(satu)buah kotak rokok Sampoema yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkusanplasik wama bening yang berisikan shabushabu yang dibalut dengan kertas timahseberat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram kemudian disisinkan untuk ullaboratorium ke Balai POM Padang seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisaseberat 4,79 (empat koma tujun puluh sembilan) gram telah pula ditetapkan statusnyauntuk kepentingan pembuktian perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjungmelalul Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor : TAP18/N.3.20/Epp.3/12/2015 ~tertanggal +424 +November 2015 sebagaimana yangHal. 31 dari 58 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN Mrjdisebutkan dalam ketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, sehingga barangbarang bukti tersebut dapat digunakan untukpembuktian dalam perkara ini;Menimbang bahwa dar keterangan saksisaksi, alat bukt surat, keteranganTerdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnyasaling bersesuaian, diperoleh

Tergugat dan para turut TergugatTergugat XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII atau siapa saja yangmemperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketakepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita(consevatoir baslaag).e Memerintahkan dengan segera kepada para Tergugat dan paraturut Tergugat Tergugat XI, XII, XIII, XIV,XV,XVI dan XVII atau siapa sajayang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyeksengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagaiuntuk ditetapkan sebagai obyek / barang

sitaan dalam perkara a quo.e Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakanterlebin dahulu meskipun terhdapnya ada bantahan, banding maupunkasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukummengenai pokok perkaranya.Dalam pokok perkara:1.

diperolehdari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; Benda yang secara langsung digunakan melakukantindakpidana atau untuk mempersiapkannya; Benda yang digunakan untuk menghalanghalangi penyidikantindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakpidana; Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidanayang dilakukan;Bahwa didalam pasal 46 KUHAP sudah jelas disebutkan kemanabarang sitaan tersebut akan dipergunakan, Dalam tingkat penyidikdan penuntutan maka barang

sitaan tersebut akan dipergunakan.Dalam tingkaat Penyidik dan dalam penuntutan maka barang sitaantersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapabenda itu disita, atau kepada orang atau mereka yang paling berhak,dengan ketentuan apabila: Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 31/PID/2019/PT BTN Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atauternyata tidak merupakan tindak pidana; Perkara dikesampingkan untuk

Dan terhadapdalil para penggugat inipun dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidakberalasan dan tidak berdasarkan hukum ;Bahwa terhadap dalil yang disampaikan tersebut diatas oleh para penggugatsangat kabur karena seolaholah bahwa Tergugat I dan Tergugat II saja yangbertanggungjawab atas keutuhan barang sitaan tersebut, padahal berdasarkanSurat Pelimpahan perkara Penggugat I Nomor : B 43/P.3.14/Ep.1/04/2009, tanggal21 April 2009, Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke PengadilanNegeri Ende

haruslah dihukum untuk membayarkerugian baik kepada Tergugat.I sebesar Rp. 3.000.000,000 ,o (tiga milyarrupiah).Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menerima pelepasan hak atas tanahdan bangunan yang telah dan sedang disita oleh Pengadilan Negeri Bandungbilamana dilihat dari sudut pandang hukum perdata adalah perbuatan35.melawan hukum, karena tanah dan bangunan tersebut sedang dalam sitaanPN.Kls.1.A Bandung dimana hak Penggugat yang dijamin oleh sita jaminanNo. 43 PN.Bandung tahun 2006 terhadap barang

sitaan tersebutmenjadi tidakjelas, sehingga timbul keinginan Tergugat.I untuk mendapat kepastian hukum,apakah Penggugat harus menagih kepada Yayasan Pembangunan PendidikanMuslimin atau harus menagih kepada Yayasan Pembaharuan PendidikanMuslimin, dimana Penggugat dalam aktanya berpegang teguh bahwa YayasanPembangunan Pendidikan Muslimin akta Notaris Obing tahun 1990 telahdibubarkan, dan kewajiban beserta asset tanah dan bangunan yang disitatersebut beralih kepada Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin

Bahwa Tergugat II menyangkal dengan tegas tatkala Penggugat mendalilkanadanya konspirasi Jahat dalam pelaksanaan lelang obyek sengketa, faktanyaTergugat II sebagai Pembeli yang beritikad baik atas obyek jaminan lelengmengikuti prosedur sebagimana yang telah ditentukan selayaknya prosedurlelang barang sitaan bahkan atas lelang tersebut, Tergugat I mengetahuinyadengan membaca surat kabar harian umum "Pekanbaru" tertanggal 12 Oktober2012 yang dilelang dengan perantaraan KPKNL Pekanbaru;.

sehinggaPengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan menyelesaikannya karena Risalah Lelanghanyalah merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat olehPejabat Lelang sehingga tidak ada unsur beslissing (pernyataan kehendak)dari Pejabat Lelang tersebut, dengan demikian terbukti risalah lelang tidaktermasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa unsur beslissing secara formil tidak melekat pada objek sengketamelainkan pada Surat Perintah Penjualan Barang

Sitaan (SPPBS) makapelaksanaan lelang atau pun risalah lelang obyek sengketa tidak dapatdibatalkan tanpa memeriksa dan membatalkan SPPBS;Bahwa dalam Halaman 149 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesiadiatur secara tegas, bahwa kalaupun terjadi kKecurangan atau pelelangantelah dilaksanakan secara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku quod non, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatugugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Bahwa sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR,pasal 261 ayat (1) RBG atau pasal 720 Rv yang menyebutkan :a.Menyita barang debitur selama belum dijatunkan putusan dalam perkaraa quo ini;Bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugatselama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugatdapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.46.

Bahwa yang Saksi ketahui Pak Fransisco memperlihatkan kepada sayatanda terima barang sitaan dari tim kejaksaan, bukan Berita AcaraPenyitaan.Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Ahli pidana, DrEva Achjani Zulfa, SH, MM dibawah sumpah pada pokoknyamemberikanpendapat maupun keterangan sebagai berikut:Hal 46 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel. Bahwa Ahli menerangkan penyitaan yang dilakukan dengan tidak dihadirioleh aparat setempat/RT/RW, penyitaan itu tidak sah.

Bahwa selain itu, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam BeritaAcara Eksekusi tersebut Para Termohon Sita Eksekusi in casu ParaPenggugat sebagai penyimpan barang sitaan tersebut dan peletakansita eksekusi tersebut telah diberitahukan kepada Sekretaris KelurahanMenteng yaitu Dedi Tjahyadi.27.

sita jaminan) terhadap : Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Sis AljufriNomor 86, Kota Palu; Sebuah Mobil Toyota Alphard, Warna Hitam, Tahun 2014, Nomor Polisi DN 99RV;dan oleh karena Para Penggugat yang telah disimpulkan bahwa Para Penggugatdapat membuktikan dalil gugatannya maka untuk menjamin agar kelak jika perkaraini berkekuatan hukum tetap, kewajiban Tergugat berupa melunasi sisapembayaran yang tidak terbayarkan kepada Penggugat dapat dilunasi denganmenjual lelang barang

sitaan tersebut, oleh karena itu sita tersebut harusdinyatakan sah dan berharga, dengan demikian petitum pada angka 2 beralasanhukum sehingga patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat pada point 9yang memohon agar Tergugat dihukum membayar semua biaya perkara, Majelisberpendapat karena dalam perkara yang sedang diperiksa ini ternyata adaGugatan Rekonpensi, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan diputuskanpada bagian lain dari putusan ini yaitu dalam Konpensi

Bahwa disamping itu, tindakan pengambilan barang yangdilakukan oleh TERGUGAT, juga tanpa memberikan kejelasanterkait status barang tersebut, sebagai barang sitaan atau tidak ?sehingga tindakan yang tidak jelas tersebut menimbulkankerugian yang nyata bagi PARA PENGGUGAT selaku Pedagang;4.

BANK MEGA, Tbk(Tergugat I) melalui Tergugat Il atas Jaminan Kredit (ObyekSengketa) dalam perkara aquo yang telah dimenangkan oleh HADISUKRISNO (Tergugat Ill) adalah sah dan berharga ;Bahwa pelelangan terhadap Obyek Sengketa juga telah dilakukandengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 215ayat (1) RBG, yang menyebutkan penjualan barang sitaan dilakukandengan perantaraan Kantor Lelang dan menurut Pasal 1 angka 4 Kep.Menkeu

tersebut BUKAN kesalahan asabah, tetapi Karyawan Bank BNI/TergugatBNI yang bertanggung jawab ;10.Bahwa seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.5/PidSusTPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 mulai dari identitas terdakwa,fakta sidang dan analisa yuridis dan pertimbangan hukum TERBUKTI,terjadi Kelalaian, ketidak hati hatian sesuai prinsip Perbankan,Pengawasan yang lemah dan rusaknya administrasi Bank/Tergugattelah menghukum Para Karyawan BNI Ambon/Tergugat Farrahdhiba Yusuf,Cs ;11.Sebagian besar barang

