telahmelakukan upaya penyelesaian perselisihan PHK tersebut melaluiPerundingan Bipartit, namun karena tidak tercapai kata sepakat, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugatkemudian mencatatkan perselisihan PHK tersebut ke Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Mimika (Disnakertrans Mimika) melalui suratPenggugat Nomor 18702/IR/GEN/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017 untukdiupayakan penyelesaiannya secara Tripartit

melalui Mediasi;14.Bahwa Mediator pada Disnakertrans Mimika telah melakukan Perundingan15.Tripartit melalui Mediasi atas perselisihan PHK antara Penggugat danTergugat pada tanggal 15 Juni 2017, namun karena tidak tercapai katasepakat sehingga pada tanggal 10 Juli 2017, Mediator mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 565/23/ANJ/V1/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang padapokoknya menganjurkan agar Tergugat diberikan kesempatan terakhiruntuk bekerja kembali di Perusahaan Penggugat dengan surat pernyataankeras

Bahwa alasan gugatan Penggugat No. 12 sampai dengan 17 akanditanggapi sebagai berikut:Tergugat menolak dalil yang menyebutkan kalau telah mangkir lebih dari5 hari atau telah mangkir selama 5 hari kerja sebab pada saatdilaksanakan perundingan Bipartit maupun Tripartit Tergugat sudahmemberikan bukti yang jelas dan tidak bisa terbantahkan kalau padatanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 telah menjalankanibadah sesuai dengan surat keterangan Nomor: 01/G16.c/III/2017 yangdikeluarkan oleh Gereja

bekerja pada Tergugat.Bahwa apabila TERGUGAT tidak membutuhkan PENGGUGAT lagi danmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan jelas sangatmerugikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat haruslah membayaruang pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..Bahwa oleh karena melalui Perundingan Bipartit tidak ada penyelesaiansehingga penggugat mengajukan Pengaduan ke Mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli SerdangBahwa perundingan secara Tripartit

Bahwa, terhadap dalil Gugatan pada Halaman3 angka 15, 17(berikut dalam perbaikan gugatan) adalah hal yang naif danmengadaada, disebabkan Penggugat tidak menjelaskan atasdasar apa dan darimana angka Rp. 2.720.100, (dua juta tujuhratus dua puluh ribu seratus rupiah) guna membuat perhitunganpembayaran pesangon Penggugat tersebut;Halaman 13Putusan PHI Nomor :125 /Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn14.15.Bahwa, pada perundingan tripartit di Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang pihak Penggugat dan Tergugat telahmemberikan

Raja PerdanaInti maka jadwal keberangkatan Busnya digeser atau dilamakan pihakperusahaan, apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan bus, makamenjadi tanggung jawab Penggugat sebagai supir.Bahwa TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)sepihak terhadap Penggugat tanpa pernah ada memberikan SuratPeringatan, tanpa memberikan hakhaknya karena Tergugatmenganggap Penggugat tidak berhak atas apapun.Bahwa perundingan secara Tripartit telah diadakan, akan tetapi tidak adapenyelesaian, Dinas Ketenagakerjaan

Bahwa penyelesaian PHK tersebut juga sudah dilakukan tahap Tripartit yaitumelalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan adapun hasil darimediasi tersebut, Mediator telah mengeluarkan anjuran sesuai dengan SuratNomor 567/3036/DSTKM/2014, Perihal: Anjuran, tertanggal 28 November2014, yang pada intinya Mediator menganjurkan agar Pengusaha membayarpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai

Bahwa benar atas perselisihan hubungan industrial antara TermohonKasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat telah dilakukanMediasi secara Tripartit di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan dan telah diterbitkan Surat Anjuran tertanggal 28 November 2014Nomor 567/3063/DSTKM/2014 yang isinya mewajibkan PemohonKasasi/Tergugat untuk membayar hakhak Termohon Kasasi/Penggugatsebesar Rp61.421.500,00 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluhsatu ribu lima ratus rupiah), akan tetapi Pemohon Kasasi

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonanperundingan tripartit dalam rangka pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; 3: Bahwa hasil dari perundingan tripartit tersebut Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 560/2260/404.3.3/2012tanggal 9 Agustus 2012, yang isinya : 4. Pengusaha CV. GIOVANNI SUKSES MAKMUR agar mempekerjakan kembalipekerja (sdr.

