH/ PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalamRangka Pelaksanaan RPBBI secara online system tanggal 3 Februari2017, dari, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaandan Pemasaran Hasil Hutan;Asli 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta layarTerkembang No. 660/48/BAPLH/2016 dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.

S110/RHS/PPHH/PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalamRangka Pelaksanaan RPBBI secara online system tanggal 3 Februari2017, dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaandan Pemasaran Hasil Hutan;Asli2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta LayarTerkembang No. 660/48/BAPLH/2016 dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana;Halaman 57 dari 85 halaman Put.

S110/RHS/PPHH/ PBBP/HPL.3/2/2017 Tentang Pemberian User ID dan Pasword dalamRangka Pelaksanaan RPBBI secara online system tanggal 3 Februari2017, dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengelolaandan Pemasaran Hasil Hutan;Asli2 (dua) lembar Surat Rekomendasi atas SPPL CV. Duta LayarTerkembang No. 660/48/BAPLH/2016 dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.

MITRA DAFANE yangmemenangkan lelang dan ditetapkan sebagai Konsultan PengawasPembangunan Jembatan Sungai Sebadas (Abutment) TA. 2007 dengannomor Kontrak : 620/01/SP/JKPA/BM/DPUTU/2007 tanggal 27 Juli 2007dengan masa kerja selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender,yaitu sejak tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan tanggal 25 Desember 2007;Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkayang Nomor : 620/84/SPPL/ BM/DPUTU/2007 tanggal 2 Agustus2007 perihal Penetapan

MITRA DAFANE yangmemenangkan lelang dan ditetapkan sebagai Konsultan PengawasPembangunan Jembatan Sungai Sebadas (Abutment) TA. 2007 dengannomor Kontrak : 620/01/SP/JKPA/BM/DPUTU/2007 tanggal 27 Juli 200721dengan masa kerja selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari kalender,yaitu sejak tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan tanggal 25 Desember 2007;Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 620 /84 /SPPL/BM/DPUTU/2007 tanggal 2 Agustus 2007, CV.

TPIPasal 1 angka 4Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenanganpelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, dalam hal inipemegangnya adalah Badan Pengusahaan Batam;Pasal 26(1)(2)(3)(4)(9)Sub Direktorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan melakukantindakan evaluasi terhadap pengguna lahan yang tidak menjalankankewajiban sebagaimana yang diperjanjikan di dalam SPPL;Dalam hal tidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajibansebagaimana dimaksud ayat (1), Badan

Pemenuhan kewajiban pengguna lahan sesuai dengan SPPL;Memonitor jangka waktu alokasi lahan yang akan berakhir; danMemonitor laporan realisasi penggunaan lahan dan pembangunan;Pasal 26(1) Sub Direktorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan melakukantindakan evaluasi terhadap pengguna lahan yang tidak menjalankankewajiban sebagaimana yang diperjanjikan di dalam SPPL;(2) Dalam hal tidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajibansebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengusahaan Batam melakukantindakan

Tidak dipenuhinya syaratsyarat atau kewajibankewajiban yang tertuangdalam SPPL;b. Tidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajiban sebagaimanadimaksud pada Pasal 26;c. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku, ataud. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa alasan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugatadalah sebagaimana tertuang dalam Konsideran Menimbang Surat KeputusanObjek Sengketa, yaitu: bahwa PT.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri dengan nomor: 4617 0037 5536 6953 800;
2. 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
3. 3 (tiga) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
4. 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

Yogyakarta dankepada Tergugat II Intervensi, Camat Gamping minta (antara lain) agarTergugat II Intervensi sebelum membangun MENARA TELEKOMUNIKASIsegera memenuhi segala ketentuan yang berlaku di Kabupaten Sleman baikPeraturan Daerah maupun peraturan lainnya tentang yin pembangunan/pendiran MENARA TELEKOMUNIKASI, mempertimbangkan aspek sosialdan aspek teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Tergugat II Intervensi membuat SURAT PERNYATAAN KESANGGUPANPENGE LOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL

Putusan No. 18/G/2015/PTUNYK04.05.06.07.08.09.10.11.1213.14.T10T 13T14Fotokopi dari fotokopi cap basah Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal2 Desember 2014; Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Sosial Kabupaten Sleman No. 560/281 tentang Pengasahangambar rencana instalasi penyalur peti tertanggal + 08Desember20 1 4;Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris yang dibuat Nany WianaSetiawan, S.H. nomor 9 akta PT.

Bahwa, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa dan Persetujuan Camat,maka pihak Tergugat II Intervensi melengkapi syaratsyarat lainnya berupa: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) yang diketahui oleh: Kepala Kantor Lingkungan HidupKabupaten Sleman tertanggal 2 Desember 2104 (lihat bukti T4 = buktiT.I.Int8); === === === Surat rekomendasi ketinggian menara/Antena dari Komando Pangkalan TNIAU Adisutjipto tertanggal 4 Desember 2014 (lihat bukti T12 = T.II.Int9

Dalam poin 5 : Tergugat diwajibkan membuat dokumen Lingkungan(UKL/UPL/SPPL/Amdal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku denganberkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup;Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Tergugat, WalikotaTernate (Turut Tergugat I) juga telah mengeluarkan Pemberian ljin Prinsip padatanggal 7 April 2017 (bukti T5).

Dalam poin 5 : Tergugat diwajibkan membuat dokumenLingkungan (UKL/UPL/SPPL/ Amdal) sesuai dengan ketentuan yang berlakudengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup;Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya syaratsyarat yangharus dilakukan oleh Tergugat maka selanjutnya haruslah dilihat apakahTergugat telah melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya;Menimbang, bahwa bukti T15 yaitu undangan sosialisasi tanggal 12Nopember 2018, Berita Acara Sosialiasi tanggal 15 Nopember 2018 dan DaftarHalaman

Tergugat diwajibkan membuat dokumen Lingkungan (UKL/UPL/SPPL/Amdal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berkoordinasi denganDinas Lingkungan Hidup. Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwaTergugat tidak memiliki Amdal dalam kegiatan pembangunan tower 150 kV;Menimbang, bahwa bukti T8 adalah Permohonan PemeriksaanDokumen dan Penerbitan Ijin Lingkungan tanggal 16 Juni 2017. Bukti inimenunjukan pembangunan tower SUTT telah diajukan ijin ke Dinas LingkunganHidup.