Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-07-2017 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 20 Juli 2017 — BAMBANG ILHAM JUHRIE, SH MELAWAN 1. PT. BCA Finance Kantor Cabang di Samarinda, 2. ISHAK ISMAIL, 3. OTORITAS JASA KEUANGAN, 4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q BAPEPAM dan C/q BIRO PENJAMINAN DAN PEMBIAYAAN.
96 — 28
  • Dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen PT.BCA Finance selalu membuat perjanjian kredit yang selalu dibuat secara sepihakdan dipersiapbkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentukklausula baku) dan klausula baku tersebut telah diatur secara sempurna dalamUndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 danbagi mereka (pembuat klausula baku) yang tidak sesuai dengan pasal 18 tersebutdikenakan sangsi pada pasal 62 ayat (i) yang berbunyi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 25 September 2014 — IBRAHIM ALI, BA
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hermes pada waktu menjabat sebagai Pejabat Definitif SekretarisDPRD Kota Singkawang ada anggaran tahun 2006 sekitar Rp1.300.000.000,00 yang belum di SPJ kan ;Tetapi yang menanggung sangsi hukum hanya ditimpakan kepada LitaEkarina Bendaharawan Pemegang Kas dan Ibrahim Ali, BA sebagai Plhdan Plt Sekretaris DPRD Kota Singkawang ;Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak, pemeriksaan KejaksaanNegeri Singkawang dan pemeriksaan Hakim di persidangan PengadilanNegeri Singkawang terhadap Ibrahim Ali,
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-10-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
TEDJA WIDJAJA
535 — 843
  • melawan hukum atau yang bersifat ingkarjanji, dimana jika ingkar janji bisa bertranformasi ke Pasal 372 KUHP danuntuk melawan hukum dalam perdata bisa bertransformasi ke penipuan,namun tidak semua, karena sesuai dengan asas nya bahwa semua hukumperdata ada dua yaitu positif dan negatif, yaitu jika positif bahwa hubunganperdata bisa diberikan sanksi perdata maupun pidana dan jika negatif semuaHalaman 52 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utrperbuatanperbuatan perdata hanya bisa diberi sangsi
    perdata dan tidakmungkin diberi sangsi pidana; Bahwa secara umum benar rangkaian katakata bohong dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, jika ada suatu perjanjian dan perjanjian tersebutberulang ulang dan tidak dilaksanakan maka bisa dimasukkan dalam artirangkaian katakata bohong dan tidak bisa dipisahkan dari tipu muslihatPasal 378 KUHP; Bahwa peristiwa tersebut harus di lihat dari awal maksud dantujuaannya, jika dilakukan tanpa niat dari awal maka itu sudah melanggarperjanjian tersebut, kalau sudah di ujung
    Harusdibuktikan perbuatannya, pertanggung jawabannya dan sangsi pidanadimana ketigatiganya harus terpenuhi untuk menjadikan perkara tersebutmenjadi ranah pidana ; Bahwa penipuan atau kerugian dalam sebuah perjanjian itu syaratsubyektifnya adalah kesepakatan, dikatakan kesepakatan jika kualifikasinyatidak hilaf tidak dipaksa dan tidak di tekan. Namun apabila dalam perjanjiantersebut dia sengaja dan sadar maka perjanjian kesepakatan terpenuhi.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-09-2013 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 51/G/2013/PTUN-SMG
Tanggal 12 Februari 2013 — BAMBANG SUDARSONO Melawan BUPATI WONOGIRI
107 — 46
  • ;Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Baturetno tidak memenuhi rasa keadilankarena yang mendapatkan sangsi surat suara tembus secara simetris padalipatan ruang kosong dibawahnya hanya nomor urut 7 tanda gambar pepaya,16.17.18.19.nomor urut 8 tanda gambar jeruk, nomor urut 9 tanda gambar pisang. Tidaksesuai peraturan Bupati nomor 43 tahun 2009 Bab IV pasal 24 ayat 1 pemilihanharus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — ROSWATI Alias MAMI YOSI
482 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: 16 K/Pid.Sus/2015ii. sangsi potongan 25 % dari penghasilan PS atau CallingCharge apabila (dengan sengaja) PS 3 hari kerja tidakmasuk kerja maupun;3) Penjeratan hutang sendiri di dalam ketentuan umum pasal 1angka 15 adalah perbuatan menempatkan orang dalamstatus atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkandirinya atau keluarganya atau orangorang yang menjaditanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentukpelunasan hutang;4) Bahwa di persidangan terkumpul alat bukti yang sah:a Kedua
Pengadilan PN BANGLI Perdata Tanah
Register : 09-08-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANGLI Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli
Tanggal 6 Maret 2018 — Perdata Gugatan : - I Wayan Karsa Melawan - I Made Sayang Darmade - I Nyoman Rudja - Kadek Agus Widiastra - I Wayan Wirka - I Wayan Wirta
162 — 107
  • kebenaran hukum formal bahwa tanah adatdiakui sebagai milik dari Desa pakraman secara sekarang kebenaranmaterialnya kita lihat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanahtersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma ataukewajiban inilah yang dapat menguasai tanahtanah itu sebagaiswadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadihaknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuahsengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatupenjatuhan sangsi
Pengadilan PT SEMARANG
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2018/PT SMG
45 — 31
  • Tergugat Il yang demikian dapatdikategorikan sebagai Perobuatan Melawan Hukum.Bahwa demikian pula Pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang dibuat Notaris sebagai syarat untukpenerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan olehTergugat III berdasarkan Perjanjian yang Batal Demi Hukum.sehingga Perbuatan Tergugat Ill yang demikian dikategorikanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaranyang terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpaadanya sangsi
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-12-2010 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 23-06-2011
Putusan PN WATES Nomor 158/Pid.B/2010/PN.Wt
Tanggal 18 Mei 2011 — BAMBANG SUHARTO
122 — 15
  • Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilandan dapat menunjuk kuasa hukum untukmewakilinya sesuai ketentuan/peraturanperundang undanganMemberikan sangsi atas pelanggaran yangdilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;Mengusulkan pemberian sangsi atas pelanggaranyang dilakukan oleh sekretaris desa kepadaBupati. Memberikan pertimbangan penilaian DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)Sekretaris Desa kepada Bupati1. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desalainnyam.
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 01-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
WINALIA OKTORA, SH
Terdakwa:
RANGGA REFDISON Pgl. ANGGA Alias MONGGUK Bin ISON
66 — 8
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran sendiri ada beberapa pengertian yangberkaitan dengan Keadilan yang berasal dari
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 153/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : Warsito Ahmad Qodlofi
Terbanding/Tergugat I : PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
80 — 36
  • undang atau sekelompok orang, maka menurut hukumseseorang atau sekelompok orang tersebut bebas untukmempergunakan haknya dengan kata lain dapatlah dikatakanpenggunaan hak tersebut bersifat fakultatif (bukan merupakankeharusan), artinya penggunannya amat tergantung pada yangbersangkutan akan digunakan atau tidak digunakan, Justru denganadanya hak jawab tersebut dapat menimbulkan kewajiban bagi insanPers untuk melayani hak jawab tersebut jika kewajiban tersebut tidakdilakukan maka Pers bisa terkena sangsi
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 19-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5073/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 11
  • naungan BUMN), oleh karenanya Pemohon terikat dengan ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan selama 6 bulankepada Pemohon untuk mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasanPemohon, namun sampai dalam batas waktu yang telah ditentukan Pemohonbelum memperoleh surat izin dimaksud dan Majelis Hakim telah mengingatkanakan sangsi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
165 — 85
  • pembayaran dana taktis tersebut karenaSaksi selaku PPAT tidak bisa menolak ketika /ist dana taktis diserahkankepada staf Saksi, setelah /ist tersebut Saksi terima, maka saksi berkewajibanharus membayar dana taktis tersebut.Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan yang mewajibkan Saksi untuk membayar danataktis tersebut adalah Bendahara Penerima kantor pertanahan Kota SorongTerdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada sangsi
    Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut.Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi/denda jika tidakmembayarkan dana taktis kepada pihak BPN karena Saksi belum pernah tidakmembayarkan.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRIK alias HENDRIK BIN SAMSULI
2.HARIS alias ARIS BIN SURMAN alm
3.MUHAMMAD NUR KARIM BIN M. RULLY SATORI
4.AMAN SOLEH alias SOLEH BIN TASIMAN alias SUHEL
5.ADE FIRMAN bin M. MAKMUR alm
334 — 829
  • Dengan cara mendatangi ke MakoKelapa Dua pada saat kerusuhan napiter, namun terdakwa tidakmengetahui Siapa saja persisnya yang datang, apa tujuannya serta padasaat itu pun terdakwa tidak datang karena t terdakwa tidak diajak olehpengurus.Bahwa Selanjutnya terdakwa ditingkatkan pelajaran tentang JIHAD selama6 bulan kemudian dan berjalanya waktu terdakwa melakukan aktifitas rutinseperti mengaji/ pengkajian kemudian latihan boxsing dan kegiatan parkirtidak lama kemudian terdakwa di kenakan sangsi denda
    Sdra.DONA guna melakukan kegiatan menembak dengan sasaran botol aquamineral yang di gantung dan bagi yang tidak kenak sasaran botol yang digantung tersebut maka akan di kenakan sangsi Pus Up satu peluru 10 kaliPus Up jika tidak kenak dua kali maka akan di denda sangsi 20 kali PusUp dalam latihan menembak menggunakan senapan angin tersebuthampir semua melakukan pelatihan menembak di lanjutkan kegiatan jalandan jalan jongkok di tepi air laut dan di lanjuti mandi di air laut dan setelahsemua kegiatan
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 81/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — NGADI WIYANTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN YOGYAKARTA DKK
57 — 18
  • sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN WatBahwa sangsi
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 29-11-2017 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6344/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 10
  • PA.Kab.MlgPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan sebagai Pegawai NegeriSipil;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Surat Keterangan untukBercerai dari atasan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim telahmemberikan penundaan waktu hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana diaturdalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;Menimbang, setelah lewat masa 6 bulan, ternyata Termohon masihbelum mendapatkan Surat Keterangan untuk Bercerai, dan Majelis Hakim telahmenerangkan kepada Pemohon dan Termohon tentang sangsi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 668/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 16
  • berkekuatan hukum tetap, sebab dengan persangkaan paraTergugat telah melakukan penggelapan atas asset atau uang milik KoperasiKredit Usaha Sejahtera tidak dapat langsung kita nyatakan para penggugattersebut bersalah melakakukan penyelewengan atas asset atau uang milikKoperasi Kredit Usaha Sejahtera tanpa dilandasi adanya sebuah putusanpengadilan yang menyatakan kesalahan para penggugatMenimbang bahwa dengan tidak adanya putusan pengadilan yangmenyatakan akan kesalahan para penggugat, maka penjatuhan sangsi
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-11-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Gtlo
Tanggal 3 Nopember 2014 — SYAIFUDDIN HELINGO
72 — 22
  • adendum , namun saksi lupa isiadendum tersebut ;Bahwa dalam adendum pengadaan bibit sapi berubah yang asalnya dari NTBmenjadi dari Makasar Sulawesi Selatan ;Bahwa panitia tidak mengadakan survey dulu ke Makasar (sulsel) ;Bahwa pengadaan bibit sapi sejumlah 515 ekor tidak bisa dilaksanakan samasekali ;Bahwa saksi pernah membuat teguran 2 (dua) kali, yang pertama padatanggal 26 September 2013 dan yang kedua pada tanggal 28 Oktober 2013dan akhirnya pada tanggal 5 Desember 2013 diputus kontrak ;Bahwa sangsi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
86 — 27
  • berbeda dengan aturanhukum yang harus dilaksanakan;Bahwa yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dijalankan;Bahwa yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan dan isentif diterma oleh orang ikut dalamkegiatan;Bahwa roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudahada sebelumnya harus ditaati;Bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
    .09/Pid.B/TPK2012/PN .PDG.Bahwa benar yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dialankan;Bahwa benar yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan, dan insentif diterima oleh orang ikut dalam kegiatan;Bahwa benar roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudah adasebelumnya harus ditaati;Bahwa benar tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
    jabatan ataupun karena mempunyai kedudukan;Menimbang, bahwa penyalah gunaan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkankeuntungan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain seperti pada unsur ke dua dari pasal 3 UUTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya,kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya sebagai seorang Pegawai Negeri /Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai;Menimbang, bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 9 Mei 2016 — Ir. Subro Muhsi Samsuri, MMA
76 — 56
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22:Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dankewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai,dikurangi penyisihan piutang sangsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-04-2008 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2730/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 14 April 2008 — Ir. SITI AMINAH al MIMIN
443 — 169
  • rapat tidak diberitahukan sangsikalau tidak menjual produk reksadana, karena cabang di Surabaya cukupbagus dan selalu melebihi target ;e Bahwa Produk reksadana yaitu produk yang dikeluarkan managerinvestasi diluar Bank itu dan castmen dananya bisa ditempatkan di obligasidll;e Bahwa Saksi katakan kepada para nasabah sebelum menyetujui danmenyepakati bahwa produk ini tidak dijamin oleh pemerintah itu rawan,saksi katakan rawan ; Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2008 rapat untuk membahasreksadana ada sangsi
    pada waktuitu krisis global, banyak nasabah yang mencairkan dananya ;e Bahwa terakhir itu reksadana 90 % berubah menjadi Discretionary Fund,discretionary fund itu bisa diinvestasikan seluasluasnya oleh managerinvestasinya ;41e Bahwa reksadana bisa dijual di seluruh cabang bank Century padaawalnya brosurbrosur / formulirformulir didistribusikan ke cabangcabang,dan saksi juga ditelpon oleh pak Robert untuk menjual juga dengan adanyaSurat Edaran ;e Bahwa brosurbrosur dari Antaboga ;e Bahwa tidak ada sangsi