BANK MEGA, Tbk(Tergugat I) melalui Tergugat Il atas Jaminan Kredit (ObyekSengketa) dalam perkara aquo yang telah dimenangkan oleh HADISUKRISNO (Tergugat Ill) adalah sah dan berharga ;Bahwa pelelangan terhadap Obyek Sengketa juga telah dilakukandengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 215ayat (1) RBG, yang menyebutkan penjualan barang sitaan dilakukandengan perantaraan Kantor Lelang dan menurut Pasal 1 angka 4 Kep.Menkeu

Bahwa disamping itu, tindakan pengambilan barang yangdilakukan oleh TERGUGAT, juga tanpa memberikan kejelasanterkait status barang tersebut, sebagai barang sitaan atau tidak ?sehingga tindakan yang tidak jelas tersebut menimbulkankerugian yang nyata bagi PARA PENGGUGAT selaku Pedagang;4.

tersebut BUKAN kesalahan asabah, tetapi Karyawan Bank BNI/TergugatBNI yang bertanggung jawab ;10.Bahwa seluruh isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.5/PidSusTPK/2020/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2020 mulai dari identitas terdakwa,fakta sidang dan analisa yuridis dan pertimbangan hukum TERBUKTI,terjadi Kelalaian, ketidak hati hatian sesuai prinsip Perbankan,Pengawasan yang lemah dan rusaknya administrasi Bank/Tergugattelah menghukum Para Karyawan BNI Ambon/Tergugat Farrahdhiba Yusuf,Cs ;11.Sebagian besar barang

SITAAN yang disita untuk keuntungan danmasuk sebagai Hak Tergugat. dalam Perkara Pidana a Quo yang NYATANYATA berasal dari uang para Nasabah, menjadi hak Tergugat kenapauang nasabah yang masuk ke BNI/Tergugat diakui oleh tergugat ,sedangkan yang lain tidak ;12.Bahwa oleh karena itu demi hukum dan keadilan sesuai hukum positifyang berlaku perbuatan para karyawan / Pimpinan dengan jabatan masingmasing pada kantor Tergugat BNI Ambon / Tergugat baik Bersama samaatau sendiri sendiri sesuai Putusan Pidana

No. 1503 K/Pid.Sus/2015Penetapan Nomor 78/Persit/TPK/2013/PN.BJM tanggal 28 Oktober 2013atas benda berupa:LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN No. Nama Barang Jumlah Keterangan1. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos 25 berkas Lengkapkemasyarakatan bulan Maret 2010Nomor BKU 02 s/d 262. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos 21 berkas Lengkapkemasyarakatan bulan Desember 2010Nomor BKU 164 s/d 1843.

No. 1503 K/Pid.Sus/2015LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN AMPRAHAN IIINo. Nama Tanggal Fraksi Jumlah Uang1. Ir. Gusti Perdana Kusuma April 2010 Golkar Rp100.000.000,002. Ir. Soegeng Soesanto 29 Maret 2010 PAN Rp155.000.000,003. H. Zainal Arifin, SH., MH. 9 April 2010 PPP Rp51.000.000,004. Hj. Ferita Hariyani, SE. Maret 2010 Demokrat Rp64.000.000,005. Hj. Hariyatie 5 April 2010 KBNR Rp90.000.000,006. Dra. Maitri Puspa Kuesasih April 2010 PAN Rp100.000.000,007. M. Rafil Muksin, S.Ag.

Kalsel Tahun 2010LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN No. Nama Barang Jumlah KeteranganMARET 20101 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansoskemasyarakatan bulan Maret 2010 25 berkas LengkapNomor BKU 02 s/d 26 Hal. 407 dari 593 hal. Put.

SITAAN No.

Kalsel Tahun 2010LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN No.

Honor operasional satuan kerja pengelola satker;Honor operasional satuan kerja pengelola barang sitaan/rampasan ;Penyelidikan tertutup;Penyuluhan hukum pada Kejaksaan Negeri;Penguatan jaringan masyrakat anti KKN;Prapenuntutan Pidum Kejaksaan Negeri;Penuntutan Perkara Pidum;Penyidikan Korupsi;oO ON Pa FF wo DNPrapenuntutan korupsi;oPenuntutan korupsi;. Prapenuntutan perkara khusus;12. Penuntutan Perkara khusus;13. Persidangan Perkara Tindak pidana Korupsi;14.