Il Kantor DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Perundingan secara Tripatit tidakdapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat datang terlambat, lalu DinasSosial dan Tenaga kerja memanggil kKembali Penggugat dan Tergugatmelalui short message service (SMS) untuk hadir kembali pada tanggal 17September 2014 untuk melakukan perundingan tripartit secara mediasikembali;Bahwa pada tanggal 17 September 2014 antar Penggugat dan tergugattelah terjadi perundingan tripartite

Bahwa sebagai perbandingan dalam tingkat penyelesaian perkara a quosecara tripartit pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanyang telah menerbitkan anjuran atas permasalahan Termohon Kasasidengan Pemohon Kasasi perkara a quo yang juga merupakan dasarpengajuan gugatan a quo oleh Termohon Kasasi tersebut, juga tidakmenyebutkan tentang kedudukan Termohon Kasasi sebagai karyawan tetappada perusahaan Pemohon Kasasi, sehingga dalam anjuran yangditerbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

kepadaPenggugat tidak termasuk apa yang termuat dalam UU Nomor 13 Tahun2013 serta tidak adanya putusan Peradilan Pidana yang menyatakanbahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat maka, dasarpemutusan Hubungan Kerja Yang dilakukan Oleh Tergugat tidaklah dapatdibenarkan secara hukumBahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perundingan bipatitnamun perundingan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan keduabelah pihakBahwa oleh karena peruntingan bipartit tidak menemukan solusi makadilakukan perundingan tripartit

di kantor disnaker dan transmigrasiKabupaten Kutai TimurBahwa dalam perundingan Tripartit tersebut telan mendapatkan anjuranyang dikeluarkan oleh Disnaker dan Transmigrasi dalam suratnya nomor560/323/HIJ tanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya telahmenganjurkan halhal sebagai berikut :.

antara Penggugat dan Tergugat telahdisahkan, maka atas anjuran tersebut Penggugat dengan tegas menyatakanmenerima dengan pertimbangan tak ingin persoalan ini berlarutlarut danPenggugat dapat mentoleransi selisih antara tuntutan dengan anjuran;Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kota Pontianak, yang artinya Tergugat menolakanjuran Disnaker Kota Pontianak;Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukanupaya bipartit dan tripartit

Pertimbangan tersebut sangat kontradiktifkarena berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, jangkawaktu kadaluarsa setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;Jika pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di tingkatKasasi memperhitungkan pemutusan hubungan kerja dimulai pada tanggal 17Januari 2012 dan gugatan tanggal 18 September 2013, maka hal tersebutmengesampingkan proses bipartit dan tripartit, maka rentang waktu pemutusanhubungan kerja oleh Termohon Peninjauan

Nomor 18 /Pdt.SusPHI/2018/PN KdiTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 jull2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeriKendari pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor5/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa PENGGUGAT dan TERUGAT telah terjadi Sengketa HubunganIndustrialBahwa proses Bipartit dan pada prosesnya Tripartit

Selanjutnyva PENGGUGAT mengajukan Gugatan PadaPengadilan Hubungan Industrian seperti dimaksud pada Pasal 24 ayat 1dan ayat 2 UU nomor 2 tahun tentang Perselisihan hubungan Industrial.Selanjutnya PENGGUGAT melampirkan anjuran dan Risalah PenyelesaianHubungan Industrial.Bahwa penanganan tripartit olen mediator pada Dinas Transmigrasi DanTenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan surat Pelimpahanoleh dinas Tengara Kerja dan Industri Kota Kendari Nomor 560/III/2020pada tanggal 20 April 2020Bahwa

Indotruba Tengah yangsudah dibayar lunas oleh PT MAP sesuai Perjanjian Tripartit tanggal 24Desember 2008 (diberi tanda Novum2):Fotocopy Surat PT Palma Sejahtera kepada PT Mulia Agro Persadatanggal 9 April 2010 Perihal: Pelaksanaan RUPSLB PT Mulia AgroPersada (diberi tanda Novum3);Fotocopy Surat PT Palma Sejahtera kepada PT Mulia Agro Persadatanggal 17 Juni 2010 Perihal: Mohon Keterangan (diberi tanda Novum4);Fotocopy Surat PT Mulia Agro Persada kepada PT Palma tanggal 23Juni 2010 Perihal: Pemberitahuan

