Menetapkan dan menyatakan bahwa : Sertifikat Hak Milik nomor : 1852/Candara Kencana, tanggal 14 Januari2009, atas nama DODDY ANUGERAH PUTRA, M.M dengan surat ukurnomor : 01/CK/2009 tanggal 12 Januari 2009, luas tanah : 9.250 meterpersegi, yang terletak dikampung Candra Kencana Kecamatan TulangBawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Dahulu KabupatenTulang Bawang) adalah sah menurut hukium dan telah diterbitkan sesuaidengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku;6.

Menetapkan dan menyatakan bahwa :e Sertifikat Hak Milik nomor : 1852/Candara Kencana, tanggal 14 Januari2009, atas nama DODDY ANUGERAH PUTRA, M.M dengan surat ukurnomor : 01/CK/2009 tanggal 12 Januari 2009, luas tanah : 9.250 meterpersegi, yang terletak dikampung Candra Kencana Kecamatan TulangBawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Dahulu KabupatenTulang Bawang) adalah sah menurut hukium milik TERGUGAT IlIntervensi (DODDY ANUGERAH PUTRA, M.M) ;7.

kerugian negara/perekonomian diatas Rp. 5 milayar termasuk kebijakan penghentian Penyidikan danpenuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepalaKejaksaan tinggi, maka terhadap Permohonan Praperadilan yangdilakukan Pemohon Praperadilan dalam perkara a quo, denganmenjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai TermohonPraperadilan 2, tidaklah tepat menurut hukum, karena tidak memilikikewenangan mandat dalam perkara a quo, dan karena itu tidak dapatdiminta pertangungjawaban hukium

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son Halaman 56 dari 62milayar termasuk kebijakan penghentian Penyidikan dan penuntutan,pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan tinggi,maka terhadap Permohonan Praperadilan yang dilakukan PemohonPraperadilan dalam perkara a quo, dengan menjadikan Kepala KejaksaanTinggi Papua Barat sebagai Termohon Praperadilan 2, tidaklah tepat menuruthukum, karena tidak memiliki Kewenangan mandat dalam perkara a quo, dankarena itu tidak dapat diminta pertangungjawaban hukium

Bahwa Tergugat dengan jelas menolak jawaban eksepsi dari Penggugtkaarena kuasa hukum sangat arogan dan emosional terbuukti telahmenyerang dan menyebutkan kuasa hukium pada perkara ini yangsemestinyaa tidak boleh melibatkan kuasa hukum, hal ini mencerminkanjustru kuasa hukum penggugat yang bodoh tidak memahami hukum acaraperdata, karena jelas para pihak dalam perkara ini kurang subyek sebagaimana eksepsi Tergugat tersebut ;2.

kerugian negara/perekonomian diatas Rp. 5 milayar termasuk kebijakan penghentian Penyidikan danpenuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepalaKejaksaan tinggi, maka terhadap Permohonan Praperadilan yangdilakukan Pemohon Praperadilan dalam perkara a quo, denganmenjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai TermohonPraperadilan 2, tidaklah tepat menurut hukum, karena tidak memilikikewenangan mandat dalam perkara a quo, dan karena itu tidak dapatdiminta pertangungjawaban hukium

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Son Halaman 56 dari 62milayar termasuk kebijakan penghentian Penyidikan dan penuntutan,pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan tinggi,maka terhadap Permohonan Praperadilan yang dilakukan PemohonPraperadilan dalam perkara a quo, dengan menjadikan Kepala KejaksaanTinggi Papua Barat sebagai Termohon Praperadilan 2, tidaklah tepat menuruthukum, karena tidak memiliki Kewenangan mandat dalam perkara a quo, dankarena itu tidak dapat diminta pertangungjawaban hukium

Intervensi I/ Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke Verklaard);Dalam Rekonpensi:Menimbang, bahwa Tergugat Il Konvensi/ Tergugat Intervensi IIl/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi yangpada pokoknya menyebutkan sebagai akibat dari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi I/ Pembanding telah merusak nama, harkat dan martabatPenggugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi III/ Terbanding, yang seolaholahtelah melakukan perbuatan melawan hukium

Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukium Islam, yangHlm.21 dari 29 him.

Bahwa, Karena perbuatan tergugat I,II rekonpensi dan turut tergugatrekonpensi adalah pebuatan melawan hukium, maka wajib bagi pengugatrekonpensi untuk mengajukan tuntutan uang ganti rugi atas perbuatan tergugattersebut, yaitu tuntutan :Ganti Rugi Materiil :Sejak tanah dikuasai oleh tergugat I, II sejak tahun 2002 sampai sekarangini dan bila pengugat hitung kerugianya adalah, selama 12 tahun, dan bilatanah tersebut disewakan tiap tahunya menghasilkan uang tiap tahunyamenghasilkan uang sebesar Rp.5.000.000

tergugat telah memberikan nafkah meskipun hal itu tidakmencukupi yang dikarenakan penghasilan tergugat rekonvensi yang kecil setiapbulannya, dan dalil tergugat rekonvensi tersebut juga bersesuaian denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K/Sip/1979 Tanggal 8 Mei 1980yang menyatakan Petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidakdiadakan perincian mengenai yang dituntut, dan dalam hal ini tidak dirinci secaradetail berapa bulan dan berapa nominal yang rinci;Berdasarkan fakta hukium

/Pat.Plw/2016/PN KarUndang Hukium Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 38 s/d 46KUHAP, Pasal 28 ayat (1) dan Ayat (3) KUHAP..dst , membuktikandalam perkara ini Yth. Majelis Hakim perdata pada Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini.

