tugasatas nama saksi yang diperlihatkan di sidangBahwa saksi tidak pernah melaksanakantugas perjalanan dinas ke KelurahanKelurahan atas nama Komisi III pada bulanJanuari dan Pebruari 2006 sebelumterbentuknya Komisi I, II, III di DPRD KotaPalangka Raya sesuai barang bukti berupasurat tugas yang ditunjukkan disidang :Bahwa untuk tahun 2006 ada 16 (enambelas) Raperda yang dibahas, kesemuanyatelah ditetapkan menjadi Perda ;180Bahwa tahun 2006 saksi pernah menerimadana perjalanan dinas yang bersumber daribiaya

puluhlima ribu rupiah), biaya koordinasi dankonsultasi sebesar Rp. 1.392.332.000,(satu) milyar tiga ratus sembilan puluh dua231juta tiga ratus tiga puluh dua riburupiah), biaya bantuan dalam rangkapelaksanaan tugas pimpinan DPRD sebesar Rp.699.825 .000, (enam ratus sembilan puluhsembilan juta delapan ratus dua puluh limaribu rupiah) ;Bahwa dalam LHP BPK RI perwakilanKalimantan Tengah tahun 2007 disebutkan adatemuan yaitu> Biaya perjalanan dinas anggota DPRD KotaPalangka Raya realisasinya terdiri daribiaya

dasar hukum= saksi didalampelaksanakan pengelolaan keuangan Daerah sebagaiBendahara DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalahPeraturan Pemerintah R.I Nomor 105 tahun 2000tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah dan Kepmendagri nomor 29 tahun2002 ;Bahwa anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara anggarannyaditetapkan dalam APBD ;Bahwa untuk rincian penggunaan uang SuratPerintah Perjananan Dinas (SPPD) Sekretariat DPRDKabupaten Kukar tahun 2005 adalah terdiri daribiaya

Objek perkara Aquo dibeli daribiaya Negara pada tahun 1964.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/ 2007 tanggal 4 September 2007Bab II Pasal 3 ayat (5) Berbunyi: Kepala Kantor/Satuan kerja pada unit vertikal didaerah adalah Kuasa Pengguna Barang pada kantor yang dipimpinnya.Tergugat I hanya kuasa pengguna bukan kuasa selain dari pada pengguna karenasegala yang berkaitan kepemilikan selalu harus dengan izin atau langsungoleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.Tergugat I selaku

30.000.000, kepada orang tua Penggugat yang dipergunakan Tergugat untuk biayapersalinan anak kedua Tergugat dengan Penggugat,;Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengantegas membantah dan menolaknya, karena uang Penggugat danTergugat ketika itu sudah habis yang dipergunakan untuk kebutuhanseharihari, sehingga Penggugat meminjam uang kepada ibu kandungPenggugat dengan sepengetahuan Tergugat, serta peminjaman tersebutdilakukan secara bertahap kepada ibu kandung Penggugat mulai daribiaya

sedangkan tenaga adminstrasi dirangkap olehsaksi Mulianto dan Gerhad Umbing;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO AJI,terhadap pekerjaan pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh CV.Halaman 368 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PIkPalangka Widyajasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 595/636/SPP2KT/07/2016 tanggal 19 Juli 2016 jo Adendum Kontrak Nomor :595/737/ADDP2KT/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016 nilai kontrakpekerjaan pengawasan adalah sebesar Rp.153.400.000, yang terdiri dariBiaya

Technician dan Drafter tidak pernahmelaksanakan tugasnya, sedangkan tenaga adminstrasi dirangkap olehsaksi Mulianto dan Gerhad Umbing;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO AJI,terhadap pekerjaan pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh CV.Palangka Widyajasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 595/636/SPP2KT/07/2016 tanggal 19 Juli 2016 jo Adendum Kontrak Nomor :595/737/ADDP2KT/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016 nilai kontrakpekerjaan pengawasan adalah sebesar Rp.153.400.000, yang terdiri dariBiaya

Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PlIkmelaksanakan tugasnya, sedangkan tenaga adminstrasi dirangkap olehSaksi MULIANTO dan GERHAD UMBING;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli PURNOMO AJI,terhadap pekerjaan pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh CV.Palangka Widyajasa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 595/636/SPP2KT/07/2016 tanggal 19 Juli 2016 jo Adendum Kontrak Nomor :595/737/ADDP2KT/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016 nilai kontrakpekerjaan pengawasan adalah sebesar Rp.153.400.000, yang terdiri dariBiaya

.1.000, yang tertuangdalam kesepakatan ;Bahwa total pembayaran bibit yang sudah diterimaCV.Andhika Jaya dari CV.Aurora adalahRp.47.000.000, (empat puluh tujuh juta rupiah ) ;Bahwa saksi Harapandi,SP pernah menelpon saksidalam hubungan dengan perjanjian kerjasama denganTerdakwa Yulius Donny U Dehen ;Bahwa kerugian secara materi akibat penghentiansecara sepihak pengadaan bibit oleh CV.Aurora adalahRp.65.433.200, (enam puluh lima juta empat ratus tigapuluh tiga ribu dua ratus rupiah ) ,yang terdiri daribiaya

.1.000, yang tertuangdalam kesepakatan ;Bahwa total pembayaran bibit yang sudah diterimaCV.Andhika Jaya dari CV.Aurora adalahRp.47.000.000, (empat puluh tujuh juta rupiah ) ;Bahwa saksi Harapandi,SP pernah menelpon saksidalam hubungan dengan perjanjian kerjasama denganTerdakwa Yulius Donny U Dehen ;Bahwa kerugian secara materi akibat penghentiansecara sepihak pengadaan bibit oleh CV.Aurora adalahRp.65.433.200, (enam puluh lima juta empat ratus tigapuluh tiga ribu dua ratus rupiah ) ,yang terdiri daribiaya

Unsur : YANG MENERIMA HADIAH ATAU JANJI.Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya berpendapat unsuryang menerima hadiah atau janji telah terpenuhi karena berdasarkan faktapersidangan penerimaan uang oleh terdakwa berasal dari biaya tambahan yangdibayarkan oleh peserta PTSL dan tidak ada peraturan bupati Blora yangmengatur hal tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa uang yang berasal daribiaya tambahan tersbeut terdakwa pinjam dari saksi Mustakim namun hal inidibantah oleh saksi Mustakim bahwa

dari tahanan, maka para Terdakwa harus tetapberada dalam rumah tahanan Negara (rutan).Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut, masih dipergunakan sebagai barang bukti dalamperkara Sisca Tineke Dengah, maka barang bukti tersebut harusdikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaibarang bukti dalam perkara Sisca Tineke Dengah.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana danTerdakwa sebelummnya tidak mengajukan permohonan pembebasan daribiaya

IMAN ALI RAHMAN, SH, M.Si dengan dana yang berasal dariBiaya Operasional Kegiatan Diskopas Tahun 2006.Terdakwa memerintahkan saksi Drs. VUS KUDUS selaku KepalaDinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi(DISNAKERSOSTRANS) untuk menyediakan uang tunai untukkeperluan pribadi Terdakwa yang dananya diambil dari anggaranyang ada pada Disnakersostrans, dan atas perintah Terdakwatersebut secara berturutturut sejak bulan Januari sampai denganbulan Desember 2006 saksi Drs.

. : 24/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA50.IL.Tks53.54.1 (satu) lembar Faktur Pembelian 450 buah karung = senilaiRp.1.000.000, Tanggal 18 Agustus 2010.1 (satu) lembar Faktur Pembelian 1000 buah karung beras senilaiRp.1.000.000, Tanggal 23 Agustus 2010.1 (satu) lembar kertas kuning tentang permintaan komisi fee 20% daribiaya sewa Kapal Keruk, tanggal 27 Mei 2011.1 (satu) lembar surat permintaan sisa pembayaran dari DirekturPerusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kab

Langganan daya dan jasa Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa ataulainnya kekurangan yang mendukung kegiatan belajarmengajar seperti : listrik, telepon, air, internet sewadomain, apabila biaya tersebut belum terpenuhi daribiaya yang tersedia dari Pemerintah Daerah/Yayasan.11. Kegiatan Penerimaan Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran danSiswa Baru (PSB) administrasi pendaftaran meliputi biaya fotocopy dankonsumsi panitia PSB.12.

Gunanto, sehingga tidakada niat atau itikat melakukan tindakan melawan hukum;Bahwa mengenai biaya SR bukan biaya yang yang berasaldari APBN atau APBD, tetapi biaya tersebut berasal daribiaya yang disediakan oleh calon pelanggan , dan yangpenting pelanggan sudah terlayani dengan baik suplaiairnya tanpa adanya komplain;Bahwa apabila terjadi penggunaan uang BUMD untukkepentingan sendiri adalah tidak diperbolehkan danmenyalahi asas akuntabilitas.118Bahwa apabila disuatu BUMD telah terjadi adanyakelainan

Keuntungan yang diperoleh di atas 15% daribiaya overhead ini dapat terjadi dikarenakan halhal sebagaimana telahdiuraikan tersebut diatas, sehingga keuntungan tersebut dinilai telahmemperkaya PT Mitra Bina Medika. Oleh karena itu maka unsurmemperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhidalam perkara ini;2.2.

.= Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35% akan dipenuhi daribiaya sendiri yakni sebesar USD 12.069.475.= Agunan tambahan berupa tanah kosong SHGU Nomor 02 dan 16 atas namaPT. Malindo Jaya Diraja yang status legalitasnya masih dalam proses jualbeli atau pengalihan seluruh saham PT.

Pid/TPK/2013/PT.DKI28BRI tahun 2004 segmen agribisnis, selanjutnya account officermelakukan analisa yang hasilnya dituangkan dalam MemorandumAnalisis Kredit (MAK) Nomor : 119AGRII/09/06 tanggal 12September 2006 dimana dalam dalam analisanya antara lain disebutkanbahwa:= Terdapat beberapa perizinan yang belum dipenuhi yakni surat ijin gangguan(HO), IMB, surat persetujuan penanaman modal dalam negeri dan suratpersetujuan AMDAL.= Dari total biaya proyek yang diajukan, biaya sebesar 35% akan dipenuhi daribiaya

Haji Propinsi Maluku Utara tahun 2010 yang berjumlah Rp.5.838.575.000,(lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) dan jumlah pengeluaran riil sebesar Rp. 5.562.257.100,(lima milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribuseratus rupiah) dengan jumlah selisin sebesar Rp. 276.317.900,(dua ratus tujuhpuluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu sembialan ratus rupiah);Menimbang, bahwa total dana yang telah diambil dan dipergunakan daribiaya

Langganan daya dan jasa Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa ataulainnya kekurangan yang mendukung kegiatan belajarmengajar seperti : listrik, telepon, air, internet sewadomain, apabila biaya tersebut belum terpenuhi daribiaya yang tersedia dari Pemerintah Daerah/Yayasan.11. Kegiatan Penerimaan Siswa Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran danBaru (PSB) administrasi pendaftaran meliputi biaya fotocopy dankonsumsi panitia PSB.12.

,MT dalam persidanganberdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 untuknilai proyek antara 25.000.000.000, (dua puluh lima milyar) sampai50.000.000.000, (lima puluh milyar) itu untuk pengawasan 4 %.Maka 4 % dari nilai kontrak anggaran pekerjaan kapal latin Rp.33.505.000.000, adalah sekitar Rp. 1.340.000.000, (Satu milyar tigaratus empat puluh juta rupiah), nilai tersebut jauh lebih besar daribiaya pengawasan yang dikeluarkan, sehingga secara esensiperbuatan Pemohon Banding mengusulkan pengawas

Daribiaya yang Rp. 10.000, tersebut, Pengadilan Negeri dapat membebankan Rp.7.500, dan Pengadilan Tinggi Rp. 2.500,, yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini; Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlumemperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni mempertimbangkan halhal yangmemberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut : Halaman 165 dari 171 Putusan Nomor : 08/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgHalhal

Yang mana tugas dan tangunggung jawabnya tersebut oleh terdakwa II tidakdilaksanakannya, dimana terhadap SPPD fiktif tersebut dalampertanggungjawabannya telah dibayarkan, namun dalah faktanya penerima daribiaya perjalanan dinas tersebut tidak pernah menerima dan menanda tanganibiaya perjalanan dinas tersebut.