Indotruba Tengah yang sudah dibayar lunasoleh PT MAP sesuai Perjanjian Tripartit tanggal 24 Desember 2008(Novum2),Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 627 PK/Pdt/20193. Surat PT Palma Sejahtera kepada PT Mulia Agro Persada (PemohonPK 1) tanggal 9 April 2010 Perihal: Pelaksanaan RUPSLB PT MuliaAgro Persada (Novum3),4. Surat PT Palma Sejahtera kepada PT Mulia Agro Persada tanggal 17Juni 2010 Perihal: Mohon Keterangan (Novum4),5.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel) dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayarsejumlah pesangon kepada Penggugat adalah sangat kontradiktif atau salingbertentangan dengan pendirian Penggugat pada saat dilakukan penyelesaianBipartit dan pada proses mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan TrasmigrasiProbolinggo (Mediator) pada tingkat Bipartit dan Tripartit, Penggugat tidakpernah meminta pembayaran

Dalam Bipartit dan Tripartit Penggugat hanya meminta agardipekerjakan kembali, bahkan setelah anjuran dari Mediator pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Probolinggo yang isinya menganjurkan agarTergugat mempekerjakan Penggugat kembali, Penggugat telah menyetujui ;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.636 K/Pdt.Sus/2008B.

Penggugat IV dan Penggugat V ;Bahwa dalam pertemuan tersebut tidaklah mencapai kesepakatan, dikarenakan pihak Tergugat Il tidak mempunyai iktikad baikuntuk melakukan perundingan terkait perselisihan tersebut ;Bahwa dengan melihat tidak adanya titik temu dan tidak adanyaitikad baik dari pengusaha untuk melakukan perundingan danmenyelesaikan perselisihan tersebut, maka para Penggugat mengajukanperselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SosialKabupaten Boyolali untuk dilakukan proses mediasi (Tripartit

hadirnya pihak Tergugat Il, kemudian paraPenggugat dan pihak Disnakertrans Kabupaten Boyolali telah sepakatuntuk melakukan mediasi yang ke 2 pada tanggal 12 Maret 2008 danpihak Disnakertrans Kabupaten Boyolali yang bertanggung jawab secararesmi untuk memberitahukan kepada para Penggugat maupun Tergugatll ;Bahwa kemudian pihak Disnakertrans Kabupetan Boyolali memberitahukan kepada para Penggugat bahwa pertemuan untuk tripartitdiundur karena permintaan dari pihak Tergugat Il ;Bahwa pada pertemuan tripartit

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

Nomor 163/Pdt.SusP HI/2021/PN Mdn10.11.12.mau 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan MasaKerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat meskipun telahdilakukan Mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesualketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil,akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tanggal 19 Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat Pemberitahuannomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan rasa

Bahwa dikarenakan Tergugat hingga saat ini belum melakukan kewajibankepada Penggugat maka Penggugat telah menempuh mediasi secara Bipartitakan tetapi Tergugat menggunakan tipu muslihat agar Penggugat menerimamau 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaaan MasaKerja;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil,akhirnya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan suratpemberitahuan

2012 (P8a, b), mohon dilakukan pertemuan Bipartit antara Pengusaha danPekerja, akan tetapi ternyata dalam pertemuan Bipartit tanggal 13 September 2012 dantanggal 24 September 2012 (bukti P6) tidak mengahasilkan kata sepakat dan terbuktiTergugat tidak beritikad baik dalam musyawarah Bipartit karena tanpa alasan menolakmenandatangani hasil perundingan Bipartit dan oleh karena itu maka PenggugatHal. 3 dari 20 hal.Put.Nomor 539 K/Pdt.SusPHI/2013melimpahkan tuntutan hak pension dan lainnya pada tingkat Tripartit

guna dimediasikanoleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang;Bahwa kasus A Quo diupayakan penyelesaiannya pada tingkat Tripartit melaluiPegawai Mediator Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang dan pegawaimediator telah mengeluarkan anjuran No.560/2397/Bid.Perli/2012, tanggal 6 Desember2012 (bukti P10) dan Penggugat melalui surat No.6/MA/I/2013 tanggal 5 Januari 2013(bukti P11) menyatakan menerima sebagian Anjuran, yaitu Pesangon 2 kali pasal 156UU No.13 Tahun 2003 dan menolak selebihnya

