KARUNIA ROMI sebagai pelaksana lapangan, karena 4atau 5 hari sebelum tanggal 29 september 2015 bertempat di kantor Dinas PUdan Tamben Kab.

/PN.Plg.Dinas PU, dan dilapangan saksi dan Tim PPHP hanya menandatanganiDaftar Hadir PHO, setelah Pemeriksaan PHO tersebut saksi dan TimPPHP tidak pernah lagi turun ke lapangan untuk pemeriksaan ;Bahwa selaku Ketua Tim PPHP dalam Kegiatan PekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas SosialKota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tidak pernah menerima Laporandari Pengawas dari Dinas PU dan PPTK secara tertulis, yang saksiterima hanya penyampaian secara lisan dari Pengawas dari Dinas PUdan

penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,(dua ratus enam belas milyar rupiah) dan memerintahkan kepada PPKuntuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBw ).Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh DrsAbdul Hamid Nasution selaku PPK dengan Batara Tambunan,ST selakuDirektur PT.Bungo Pantai Bersaudara sesuai surat perjanjian pemborongan(kontrak) nomor :640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui sertaditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PUdan

memang tidak pernah menyusun danmembuat program mutunya, padahal pada SyaratSyarat Umum Kontrak(SSUK) Pasal 19 Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJPUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 dan Nomor 050/005/SPP/RPJJPUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 harus dilaksanakan Rapat PersiapanPelaksanaan.Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak seluruh catatan pengujianpengendalian mutu campuran beraspal harus disimpan oleh Penyedia dandiserahkan kepada Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PUdan

padahal pada SyaratSyarat Umum Kontrak(SSUK) Pasal 19 Surat Perjanjian Nomor 050/003/SPP/RPJJPUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 dan Nomor 050/005/SPP/RPJJHalaman 96 dari 211 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2022/PT MDNPUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 harus dilaksanakan Rapat PersiapanPelaksanaan.Bahwa berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak seluruh catatan pengujianpengendalian mutu campuran beraspal harus disimpan oleh Penyedia dandiserahkan kepada Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PUdan

copy Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kota Dumai Nomor: 62/DPUPR/2018tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Pekerjaan Pengadaan UnitunitLaboratorium Bidang Peralatan dan Laboratorium di LingkunganDinas PU dan Penataan Ruang Kota DUmai TA 2018 tanggal 19April 2018391. 1 (Satu) bundel copy Keputusan Walikota Dumai Nomor: 26/DPUPRSEKR/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaanpada Bidang Peralatan dan Laboratotium di Lingkungan Dinas PUdan

Penataan Ruang Kota Dumai TA 2019 tanggal 8 Januari 2019392. 1 (satu) bundel copy Keputusan Walikota Dumai Nomor49/DPUPRSEKR/2019 tentang Perubahan Atas Surat KeputusanWalikota Dumai Nomr: 24/SPUPRSEKR/2019 tanggal 8 Januari2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanpada Bidang Peralatan dan Laboratorium di Lingkungan Dinas PUdan Penatan Ruang Kota DUmai TA 2019 tanggal 8 April 2019393. 1 (satu) bundel copy Keputusan Walikota Dumai Nomr:48/DPUPRSEKR/2019 tentang PErubahan atas Surat

M;Bahwa di BAP saksi menerangkan mendapatkan Rp.700 juta, sisanya Rp.100juta saksi tidak tahu, saksi hanya menerima Rp.600.000.000,;Bahwa saksi dalam pekerjaan tersebut menyewa alat berat dengan Hasan Burniatpada saat awal proyek;Bahwa saksi tidak mendapatkan untung dari pekerjaan proyek ini;Bahwa saksi mengerjakan tembok sesuai dengan gambar, ada pengawas dari PUdan konsultan pengawas;Bahwa pernah ada pengawas memeriksa dan mengganti besi;Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;38

