Nusa Kita Cemerlang pada tahun 2004 sampai dengan tahun2007 telah menerbitkan jumlah nilai faktur pajak dan faktur pajak tersebuttelah dikreditkan oleh customer/pengguna jasa berdasarkan data yangterdapat pada Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)adalah sebagai berikut : No. Tahun Pajak Jumlah Faktur Pajak DPP PPN (Rp) PPN 10 % (Rp)1.

Aplikasi tersebut terdapat dalam SistemInformasi DirektoratJenderalPajak (SIDJP) yang merupakan alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat keabsahanFaktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual.Sebagaimana diketahui untuk Tahun Pajak 2000 sampai dengan saat inisetiap Faktur Pajak yang dilaporkan baik oleh Penerbit Faktur Pajak danPengguna Faktur Pajak (PKP Penjual dan PKP Pembeli) direkam olehPetugas Pajak di tiaptiap Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan laporanSurat

204.324.874 0 204.324.874 Saksi menjelaskan bahwa potensi kerugian pada pendapatan negarauntuk PajakPertambahanNilai(PPN)sekurangkurangnyaberdasarkan hasil penelitian Account Representative adalah : TahunNo Masa Pajak Jumlahpenjualan/ JumlahPPN Jumlahpenjualan/ NilaiyangJumlah PPNPPN Halaman 71 dari 294 Putusan No.369/Pid.B/2015/PN.Bdg pe yang penye terutang Kurangnyerahan telah rahan yang Dibayaryang disetor berdasarka seharusny oleh PTdilaporkan oleh PT /n data PK a disetor Nusa KitaPT NKC Nusa PM SIDJP

1.211.996.534 s.d. 2007 184.180.000 0 340 538 4DesJan5 sd. 2008 1.492.406.8 149.240.6 6.068.684.9 606.868.4 457.627.81230 89 50 96DesJan6 ed 2009 16.046.000 1.604.600 13.280.892. 1.328.089. 1.326.484.63370 237 7DesJan7 s.d. 2010 54.196.090 5.419.609 PAOGIZEO 220.8128 744.192.69320 02DesJumlah 2.043.248.7 204.324. 45.258.634 4.525.863 4.321.538.565 874 370 437 60 Potensi kerugian pada pendapatan negara untuk Pajak PertambahanNilaiAplikasi(PPN) sekurangkurangnya berdasarkan hasilpenelitian dataPKPM SIDJP

NUSA KIRANA MANDIRItersebut untuk dikreditkan atau dipergunakan oleh perusahaanperusahaanpengguna .Bahwa selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) terungkap jumlah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sekurangkurangnya sebesar Rp. 33.780.213.056, (tiga puluih tiga milyar tujuh ratusdelapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu lima puluh enam rupiah) denganrincian Rp. 32.310.931.510, (tiga puluh

Seksi Pelayanan KPP Pratama CibitungBahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPPPratama Cibitung adalah menatausahakan suratsurat permohonan dari wajibpajak dan surat lainnya serta menyelesaikan registrasi wajib pajak danpengukuhan pengusaha kena pajak dan menerbitkan surat penghapusannomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kenapajak dan melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SP Tahunan danSPT masaBahwa setelah saksi mengecek profile wajib pajak dalam SIDJP

mengetahui Direktorat Penegakan Hukum sedang melakukanpenyidikan terhadap beberapa wajib pajak atau pengusaha kena pajak, initerkait bahwa ada perusahaan yang membuat Faktur Pajak yang TidakBerdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);Halaman 34 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkrBahwa Saksi, tidak mengetahul bagaimana cara kerja terdakwa menerbitkanfaktur pajak Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yangSebenarnya (TBTS) tersebuBahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan data di SIDJP

sebagaiKasi Pelayanan di KPP Pratama Cimahi;Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPPPratama Cibitung adalah menatausahakan suratsurat permohonan dari wajibpajak dan surat lainnya serta menyelesaikan registrasi wajib pajak danpengukuhan pengusaha kena pajak dan menerbitkan surat penghapusannomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kenapajak dan melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SP Tahunan danSPT masaBahwa setelah saksi mengecek profile wajib pajak dalam SIDJP

mengetahui Direktorat Penegakan Hukum sedang melakukanpenyidikan terhadap beberapa wajib pajak atau pengusaha kena pajak, initerkait bahwa ada perusahaan yang membuat Faktur Pajak yang TidakBerdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);Halaman 36 dari 87 Halaman, Putusan Nomor 593/Pid.B/2019/PNCkrBahwa saksi, tidak mengetahui bagaimana cara kerja terdakwa menerbitkanfaktur pajak Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yangSebenarnya (TBTS)tersebutBahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan data di SIDJP

NUSA KIRANA MANDIRItersebut untuk dikreditkan atau dipergunakan oleh perusahaanperusahaanpengguna .Bahwa selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) terungkap jumlah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sekurangkurangnya sebesar Rp. 33.780.213.056, (tiga puluih tiga milyar tujuh ratusdelapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu lima puluh enam rupiah) denganrincian Rp. 32.310.931.510, (tiga puluh

Saksi CHAIRIKA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Amrizal (terdakwa) dan Rabain Syukur (perkaraterpisah) berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),keduanya merupakan pemegang saham dan dewan direksi dari PT.AnugrahKencana Prima ;Bahwa tugas saksi di KPP Pratama Padang adalah sebagai Account Representativedi KPP Pratama Padang yaitu : melakukan pengawasan pembayaran masa PPhPasal 25.

Miliar ;Bahwa dokumendokumen yang harus disampaikan oleh wajib pajak agar dapatdikatakan telah melaporkan SPT Masa PPNnya wajib pajak hanyalahmenyampaikan induk SPT Masa PPN yang telah ditandatangani oleh penguruswajib pajak, SSP dan induk serta lampiran SPT dalam bentuk eSPT nya berupaCompact Disk dan atau Flash Disk agar dapat di up load dalam SIDJP ;Bahwa dokumendokumen yang diadministrasikan oleh Seksi Pelayanan untuk SPTMasa PPN PT.Semen Padang untuk masa / tahun pajak 2007 s/d masa /tahun pajak2010

Semen Padangadalah induk SPT Masa PPN dan Surat Setoran Pajak, sedangkan untuk lampiranlampirannya diadministrasikan dalam SIDJP ;Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pelayanan mempunyai wewenang untukmengakses lampiranlampiran SPT Masa tersebut karena saksi mempunyaiwewenang untuk mengakses lampiranlampiran tersebut, wewenang tersebuthanyalah sebatas untuk membuka, melihat, membaca dan mencetak lampiranlampiran tersebut ;6.

konseling ke wajib pajak, membuathimbauan dan recound profile wajib pajak, menerbitkan STP kepada wajib pajakdan melakukan analisis data ;Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Account Representative di KPP Wajib PajakBesar Tiga yang menangani wajib pajak $PT.Semen PadangNPWP.01.000.002.405 1.000 sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang ;Bahwa wajib pajak atas nama PT.Semen Padang 01.000.002.4051.000 terdaftar diKPP Wajib Pajak Besar Tiga berdasarkan data Sistim Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

.07/KP.030004/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan SuratKeputusan Terbanding tersebut diatas, Terbanding masih mempertahankansebagian besar koreksikoreksi fiskal:Bahwa pemeriksa melakukan koreksi negatif atas penjualan eksporsebesar Rp.380.789.402,00 berdasarkan koreksi negatif penjualan ekspor padaPajak Penghasilan Badan sebesar US$.42.216,12 yang disebabkan adanyaselisin antara total ekspor dalam Surat Perintah Membayar Pajak PertambahanNilai dengan total ekspor menurut Sistem Informasi Terbanding (SIDJP

Utara sebagai berikut :> Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPTTahunan PPh Badan PT.

