Ditemukan 380 data
157 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas, maka terbukti bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak dalam Putusannya telah salah dan lalai dalammenunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikansesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak dalam memeriksadan mengadili perkara aquo karena berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf dUndangUndang Pajak Penghasilan secara tegas telah menentukan bahwakeuntungan atas penjualan saham adalah merupakan objek pajak dansejalan dengan asas Taxability Deductibility maka Pasal 6 ayat 1 huruf dUndang
58 — 24
Kedua : sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanpidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah telahmelakukan pekerjaan farmasi yang tidak memenuhi standar,sebagaimana dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu menuntutagar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahundan 6 (enam) bulan potong masa tahanan, dan denda Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat
64 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Judex Facti yangmenyatakan Para Termohon Kasasi telah keliru apabila menyatakanPemohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danmenuntut gaji untuk bulan Agustus 2011 sampai dengan November2011 dan gaji sejak bulan Januari 2012 sampai dengan September2012, serta tunggakan gaji untuk periode Desember 2011 sampaidengan Juli 2016, karena memang benar Pemohon Kasasi jelasjelasdengan iktikad
87 — 15
Bahwa terdakwa mendapatkan feeRp. 100, (seratus rupiah) / liter dari pembelian BBM jenis solar dari tug boatdan fee pengantaran/pengangkutan sebesar Rp. 10, (sepuluh rupiah) / liternya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat t1) Ke1 KUHP.Atau Keempatno Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Bin H.
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelasjelasbertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a, b, c, dan dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makapokok gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) yang menuntut hubungankerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Turut TermohonKasasi/Turut Tergugat beralih menjadi hubungan kerja antara PemohonKasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat telah cukupberalasan untuk dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat(8) Undang Undang Nomor13 tahun 2003
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas sudah bahwa cara Judex Facti mengadiliperkara a quo adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf dUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004, untuk itu putusan Judex Facti tersebut tidakdapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan Pasal 102 ayat 2 Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 telah cukup alasan hukum bagi Judex Juris untukmembatalkan putusan Judex Facti dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan kasasi tersebut MahkamahAgung
1.DIMAS PUTRA PRADHYKSA, SH.
2.NI DESAK KADEK SUTRIANI, S.H.
Terdakwa:
I NENGAH TIRKAYASA
71 — 29
dengan izin usaha pengangkutan LPG dan izin usaha Niaga LPG patutdiduga telah Melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan GasBumi dan/atau melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumitanpa dilengkapi Ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 huruf c dan/atau d jonto Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf c dan/atau dUndang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 53 : Setiap orang yang melakukan :c.
48 — 27
Menghukum dan Memerintahkan tergugat melakukan pembayarankepada penggugat atas selurun hakhak Penggugat berupa uangpesangon dan upah proses sebagaimana dimaksud peraturanperundangan yang berlaku khususnya dundang undang no.13 tahun 2003Tentang ketenagakerjaan dengan TOTAL KESELURUHAN SEBESARRp.53.574.209,dengan perincian sebagai berikut:Uang pesangon 2 X 2 X Rp. 3.227.362, =Rp.12.909.448Uang penggantian 15% x Rp. 12.909.448 , =Rp. 1.936.417Total =Rp 14.845.865Upah Proses 12 X Rp. 3.227.362, =Rp.38.728.344Grand
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
hadir, sehingga Mediator mengeluarkan Anjuransebagaimana Surat Nomor 565/23/IX/Anj/2015 tanggal 21 September 2015,yang pada pokoknya menganjurkan bahwa Agar pekerja saudara WidyaHadi Suhendro, dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan PT FreeportIndonesia terhitung sejak tanggal 21 September 2015;Bahwa mengingat Tergugat tidak hadir atau tidak menanggapi AnjuranMediator Disnakertrans Mimika sehingga secara hukum Tergugat menolakAnjuran dari Mediator sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf dUndang
74 — 4
hukuman ;Menimbang, bahwa terhadap amar tuntutan berupapenjatuhan pidana penjara tersebut maka Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) UndangUndang Nomor 3tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan terhadap anaknakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidanaataupun tindakan ;Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan sanksi pidana bagianak yang dikehendaki oleh pembentuk undangundang haruslahditelusuri lebih lanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf dUndang
74 — 19
Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 169 ayat (1) huruf. c dan dUndang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeijaan ;4.