AsmatDaci tidak melaksanakan tugas saksi sesuai yang diamanatkan Keppres No. 80tahun 2003, karena berkas disodorkan oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas PUdan Perhubungan kepada saksi dan menyampaikan bahwa saya (H. MuhidinMatdoan) ditunjuk sebagai anggota panitia pengadaan Kapal Cargo Kayu KM.Asmat Daci dan untuk pencairan dana kapal Asmat Daci, lalu saksi diberikanberkas pengadaan Kapal Cargo Kayu KM.

menandatanganiDaftar Hadir PHO, setelah Pemeriksaan PHO tersebut saksi dan TimPPHP tidak pernah lagi turun ke lapangan untuk pemeriksaan ;Halaman 54 dari 135 Putusan Nomor 15Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.Bahwa selaku Ketua Tim PPHP dalam Kegiatan PekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas SosialKota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tidak pernah menerima Laporandari Pengawas dari Dinas PU dan PPTK secara tertulis, yang saksiterima hanya penyampaian secara lisan dari Pengawas dari Dinas PUdan

;Bahwa saksi dalam pekerjaan tersebut menyewa alat berat dengan Hasan Burniatpada saat awal proyek;Bahwa saksi tidak mendapatkan untung dari pekerjaan proyek ini;Bahwa saksi mengerjakan tembok sesuai dengan gambar, ada pengawas dari PUdan konsultan pengawas;Bahwa pernah ada pengawas memeriksa dan mengganti besi;Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;ERWAN EKA JAYA, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi

TP.Korupsi/2015/PN.PTK.129masingmasing Desa / Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,Bahwa pada intinya pekerjaan tersebut berdasarkan hasil darimusyawarah desa dari masingmasing desa seperti Infrastruktur jalandan jembatan, dan dana Rp. 250.000.000, tersebut sudah termasukdana Operasional OMS sebesar Rp. 5.000.000, untuk melaksanakanpersiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporanBahwa Tim Pelaksana Provinsi terdiri dari Kabid Cipta Karya Dinas PUdan

Untuk mengerjakan TPTtersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi ACIP SANUSI selakuPetugas Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan hanya sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 11.277.000,00 masihdikuasai Terdakwa, sehingga menurut hasil Cek Fisik Tim AHLI Dinas PUdan dan Tata Ruang Kab.

/ Site Engineering(Koordinator Lapangan) yang pada pokoknya membantu Pejabat PembuatKomitmen(PPK) adalah :e Melaksanakan pekerjaan persiapan pengawasane Mengumpulkan data dan Informasi di lapangane Membuat Laporan Akhir Pengawasan termasuk petunjuk penggunaanperalatan bangunan;7576e Memberikan Laporan Kelainan atau kendala pekerjaan di lapangan danmengusulkan cara penyelesaian;e Memberikan cetakan/foto hasil pekerjaan dilapangan;Yang untuk dilapangan bekerjasama dengan PPK,PPTK,Pengawas Tekhnis PUdan

: 58/DNM/CcoPTDTM/VII2014 kepada terdakwa untukmeminta dilakukan proses Addendum/Cco dan atas surat tersebut Terdakwamengirimkan surat dengan Nomor: 58/PPK.BM/PEMB.TRT/PU.Pyk/2014 tanggal 23Agustus 2014 yang meminta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawaslapangan dinas PU dan Konsultan Pengawas untuk melaksanakan prosespermohonan addendum/Cco tersebut.Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2014 Terdakwa dengan SuratNomor : 05/PPK.BM/PEM.TRT/PU.Pyk/2014 meminta kepada PPTK, Pengawas PUdan

usulan Saksi Belgie,ST dalam rapat tanggal 27 Nopember 2012untuk mengurangi penurunan pondasi tidak dilakukan ;Bahwa Berita Acara serah Terima Pertama dan Kedua saksi tidak ikut tandatangan ;Bahwa Pendongkrakan atap bukan karena beban berat tetapi supaya maximalhasil pembongkaran atap dari pendapat Ibu Yuyun (Ibu Wahyuningsih) selakuKontraktor Pelaksana ;Bahwa produk dari Konsultan Perencana adalah Gambar,RAB,RKS pada tanggal6 Mei 2011 dan diketahui oleh Saksi Belgie,ST selaku Pengelola Teknis dari PUdan

WIRO YOSEPH WATKENBahwa saksi kenal dengan Sutrisno Sumartono sejak tahun 2003, dimana saksisebagai Penjabat Bupati Kabupaten Asmat, sedangkan Sutrisno Sumartonosebagai Staf dan pada bulan Nopember 2003 diangkat menjadi Kepala Dinas PUdan Perhubungan Kabupaten Asmat;Bahwa tugas Sutrisno Sumartono sebagai Kepala Dinas PU dan Perhubunganadalah membantu saksi dalam melaksanakan semua tugastugas maupunkegiatan yang berkaitan dengan Dinas PU dan Perhubungan;Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005

Buton dengan alasan faktor kesibukan saksi selaku Kepala Dinas PUdan PPK sehingga saksi tidak bisa bagi waktu saksi melaksanakan tugas dantanggung jawab dan menyerahkan tugas dan tanggung jawab tersebut kepadasaudara HERY, S.IP berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 19/KONIBTN/IV/2018tanggal 14 April 2018 dan adapun isi dari surat kuasa tersebut yakni demi untuktertib, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan KONI Kab.

Buton terdakwa tidakmelaksanakan tugas tanggungjawab sebagai Bendahara Umum Koni Kab.Buton dengan alasan faktor kesibukan terdakwa selaku Kepala Dinas PUdan PPK sehingga terdakwa tidak bisa bagi waktu untuk melaksanakantugas dan tanggung jawab dan menyerahkan tugas dan tanggung jawabtersebut kepada saudara HERY, S.IP berdasarkan Surat Kuasa Nomor :19/KONIBTN/IV/2018 tanggal 14 April 2018 dan adapun isi dari surat kuasatersebut yakni demi untuk tertib, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaankeuangan

pekerjaan, dan melakukan addendum apabiladibutunkan, sedangkan panitia lelang tugasnya untuk melaksanakantahapan lelang pekerjaan dan menyampaikan laporan hasil seleksikepada PPK.Bahwa benar, 5 orang namanama yang saksi sebutkan di atas menjadipanitia lelang adalah berdasarkan adanya surat penunjukan panitiapengadaan barang dan jasa dari Sekretaris KPU Kota Sorong dengansurat Nomor : 12/NDPBD/II/2010, tanggal 08 Februari 2010 kepadaKepala Dinas PU dan pemukiman Kota Sorong, kemudian dari Dinas PUdan

lapangan dariDinas PU, dan dilapangan saksi dan Tim PPHP hanya menandatanganiDaftar Hadir PHO, setelah Pemeriksaan PHO tersebut saksi dan TimPPHP tidak pernah lagi turun ke lapangan untuk pemeriksaan ;Bahwa selaku Ketua Tim PPHP dalam Kegiatan PekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas SosialKota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 tidak pernah menerima Laporandari Pengawas dari Dinas PU dan PPTK secara tertulis, yang saksiterima hanya penyampaian secara lisan dari Pengawas dari Dinas PUdan

KU.01.01In/67 tanggal 28 Januari 2015 perihal penggunaan danatanggap darurat bencana alam tahun 2015 di lingkungan Kementerian PUdan Perumahan Rakyat, surat ditujukan kepada Dirjen Sumber Daya Air,Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya, yang isinya antara lain danatanggap darurat bencana alam dapat dicairkan setelah diusulkan melaluiSekretaris Jenderal dan mendapat persetujuan Menteri PU danPerumahan Rakyat, maka setiap pengajuan usulan dana tanggap daruratharus disetujui oleh Menteri PU dan Perumahan