adanyaSurat Peringatan (satu) dan 2 (dua) terlebih dahulu;Bahwa karena Penggugat tidak diizinkan untuk mengajar lagi Penggugatpunmenanyakan kepada Kepala Sekolah (Oktaria Anggiasasi Indrihapsari) namunKepala sekolah menghindar dari Penggugat, maksud dan tujuan dari Penggugatmenemui kepala sekolah ada menjelaskan isi sms itu, bukan Penggugat yangmembuat tapi orang lain yang sama namanya;Bahwa karena merasa Penggugat tidak pernah membuat sms tersebut Penggugatberupaya untuk menyelesaikan secara bipatit dan tripartit

namun Tergugat tetaptidak hadir dalam undangan bipartit atau tripartit tersebut karena ketidak hadiranTergugat maka sangat telah jelas Tergugat telah memutuskan hubungan kerjasecara sepihak;Bahwa pada akhir bulan Januari 2013 yang sama Penggugat (Hilda Tri Oktaria)dikeluarkan dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Khalifah GenerasiTeladan (PHK) dengan alasan turut serta dalam persoalan Sdr Nina Mardiana(Panggugat) tanpa adanya surat peringatan (satu) dan 2 (dua);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

. = Rp 17.818.944,.Uangpenghargaan masa kerja = 0.Uang pengantian hak perobatan dan perumahan15 % x Rp 17.818.944; = Rp 2.672.841.Halaman 2 dari 14Putusan Nomor 101/Pdt.SusP HI/2020/P N MdnJUMIAN... 00. cece cee cee ee ee ene eee eee eee nee nee naeeeeenens = Rp 20.491.785,.( Dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratusdelapan puluh lima rupiah ).2. bahwa dengan adanya hasil Tripartit tersebut diatas, maka tindakanTergugat yang merumahkan Penggugat sampai waktu yang tidakterbatas

pasal 156 ayat (3) dan uang pergantian hak sesuaidengan pasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 kepada pekerja, denganrincian sebagai berikut :Uang pesangon : 2x3xRp2.969.824,. = Rp 17.818.944,.Uangpenghargaan masa kerja = 0.Uang pengantian hak perobatan dan perumahan15 % x Rp 17.818.944; =Rp 2.672.841.JUMIAN 0... ccc eee eee eee nee eee eee eee nee nee eaeeesenees =Rp 20.491.785,.( Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratusdelapan puluh lima rupiah).2. bahwa dengan adanya hasil Tripartit

Agus Iskandar danHasnawi Thamrin, juga bersama dengan Badan Pengelola datangmenghadiri undangan dari Disperum DKI dalam suatu forum pertemuantiga pihak / tripartit di Kantor Disperum DKI Jakarta;Hal 56 Putusan Nomor : 685/PDT/2019/PT.DKIMOHON AKTA, notulen rapat sebagai bukti pelaksanaan rapattripartit diakui oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 10hal. 7, dikutip sebagai berikut :...

;Hal 58 Putusan Nomor : 685/PDT/2019/PT.DKIBerdasarkan hal tersebut, karena pelaksanaan RUTA hendakdilakukan dengan melanggar kesepakatan tripartit, maka sesuaikesepakatan, akhirnya warga melalui FKW GCN berhakmenyelenggarakan RULB secara mandiri yang segala keputusannyabersifat mengikat (lihat butir 6 kesepakatan tripartit);79) Bahwa untuk mematuhi kesepakatan tripartit in casu Risalah Rapat20 Juni 2013, maka kemudian pemilik/penghuni akhirnya melaksanakanRULB pada tanggal 20 September 2013 dengan

Pembatalan Akta Otentik Menjadi Beban Pembuktian Penggugat.85) Bahwa gugatan a quo, pada dasarnya adalah jugamempermasalahkan keberadaan akta yang dibuat oleh Tergugat XXV No.Hal 60 Putusan Nomor : 685/PDT/2019/PT.DKI60, 61, 62, dan 63 yang semuanya tertanggal 20 September 2013,sementara aktaakta tersebut seluruhnya merupakan keputusan RULB yangpelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan tripartit (hukum tertinggi)yang dibuat oleh dan antara pemilik/oenghuni rusun GCM, pengurusPPRSC GCM terdahulu