Utr. 2,729,361,13812,087 ,957,01815,916,098,595455,309,031455,309,0314,320,658,550 10 PENGHASILAN KENA PAJAK11 PPh TERUTANG12 KREDIT PAJAK DALAM NEGERI13 PPh YANG HARUS DIBAYARSENDIRI14 PPh PASAL 25 YANG TELAHDIBAYAR15 PPh KURANG BAYAR 4,066,447 ,0001,016,611,75077,636,9674,297,349,0001,074,337,250938,974,783135,362,467135,362,467 4,320,658,0001,080,164,500938,974,783141,189,717141,189,717 > Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPTTahunan PPh Badan PT.

Utr. 6e 7)9 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL10 PENGHASILAN KENA PAJAK 524,988,000 524,987,00011 PPh TERUTANG 131,247,000 131,246,75012 KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 1,679,358 1,679,35813 PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 129,567,642 129,567,39214 PPh PASAL 25 YANG TELAH DIBAYAR 58,227,723 58,227,72315 PPh KURANG BAYAR 71,339,919 71,339,669> Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),SPT Masa PPN PT.

WPJ.21/KP.0203/2016 S01036193/PPN1111/ 35 12 2015 Pembetulan Ke1 (4.648.560.288) 29/06/2016 WPJ.21/KP.0203/2016S01025016/PPN1111/36 12 2015 Pembetulan Ke2 (6.765.902.041) 02/05/2017 WPJ.21/KP.0203/2017S01029456/PPN1111/37 12 2015 Pembetulan Ke3 (192.060.955) 19/05/2017 WPJ.21/KP.0203/2017> Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),SPT Masa PPN PT.

Bangun Persada Tata Makmur melalui SPTPPh Badan maupun SPT Masa PPN;Bahwa, sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPTTahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur Tahun Pajak 2015 danTahun Pajak 2016 dan SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2015 s/dDesember 2016 atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur yang telahdilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan Jakarta Utara sebagai berikut :SPT Tahunan PPh Badan PT.

BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP01.718.934.1044.000) Tahun Pajak 2016, baik untuk SPT Tahunan PPhBadan Normal maupun Pembetulan 1, seluruhnya ditandatangani olehsaksi HENDRA RUSLI;Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPTTahunan PPh Badan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR TahunPajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 dan SPT Masa PPN masa pajak bulanJanuari 2015 s/d Desember 2016 atas nama PT BANGUN PERSADATATA MAKMUR yang telah dilaporkan ke KPP Pratama JakartaPademangan Jakarta

Utara sebagai berikut :Halaman 8 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr> Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),SPT Tahunan PPh Badan PT.

HARUS DIBAYARSENDIRIPPh PASAL 25 YANG TELAHDIBAYARPPh KURANG BAYAR 10,856,669,20913,604,646 286455,213,271455,213,2714,066 447,2844,066,447 ,0001,016,611,750938,974,78377,636,967071,636,96712,087,957 ,00114,835,953 ,230455,309,031455,309,0314,297 ,349,0764,297,349,0001,074,337,250938,974,783135,362,4670 135,362,467 12,087,957,01815,916,098,595455,309,031455,309,0314,320,658,5504,320,658,0001,080,164,500938,974,783141,189,7170141,189,717 > Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

DALAM NEGERIPPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRIPPh PASAL 25 YANG TELAH DIBAYARPPh KURANG BAYAR 58,227,723(22,369,036,960)(22,369,036,960)4,902,542,528557,358,3311,242,732,06525,996,477 ,16127,796,567 ,557524,988,069524,988,000131,247,0001,679,358129,567,64271,339,919 (22,369,036 ,960)(22,369,036,960)4,902,542,528557,358,3311,242,732,06525,996 476,56327,796 ,566,959524,987,471524,987,000131,246,7501,679,358129,567,39258,227,72371,339,669 > Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Utr WPJ.21/KP.0203/2017> Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),SPT Masa PPN PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk masapajak Bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 sebagai berikut : No.