/2021/PN Sbh.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keteranganTerdakwa serta bukti Surat bertanda Berita Acara Analisis LaboratoriumBarang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang MedanNomor LAB : 606 / NNF / 2021, tanggal 27 Januari 2021 ditemukan faktahukum bahwa benar barangbukti yang diduga sabu yang telah disita dari paraTerdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, yang merupakantermasuk salah satu kategori narkotika golongan I;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukium

., Advokat dankonsultan Hukium pada Kantor Hukum HENDARIANTO & ASSOCIATESberalamat di Ruko Gading Indah, Blok B No.21 Jalan Boulevard Artha GadingJakarta Utara, sedangkan untuk Terlawan Penyita hadir Kuasanya: IVANANDRI D, S.H., Advokat berkantor di Law Firm Rambe & PartnerS beralamatdi Jalan Daan Mogot No.19C Grogol Jakarta Barat, dan Terlawan Penyita hadirKuasanya IVAN INDRA D, S.H., Advokat berkantor di Law Firm Rambe &PartnerS beralamat di Jalan Daan Mogot No.19C Grogol Jakarta Barat ;Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan tersebut diatas, maka majelis hakim / Pengadilan Negeri PadangKlas 1A Klas A Padang berpendapat : Bahwa perbuatan para trertdakwa yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum / tidak ada izin dari pemerintahuntuk menerima shabushabu dari DOZI NOFRIZAL ( DPO ) Dan perbuatan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabushabu , oleh karena itu unsur Yang tanpa hak atau melawan hukium

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Narkotika jenis shabuyang akan dibeli terdakwa dan ZULKIFLI LUBIS seharga Rp.100.000, (seratusribu rupiah) adalah untuk digunakan olehnya ;Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN Tjb.Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukium padaunsur ke 3 dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan

mengenal ke 2 (dua) Terdakwa , Karena statuskapal baru selesai urusan perkara dan masih docking untukperbaikan di bengkel kapal mili Tukang sevice kapal;Bahwa ke dua Terdakwa tidak memberi izin kepada YuslanDumapolii sebagai pengurus kapal dan Darwin Makulensengesebagai NakhodaBahwa saksi sejak meyerahkan kapal ini ke Tukang untuk servisdocking, belum pernah melihat, hanya biaya di transfer ke Tukangbas;Menimbang bahwa, atas keterangan dari Saksi Pemilik kapal tersebut,kedua Terdakwa dan Penasihat Hukium

Semestinya JudexFactie mempertimbangkan, demi keadilan hukium itu sendiri, mengenaibesaran/lamanya penjatuhan pidana, maka suatu tujuan pemidanaandiperhatikan pula tentang kesalahan dari terdakwa ; Bahwa besar/lamanya pemidanaan tidak boleh sebagai balas dendam, hal inisejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tangal 14 Pebruari 2007No. 1500 K/Pid/2006, yang pada intinya mengatakan bahwa tujuanpemidanaan bukanlah suatu hal yang sifatnya balas dendam, tetapi untukmemberikan pelajaran lain ; e

Pasal 125 ayat (2)Rv, karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat, yang ternyata tidak satupun Tergugat atau tergugat yang berdomisili atauberalamat dalam Wlayah Hukium Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehinggadengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta pusat tidak berwenang mengadiluperkaea a quo;Menimbang bahwa demikian pula halnya pengajuan gugatan padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didasarkan pada adanya kesepakatantentang pilihan tempat untuk menyelesaikan jika

,Bahwa agar gugatan Penggugat tidak melanggar hukum KompetensiRelatif maka gugatannya harus dimasukkan / diajukan kepada PengadilanNegeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukium tempat tingglTergugat. Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayahtempat tinggal Tergugat tidak dibenarkan, karena dianggap pemerkosaanhukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri. Rasiopenegakan actor sequitur forum rei atau forum domisili bertujuanuntuk melindungi Tergugat.

bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena baik saksi Pemohonmaupun saksi Termohon telah menunjukan bahwa Pemohon Termohon sudahberpisah selama 6 bulan dan walaupun telah diusahakan untuk rukun termasukoleh mediator namun keduanya sulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan rukun lagi sebagaimanamaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahn Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal116 huruf f kompilasi Hukium

Semestinya Judex Factie mempertimbangkan, demikeadilan hukium itu sendiri, mengenai besaran/lamanya penjatuhanpidana, maka suatu tujuan pemidanaan diperhatikan pula tentang kesalahan dari terdakwa ;hal 27 dari 36 hal Put.No.73 /Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smge Bahwa besar/lamanya pemidanaan tidak boleh sebagai balas dendam, halini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tangal 14 Pebruari2007 No. 1500 K/Pid/2006, yang pada intinya mengatakan bahwatujuan pemidanaan bukanlah suatu hal yang sifatnya

sebagaimana diuraikandalam alasan kedua eksepsi Ad.1 dari Tergugat;Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor :11/Pdt.G/2018/PN.TdnMenimbang, bahwa atas kedua alasan eksepsi Tergugat tersebut di atas,Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa yang menjadi bukti kepemilikanPenggugat atas tanah objek sengketa adalah Surat Keterangan Tanah atas namaPenggugat, dan Tergugat telah mengusik Surat Keterangan Tanah tersebut yangmana perbuatan Tergugat tersebut menurut Penggugat tergolong sebagai suatuPerbuatan Melawan Hukium

perolehantanah tersebut oleh Penggugat, siapa saja ahli waris dari leluhur Penggugat yangjuga berhak atas tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa atas kedua alasan eksepsi Tergugat tersebut di atas,Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa yang menjadi bukti kepemilikanPenggugat atas tanah objek sengketa adalah Surat Keterangan Tanah atas namaPenggugat, dan Tergugat telah mengusik Surat Keterangan Tanah tersebut yangmana perbuatan Tergugat tersebut menurut Penggugat tergolong sebagai suatuPerbuatan Melawan Hukium