Penggugat seharusnya melalui proses perselisihanhubungan industrial melalui tahap Bipartit, yang tidak dipahami oleh Tergugat/KuasaTergugat adalah langsung menempuh tahap tripartit artinya permasalahan yangseharusnya ditangani ditingkat bipartit lebih dahulu, sesuai yang diamanatkan padapenyelesaian sengketa diluar Pengadilan (Non Ligitasi) yaitu pada pasal 3 ayat 1 sampaidengan ayat 3 dan pasal 4 ayat dan 2 Undangundang No.2 Tahun 2004;Program merumahkan karyawan departemen Spinning merupakan keadaan

memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat prematur, Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona); Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Guatan Penggugat terhadap Tergugat I/Intrasari telah kadaluarsa; Tergugat I/Intrasari dan Terugat III/PTTBS tidak pernah melakukanperundingan bipartit dan tripartit

pada tanggal 8 Januari 2015 sementara surattersebut terbit tanggal 12 Januari 2015, artinya surat tersebut harus berlakusurut 4 hari, kKemudian surat dimaksud diterima Penggugat tanggal 10Februari 2015, sungguh sangat tidak masuk akal tindakan Tergugat;Bahwa dengan tidak dibayarnya gaji dan pesangon Penggugat tersebut,maka Penggugat mengajukan perundingan bipartit akan tetapi pihakTergugat tidak menanggapinya, maka atas rekomendasi dari pihak HRDTergugat kemudian Penggugat mengajukan perundingan tripartit

melaluiDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Kutai Kartanegara diTenggarong;Bahwa dengan pendapat Penggugat pada dalildalil di atas yang penggugatsampaikan dihadapan mediator tripartit maka Disnakertrans Pemkab KutaiKartanegara mengeluarkan anjuran agar Tergugat membayar hakhakPenggugat sebagai pekerja yaitu:a.

perintah kerja yang syah yang telah diinstruksikan oleh Perusahaandengan tujuan agar penggugat mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana tertuangdalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut.Jawaban Point 12 : Bahwa terhadap masalah ini belum pernah dilakukan upayaBIPARTIT namun permasalahan ini langsung dilimpahkan oleh penggugat kepadaDINSOSNAKER kota pangkalpinang untuk dilakukan mediasi TRIPARTIT

Tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan :1)pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkonsumsikan masalahnyasecara tertulis kepada pihak lainnya.Dapatkah DPD K.SPSI Provinsi Bangka Belitung menjadi Kuasa Hukum atau pihakyang dikuasakan untuk melakukan mediasi Bipartit dan /atau Tripartit dan/atauuntuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili pekerja yangbukan anggota serikat pekerja tersebut.Karena selama ini Penggugat saudari Evidan pihak DPD K.SPSI Bangka Belitung tidak

pernah menunjukan kartukeanggotaan Serikat Pekerja Penggugat pada saat mediasi Tripartit yangdilaksanakan di Dinsosnaker kota Pangkalpinang.Mengingat berdasarkan yang kami ketahui selama ini bahwa Penggugat saudari Evitersebut belum menjadi anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan di16Perusahaan PT.Puncak Prima Lestari belum terbentuk adanya pengurus unit kerja(PUK) atau pun serikat pekerja/serikat buruh.Mohon dijelaskan dasar hukum yang memperbolehkan serikat pekerja/serikat buruhyang dapat

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit

Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat, maka pada Tgl 27Oktober 2020 Penggugat melalui kuasanya membuat surat pengaduan keDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang untuk dapatmenyelesaikannya secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat;8.

Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan olehmediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak adamembuahkan hasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten DellSerdang mengeluarkan surat anjuran No. 565/15/DK2PHI/DS/2021;9.

dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yangtelah telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah ditulis pada beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa terhadap sekalian alatalat bukti yang diajukanPenggugat dan Tergugat tersebut, maka yang akan diperiksa dandipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat sudah dilakukan Tripartit