Ditemukan 291 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-09-2012 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 394/PDT/G/2012/PN.BDG.,
Tanggal 5 Maret 2015 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) Lawan ARIE ACHMAD, Cs
6019
  • Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kls..A.Bandung tidakberwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo:Bahwa eksepsi Tergugat.I harus ditolak atari tidak dapat diterima denganalasan: Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yangdilakukan bukan saja oleh Tergugat.I scbagai pemohon PKPU, tetapi jugaTergugat.II s/d Tergugat.VII dan Turut Tergugat yang merupakanwewenang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat.
Register : 03-06-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 14/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
R. NIAGARI GALUH, SH.MH.
Tergugat:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Lampung
24181
  • Namun jawaban dari lbu Tavina Arafah adalah sayaditelepon dari Ketua DPP GANN bahwa Kepengurusan mbak GaluhHalaman 8 dari 164 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUNBLsebagai Ketua GANN Lampung dibekukan dan suratnya sudah sampaiKe KESBANG, jadi SUKET GANN dengan Ketua mbak Galuh sudahtidak berlaku lagQl;Kalau mau lebih jelas ke kantor sajaalata taal atari Dijawab oleh Penggugat Ass..mbak jangan dulu mbak sampaikan ke KEPALA KESBANGPOL.. Sayabesok ke kantor kesbang."
Register : 09-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 77-K/PM III-19 /AD/I/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — - Oditur Militer - Terdakwa - Saksi
17946
  • Hidayat Atari alias KokoPekerjaan : SwastaTempat tanggal lahir : Riau, 01 J uli 1986J enis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : + IndonesiaAgama : IslamAlamat tempat tinggal: Jln. Pendidikan, RT.01, RW 01, Kel.Mandala Kab.Merauke.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi kenal denganTerdakwa anggota Korem174/ATW sejak bulan Mei 2016 Hotel Rajawali Kab.Meraukehanya sebatas teman dan tidak mempunyai hubungankeluarga.2.
Register : 02-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6146
  • Sebagaimana yangdimaksud pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadiperceraian: Pecsalihafaan anak yang halmu mmnawiz atari belum berumur12 tahu adalah hak ibunya: dan memperhatikan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 19S3 yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa: analcanak gang masih kecil berada dibawahasuhan ibunya.
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9238
  • surat gugatanPenggugat selaku Lembaga Organisasi Swadava Masyarakat yangkatanya ingin memperjuangkan hak hak masyarakat konsumen dhi.Haji Hartawan.Dalam ketentuan pasal 45 ayat (4) IJIndang Undang Nomor 8 Tahun 1999secara limitative dinyatakan:"Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luarHalaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2019/PN.MKSPengadilan.gugatan melalui pengadilan hanya dcipat ditampuh apabilaupayatersebut dinyatakan tidak berhasil dan salah salu pihak atari
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 02-08-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 16 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ENJANG SLAMET, SH.
Terdakwa:
NAJIB, S.Sos
176193
  • ketentuanpelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam AJK yaitu :e Kegiatan Pembuatan Rumah Data dengan anggaran kurang lebih Rp.5.000.000, (lima juta rupiah).e Pembuatan Gerbang dan Pembuatan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) dengan anggaran kurang lebih Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Totalnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).Tidak terlaksananya seluruh kegiatan Kelompok Kerja, Kegiatan ForumMusyawarah, Kegiatan Lokakarya Mini dan Kegiatan Kelompok Tribina diKecamatan Lalembuu, Desa Atari
    Tinanggea) dane Masih ada lagi ketika Sdr.NAJIB menjadi Narasumber di Desa Atari Jaya Kec.Lalembuu yang jumlahnya bervariasi dari kKisaran Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa setelah melalui sidang Tuntutan Perbendaharaan & Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR), saksi telah mengembalikan dana dalam pelaksanaan kegiatan tersebutkepada Inspektorat Kab. Konawe Selatan (Rekening PAD Kab.
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 5 Oktober 2017 — ANDIKHA PASSIRELA, SE Bin SUHYAR MULYATNO.
7632
  • dengan rasa keadilan atau normanorma kehidudalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau berdengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termastmelawan hukum formil atau tidak haruslah dilinat apakah adaperundangundangan yang dilanggar oleh Terdakwa .Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri, lain atari
Register : 01-03-2017 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 26 Mei 2016 — AGUS MULYADI Bin (Alm) H.ATEP
9924
  • Pandeglang, kemudian membagikan dana BP3 tersebuttidak sesuai dengan ketentuan dalam Pedum BP3 TA. 2012, denganrincian sebagai berikut : Nama Juraiai Luas puso Jumlah yang Dana il BP3Ne. apie atari (Ha) / harus diterima yang diterimaP kotak poktan poktan1. Sumur 33 27.000.000,00a " aoe 92.600.000,00aya2. Babakan 71 52/624 39.000.000,00Waluyu 2 135.200.000,003. Karang 150 60/720 45.000.000,00Pawitan 156.000.000,004.
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
309158
  • kepada Kepala Desa untukmendapatkan persetujuan pencairan dengan ditandai pembubuhan tandatangan dan stempel.Atas perintah Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD, BendaharaDesa mencairkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumenadministrasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan.Dengan sepengetahuan Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD,Bendahara Desa menyerahkan anggaran sebagairnana yang tertuangdalam dokumen administrasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakankepada TPK dan atari
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — BARNABAS SUEBU
14381 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut dapat dilinat pada Berita AcaraPersidangan pada pemeriksaan MARAN GULTOM,(Berita Acara Persidangan halaman 41), MELKIASKAPITARAU (Berita Acara Persidangan halaman 43),RINA RANGAN (Berita Acara Persidangan halaman 44),PHILIPUS WAROMI (Berita Acara Persidangan halaman50), SYLVIA HB PANJAITAN (Berita Acara Persidanganhalaman 53), NURYANTI (Berita Acara Persidanganhalaman 60), ALEX RUMASEB (Berita Acara Persidanganhalaman 98), TEDJO SOEPRAPTO, Sekda (Berita AcaraPersidangan halaman 134), ACHMAD H ATARI
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
9111571
  • Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUsesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (6)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), danayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajakkementerian/lembaga atari pendapatan bukan pajak pemerintahdaerah.Bahwa keuangan BLUD pada RSUD merupakan keuangan negaradalam hal ini keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dalamUndang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
    Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), danayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajakkementerian/lembaga atari pendapatan bukan pajak pemerintahdaerah.Dan di dalam ketentuan Pasal 42 Perbup Pekalongan Nomor 3Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum DaerahRumah Sakit Daerah Kabupaten Pekalongan, disebutkan pulabahwa penatausahaan keuangan RSUD dilakukan secara tertib,efesien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam