perseroan harus dianggap pemasukan dari satu harta ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas ,dengan tanpa mempertimbangkan dalil dalil pokok dari permohonan Pemohonuntuk melakukan Pemeriksaan / Audit Investigasi dengan dasar alat bukti suratlainnya , maka haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biayapermohonan ini ;Memperhatikan Pasal 35 ayat 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Undang unadang

No.36/Pid.Sus/2018/PT DPSnama baiknya selaku Bendesa karena tidak melakukan pungli serta tidakada nelanggar awigawig dan Perarem Desa Keramas memang sudahada dan disahkan sejak 17 Mei 2016.Perbuatan Terdakwa IDA BAGUS MADE SUARJANA sebagaimanadiatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (8) Undang Unadang RepublikIndonesi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut

untukmempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan dalam bentuktanaman ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukumnyaterdakwa , karena telah dipertimbangkan majelis hakim bahwa telah terbuktimelanggar pasal 114 ayat (i) Unadang

Pengadilan Negeri Sorong telah mengeluarkan Akta yang menerangkanputusan aquo telah berkekuatan tetap dan mohon agar Pengadilan Tinggimenguatkan Putusan Negeri;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Sorong telahmengeluarkan Akta tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Sorong yang memuat keterangan bahwa Putusan PengadilanNegeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Son telah berkekuatan hukum tetap,karena sampai batas waktu yang ditetaokan menurut Undang unadang

Pemerintahan YangBaik.Bahwa tindakan Tergugat telah menyetujui dengan caramelawan hukum terhadap surat pernyataan pelepasan hakatas sebidang tanah kebun warisan milik para Penggugatsebagaimana tercantum dalam bukti P1 dan P2 yangmenjadi objek perkara ini, telah mengakibatkan paraPenggugat menderita kerugian materiil, karenakehilangan hak atas tanah tersebut dengan cara melawanhukum, karena itu para Penggugat mengajukan ~ gugatanperkara ini kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda berdasarkan Unadang

untukmempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan dalam bentuktanaman ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukumnyaterdakwa , karena telah dipertimbangkan majelis hakim bahwa telah terbuktimelanggar pasal 114 ayat (i) Unadang

Penggugat tersebut diserahkan secarabaikbaik kepada Penggugat, Terguggat tidak bersedia melakukannya,dan menganggap, bahwa harta yang berasal dari warisan milikPenggugat tersebut, sebagai bagian dari harta bersama.Oleh karena itu, Penggugat menggugat harta tersebut untukmembuktikan di Pengadilan, bahwa kedua harta tersebut sama sekalibukan harta bersama, tetapi merupakan harta yang berasal dariwarisan milik Penggugat, sehingga dipersamakan dengan hartabawaan, menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang Unadang

diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 22 Juli2016, No. 2/Pid.Sus.Ak/2016/PN.Jnp, harus di kuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan , maka terdakwa diperintahkantetap ditahan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah,maka dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 81 Ayat ( 1) Undang undang Nomor 35 tahun 2014tentang perubahan Atas Undang unadang

bahwa KM.DINARBAHARI 03 diperbolehkan beroperasi menangkap ikan pada WPP RI ZEEI Laut CinaSelatan, 03 LU keatas dan dilarang beroperasi di perairan indonesia, Bahwa saksi menjelaskan KM DINAR BAHARI 03 dapat disangka telah mekukanpelanggaran sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf c yang berbunyi Setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhiketentuan, huruf c daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dandapat dikenakan sangsi sesuai pasal 100 Undang Unadang

Terdakwa sangat keberatan atas unsur melawan hukum bukanlahsarana akan tetapi unsure yang paling hakiki dalam rumusan pasal2 ayat (1), harus dapat dibuktikan di persidangan Unadang Undangapa yang dilanggar oleh saya selaku Terdakwa dan sekaligus ketentuanyang dilanggar harus mengandung sanksi pidana bukan sarana.

Terdakwa sangat keberatan atas unsur melawan hukum bukanlahsarana akan tetapi unsure yang paling hakiki dalam rumusan pasal2 ayat (1), harus dapat dibuktikan di persidangan Unadang Undangapa yang dilanggar oleh saya selaku Terdakwa dan sekaligus ketentuanHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2015/PT PALyang dilanggar harus mengandung sanksi pidana bukan sarana.

Bahwa Judex Facti lalai dalam memperhatikan tugas dan kewajibannyauntuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dirumuskan dalamPasal 28 ayat (1) Unadang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentangHalaman 24 dari 43 hal. Put.

telah memberi kesempatan kepada paraTerdakwa dengan didahului oleh sms (short massagesystem) dan saksi korban yang membukakan pintujendela agar masing masing Terdakwa dapat masukke dalam kamar saksi korban serta membiarkan paraTerdakwa mencium, meraba dan akhirnya bersetubuhdengan saksi korban yang seharusnya saksi korbanmampu untuk menolaknya ; Menimbang, bahwa tuntutan pidanaPenuntut Umum agar para Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 6 (enam) tahun tidak bertentangandengan ketentuan Undang unadang

diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung yaitu sebagaimana tersebutdalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasing kepadaJaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2April 2020 ;Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding oleh JaksaPenuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, karena telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yangHalaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BDGditentukan Undang unadang

Menyatakan terdakwa SULTAN BUDI YUSIDA Bin MUHAMAD YUSUFdan terdakwa II SHAMIRA Binti MUHAMMAD SOLEH terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, setiap orangyang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkandan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus sebagaimana pasal121 Jo pasal 114 Unadang Undang No 8 tahun 2019 tentangHalaman 2 dari 105 Putusan Pidana Nomor 191/Pid.B/2020/PN IdmPenyelenggaraan Haji

jamaah haji khusus yang di selenggarakan oleh paraterdakwa berangkat ke Mekkah namun menjadi terlantar di Mekkah danMadinah hingga kepulangan ke tanah air, selanjutnya atas perbuatan paraterdakwa dilaporkan oleh saksi DANIEL T berdasarkan informasi brafaksdari KJRI Jeddah Nomor : R.00289/Jeddah/191006 tanggal 06Oktober 2019 perihal kasus Jamaah Haji Non Prosedur yang diberangkatkan Haji oleh para terdakwa.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 121 jo. pasal 114 Unadang

Ya, semua harus diteliti dulu dan baru dilaporkan ;Bahwa dalam keadaan PT tersebut ekonominya dalam keadaantidak jelas, Apakah pemegang saham itu dapat meminta untukmelaksanakan RSUP LB ; Ya mekanisme dapat itu berdasarkanketentuan Undang unadang yang mengaturnya dalam hal ini Undangundang Perseroan terbatas dimungkinkan tapi dalam kondisiPerseroan Terbatas dalam kondisi PKPU , dan kegiatan itu harusmendapatkan persetujuan dari pengurus ;Bahwa apabila pemegang saham mengajukan RUPS ataspermintaan

Pdt/2019/PT DPSyang di tetapkan oleh undang undang serta peraturanpelaksanaannya.Bahwa oleh karena suatu perseroan di dirikan berdasarkanperjanjian dan kesepakatan para pihak sehingga akta tersebutdi buat oleh para pihak yang telah menyepakati dan membuatakta pendirian perseroan, mengingat akta perseroan merupakanakta notariil sehingga akta tersebut tidak bisa di buat di bawahtangan antara para pihak sedangkan Notaris /Tergugat yangmerupakan pejabat yang di berikan wewenang untuk ituberdasarkan unadang

Namun pada sisi lain Notaris menjamin kepastian tanggal , kepastian hari,kepastian waktu , kepastian tempat,dan juga kepastian tandatangan yangbersangkutan . akta pendirian perseroan secara jelas merupakan akta Para Pihak , yangkedua akta otentik di buat berdasarkan ketentuan unadang undang ,kalau akta sewa menyewa merupakan akta Para Pihak bisa di buat dibawah tangan dan bisa di buat secara otentik .

HARDIAN PEMANEN/ INTIMIDASI PREMAN, Rp500.000.000,00KOORDINATOR TURUN STATUS JADILAPANGAN SBSI BORONGAN, HILANGMASA KERJA55 SUSILO PEMANEN/ INTIMIDASI PREMAN, Rp500.000.000,00KOORDINATOR TURUN STATUS JADILAPANGAN SBSI BORONGAN, HILANGMASA KERJA56 ATIPAH KHL SALAH SATU KORBANPERAWATAN/ LUKA PADA Rp500.000.000,00ANGGOTA SBSI KEJADIAN INTIMIDASIPREMANPERUSAHAAN TGL 16JANUARI 2013 JUMLAH 56 orang x Rp500.000.000,00 = Rp28.000.000.000,00;TERBILANG : dua puluh delapan miliar rupiah; DASAR HUKUM: Pasal 28 Unadang

Hak Cipta adalah hak Eklusif bagi pencipta atau penerima hak, untukmengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untukitu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan tersebut menurutperaturan Perundang unadang yang berlaku. Pencipta adalah beberapa orang secara bersama sama yang atas inspirasinyamelahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,kecekatan, ketrampilan dan keahlian.

perbuatan melawan hukum ;Bahwa pernyataan Tergugat III yang menyatakan tidak ada menemukanmasalah ketika melakukan sidak, memperlihatkan Tergugat III dalammelaksanan Fungsi Pengawasan yang dimiliki DPRD Inhu, Khusus nya KomisiIl DPRD Inhu dilakukan dengan tidak benar dan hal tersebut adalah perbuatanmelawan hukum ;Bahwa Tergugat Ill Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan ataspelaksanaan kewenangan pemerintah/eksekutif juga tidak melaksanakan tugasdan fungsi nya sebagaimana yang di amahkan oleh Unadang