sebesar 59,81% dari totalpenjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Majelistidak memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)untuk membuktikan jenis garam yang dijual ke industri Non Food (garam industri)apakah sama jenisnya dengan garam konsumsi yang dijual ke Customer Food sesuaiyang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/MDAG/PER/9/2012.Bahwa sebagai tambahan informasi, mulai Masa Pajak Oktober 2010 sampai dengansekarang berdasarkan data SIDJP

Putusan Nomor 483/B/PK/Pjk/20173.1.3.2.3.3.3.4.3.5.Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP), Termohon Peninjauan Kembali bergerakdalam bidang usaha industry sepatu dengan KLU: 15201 = IndustriAlas Kaki Untuk Keperluan Seharihari. Termohon PeninjauanKembali beralamat di Jl.

NUSA KIRANA MANDIRItersebut untuk dikreditkan atau dipergunakan oleh perusahaanperusahaanpengguna .Bahwa selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) terungkap jumlah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sekurangkurangnya sebesar Rp. 33.780.213.056, (tiga puluih tiga milyar tujuh ratusdelapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu lima puluh enam rupiah) denganrincian Rp. 32.310.931.510, (tiga puluh

Atasperubahan tersebut KPP PMA EMPAT menerbitkan Berita Acara PerubahanData WP dan/atau PKP Nomor BA162PD/WPJ.07/KP.0503/2018, SuratKeterangan Terdaftar Nomor S170KT/WPJ.07/KP.0503/2018 dan SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S164PKP/WPJ.07/KP.0503/2018 tanggal 10 Januari 2019 Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak ( SIDJP )PT.

Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)kewajiban perpajakan PT. Royal Industries Indonesia meliputi PPh PasalHalaman 139 dari 258 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPhPasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) ;Bahwa PT.

RoyalIndustries Indonesia adalah wajib pajak (WP) yang terdaftar di di KantorPelayanan Pajak (KPP) PMA Empat dengan Nomor NPWP : 02.418.901.1057.000 sebagaimana tertera dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP), dan menyatakan dalam kurun waktu Desember 2015 sampaidengan April 2016 Terdakwa menjabat selaku Direktur PT. Royal IndustriesIndonesia, dalam masa itu, PT.

Royal Industries Indonesia yang menerangkanbahwa :Berdasarkan data SIDJP KPP PMA Empat, diketahui bahwa PT. RoyalIndustries Indonesia, NPWP 02.418.901.1057.000 belum atau tidakmelaporkan SPT Masa PPN untuk Masa Desember 2015, Masa Januari2016, Masa Februari 2016, Masa Maret 2016, dan Masa April 2016. Dantindakan yang telah dilakukan oleh KPP PMA Empat dalam kaitanpengawasan terhadap PT.

Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, dari data SIDJP KPP PMA Empat, diketahui bahwa PT. RoyalIndustries Indonesia, NPWP 02.418.901.1057.000, belum atau tidakmelaporkan SPT Masa PPN untuk Masa Desember 2015, Masa Januari 2016,Masa Februari 2016, Masa Maret 2016, dan Masa April 2016, kemudiantindakan yang telah dilakukan oleh KPP PMA Empat dalam kaitan pengawasanterhadap PT.

menyampaikan faktafaktayang menyanggah alasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai berikut:13.1.Bahwa terkait alasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) bahwa objek PPh Pasal 4 ayat (2) ataspembayaran bunga tabungan dan deposito, serta jasa giroyang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Final Pasal 4 (2)sebesar Rp690.807.295.955,00 (tanpa rincian penghitungan),Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahmelakukan penelitian dalam sistem informasi DJP (SIDJP

Sedangkan berdasarkan penelitian data Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) per 6 Oktober 2014, diketahuibahwa Klasifikasi Lapangan Usaha Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah PerdaganganEceran Mobil Baru (KLU: 45103);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) merupakan dealer resmi kendaraan merk Hino untukwilayah Surabaya. Kendaraan dibeli dari PT Hino MotorIndonesia.

