• kwitansi senilai Rp. 9.500.000,- tertanggal 23 Mei 2014 ;----- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.500.000,- tertanggal 26 Mei 2014 ;----- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.500.000,- tertanggal 28 Mei 2014 ;----- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 30 Mei 2014 ;-- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 03 Juni 2014 ;-- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 135.600.000,- tertanggal 06 Juni 2014 ;- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan United Nation

• PemerintahIndonesia dengan Pemerintah negara pelaku pelanggaran hukum ;Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Majelis Hakim hanyamenemukan Memorandum of Understanding (MOU) antar PemerintahIndonesia dan Pemerintah Vietnam yang ditandatangani tanggal 27 Oktober2010 materinya hanya memuat kerangka kerja sama (frame work) dan masihmemerlukan tindak lanjut untuk diwujudkan dalam bentuk perjanjianperjanjianyang salah satunya untuk mengatur penanganan IUU Fishing ;Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (2) United Nation

• pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalampenyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapbkan dalamkonvensi ini;Ayat (3), setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinansesuai dengan prinsipprinsip dasar hukum nasionalnya untukmemberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikankerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice);Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 konvensi PBB AntiKejahatan Transnasional yang terorganisasi (United Nation

  Nomor 4 Tahun 2011 adalah dengan merujuk pada beberapa konvensiintemasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsabangsa Anti Korupsi(United Nations Convention Againts Corruption) Tahun 2003 danKonvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Kejahatan Transnasional yangTerorganisasi (United Nation Convention Againts Transnational OrganizedCrimes 2000) serta ratifikasi terhadap konvensi PBB tersebut ke dalamHal 69 dari 82 hal. Put.

  penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalamkonvensi ini";Ayat (3): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinansesuai prinsipprinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikankekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja samasubstansial dalam penyelidikaan atau penuntutan (justice collaborator) suatutindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;Butir 4;Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti KejahatanTransnasional Yang Terorganisasi (United Nation

• Indonesia dengan Pemerintah negara pelaku pelanggaran hukum;wonnn Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Majelis Hakim hanyamenemukan Memorandum of Understanding (MOU) antar Pemerintah Indonesia danPemerintah Vietnam yang ditandatangani tanggal 27 Oktober 2010 materinya hanyamemuat kerangka kerja sama (frame work) dan masih memerlukan tindak lanjutuntuk diwujudkan dalam bentuk perjanjianperjanjian yang salah satunya untukmengatur penanganan IUUFishing; wonn Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (2) United Nation

• denim warna biru;- 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih;- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam;- 1 (satu) buah sprei motif batik warna biru muda; - 2 (dua) lembar Sprei bantal;- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;- 1( satu) buah celana jeans merk YO LUIS;- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan THE LUX 67 ROCK NATION

• Kejahatan Narkotikatelah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention AgainstTransnasional Organized Crime).

• Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negarapelaku pelanggaran hukum ;Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Majelis Hakim hanyamenemukan Memorandum of Understanding (MOU) antar PemerintahIndonesia dan Pemerintah Vietnam yang ditandatangani tanggal 27 Oktober2010 materinya hanya memuat kerangka kerja sama (frame work) dan masihmemerlukan tindak lanjut untuk diwujudkan dalam bentuk perjanjianperjanjianyang salah satunya untuk mengatur penanganan IUU Fishing ;Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (2) United Nation

• infinix note dengan nomor Imei 1 :354196230476126 dan Imei 2 :354196230486134;

• 1 (satu) buah Hand phone merk infinix note warna hitam dengan nomor Imei 1 :354196230476126 dan Imei 2 :354196230486134;
• 2 (dua) buah gelang warna keemasan;
• 1 (satu) buah cincin batu akik;
• 20 (dua puluh satu) bungkus rokok merk Scorpion;
• 2 (dua) bungkus rokok merk Riil Bold;
• 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam merah;
• 2 (dua) bungkus rokok merk Nation

• Keberatan semulaPenggugat yang dilakukan sampai 3 x (tiga kali), yaitu Bukti Somasi KeI, KeI danKeII;e Bahwa sampai diajukannya gugatan sengketa konsumen di BPSKDKI,Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak pernah menyampaikan penjelasanresmi terkait kwalitas dari mobil Jaguar milik Pemohon Kasasi/ TermohonKeberatan;Tentang informasi yang benar, jujur dan jelas sebagai kewajiban dari Pelaku Usahayang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;e Bahwa menurut United Nation

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

• Kelima, merujuk padaUnited Nation Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasiIndonesia dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006, tidak adanya unsurmerugikan keuangan negara dalam Konvensi Anti Korupsi adalah wajarkarena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikansecara sangat limitatif yang meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan

  Di samping tidak satu pun negara di dunia ini yangmemiliki rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalamPasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang a quo, Selain itu juga rumusan tersebutmendistorsi United Nation Convention Against Corruption, 2003 yang telahdiratifikasi Indonesia dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006, khususterkait korupsi di sektor privat.KEEMPAT, konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang demikian, ibaratpedang bermata dua.

  makaperumusan yang kembali kepada hakekat hukum pidana untuk menegaskanprinsip lex scripta, lex stricta, dan lex certa, tidak harus juga meliputi UUTIPIKOR tanpa mengurangi intensitas pemberantasan korupsi yang merajalela, untuk mewujudkan kewajiban konstitusional negara dalam menghormati,memajukan, melindungi dan memenuhi (to respect, topromote, to protect and tofulfil) hak asasi manusia tersebut.Dengan mempertimbangkan perumusan tindak pidana korupsi secara tegasuntuk mengikuti rumusan United Nation

  tidak adakata dapat tidak penting lagi, menurut para Pemohon tidak sesuai lagidengan perkembangan politik hukum pemberantasan korupsi, yakni denganlahirnya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP) yang mengutamakan dari pendekatan pidana menjadipendekatan hukum administrasi dan dari penghukuman pidana penjaramenjadi pengembalian uang negara;Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUUIII/2006 menjadikan delikkorupsi sebagai delik formil dengan merujuk pada United Nation

  Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yangadil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumenhukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahansebagaimana diuraikan dalam paragraf 8.10.2 dan paragraf 8.10.3 di atas,UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPerbendaharaan Negara) dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation

• nomor mesin C240 warna biru ;Alat ukur optic merek TOPCON warna abuabu.Dirampas untuk negara.Keputusan Kepala Divisi 1 No : 04/SK/WK/DIV.1/2006 Tentang Penetapan TipeProyek & Personel Proyek Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kampar ;Keputusan Kepala Divisi 1 No : 23/SK/WK/DIV.1/2007 Tentang Penetapan TipeProyek & Personel Proyek Hall Senam Sport Centere Rumbai ;Contract Document Saipem Karimun Yard Project ;Agreement For Construction Service Between 10m & wk In The Construction andComlettion of Date nation

  ;Mesin compressor dengan nomor mesin C240 warna biru ;Alat ukur optic merek TOPCON warna abuabu.Keputusan Kepala Divisi No : 04/SK/WK/DIV.1/2006 Tentang Penetapan Tipe Proyek& Personel Proyek Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kampar ;Keputusan Kepala Divisi No : 23/SK/WK/DIV.1/2007 Tentang Penetapan Tipe Proyek& Personel Proyek Hall Senam Sport Centere Rumbai ;Contract Document Saipem Karimun Yard Project ;Agreement For Construction Service Between 10m & wk In The Construction andComlettion of Date nation

  14Maret 2013.Dikembalikan kepada Terdakwa.15 Keputusan Kepala Divisi 1 No : 04/SK/WK/DIV.1/2006 Tentang PenetapanTipe Proyek & Personel Proyek Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kampar ;16 Keputusan Kepala Divisi 1 No : 23/SK/WK/DIV.1/2007 Tentang PenetapanTipe Proyek & Personel Proyek Hall Senam Sport Centere Rumbai ;17 Contract Document Saipem Karimun Yard Project ;18192021an232425262d2829303132333435363738394041Agreement For Construction Service Between 10m & wk In The Constructionand Comlettion of Date nation

• PemerintahIndonesia dengan Pemerintah negara pelaku pelanggaran hukum ;Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Majelis Hakim hanyamenemukan Memorandum of Understanding (MOU) antar PemerintahIndonesia dan Pemerintah Vietnam yang ditandatangani tanggal 27 Oktober2010 materinya hanya memuat kerangka kerja sama (frame work) dan masihmemerlukan tindak lanjut untuk diwujudkan dalam bentuk perjanjianperjanjianyang salah satunya untuk mengatur penanganan IUU Fishing ;Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (2) United Nation

• Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negarapelaku pelanggaran hukum ;Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Majelis Hakim hanyamenemukan Memorandum of Understanding (MOU) antar PemerintahIndonesia dan Pemerintah Vietnam yang ditandatangani tanggal 27 Oktober2010 materinya hanya memuat kerangka kerja sama (frame work) dan masihmemerlukan tindak lanjut untuk diwujudkan dalam bentuk perjanjianperjanjianyang salah satunya untuk mengatur penanganan IUU Fishing ;Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (2) United Nation

• 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk NATION BILD.
• 2 (dua) lembar plastic piper klip.
• 1 (satu) kertas timah rokok.
• 1 (satu) buah korek api mancis warna merah.

Dimusnahkan;

• 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 35161806/787827/2 Imei 351619/06787827/4.

Dirampas untuk negara;

6.