JHONSON SIMARMATA
Tergugat:
Kepala Desa Pangambatan
Intervensi:
BUPATI KARO
246 — 221
Pangambatan di wilayah Sipiso Piso masih dalamtahap penentuan, sehingga tanah yang ada di dalam Objek Sengketa belumditentukan apakah termasuk wilayah Desa Tongging atau Desa Pangambatan;Halaman 40 Putusan Nomor : 278/G/2019/PTUNMDN.Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik yang harusdiikuti oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu keputusanatau melakukan suatu Tindakan adalah asas kecermatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 huruf dUndang
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
YUSAK MBOLIK anak CRISTIAN MBOLIK alm
116 — 26
BUSRI yangberada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah mengangkut BBM yang akanTerdakwa jual, dengan tanpa Surat Izin Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsurMelakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin UsahaNiaga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
Mukholid, S.H.,M.H
Terdakwa:
Mustafa
90 — 73
)dan petugas Polri dari Polda Lampung, Kemudian dibawa ke KantorKehutanan/Kantor BBTNBBS Kabupaten Tenggamus, Terdakwa melihatsudah ada Saksi2, Saksi6 dan Saksi3 sedang memegang 1(satu) buahcula badak dengan ukuran 10(sepuluh)cm dan difoto oleh beberapa orangpetugas dari Kantor BBTNBBS Kab.Tanggamus.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat(2) jo Pasal 21 ayat(2) huruf dUndang
104 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 136 K/Pdt/2015November 2005 yang seharusnya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bolehdilakukan oleh Tergugat ;14.Bahwa tanah dan Bangunan yang menjadi objek perjanjian jual beli danpengoperan hak dalam Akta Nomor 1, tanggal 28 November 2005 yangdibuat oleh Tergugat tersebut adalah aset Negara yang dikelola olehPemerintah Propinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Cq.
57 — 36
Menghukum dan Memerintahkan tergugat melakukan pembayarankepada penggugat atas seluruh hakhak Penggugat berupa uangpesangon dan upah proses sebagaimana dimaksud peraturanperundangan yang berlaku khususnya dundang undang no.13 tahun 2003Tentang ketenagakerjaan dengan total keselurunan sebesar Rp.38.858.940, (tiga pulun delapan juta delapan ratus lima puluh delapanribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagaiberikut:Uang pesangon 2 X 2 x Rp. 2.340.900, =Rp. 9.363.600Penggantian hak
59 — 28
HASAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN mengangkut bahanHalaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bulbakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintahataupun pihak yang berwenang, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN,terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN beserta barang buktinya langsungdi bawa dan di amankan ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang
50 — 28
Kedua : sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf dUndang Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, atauKetiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (2) huruf c Undang Undang RI Nomor 23 tahun 1992tentang Kesehatan =;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanpidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah telahmemproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat tradisional yang tidak memenuhi' standar, sebagaimanadalam dakwaan
88 — 28
saksi HASAN USMANalias HASAN dan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpadilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang,selanjutnya saksit HASAN USMAN alias HASAN, saksi ILHAM MOILO alias WANDUHalaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Buldan terdakwa beserta barang buktinya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Buolguna pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang
31 — 20
/d) Staf Sekretariat KotaAdministrasi Jakarta Selatan (vide bukti Pp1= T13); Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada tanggal17 April 2012 yang memuat eksepsinya sebagai berikut: DALAM EKSEPSISurat Keputusan tidak termasuk Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena Obyek Gugatan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KitabUndangUndang Hukum Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum AcaraPidana atau Peraturan yang bersifat hukum pidana, maka sesuai pasal 2 huruf dUndang