Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tumpang tantang tundung tandang tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tuniang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 31-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 9/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
HARNIAH ST
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BANJAR
298 — 355
  • Penggugat yang tidak menerimaatau tidak mengetahul adanya keputusan Badan atau Pejabat TUNyang merugikan kepentingan (Pasal 53 UU 5/1986) dan barumengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal55 telah dilampuai, masih dapat mengajukan gugatan di PTUN dalamwaktu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya putusanyang merugikan kepentingannya tersebut.3.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 178/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 4 Mei 2020 — Penggugat:
PRIYO HARIYANTO
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KLITIK KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN
164 — 117
  • Dengan begitu objek sengketa TUNyang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sesuai denganketentuan Pasal 53 (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 atauUndang Undang PTUN yang menyatakan :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-08-2007 — Putus : 17-01-2008 — Upload : 01-06-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 65/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 17 Januari 2008 — dr. ROSDENI ARIFIN, SpM VS BUPATI BOGOR
124 — 79
  • ROSDENIARIPIN, Sp.M, dan gugatan di Pengadilan TUNyang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara("BKN") 3; Surat BKN Nomor: 03/Und/Dalpeg.III/III/2007, Tanggal 22Maret 2007 ; Surat Bawasda, Nomor 700125 Bawasda, Tanggal 4 Juni2007, Perihal Laporan Hasil Audit Dugaan Pelanggaran PPNo.32 Thn. 1979 a.n. Sdri. dr. Rosdeni Arifin, Sp.M(Pelaksana Dinas Kesehatan Kab. Bogor), yang ditujukan1415kepada Bupati Bogor nelalui Plt.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 13 Februari 2017 — H. MAHYUDDIN,S.T.,M.M lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
127 — 85
  • Peg.800/01/Pansel/ JTP/2016, tanggal 26 April 2016, akan tetapihasilhasilnya bahkan hasil akhirnya tidak pernah diperlihat,diinformasikan dan bahkan tidak pernah terdengar bisikan anginnya,termasuk pada umumnya semua peserta tidak pernah diinformasikan,Halaman 32 dari 94 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2016/PTUN.BNAdiperlihatkan dan diperdengarkan hasilhasilnya, bahkan hasil akhirnyapun tidak transparan; 7 === 22 nnn nnn nnnBerdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Objek Gugatan TUNyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 31-07-2012 — Putus : 01-10-2012 — Upload : 08-11-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 27/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 1 Oktober 2012 — ALEX HESEGEM, S.E.; Ir. MARTEN KAYOI, M.M.; VS PANITIA KHUSUS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI PAPUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
107 — 32
  • Tergugat Dan Objek Sengketa: Obyek gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi, syaratsebagaimana dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata usaha Negara, dengan unsurunsur diantaranya sebagai berikut: 24e Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN, Tergugat adalahkumpulan individu dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun2009, yang terpilih sebagai Anggota DPRP untuk masa jabatantahun 20092014, bukan sebagai Badan atau Pejabat TUNyang
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 13-09-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
MUCHSIN ,SH
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
2.PT. GARUDA INDONESIA Tbk Perwakilan Padang
55 — 36
  • Mengenai dalil gugatan ini sebenarnya telahdiajukan di Pengadilan TUN dan telah diuji dan diputus oleh Pengadilan TUNyang pada intinya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan pembatalan Sertifikat HGB tersebut karena Penggugatmenempati rumah dinas tersebut atas itikad baik Tergugat Il, sehinggagugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 10-07-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 9/Pdt.G/2017/PN SRL
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
1.Sapri
2.Efendi
3.Marji
Tergugat:
1.Kepala Desa Pangkal Bulian
2.PT. Indo Agroganda Lestari
3.Bupati Sarolangun
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun
5.Dinas Perkebunan dan Kehutanan kab. Sarolangun
195 — 167
  • Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah sepatutnyaditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagaiberikut :Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN SrlA.Kompetensi Absolut.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 lembar pertama dan poin 6lembar kedua yang mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat IIINo.329 tahun 2004 dan HGU atas nama Tergugat II merupakan objek TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat TUN, maka gugatan Penggugat sudahsepatutnya
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 06-02-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Byw
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
1.Drs. MURDIYANTO, M.Pd
2.Drs. H. TEGUH SUMARNO, MM.
3.Drs. H. MISLAN, M.Pd
Tergugat:
1.DRS. H. ICHWAN SUMADI, MM
2.DRS. H. HERU SUPARNO. M.M.Pd
Turut Tergugat:
1.H. HERU ISMADI, SH
2.DRS.. H. NURHADI, MM
3.DRA. Hj. SUNARTI ARIYANI
4.DRS. MOH. ILYAS KARNOTO
5.SEDAH AYU EMMA HP, SH.Mkn
6.Ir. H. MOCH. NAJIB
7.DRS. SISWAJI, M.Pd
8.DRS. H. MULYONO, M.Pd
9.Ir. H. SUWAJI
10.DRS. H. CHOIRUL ANAM, S.Kom.MM.
11.DRS. H. NUR AKHWANDI, MM
12.HERIBERTHUS WICAKSONO, S.Psi.M.P,
13.DRS. H. SULIHTYONO, M.Pd
14.H. HUSIN MATAMIN, ST
98 — 12
  • serta telah definitif dan tidakmemerlukan persetujuan lebih lanjut dari Instansi lain,Unsur Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau BadanHukum Perdata.Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN BywDengan dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGATyang merupakan bagian dari suatu rangkaian Keputusan TUN Jjelasmenimbulkan = akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT,dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT telahmelahirkan hubungan hukum baru, dari Serangkaian Keputusan TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-04-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — MULINTAR SIGALINGGING VS JAUTAR SIGALINGGING, DKK
75 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara);Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 11-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 29/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
MARWAN B. SULEMAN, S.T., M.M.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
148 — 71
  • Atas dasar itu terhadap perkara TUNyang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak.2).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 15-01-2010 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2010 — Thornycroft Maritime And Associates (Aust) Pty;1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI, 2. Panitia Pengadaan Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI
244 — 19
  • mengikuti proses lelang ulang tersebutdan Penggugat ternyata juga mengikuti PenjelasanPekerjaan (Aanwij ziing) lelang ulang Proyek SistemKapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) DirektoratJenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber DayaKelautan dan Perikanan Departemen Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia ;Didalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo.Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 1 poin 3menyebutkan Keputusan TUN adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Perijinan
Register : 10-10-2012 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 32/G/2012/PTUN-MTR
Tanggal 9 April 2013 — CINDHUNATA TEKAYADI MELAWAN 1. BUPATI LOMBOK BARAT
84 — 39
  • Halin kebanyakan terjadi dalam suasana intern suatu Departemen atau Lembaga Pemerintahan.Perbedaannya dengan peralihan wewenang dengan cara pendelegasian adalah bahwa dalam halmandataris mengeluarkan keputusan TUN dan kemudian keputusan ini disengketakan maka yangmenurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN tersebut danseharusnya digugat adalah tetap Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan TUNyang bersangkutan.
    Barat sehingga dari uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa pelimpahan sebagianwewenang pemerintahan dalam bidang perijinan adalah merupakan mandat antara BupatiLombok Barat sebagai mandans (pemberi mandat) dan Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Lombok Barat sebagai penerima mandat (mandataris) sehingga yang harusdianggap bertanggung jawab atas keluarnya keputusan TUN obyekobyek sengketa tersebut danseharusnya digugat adalah tetap Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-12-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 245/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2020 — Penggugat:
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
586 — 499
  • Putusan Nomor 245/G/2019/PTUNJKT.4.94.10mana tidak mendukung kebijakan Presiden dalam rangkapercepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkataninvestasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi;Bahwa alasan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUNyang pada intinya Penggugat tidak melakukan rangkaian prosestindak lanjut tidak berdasar hukum sama sekali.