Produk Dinas PR & KP Pemprov DKI (Kesepakatan Tripartit 20 Juni2013 yang dihadiri oleh Pihak PT Duta Pertiwi Tbk dan PengurusBonekanya, dan lantas dilanggar sendiri olen mereka, sehingga terjadiRULB 20 #4September 2013) serta sejumlah SuratsuratTeguran/Peringatan dari Dinas Perumahan & Gdung DKI, apakah semuaitu HARUS disalahkan/dianggap ILEGAL. Terlampir T14, T15 T16, T17;b.

Stephanie Maria Lilianty SH tidak pernah disidang oleh MPWDKI, hanya dipanggil oleh MPD Jakarta Utara dan setelah dijelaskanrupanya Pengurus MPD Jakarta Utara tidak mendapatkan penjelasanyang sebenarnya dari Lily Tiro yakni tidak disampaikan mengenalDASAR RULB yaitu Kesepakatan Tripartit 20 Juni 2013, maka MPDJakarta Utara hanya memberi nasehat untiuk ke depan agar lebihbaik lagi.

a quohalaman 26 alinea keenam, dikutip sebagai berikut:"Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya melampirkan AnjuranMediator mengenai perselisihan PHK, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UUNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan hukum, sehinggagugatan tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;"Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti di atas, selainadanya kewajiban untuk melampirkan risalah mediasi Tripartit

Meskipun dalam perkara a quo Pemohon Kasasi semula Tergugat danTermohon Kasasi semula Penggugat telah menempuh mediasi Tripartit, haltersebut tidak dapat diartikan bahwa perkara a quo dianggap telah melaluimediasi Bipartit karena prosedur Bipartit dan Tripartit adalah 2 (dua) halyang berbeda, 2 (dua) prosedur tersebut wajib dilalui dan dibuktikan secaratertulis.

PenyelesaianHubungan Industrial yang ditentukan oleh UndangUndang No.2 tahun 2004, makapersoalan PHK antara Penggugat dengan Tergugat diajukan permohonannya oleh ParaTergugat ke tingkat Mediasi melalui Disnaker Kota Cilegon pada tanggal 23 November2009 ;Bahwa pihak Mediator dari Disnaker Kota Cilegon, telah berupaya dan berusahauntuk menyelesaikan persoalan PHK ini dengan mengundang Penggugat dan ParaTergugat serta didampingi oleh Serikat Pekerja dengan 3 (tiga) kali pertemuan yaitu :1 Pertemuan Tripartit

pada tanggal 3 Desember 2009 ;Hasilnya : Para Pihak tetap pada pendirian masingmasing, dan pihak Disnakermeminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan hasil audit dari akuntan Publik ;2 Pertemuan Tripartit kedua pada tanggal 15 Desember 2009 ;Hasilnya : Penggugat memperlihatkan hasil audit akuntan public tentang kerugiantahun 2006, 2007 dan 2008 dan Tergugat menyatakan apabila perusahaan tidak inginmempekerjakan kembali Para Tergugat, maka Para Tergugat meminta kompensasiyang jelas, lalu Disnaker

memberikan kesempatan untuk Bipartit lanjutan ;Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2009 kami para pihak diberikan kesempatanuntuk melakukan musyawarah Bipartit, namun Serikat Pekerja yang mewakili paraPenggugat tidak dapat menyampaikan rumusan kompensasi yang diinginkan, danPenggugat tidak bisa menerima permintaan kompensasi secara lisan, karenapermintaan Para Tergugat diluar batas kewajaran dan diluar UndangUndang ;3 Pertemuan Tripartit Ketiga pada tanggal 31 Desember 2009Hasilnya : Para Tergugat