org x 4 bln x Rp850.000)3.400.000,00; Penguji tagihan dan penandatanganan SPM (1 org x 4 bin xRp650.000) = Rp2.600.000,00; Bendahara pengeluaran (1 org x 4 bln x Rp600.000,00)1.400.000,00; Bendahara penerima PNBP (1 org x 4 bln x Rp300.000,00)1.200.000,00; Pembuat daftar gaji (1 org x 4 bln x Rp450.000,00)Rp1.800.000,00; Staf pengelola keuangan (2 org x 4 bln x Rp400.000,00)Rp3.200.000,00;Honor Operasional Satuan Kerja Pengelola PNBP barangsitaan/rampasan, dengn rincian sbb : Honor engelola PNBP barang

sitaan/rampasan (1 org x 4 bin xRp200.000,00) = Rp800.000,00;Penyelidikan tertutup, dengan perincin sbb :Hal. 121 dari 155 hal.

tangankan atau digadaikan, disewakan, dihilangkandari tangannya serta dijaga dengan baik sebelum ada ketentuan lebihlanjutdari pengadilan terhadap barang yang disita tersebut;Bahwa kalimat "kepadanya bahwa terhadap barang yang telah disitatersebut tidak boleh dipindah tangankan atau digadaikan, disewakan,dihilangkan dari tangannya serta dijaga dengan baik sebelum adaketentuan lebih lanjut dari Pengadilan terhadap barang yang disitatersebut ditujukan kepada semua pihak yang berperkara bahwaterhadap barang

sitaan tidak boleh dipindah tangankan kepadasiapapun dengan alasan apapun menurut ketentuan hukum yangberlaku, kecuali sita eksekusi sudah diangkat oleh pengadilansetempat antara lain sudah dilakukannya upaya perdamaian antarakedua belah pihak kemudian adanya penetapan pengangkatan sitadari ketua Pengadilan setempat, apabila belum adanya pengangkatanmaka terhadap objek tersebut masih dalam status sitaan Pengadilan.Dapat saksi jelaskan kenapa kalimat tersebut tertulis ditujukan kepadatermohon, karena

tertulis adalah palsu yaitu keadaan yang tidak sebenarnya, dankalau yang diinformasikan berasal dari instansi lain dan ternyata palsumaka yang bertanggungjawab adalah yang menerbitkan bukan yangmenginformasikan ;Bahwa dalam menentukan sesuatu dokumen adalah palsu, tidak bisadidasarkan atas asumsi, dalam hukum tidak ada asumsi buktikankepalsuan, apakah ada putusan tentang kepalsuan, kalau tidak ada berartitidak terbukti adanya kepalsuan itu ;Halaman 89 dari 136 Putusan Nomor 877/Pid.B/2018/PN BjmBahwa barang

sitaan dalam proses perkara secara garis besar ada 2yaitu sita perdata dan sita pidana, dalam perdata ada 2 yaitu conservatoirbeslag dan sita eksekusi.

No. 2301 K/Pid.Sus/2010SUHENDAR yang oleh kami Jaksa/Penuntut Umum telah ada kesalahanyaitu ikut termasuk kedalam keterangan mengenai jenis barangbarangsitaan yang dilampirkan, sehingga pertimbangan majelis mengenai sepedamotor atas nama perkara AAT SUHENDAR kiranya tidak perlu diindahkanuntuk pengurangan kerugian Negara karena barang sitaan sepeda motortersebut bukan barang sitaan atas nama Terdakwa HERI SUKIRMANmelainkan barang bukti dalam perkara AAT SUHENDAR ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri

sitaan kepada orang lain, demikianlarangan yang melekat pada barang sitaan, terhitung sejaktanggal berita acara penyitaan diumumkan dengan jalanmencatat penyitaan di kantor berwenang sesuai denganketentuan Pasal 198 ayat (1) HIR.

Setiapperjanjian transaksi yang melanggar larangan yang digariskanPasal 199 ayat (1) HIR, tidak dapat dijadikan dalin atau dasaralasan mengajukan derden verzet atas sita eksekusi (executorialbeslag) atau eksekusi atas barang sitaan.

Oleh karena itu,sekiranya pihak ketiga membeli barang sitaan yang telahdiumumkan, kemudian barang itu dieksekusi melalui penjualanlelang (executorial verkoop) maka dalam kasus ini:e Jualbeli dianggap batal demi hukum atau jual beli dianggaptidak sah (ilegal), dan Selanjutnya pihak ketiga sebagai pembeli, tidak dibenarkanmempergunakan upaya derden verzet untuk mempertahankankeabsahan hak kepemilikannya atas barang itu berdasarkan titlejualbeli;lebih lanjut M.