    Bahwa, berdasarkan uraian di atas, sudah jelas dannyata Objek Gugatan TUN tidak memenuhi persyaratan sahKeputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)huruf a, b, dan c, maka dengan demikian Objek Gugatan TUNyang dikeluarkan oleh Tergugat patut dinyatakan tidak sah danbatal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-09-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2013
Tanggal 14 Nopember 2013 — H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA VS FERIYANTO MAYULU, DKK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO;
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukan oleh Kepala Pendidikan Nasional Kab.Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat IIIntervensi berupa fotocopy Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor :217/11.16.4/Md1981 tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yangmelegalisasinya pada tanggal 04 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai denganazas contrarius actus dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUNyang
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
2.PT.Madukoro
150 — 87
  • atau Badan Hukum Perdatadengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negaramenurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahankedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 17 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI’IF GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN BUPATI TANAH BUMBU PT. BORNEO INDOBARA
174 — 81
  • DUA OBYEK GUGATAN YANGTIDAK BERHUBUNGAN DAN TIDAK TERKAIT SATU SAMA LAINHalaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BUM.7014.15.16.Majelis Hakim Yang Mulia,Bahwa, Gugatan aguo memiliki dua obyek gugatan tetapi tidak satu pundalam Gugatan aquo, Para Penggugat/Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiifmemberikan penjelasan mengapa gugatan TUN terkait dengan ObyekGugatan dan Obyek Gugatan II harus diajukan dalam satu Gugatan aquo.Bahwa, Obyek Gugatan dan Obyek Gugatan II adalah dua keputusan TUNyang
    dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harusdipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yangditerbitkan oleh pejabat yang berwenang.Bahwa, dari pengaturan Pasal 7 ayat (1) PP No. 27/1999 sebagai peraturanyang mendasari penerbitan Obyek Gugatan II pada saat itu jelas ObyekGugatan II hanyalah merupakan syarat bagi suatu pihak untuk mendapatkanizin untuk melakukan usaha atau untuk memulai kegiatan produksinya,sehingga Obyek Gugatan II tersebut pun bukanlah suatu keputusan TUNyang
    PTUN.BJM.7831.32.karena faktanya Para Penggugat/Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiif telahmengetahui keberadaan IPPKH sebelum 19 Maret 2015 dan ParaPenggugat/Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiif juga telah mengetahuikegiatan produksi pertambangan di sekitar wilayahn Desa Mangkalapi danDesa Hatiif sebelumnya.Bahwa, ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UU PTUN juncto Bagian V Angka 3 SEMA No. 2/1991bersifat keharusan (imperatif) sehingga pengajuan suatu gugatan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 19-01-2018 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 Januari 2018 — PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN) ; KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
411 — 323
  • Tindakan Hukum KPU, Keputusan TUN yang berisi tindakan hukumberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (administratieverechthandeling) menunjuk kepada normatif sifatnya. tindakan hukum itumenimbulkan keadaan hukum (rechtsitutie) yang baru, menciptakan ataumenentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum TUNyang telah ada, sedangkan hubungan hukum TUN itu dapat berisi kewajibanuntuk menuntut sesuatu, memberikan izin untuk berbuat sesuatu dansangat kompleks hubunganhubungan hukum
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 24-08-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 75/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
IRIANI GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
108 — 60
  • Kepentingan tersebut bukandiperoleh dari orang lain;e Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya;b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan;222 02 nnenen nn nnen nnnBahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusanTUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkanakibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUNyang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — CATHERINE TJIPTO, ; WALIKOTA SURABAYA, dkk
71 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap yangpada pokoknya telah menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Kelurahan Bibis atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlSurabaya (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), Gambar SituasiNomor 705/1996 tanggal 30 Januari 1996 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Surabaya pada tanggal 11 November 1996;Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan objek sengketa oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah dibatalkan oleh Pengadilan TUNyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-03-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/Pdt/2015
Tanggal 24 Maret 2015 — GAMEL PURBA vs MATHIAS HUTAPEA
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti s.o.r telah melampaui batas kewenangan dalammemeriksa dan memutus sengketa tentang sertifikat hak milik Nomor 90Tahun 1992 atas nama Gamel Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 65Tahun 1987 atas nama Mathias Hutapea yang saling tumpang tindih,karena sertifkat hak milik dalam perkara a quo merupakan Keputusan TUNyang masuk kedalam kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;1.