kepadaPenggugat tidak termasuk apa yang termuat dalam UU Nomor 13 Tahun2013 serta tidak adanya putusan Peradilan Pidana yang menyatakanbahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat maka, dasarpemutusan Hubungan Kerja Yang dilakukan Oleh Tergugat tidaklah dapatdibenarkan secara hukumBahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perundingan bipatitnamun perundingan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan keduabelah pihakBahwa oleh karena peruntingan bipartit tidak menemukan solusi makadilakukan perundingan tripartit

di kantor disnaker dan transmigrasiKabupaten Kutai TimurBahwa dalam perundingan Tripartit tersebut telan mendapatkan anjuranyang dikeluarkan oleh Disnaker dan Transmigrasi dalam suratnya nomor560/323/HIJ tanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya telahmenganjurkan halhal sebagai berikut :.

antara Penggugat dan Tergugat telahdisahkan, maka atas anjuran tersebut Penggugat dengan tegas menyatakanmenerima dengan pertimbangan tak ingin persoalan ini berlarutlarut danPenggugat dapat mentoleransi selisih antara tuntutan dengan anjuran;Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kota Pontianak, yang artinya Tergugat menolakanjuran Disnaker Kota Pontianak;Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukanupaya bipartit dan tripartit

Pertimbangan tersebut sangat kontradiktifkarena berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, jangkawaktu kadaluarsa setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;Jika pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di tingkatKasasi memperhitungkan pemutusan hubungan kerja dimulai pada tanggal 17Januari 2012 dan gugatan tanggal 18 September 2013, maka hal tersebutmengesampingkan proses bipartit dan tripartit, maka rentang waktu pemutusanhubungan kerja oleh Termohon Peninjauan

Nomor 18 /Pdt.SusPHI/2018/PN KdiTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 jull2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeriKendari pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor5/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa PENGGUGAT dan TERUGAT telah terjadi Sengketa HubunganIndustrialBahwa proses Bipartit dan pada prosesnya Tripartit

Selanjutnyva PENGGUGAT mengajukan Gugatan PadaPengadilan Hubungan Industrian seperti dimaksud pada Pasal 24 ayat 1dan ayat 2 UU nomor 2 tahun tentang Perselisihan hubungan Industrial.Selanjutnya PENGGUGAT melampirkan anjuran dan Risalah PenyelesaianHubungan Industrial.Bahwa penanganan tripartit olen mediator pada Dinas Transmigrasi DanTenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan surat Pelimpahanoleh dinas Tengara Kerja dan Industri Kota Kendari Nomor 560/III/2020pada tanggal 20 April 2020Bahwa

Indotruba Tengah yangsudah dibayar lunas oleh PT MAP sesuai Perjanjian Tripartit tanggal 24Desember 2008 (diberi tanda Novum2):Fotocopy Surat PT Palma Sejahtera kepada PT Mulia Agro Persadatanggal 9 April 2010 Perihal: Pelaksanaan RUPSLB PT Mulia AgroPersada (diberi tanda Novum3);Fotocopy Surat PT Palma Sejahtera kepada PT Mulia Agro Persadatanggal 17 Juni 2010 Perihal: Mohon Keterangan (diberi tanda Novum4);Fotocopy Surat PT Mulia Agro Persada kepada PT Palma tanggal 23Juni 2010 Perihal: Pemberitahuan

Indotruba Tengah yang sudah dibayar lunasoleh PT MAP sesuai Perjanjian Tripartit tanggal 24 Desember 2008(Novum2),Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 627 PK/Pdt/20193. Surat PT Palma Sejahtera kepada PT Mulia Agro Persada (PemohonPK 1) tanggal 9 April 2010 Perihal: Pelaksanaan RUPSLB PT MuliaAgro Persada (Novum3),4. Surat PT Palma Sejahtera kepada PT Mulia Agro Persada tanggal 17Juni 2010 Perihal: Mohon Keterangan (Novum4),5.