Dengan demikian,jangkauan penerapan larangan Pasal 199 ayat (1) HIR maupunketentuan pidana yang diatur dalam pasal 231 KUHP, meliputi setiappelanggaran atas barang sitaan yang tunduk kepada bentuk bentukpenyitaan yang disebut diatas;Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas,terbukti bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) atau pihak manapunyang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1)bukan penanggung (penjamin) dan bukan kreditur dari Penggugat 1(PT Sweet Indolampung),

YahyaHarahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan,Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 314, yangisinya dikutip sebagai berikut:demikian larangan yang melekat pada barang sitaan, terhitung sejaktanggal berita acara penyitaan diumumkan dengan jalan mencatatpenyitaan di kantor yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal198 ayat (1) HIR.

Terhadap barang Sitaan Nomor SPPBS326/PUPNC/IX.16/1994 tanggal15 Agustus 1994 tersebut benar telah dilakukan sesuai dengan Prosedur Lelangsebagaimana termuat dalam Petikan Risalah Lelang Nomor 135/ 19951996 ;Bahwa, sebagaimana diterangkan oleh saksi Aisa Lussy, saksi Anna FrijdaOraplean saksi Suleman Waelussy dan juga Saksi Normawaty yakni istrialmarhum Robby Rumatela yaitu orang yang mengaku sebagai pemilik tanahobyek sengketa menerangkan bahwa pada tahun 1996 di depan tanah obyeksengketa ini pernah

Memutuskan selurunh barang sitaan yang disita untuk dikembalikankepada yang berhak;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Atau seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum ParaTerdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik tertanggal 20 Maret 2018 yangpada pokoknya Penuntut Umum menyampaikan permohonan kepada MajelisHakim sebagai berikut;1.

tanggal dan tahun serta tidakmencantumkan tanda tangan Pihak Petama selaku Penjual, hanyaHalaman 62 dari 87 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Srg10.11.12.13.14.15.16.17.mencatumkan tanda tangan pihak Kedua dan para saksi serta pihak yangmenyetuji juga tidak menyebutkan keadaan tanah yang akan diperjualbelikandan belum ada tanda tangan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), 0.0.2... ccc cee cee cee cee ete tee tee tte ttt tee ete teeeeeeseeseee (DUKti T.L & Tl 9);Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang

Sitaan berupa Sertifikat No.10dari Abdul Farid Rimurta oleh POLRES Serang, ...........

serbuk kristal warna bening pada kantongplastik terdapat huruf H dengan memiliki berat 0,60 (nol koma enam puluh)gram;e 1 (Satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna bening pada kantongplastik terdapat huruf F1 dengan memiliki berat 1,0 (Satu koma nol) gram;e 1 (Satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna bening pada kantongplastik terdapat huruf F2 dengan memiliki berat 1,0 (Satu Koma nol) gram;merupakan narkotika beserta pembungkusnya, adapun dalam Surat KetetapanStatus Barang

Sitaan Narkotika Nomor: B14/0.5.14/Euh.1/06/2018 tanggal 8 Juni2018 yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun ditetapkan:e 1 (Satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotikajenis sabu pada kantong plastik terdapat huruf H dengan memiliki berat 0,60 (nolkoma enam puluh) gram;e 1 (Satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotikajenis sabu pada kantong plastik terdapat huruf F1 dengan memiliki berat 1,0(Satu koma nol) gram;e 1

sitaan pidana tersebut secara nyata tidak dapat ditentukansecara pasti mengenai asal muasal dana pembelian barangbarangsitaan pidana tersebut secara rinci......Halaman 77 dari 88 halaman, Putusan Nomor 477/PDT/2020/PT.BDG38.39.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah secara nyata pertimbanganhukum Judex factie/Pengadilan Negeri Depok putusan aquo telahberdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya tidak adakaitanya dan tidak ada keterlibatan Terbanding/Semula Pelawan, dansecara nyata barang

sitaan pidana putusan aquo tidak mencantumkan asalmuasal dana pembelian yang jelas, artinya tidak ada tindakan upayaupayayang dilakukan oleh pihak terkait Kejaksaan Negeri Depok untuk menggaliinformasi mengenai kepemilikan kendaraan 1 (Satu) unit mobil tersebut dandarimana kepemilikan mobil tersebut berasal.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Judex Factie halaman 45telah tepat dan benar yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :wenn bukti P9 didapati fakta bahwa pada Pasal 5 dan Pasal