• Bahwa menurut Legislative Guide for the implementation of the UNCACyang dikeluarkan oleh United Nation Office on Drugs and rime (UNODC)menyebutkan bahwa : (BuktiP.6)1) Pasal 35 UNCAC mewajibkan negara menjamin bahwa perusahaanatau individu yang telah mengalami kerugian akibat korupsi memiliki hak untukmemulai proses hukum untuk mendapatkan kompensasi dari mereka yangharus bertanggungjawab (halaman 106).2) Pasal 35 UNCAC mengharuskan Negara mengambil langkahlangkah yang diperlukan, sesuai dengan prinsipprinsip

• (To Build The World A New without Lexploition delhomm parPhomme nor Lexploitation de nation par nation)PERUBAHAN UUD 1945 MELEMAHKAN MAHKAMAH AGUNG DANMENIMBULKAN DUALISME HUKUM/KEKUASAAN KEHAKIMAN SERTAMENGHILANGKAN KEPASTIAN HUKUMPerubahan Pasal 24 UUD 1945 merupakan perampasan KewenanganMahkamah Agung untuk melakukan Kekuasaan Kehakiman dan atau membuatterjadinya dualisme Kekuasaan Kehakiman dan dualisme Hukum.Pasal 24 UUD 1945 menentukan :(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.Menurut struktur kekuasaan, kedudukan Pengadilan Negeri Sleman selakubadan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman berhubungan langsung dengan NegeriIndonesia dan Bangsa Indonesia selaku Pemilik Negeri dan Negara Indonesia.Status dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman yang berhubungan langsungdengan Negeri (Tanah Indonesia) dan Bangsa(Bangsa Indonesia) beriringandengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena Nasional berasaldari bahasa Inggris dengan kata dasar nation

• Nomor 273 K/Pdt.SusHKI/2016intelejensi/perkembangan otak terutama pada anakanak dan bayi dapatdicegah;Karena telah memproduksi dan memasarkan produk garam beryodiumdengan kualitas baik, demi tumbuh kembang anakanak Indonesia, produkgaram Merek DOLPIN telah mendapatkan penghargaan dari UNICEF(United Nation International Childrens Emergency Fund), sebuah badanorganisasi nirlaba Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang disampaikanlangsung oleh aktor internasional, Roger Moore sebagai duta UNICEF padawakiu

• Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara pelakupelanggaran hukum;Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Majelis Hakim hanya menemukanMemorandum of Understanding (MOU) antar Pemerintah Indonesia dan PemerintahVietnam yang ditandatangani tanggal 27 Oktober 2010 materinya hanya memuatkerangka kerja sama (frame work) dan masih memerlukan tindak lanjut untukdiwujudkan dalam bentuk perjanjianperjanjian yang salah satunya untuk mengaturpenanganan IUU Fishing;Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (2) United Nation

• Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara pelaku pelanggaranwo Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Majelis Hakim hanya menemukanMemorandum of Understanding (MOU) antar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnamyang ditandatangani tanggal 27 Oktober 2010 materinya hanya memuatkerangka kerja sama (frame work) dan masih memerlukan tindak lanjut untuk diwujudkan dalambentuk perjanjianperjanjian yang salah satunya untuk mengatur penanganan UUFishing; Menimbang, bahwa pasal 73 ayat (2) United Nation

• MASSA.Setelah Ulama dan Habib berjuang bersama Bung Karno dan berhasilMemerdekakan Bangsa ini yang juga karena Jepang di Bom Atom Amerika jadi adajuga Amerika menyebabkan Bangsa ini bisa merdeka LALU SETELAH MERDEKAATAS KEBERANIAN BUNG KARNO DIDUKUNG PEMUDA DAN ULAMA, Jadi BungKarno cocok sebagai Proklamator Bangsa.Halaman 6 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2019 /PN DpsSetelah itu Ulama dan Habib menyerahkan Bangsa dan Idiologi Bangsa ini kepadaBung Karno utk melanjutkan Bangsa ini menjadi Negara atau Nation

  KERAHKAN KEKUATAN MASSA.Setelan Ulama dan Habib berjuang bersama Bung Karno dan berhasilMemerdekakan Bangsa ini yang juga karena Jepang di Bom Atom Amerika jadiada juga Amerika menyebabkan Bangsa ini bisa merdeka LALU SETELAHMERDEKA ATAS KEBERANIAN BUNG KARNO DIDUKUNG PEMUDA DANULAMA, Jadi Bung Karno cocok sebagai Proklamator Bangsa.Setelah itu Ulama dan Habib menyerahkan Bangsa dan Idiologi Bangsa ini kepadaBung Karno utk melanjutkan Bangsa ini menjadi Negara atau Nation yg BerdaulatAdil Makmur.

  MASSA.Setelah Ulama dan Habib berjuang bersama Bung Karno danberhasil Memerdekakan Bangsa ini yang juga karena Jepang di BomAtom Amerika jadi ada juga Amerika menyebabkan Bangsa ini bisamerdeka LALU SETELAH MERDEKA ATAS KEBERANIAN BUNGHalaman 42 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2019 /PN DpsKARNO DIDUKUNG PEMUDA DAN ULAMA, Jadi Bung Karno cocoksebagai Proklamator Bangsa.Setelah itu Ulama dan Habib menyerahkan Bangsa dan IdiologiBangsa ini kepada Bung Karno utk melanjutkan Bangsa ini menjadiNegara atau Nation