tertanggal 28 November 2013, namun kembali Surat dariPihak Kami ini tidak ditanggapi oleh pihak TERGUGAT ; (Bukti P6)Bahwa kemudian dikarenakan jalur Bipatrit tidak berhasil akibat tidak adanyatanggapan dan niat baik dari pihak TERGUGAT untuk menyelesaikan secaramusyawarah, maka PENGGUGAT menempuh upaya Mediasi melalui DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melalui Surat nomer 013/AR/SU/H/2014 tertanggal 28 February 2014 untuk dapat menyelesaikanPerselisihan Hubungan Industrial secara Tripartit

Pada pertemuan Tripartit tersebut akhirnya PihakTERGUGAT hadir diwakili Sdr. Beben K (selaku pejabat HRD perusahaan) danKuasa Hukum TERGUGAT yaitu Sdr. Sutarna, SH, sedangkan dari pihakPENGGUGAT, Pekerja hadir secara pribadi didampingi Kuasa HukumPENGGUGAT yaitu Andreas M. Huliselan, SH dan Hendricus Alo, SH.

kesalahan di pihakPENGGUGAT namun TERGUGAT tidak bisa menunjukkan alasanalasan danbuktibukti adanya kesalahan dan tidak dapat membuktikan bahwa prosedurhukum yang dilakukan dalam melakukan tindakan pemutusan hubungan kerjaterhadap PENGGUGAT adalah tepat dan benar ;Bahwa kemudian melalui Surat Nomor : 565/1302/perlin tanggal 27 Maret 2014,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat kembali mengundangkedua belah pihak untuk hadir pada 01 April 2014, dengan agenda Mediasi ke1.Pada pertemuan Tripartit

Dimana pada perundinganbipartit dan tripartit PT. Astra Daihatsu Motor telah menegaskanbahwa ketentuan mengenai kenaikan upah telah diatur di dalamPasal 23 Peraturan Perusahaan PT. Astra Daihatsu Motor;Sehingga berdasarkan halhal diatas, sangat tidak mungkinPenggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal10 Oktober 2020, padahal Penggugat telah melakukanpendampingan terhadap Sdr. Mugiono pada bulan Pebruari 2020 dantelah melakukan perundingan bipartit dengan PT.

Astra DaihatsuMotor pada tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020serta telah melakukan perundingan tripartit yang dimediasi olehMediator Hubungan Industrial Sdr.

Sehingga merujuk pada Pasal 75ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, Penggugat tidak memiliki kerugian apapun atas berlakunyaObjek Sengketa karena hak Penggugat sebagai Serikat Pekerja/SerikatBuruh tidak terganggu sama sekali karena telah diberikan kesempatanuntuk melakukan perundingan bipartit, tripartit dan gugatan di PengadilanHubungan Industrial;Sehubungan bahwa Penggugat tidak memiliki kerugian apapun ataspemberlakukan Objek Sengketa, maka Penggugat tidak

Astra Daihatsu Motor telahberkalikali melakukan perundingan bipartit, tripartit dan penyelesaianHalaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor: 221/G/2020/PTUNJKT.sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial atas permasalahanhubungan industrial yang disengketakan. Sehingga hak Penggugatsebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijamin sepenuhnya olehPemerintah;Bahwa Tergugat mendapatkan fakta bahwa PT.

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk melakukan perundinganbipartit, tripartit sesuai mekanisme UU PPHI, sehingga tidak ada keadaanyang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugatsangat dirugikan;4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada gugatan halaman 10 angka 59 yangmenyatakan bahwa :Bahwa pembungkaman yang dilakukan PT. Astra Daihatsu Motor setelahdikeluarkannya objek sengketa antara lain :a. Surat Peringatan kepada beberapa anggota Penggugat;b.

Pada tanggal 14 Desember 2010 telah diberikan sanksi lanjutanyaitu PHK atas pelanggaran tanggal 11 Desember 2010 sesuaidengan Pasal 54 ayat (2c) PKB Surabaya Plaza Hotel ;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundinganBipartit pada tanggal 14 Desember 2010 dan tanggal 30 Desember 2010 ;Bahwa oleh karena dalam perundinggan Bipartit tidak ada terjadi titiktemu antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukanperundingan Tripartit dengan mencatatkan perselisihan pemutusan

hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;Bahwa dalam perundingan Tripartit juga tidak ada titik temu, makaMediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan anjuransebagai berikut :1.

tanpaadanya peringatan, skorsing terlebin dahulu kepada Penggugat jelasmerupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpa melalui prosedur yangberlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secarabipartit tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;Bahwa berhubung penyelesaian bipartit tidak dapat menyelesaikan masalahmaka pada tanggal 13 Januari 2011 Penggugat mengajukan perkara keinstansi yang berwenang kepada Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Medan untuk menyelesaikan masalah secara tripartit

(vide Pasal 8UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004);Bahwa penyelesaian acara tripartit tersebut tidak selesai ternyata tanggal 24Maret 2011 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 567/606/DSTKM/2010 hal mana sesuai anjuran tersebutmenyatakan Penggugat tidak bersalah, namun baik terhadap pesangon,penghargaan masa kerja dan pengganti perobatan yang harus dibayarTergugat kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UndangUndang

Dengan demikian, Tergugat secara sengaja dan sadarmemutus hak Penggugat untuk mendapatkan Jaminan SosialKetenagakerjaan sesuai dengan kontrak Perjanjian Kerja Untuk WaktuTertentu yang telah ditandatangani;Bahwa berdasar peristiwa diatas, Penggugat telan meminta untukdilaksanakan Bipartit, agar persoalan ini menemukan solusi terbaik antarapenggugat dan tergugat, akan tetapi proses bipartit tidak mencapaikesepahaman antara Penggugat dan tergugat, sehingga dilanjutkankeproses Tripartit dengan menghadirkan

Pada proses Tripartit inipun tidak tercapai kesepahaman (deadlock) antara Penggugat dantergugat, , sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenLombok Tengah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor:560/434/03/nakertrans/2020;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terang perbuatanTergugat yang tidak membayarkan BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan Penggugat dari awal masa kerja hingga kontrak selesaiadalah merupakan perselisihan hak yang wajib dipenuhi perusahaan.Bahwa

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipundilakukan Mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugatsesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugatmelalui kuasanya membuat Surat Pengaduan ke Kantor DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikansecara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;9.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor:565/36/DK2PHI/DS/2021 tertanggal 19 Februari 2021;10.

telahmelakukan upaya penyelesaian perselisihan PHK tersebut melaluiPerundingan Bipartit, namun karena tidak tercapai kata sepakat, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugatkemudian mencatatkan perselisihan PHK tersebut ke Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Mimika (Disnakertrans Mimika) melalui suratPenggugat Nomor 18702/IR/GEN/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 untukdiupayakan penyelesaiannya secara Tripartit

melalui Mediasi;14.Bahwa Mediator pada Disnakertrans Mimika telah melakukan Perundingan15.Tripartit melalui Mediasi atas perselisihan PHK antara Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Juni 2017, namun karena tidak tercapai katasepakat sehingga pada tanggal 10 Juli 2017, Mediator mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 565/23/ANJ/V1/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang padapokoknya menganjurkan agar Tergugat diberikan kesempatan terakhiruntuk bekerja kembali di Perusahaan Penggugat dengan surat pernyataankeras

Bahwa alasan gugatan Penggugat No. 12 sampai dengan 17 akanditanggapi sebagai berikut:Tergugat menolak dalil yang menyebutkan kalau telah mangkir lebih dari5 hari atau telah mangkir selama 5 hari kerja sebab pada saatdilaksanakan perundingan Bipartit maupun Tripartit Tergugat sudahmemberikan bukti yang jelas dan tidak bisa terbantahkan kalau padatanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 telah menjalankanibadah sesuai dengan surat keterangan Nomor: 01/G16.c/III/2017 yangdikeluarkan oleh Gereja

bekerja pada Tergugat.Bahwa apabila TERGUGAT tidak membutuhkan PENGGUGAT lagi danmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan jelas sangatmerugikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat haruslah membayaruang pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..Bahwa oleh karena melalui Perundingan Bipartit tidak ada penyelesaiansehingga penggugat mengajukan Pengaduan ke Mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli SerdangBahwa perundingan secara Tripartit