kesempatan untuk melihat danmenaggapai buktibukti yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), maka Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) tidak dapat menanggapi buktibuktidimaksud.Bahwa namun demikian, terkait koreksi Pajak Masukan atas 13 FakturPajak senilai Rob69.766.571,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 658/B/PK/PJK/20167.13.7.14.Terbanding) telah melakukan pengecekan pada data Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP

slong 538.500,00010.000.1000000785 01/12/2010 fe ae a ae 807.212,00010.000.1000000033 13/10/2010 5 eee eae 998 800,00 Bahwa berdasarkan hasil penelitian data SIDJP, diketahui bahwa atasFaktur Pajak Nomor 0100001000005626 dan Faktur Pajak Nomor0100001000005935 atas nama CV Prima Mandiri senilai masingmasing Rp531.063,00 dan Rp665.772,00 (total Rpo1.196.835,00)telah dilaporkan oleh PKP Penjual dalam SPT Masa PPNnya.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, maka terhadap 2 FakturPajak senilai Rp1.196.835,00Peninjauan

Dari data SIDJP danMPN kewajiban pelaporan dan pembayaran tidak mencerminkan keadaanyang sebenarnya.

ZULKIFLI selaku direktur PT BUKIT EMAS PRIMAsesuai dengan alamat di database di SIDJP, diketahui ternyata PT. BUKITEMAS PRIMA sudah tidak beroperasi lagi dan sudah tidak menempati lokasitersebut serta dari informasi dan nomor kontak yang saksi peroleh darimantan karyawan PT. BUKIT EMAS PRIMA atas nama JONI SUSYANTObahwa direktur PT. BUKIT EMAS PRIMA atas nama H.

ZULKIFLI sudah dilaksanakan konselingsehubungan dengan surat himbauan yang telah disampaikan oleh AccountRepresentative sebelum saksi yaitu saudara ABY ROMADHONA.Bahwa Berdasarkan data Sistem Informasi DJP (SIDJP) terhadap PT. BUKITEMAS PRIMA NPWP: 02.432.335.4913.000 dengan direkturnya sebagaiTerdakwa H. ZULKIFLI belum pernah dilakukan pemeriksaan, namun masihberdasarkan SIDJP terhadap PT. BUKIT EMAS PRIMA NPWP: 02.432.335.4913.000 dengan direkturnya sebagai Terdakwa H.

Bahwa berdasarkan SIDJP yang bisa saksi akses, jumlah PPN yang sudahdipungut oleh PT BUKIT EMAS PRIMA, NPWP : 02.432.335.4913.000dengan direkturnya sebagai Terdakwa H. ZULKIFLI adalah sebagai berikut : a. Tahun 2011 sebesar Rp. 589.424.660, (Lima ratus delapan puluhsembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluhrupiah);b. Tahun 2012 sebesar Rp. 727.209.540, (Tujuh ratus dua puluh tujuh jutadua ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah);c.

Modul Penerimaan Negara (MPN) yang tedapat dalam aplikasiSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama PT.BUKIT EMAS PRIMA selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 ;Persandingan Pajak Keluaran Pajak Masukan (PKPM) yangterdapat dalam Aplikasi Apportal atas nama PT.

serta berdasarkan penelitian atasdokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padaHalaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 490 B/PK/PJK/2017persidangan,maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. diatas dengan penjelasan sebagai berikut:3.1.3.2.Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Informasi DirektoratPajak (SIDJP

lapor Agustus tidak lapor9. tidak lapor tidak lapor September tidak lapor10. tidak lapor tidak lapor Oktober tidak lapor11. tidak lapor tidak lapor Nopember tidak lapor12. tidak lapor tidak lapor Desember tidak lapor Bahwa status lebih bayar tersebut disebabkan Wajib Pajak melaporkanadanya pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebagai kompensasidari masa sebelumnya, namun pada data SPT Masa PPNpenyerahannya dilaporkan Nihil seluruhnya;Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

TANDO JAYA adalahMARGARETHA SUHARTI dan Pesero komanditer adalah HUGOSAMBUDI;Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan database pada SIDJP (SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak), CV. TANDO JAYA terdaftar sebagaiWajib Pajak pada KPP Pratama Sleman sejak tanggal 4 Juli 2006 dandikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 05 Juli 2006;Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan BuktiPermulaan terhadap CV.

