Ditemukan 2979 data
318 — 149
HENTJE ORHEN SINAselakuKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) baik yangdilaksanakan sendiri maupun yang dilakukan bersamasama dengan Saksi Drs.TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK dan Terdakwa HENDRY MBATU SH selakupemilik toko dalam penyaluran Dana BSPS kepada MBR untuk pembelian bahanbangunan tersebut sebagaimana faktafakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas adlah sebagai berikut di bawah ini: Bahwa untuk penyaluran Dana BSPS kepada MBR tersebut telah diikat kerjasamapenyaluran
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD, S.Sos Bin ABDUL SOMAD
192 — 44
kewenangan, kesempata atausarana yang da padanya karena jabatan atau kedudukan ini adalah apakahTerdakwa telah melakukan perbuatanperbuatan seperti yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam surat dakwaannya dan apakah perbuatan Terdakwatersebut merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanTerdakwa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempata atau sarana yang da padanya karena jabatan ataukedudukan adlah
87 — 33
./ 18)...Penerimaan dan penggunaan Biaya OperasionalPenyisihan Uang Penghargaan sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dimana pengeluaran mataanggaran tersebut adlah untuk biaya penyisihanpenghargaan DPRD yang diberikan secara tunai kepadaKetua DPRD Kota Madiun tanpa dilengkapi bukti yangdapat dipertanggung jawabkan dan kegiatan yangdiberikan penghargaan sebagaimana ketentuan pasal 27PP nomor 105 tahun 2000.
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2807 — 3664
Putusan Pengadilan.Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, pedoman lain bagiPengadilan terkait permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objeksengketa TUN adlah Juklak No. 1 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KTUNyang digugat. Dalam Juklak tersebut, Mahkamah Agung mempedomani kriteriakriterlia yang dapat dipakai sebagai acuan bagi Hakim bilamana akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yangdigugat sebagai berikut:1.
162 — 102
dalam dakwaan subsidair , Terdakwa didakwa melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang undang no.13tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang no.20 tahunHalaman 243 dari 256 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/Pn.Tjk2001 tentag pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasaal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo psal64 ayat 1 KUHP.Menimbang bahwa rumusan pasal 3 Undang undang no 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan undang undang no.20 tahun 2001 adlah
171 — 153
Tindak pidana korupsiyang dimaksud adlah yang dilakukan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa mangacu kepada Pasal 17 dan 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas, bahwa besarnya harta benda yang didapat dalam melakukan tindak pidana korupsisebesar itulah yang dibebankan kepada Terdakwa.
112 — 25
perbuatan yag ada acuan tertulis;bahwa menurut ahli, setiap perbuatan yang ada acuan tertulis selalu ada batasbatas yang bersinggungan dengan keperdataan maupun administrasi negara;Bahwa menurut ahli sekalipun ada aturan tertulis yang mendekati bataskeperdataandan administrasi negara maka tetapdapat dikenakan PerbuatanMalawan Hukum Korupsi;Bahwa menurut ahli, apabila ada klausul tentang perbuatan melawan hukumdalam kontrak tersebut maka diselesaikan secara keperdataan;Bahwa menrut ahli, afalis adlah
661 — 1513
Roni Wijaya sudah tandatangan Machfud Suroso pasti tanda tangan;Bahwa selama ini dari semua voucher yang saksi buat untukvoucher yang tanda tangan hanya terdakwa sendiri, tetapi untuktransfer harus tanda tangan Machfud Suroso;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditjen Pajak dantanda tangan didalam BAP ini adlah tanda tangan saksi (kepadasaksi diperlihatkan tanda tangan didalam BAP tanggal 20September 2019) semua keterangan saksi dalam BAP ini benarsemuanya ;Hal.77 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus
113 — 13
Kadangkadang sosialisasi juga tidaklengkap semuanya hadir, hanya dilaksanakan oleh berdua ataubertiga saja, yang lebih sering tidak ikut adlah satgas teknis( petugas ukur).Bahwa benar Larasita singkatan dari Layanan Rakyat untukSertifikasi Tanah, kantor pelayanan pertanahan yang bergerak.Tujuannya untuk mempermudah masyarakat membuat Sertifikat.Dasar hukumnya Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009,tanggal 11 Mei 2009tentang LarasitaBahwa benar Pelaksana Larasita untuk di Kantor Pertanahan KotaBogor
106 — 39
dari 30 menjadi 60 hari kerjaPemasukan dokumen dari tanggal 21 September 2010 menjaditanggal 23 September 2010Pembukaan Penawaran Untuk Laboratorium IPA MA dari pukul18.30 sd. 19.30 menjadi pukul 17.00 wibJaminan Penawaran yang sebelumnya disebutkan Bank Umummenjadi Bank Umum atau perusahaan Asuransi yang mempunyaiHal 47, Putusan NO. 46/PID.SUSTPK/2016/PN.JKT.PSTprogram asuransi kerugian sebagaimana yang disyaratkan olehMenteri Keuangan (Surety Bond).Contoh barang yang dibawa pada saat pembukaan adlah
107 — 31
,;e Bahwa awalnya kepemilikan saham PT.Asa 60% dan PT.GSM saham 40%kemudian terjadi perubahan komposisi pemilikan saham yaitu PT.GSM menjadi51% dan PT.Asa menjadi 49% ;e Bahwa dana Rp. 16.000.000.000, yang ke GSM adalah amanah RUPS dan Rp.16.000.000.000, ke PT Asa adlah hutang piutang;e Bahwa uang 32 16 Milyard rupiah itu adalah murni hasil jual beli gas bulan Maret2012 sampai 31 Desember 2012, PT SMP membeli dari PT santos, PT SMPkemudian menjual kembali ke PT Indonesia Power sebesar 17.000 MMBTO
127 — 20
Akan tetapi tahun 2009, saksi tidak masukdalam tim Larasita.Bahwa benar Pada tahun 2009, kondisinya masih belumonline, sehingga tim yang berangkat ke lapangan tidakbisa entry langsung melalui mobil larasita, tetapimenerima berkas dan biaya langsung dari masyarakatdan baru di entry di kantor kepada petugas entry datayang saat itu petugasnya adlah sdr. AGUS SETIAWAN( alm). Prosedurnya sama dengan rutin sebagaimanadijelaskan sebelumnya.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
148 — 70
Sedangkan Kasubag Agraria pada saat itu seingat sayamenyampaikan tentang aturanaturan pembebasan lahannya yangpada intinya mengatakan tidak bisa dilakukan pembebasan lahanuntuk pembangunan hotel, tetapi saya tidak ingat lagi apa alasannya;Bahwa saksi kenal dengan saksi SAPUAN sejak tahun 2005;Bahwa hubungan Saksi SAPUAN dengan terdakwa adlah merupakanorang dekat Terdakwa selaku Bupati;Bahwa saksi SAPUAN honorer di Pemda Kepahiang dan kami pernahmembuat SK nya;Bahwa saksi tidak tahu pembebasan lahan
83 — 12
kegunaan dari alat excavator standar adalah untukmenggali dan memindahkan material;Bahwa fungsi dan kegunaan dari alat excavator long arm secara prinsipsama dengan excavator standart hanya perbedaannya terdapat pada armyang lebih panjang dan ukuran bucket yang lebih kecil, di gunakan untukmenggali material yang lebih dalam, atau memindahkan material yanglebih jauh;Bahwa kapasiats bucket untuk excavator Long arm adalah kurang dari 0,60 m3 sedangkan untuk kapasitas bucket untuk excavator standar adlah
216 — 350
Kepala Gudang Sadr.KADIONO; Bahwa pembayaran ke Mitra Kerja Pengadaan berdasar pada GD1M bukan berdasarkan pada Kontrak Pengadaan, realisasi dalam kontrak belum tentuterpenuhi dalam 1X pengiriman sehingga yang dibayar adalah berapa jumlah Tonase yang masuk ke gudang pada saat pengiriman;Bahwa ada perbedaan arti pengawas secara umum dan khusus, dimana kalau artipengawas secara umum itu seorang dimana mengawasi suatu kegiatan tertentudan arti pengawasan dibulog sesuai dengan KD 388 tahun 2008 itu adlah
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
243 — 144
Jadi kalau yang mengangkat adlah pemegang saham atauRUPS maka yang harus memberhentikan juga harus mereka;Bahwa terhadap fakta yang dituangkan dalam akta notaris, ada satu namayang kemudian dikatakan bahwa ia tidak pernah datang, yangmemberikan data pada suatu akta, karena tidak mungkin notarismenuliskan namanama itu, ada dua nama yang dimasukan kedalam aktadan yang membuat akta sendiri sudah mengaku salah itu yang ahli dengartadi itu dapat dikategorikan membuat keterangan palsu dalam sebuahakta,
126 — 58
keterangan Saksi dantanda tangan Saksi.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mendengarTerdakwa bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.Bahwa benar, Saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak sejaktahun 1999, awalnya Saksi bekerja dibagian kepegawaian SekretarianDirektorat Jenderal Pajak, namun sekarang Saksi bekerja di bagianorganisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.Bahwa benar, Saksi tidak pernah satu kantor dengan Terdakwa.Bahwa benar, pekerjaan Saksi adlah
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
142 — 49
Sedangkan Kasubag Agraria pada saat itu seingat sayamenyampaikan tentang aturanaturan pembebasan lahannya yangpada intinya mengatakan tidak bisa dilakukan pembebasan lahanuntuk pembangunan hotel, tetapi saya tidak ingat lagi apa alasannya;Halaman 98 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN BglBahwa saksi kenal dengan saksi SAPUAN sejak tahun 2005;Bahwa hubungan Saksi SAPUAN dengan terdakwa adlah merupakanorang dekat Terdakwa selaku Bupati;Bahwa saksi SAPUAN honorer di Pemda Kepahiang
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
273 — 144
Jadi kalau yang mengangkat adlah pemegang saham atauRUPS maka yang harus memberhentikan juga harus mereka;Bahwa terhadap fakta yang dituangkan dalam akta notaris, ada satu namayang kemudian dikatakan bahwa ia tidak pernah datang, yangmemberikan data pada suatu akta, karena tidak mungkin notarismenuliskan namanama itu, ada dua nama yang dimasukan kedalam aktadan yang membuat akta sendiri sudah mengaku salah itu yang ahli dengartadi itu dapat dikategorikan membuat keterangan palsu dalam sebuahakta,
119 — 44
Kepala Gudang Sadr.KADIONO; ~Bahwa pembayaran ke Mitra Kerja Pengadaan berdasar pada GD1M bukan berdasarkan pada Kontrak Pengadaan, realisasi dalam kontrak belum tentuterpenuhi dalam 1X pengiriman sehingga yang dibayar adalah berapa jumlahTonase yang masuk ke gudang pada saat pengiriman; Bahwa ada perbedaan arti pengawas secara umum dan khusus, dimana kalau artipengawas secara umum itu seorang dimana mengawasi suatu kegiatan tertentudan arti pengawasan dibulog sesuai dengan KD 388 tahun 2008 itu adlah