Bahwa, terhadap dalil Gugatan pada Halaman3 angka 15, 17(berikut dalam perbaikan gugatan) adalah hal yang naif danmengadaada, disebabkan Penggugat tidak menjelaskan atasdasar apa dan darimana angka Rp. 2.720.100, (dua juta tujuhratus dua puluh ribu seratus rupiah) guna membuat perhitunganpembayaran pesangon Penggugat tersebut;Halaman 13Putusan PHI Nomor :125 /Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn14.15.Bahwa, pada perundingan tripartit di Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang pihak Penggugat dan Tergugat telahmemberikan

Raja PerdanaInti maka jadwal keberangkatan Busnya digeser atau dilamakan pihakperusahaan, apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan bus, makamenjadi tanggung jawab Penggugat sebagai supir.Bahwa TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)sepihak terhadap Penggugat tanpa pernah ada memberikan SuratPeringatan, tanpa memberikan hakhaknya karena Tergugatmenganggap Penggugat tidak berhak atas apapun.Bahwa perundingan secara Tripartit telah diadakan, akan tetapi tidak adapenyelesaian, Dinas Ketenagakerjaan

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 dan 29 Oktober 2010 telah dilakukanmediasi Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin;10.Bahwa pada poin 2 Surat Anjuran No. 560/2421/Nakertrans/3/2010 yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin, Mediatormenganjurkan bahwa Perusahaan PT.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel) dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayarsejumlah pesangon kepada Penggugat adalah sangat kontradiktif atau salingbertentangan dengan pendirian Penggugat pada saat dilakukan penyelesaianBipartit dan pada proses mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan TrasmigrasiProbolinggo (Mediator) pada tingkat Bipartit dan Tripartit, Penggugat tidakpernah meminta pembayaran

Dalam Bipartit dan Tripartit Penggugat hanya meminta agardipekerjakan kembali, bahkan setelah anjuran dari Mediator pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Probolinggo yang isinya menganjurkan agarTergugat mempekerjakan Penggugat kembali, Penggugat telah menyetujui ;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.636 K/Pdt.Sus/2008B.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, terbukti adaketidaksesuaian antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugatdalam gugatannya, karena Penggugat dalam gugatannya mengajukangugatan pemutusan hubungan kerja, hal mana sangat bertentangandengan permohonannya di tingkat tripartit pada Sudinakertrans JakartaUtara, yang mempermasalahan mengenai larangan masuk kerja, hal inisecara nyata telah mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kaburdan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak

Ketenagakerjaan (disingkat UUkK);Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bagi majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugatatau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterimakarena (niet onvankelijverklaard);GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA ANJURAN YANG CACATHUKUM KARENA TIDAK MELALUI TAHAPAN HUKUM ACARA YANG BENARDAN KARENANYA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.1.Bahwa Penggugat dalam mengajukan pencatatan perselisihan hubunganindustrial di tingkat tripartit

Bahwa dengan demikian dalil pemutusan hubungan kerja yangdisampaikan Penggugat dalam gugatannya sangat tidak relevanuntuk dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan, karena fokuspermasalahan dititikberatkan pada masalah larangan masuk kerja,akan tetapi didalam gugatan adalah mengenai Pemutusan HubanganKerja sehingga sangat bertolak belakang dengan permohonannya ditingkat tripartit (mediasi), dan karenanya mengakibatkan gugatanpenggugat menjadi kabur, sehingga sangat beralasan gugatan yangdiajukan oleh

Gugatan Kabur (obscuur libel).Bahwa ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum dalam gugatanPenggugat, karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatanpemutusan hubungan kerja, hal tersebut sangat bertentangan denganpermohonanya ditingkat tripartit pada Sukudinas Tenaga Kerja dan menuruthukum dinaytakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).2.