Menimbang, dari halhal yang telah dipertimbangkan di atas, maka HakimPraperadilan mengemukakan pendapatnya tentang perluasan objekPraperadilan khususnya dimasukkannya Penetapan Tersangka sebagai objekPraperadilan sebagai berikut : bahwa pertama tama yang harus diketahui katakata istilah PenetapanTersangka tidak dikenal di dalam KUHAP dan dalam praktek tidak adadokumen Penetapan Tersangka oleh Penyidik (bandingkan dokumenPenetapan dari Hakim atau Ketetapan olen Kepala Kejaksaan Negeri tentangstatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mempunyaidasar hukum di Pasal 91 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika), sehingga menjadi pertanyaan darimana istilah tersebutmuncul dan seolah olah ada diatur di dalam KUHAP; bahwa Praperadilan itu originail intentnya/maksud semula daripembentuk undangundang adalah untuk alat kontrol/insttumen pengawasansecara horizontal terhadap beberapa kewenangan Penyidik/Polri dankewenangan Penuntut Umum/Jaksa.

Bahwa selanjutnya, dalam mengajukan Gugatan Konpensi a quo PARATERGUGAT REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT KONPENSI terbongkarbahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI/ PARA PENGGUGAT KONPENSIpatut diduga mempunyai niat jahat untuk menjadikan Objek Tanah danBangunan sebagai barang sitaan dengan cara menjadikan Objek Tanah danBangunan sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman dana yangdiprediksikan mencapai Rp 6.000.000.000, (enam milyar Rupiah).22.

keseluruhan barang bukti tersebut telah diakui olehterdakwa dipersidangan sebagai alat yang dipergunakanuntuk memperlancar ( prasarana) tindak pidana yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah arca aslikoleksi Museum Radya Pustaka dan 5 (lima) buah arca palsutiruan dari keenam arca asli tersebut dimana barang buktitersebut tidak diajukan dipersidangan , akan tetapidiperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa ditempatpenyimpanan' barang barang

sitaan Negara ( RUPBASAN)Surakarta ;Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) buah74arca asli koleksi Museum Radya Pustaka Surakarta tersebuttelah dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa berikut 5(lima) buah arca palsu tiruan juga telah dibenarkan olehterdakwa sebagai barang bukti yang dipergunakan olehterdakwa untuk memperlancar kejahatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaanterhadap perkara ini telah dianggap cukup, maka PenuntutUmum telah mengajukan tuntutannya No.

diterima dari YogaSentosa/Eko Edi Putranto (salah satu terpidana dalam perkara HendaraRahardja Dkk), kepada kas negara.Dengan demikian, maka sangat tidak berdasar konsideran menimbangdari objek sengketa yang pada pokoknya mempersalahkan Penggugatseolaholah tindakan penyelesaian atas tanah tersebut tidak optimal danseharusnya dilakukan lelang sehingga dapat memperoleh penerimaanyang besar.Padahal tanah yang terletak di Jogjogan Cisarua tersebut, bukan milikHendra Rahardja dkk, dan bukan merupakan barang

sitaan dan barangrampasan yang prosedurnya melalui pelelangan.

(satu)buah kotak rokok Sampoema yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkusanplastk wama bening yang berisikan shabushabu yang dibalut dengan kertas timahseberat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram kemudian disisinkan untuk ullaboratorium ke Balai POM Padang seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisaseberat 4,79 (empat koma tujun puluh sembilan) gram telah pula ditetapkan statusnyauntuk kepentingan pembuktian perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjungmelalul Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor : TAP18/N.3.20/Epp.3/12/2015~stertanggal 424 +November 2015 sebagaimana yangdisebutkan dalam ketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, sehingga barangbarang bukti tersebut dapat digunakan untukpembuktian dalam perkara ini;Hal. 34 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN MrjMenimbang bahwa dar keterangan saksisaksi, alat bukt surat, keteranganTerdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnyasaling bersesuaian, diperoleh

Dalam penjelasan KUHAP pasal 44 ayat 1 menyatakan Selama belumada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan,penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, digedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpananlain atau tetap di tempat semula benda itu disita). oleh karena kapal yangdiberitahukan sebagai REVO 8 adalah barang sitaan dari hasil kejahatan

Bahwa selain itu juga pembeli yang tidak beretikad baik dimana membelibarang yang diperoleh dari kejahatan sepanjang si pembeli mengetahui jikatanah yang diperoleh dari kejahatan maka dikatakan tidak beretikad baik; Bahwa barang yang sudah disita tidak boleh dialinkan haknya karena sudahdisita; Bahwa secara fakta yang mengetahui jika barang tersebut disita adalah sipenjualnya jadi jika si penjual menjual barang sitaan maka dikatakan sebagaipenjual yang tidak beretikad baik karena menjual barang yang