SITAAN yang disita untuk keuntungan danmasuk sebagai Hak Tergugat. dalam Perkara Pidana a Quo yang NYATANYATA berasal dari uang para Nasabah, menjadi hak Tergugat kenapauang nasabah yang masuk ke BNI/Tergugat diakui oleh tergugat ,sedangkan yang lain tidak ;12.Bahwa oleh karena itu demi hukum dan keadilan sesuai hukum positifyang berlaku perbuatan para karyawan / Pimpinan dengan jabatan masingmasing pada kantor Tergugat BNI Ambon / Tergugat baik Bersama samaatau sendiri sendiri sesuai Putusan Pidana

No. 2301 K/Pid.Sus/2010SUHENDAR yang oleh kami Jaksa/Penuntut Umum telah ada kesalahanyaitu ikut termasuk kedalam keterangan mengenai jenis barangbarangsitaan yang dilampirkan, sehingga pertimbangan majelis mengenai sepedamotor atas nama perkara AAT SUHENDAR kiranya tidak perlu diindahkanuntuk pengurangan kerugian Negara karena barang sitaan sepeda motortersebut bukan barang sitaan atas nama Terdakwa HERI SUKIRMANmelainkan barang bukti dalam perkara AAT SUHENDAR ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri

sitaan kepada orang lain, demikianlarangan yang melekat pada barang sitaan, terhitung sejaktanggal berita acara penyitaan diumumkan dengan jalanmencatat penyitaan di kantor berwenang sesuai denganketentuan Pasal 198 ayat (1) HIR.

Setiapperjanjian transaksi yang melanggar larangan yang digariskanPasal 199 ayat (1) HIR, tidak dapat dijadikan dalin atau dasaralasan mengajukan derden verzet atas sita eksekusi (executorialbeslag) atau eksekusi atas barang sitaan.

Oleh karena itu,sekiranya pihak ketiga membeli barang sitaan yang telahdiumumkan, kemudian barang itu dieksekusi melalui penjualanlelang (executorial verkoop) maka dalam kasus ini:e Jualbeli dianggap batal demi hukum atau jual beli dianggaptidak sah (ilegal), dan Selanjutnya pihak ketiga sebagai pembeli, tidak dibenarkanmempergunakan upaya derden verzet untuk mempertahankankeabsahan hak kepemilikannya atas barang itu berdasarkan titlejualbeli;lebih lanjut M.

Dengan demikian,jangkauan penerapan larangan Pasal 199 ayat (1) HIR maupunketentuan pidana yang diatur dalam pasal 231 KUHP, meliputi setiappelanggaran atas barang sitaan yang tunduk kepada bentuk bentukpenyitaan yang disebut diatas;Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas,terbukti bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) atau pihak manapunyang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1)bukan penanggung (penjamin) dan bukan kreditur dari Penggugat 1(PT Sweet Indolampung),

YahyaHarahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan,Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 314, yangisinya dikutip sebagai berikut:demikian larangan yang melekat pada barang sitaan, terhitung sejaktanggal berita acara penyitaan diumumkan dengan jalan mencatatpenyitaan di kantor yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal198 ayat (1) HIR.

tangankan atau digadaikan, disewakan, dihilangkandari tangannya serta dijaga dengan baik sebelum ada ketentuan lebihlanjutdari pengadilan terhadap barang yang disita tersebut;Bahwa kalimat "kepadanya bahwa terhadap barang yang telah disitatersebut tidak boleh dipindah tangankan atau digadaikan, disewakan,dihilangkan dari tangannya serta dijaga dengan baik sebelum adaketentuan lebih lanjut dari Pengadilan terhadap barang yang disitatersebut ditujukan kepada semua pihak yang berperkara bahwaterhadap barang

sitaan tidak boleh dipindah tangankan kepadasiapapun dengan alasan apapun menurut ketentuan hukum yangberlaku, kecuali sita eksekusi sudah diangkat oleh pengadilansetempat antara lain sudah dilakukannya upaya perdamaian antarakedua belah pihak kemudian adanya penetapan pengangkatan sitadari ketua Pengadilan setempat, apabila belum adanya pengangkatanmaka terhadap objek tersebut masih dalam status sitaan Pengadilan.Dapat saksi jelaskan kenapa kalimat tersebut tertulis ditujukan kepadatermohon, karena

tertulis adalah palsu yaitu keadaan yang tidak sebenarnya, dankalau yang diinformasikan berasal dari instansi lain dan ternyata palsumaka yang bertanggungjawab adalah yang menerbitkan bukan yangmenginformasikan ;Bahwa dalam menentukan sesuatu dokumen adalah palsu, tidak bisadidasarkan atas asumsi, dalam hukum tidak ada asumsi buktikankepalsuan, apakah ada putusan tentang kepalsuan, kalau tidak ada berartitidak terbukti adanya kepalsuan itu ;Halaman 89 dari 136 Putusan Nomor 877/Pid.B/2018/PN BjmBahwa barang

sitaan dalam proses perkara secara garis besar ada 2yaitu sita perdata dan sita pidana, dalam perdata ada 2 yaitu conservatoirbeslag dan sita eksekusi.

Rimba Raya Jaya Nomor : 037/PBHBK/IX/2018 tanggal 3 September2019 Perihal : penyelesaian masalah barang sitaan dan tanah/lahanwarisan keluarga Stefanus Muharam (bukti P29);Foto copy Surat dari kuasa hukum Stefanus Muharam kepada PimpinanPT. Rimba Raya Jaya Cq. Bpk. Agustinus (Legal Consultan) tanggal 5Maret 2019 Perihal : Penawaran Penyelesaian Masalah seluas 68,51 HaAn. Stefanus Muharam (bukti P30) ;Foto copy Surat Pernyataan An.

No. 1503 K/Pid.Sus/2015Penetapan Nomor 78/Persit/TPK/2013/PN.BJM tanggal 28 Oktober 2013atas benda berupa:LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN No. Nama Barang Jumlah Keterangan1. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos 25 berkas Lengkapkemasyarakatan bulan Maret 2010Nomor BKU 02 s/d 262. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos 21 berkas Lengkapkemasyarakatan bulan Desember 2010Nomor BKU 164 s/d 1843.

No. 1503 K/Pid.Sus/2015LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN AMPRAHAN IIINo. Nama Tanggal Fraksi Jumlah Uang1. Ir. Gusti Perdana Kusuma April 2010 Golkar Rp100.000.000,002. Ir. Soegeng Soesanto 29 Maret 2010 PAN Rp155.000.000,003. H. Zainal Arifin, SH., MH. 9 April 2010 PPP Rp51.000.000,004. Hj. Ferita Hariyani, SE. Maret 2010 Demokrat Rp64.000.000,005. Hj. Hariyatie 5 April 2010 KBNR Rp90.000.000,006. Dra. Maitri Puspa Kuesasih April 2010 PAN Rp100.000.000,007. M. Rafil Muksin, S.Ag.

Kalsel Tahun 2010LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN No. Nama Barang Jumlah KeteranganMARET 20101 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansoskemasyarakatan bulan Maret 2010 25 berkas LengkapNomor BKU 02 s/d 26 Hal. 407 dari 593 hal. Put.

SITAAN No.

Kalsel Tahun 2010LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN No.

Honor operasional satuan kerja pengelola satker;Honor operasional satuan kerja pengelola barang sitaan/rampasan ;Penyelidikan tertutup;Penyuluhan hukum pada Kejaksaan Negeri;Penguatan jaringan masyrakat anti KKN;Prapenuntutan Pidum Kejaksaan Negeri;Penuntutan Perkara Pidum;Penyidikan Korupsi;oO ON Pa FF wo DNPrapenuntutan korupsi;oPenuntutan korupsi;. Prapenuntutan perkara khusus;12. Penuntutan Perkara khusus;13. Persidangan Perkara Tindak pidana Korupsi;14.

org x 4 bln x Rp850.000)3.400.000,00; Penguji tagihan dan penandatanganan SPM (1 org x 4 bin xRp650.000) = Rp2.600.000,00; Bendahara pengeluaran (1 org x 4 bln x Rp600.000,00)1.400.000,00; Bendahara penerima PNBP (1 org x 4 bln x Rp300.000,00)1.200.000,00; Pembuat daftar gaji (1 org x 4 bln x Rp450.000,00)Rp1.800.000,00; Staf pengelola keuangan (2 org x 4 bln x Rp400.000,00)Rp3.200.000,00;Honor Operasional Satuan Kerja Pengelola PNBP barangsitaan/rampasan, dengn rincian sbb : Honor engelola PNBP barang

sitaan/rampasan (1 org x 4 bin xRp200.000,00) = Rp800.000,00;Penyelidikan tertutup, dengan perincin sbb :Hal. 121 dari 155 hal.