TANDO JAYA telahmenyampaikan SPT Masa PPN tersebut di atas adalah data pada SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Lembar Pengawasan ArsDokumen (LPAD) dan Register Harian Penerimaan SPT dengan ikhtisardata sebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan, status SPT Masa PPNyang disampaikan oleh CV.

TANDO JAYA untuk pelaporan SPT Masa PPNtahun 2009 dan 2010 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Register HarianPenerimaan SPT.

TANDO JAYA untuk pelaporan SPT Masa PPNtahun 2009 dan 2010 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP), Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Register HarianPenerimaan SPT dan keterangan saksi DEW!

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.Dengan demikian, alasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) bahwa tidak ada kemampuanmenolak kemauan Bendaharawan karena tidakmempunyai alasan yang disebabkan ketidaktahuanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)tentang kapan sebenarnya Faktur Pajak seharusnyaditerbitkan dalam hal berhadapan dengan Bendaharawansebagai Wajib Pungut PPN tidak dapat diterima;bahwa berdasarkan data pemenuhan hak dan kewajibanperpajakan sebagaimana data yang diambil dari SIDJP

Wajib Pajak tersebut tidakditemukan pada saat dilakukan visit, dan Berdasarkan SIDJP padaSPT PPh Badan Tahun 2014, nama pengurus dan pemegang sahamPT. MANDALA TRADING adalah Bpk. SUDJIANTO sebagai DirekturUtama, SYARIFUDDIN sebagai Direktur, REVLI ORELIUSMANDAGIE sebagai Direktur, DONI ISTIYANTO HARI MAHDIsebagai Komisaris Utama dan DIRHAM UMAR sebagai Komisaris; Bahwa Saksi juga menerangkan berdasarkan data Ditjen AHUdengan No.

Dalam sistem PKPM Pajak Pertambahan Nilai di Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) bisa diketahui apabila salah satu pihakbelum melaporkan dalam SPT Masa PPN. Sehingga jika urutan modus operandi dimulai maka unsur tidakmenyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungutHalaman 55 dari 148 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Smrsebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUPterpenuhi.

dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dalamSPT Masa PPN; sedangkan Pihakpihak Wajib Pajak yang menggunakan Faktur Pajak tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya melaporkan FakturPajak yang dibeli dalam SPT Masa PPNnya sebagai PajakMasukan sehingga dapat menjadi unsur pengurang PajakPertambahan Nilai pada masa pajak terkait; kemudian Melaporkan SPT Masa PPN ke KPP dimana Wajib Pajakpengguna terdaftar agar dapat masuk dalam sistem PKPM PajakPertambahan Nilai di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP

lawan transaksi; Wajid Pajak tidak melaporkan selurun Penyerahan BKP/JKP yangtelah dipungut PPN dari lawan transaksi dalam SPT Masa PPN ke KPPdimana Wajib Pajak terdaftar; Pihak lawan transaksi telan melaporkan seluruh Faktur Pajak yangdiperoleh dari Wajib Pajak dalam SPT Masa PPN ke KPP dimanalawan transaksi terdaftar, tetapi pihak Wajib Pajak tidak melaporkanseluruh Faktur Pajak yang telah dipungut PPNnya; Dalam sistem PKPM Pajak Pertambahan Nilai di Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP

Pihakpihak Wajib Pajak yang menggunakan Faktur Pajak tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya melaporkan Faktur Pajak yangdibeli dalam SPT Masa PPNnya sebagai Pajak Masukan sehingga dapatmenjadi unsur pengurang Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajakHalaman 134 dari 148 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Smrterkait; Kemudian Melaporkan SPT Masa PPN ke KPP dimana Wajib Pajak penggunaterdaftar agar dapat masuk dalam sistem PKPM Pajak Pertambahan Nilaidi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP