Menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad); 4. Menyatakan secara hukum bahwa bilamana terdapat segala bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Para Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum;5.

Menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);5. Manyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Penghunian Liar (Wildeoccupatie);6. Menyatakan secara hukum bahwa bilamana terdapat segala bentuk suratsurat, bukti tertulis aoapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengantanah Para Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari danatau kepada Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum;7.

Menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);4. Menyatakan secara hukum bahwa bilamana terdapat segala bentuk suratsurat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengantanah Para Penggugat yang menimbulkan hak atau penguasaan dari danatau kepada Tergugat atau siapapun juga adalah tidak berkekuatan hukum;5.

meredaksikan Tiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untukmengganti kerugian tersebut dan Pasal 1366 KUHPerdata meredaksikanSetiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkanperbuatan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaianatau kesembronoannya;Menimbang bahwa sesudah Tahun 1919 (HR. 31 Januari 1919, PerkaraLindenbaum V Cohen), Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

Daad)memiliki perluasan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tatasusila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan warga masyarakat atauterhadap harta benda milik orang lain;Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2018/PN Rah.Menimbang bahwa sebelum Tahun 1919, Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) adalah perbuatan

yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan perundangundangan (HR. 20 Pebruari 1852); PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige Daad) adalah perbuatan yang bertentangandengan undangundang ataupun melanggar hak subyektif orang lain;Menimbang, bahwa berdasar dari hal di atas, Majelis Hakimmenjabarkan Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum menjadi beberapaelemen:1.

Adanya perbuatan;Perbuatan tersebut melawan hukum;Adanya kesalahan;Adanya kerugian;Oo Rw oNAdanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;Menimbang, bahwa unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) bersifat kumulatif maksudnya keseluruhan unsur tersebutmerupakan satu kesatuan dan harus terpenuhi semuanya, apabila ada salahsatu Saja unsur tersebut tidak ada/tidak terbukti maka tidak dapat dikategorikansebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Menimbang, bahwa dihubungkan

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal1365 KUHPerdata dapat diberlakukan terhadap subyek pelakuPerorangan atau Badan Hukum dan Penguasa atau Pemerintahatau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau PenyelenggaraHlm. 6 Putusan No.75/PDT/2017/PT SMGNegara sehingga dikenal istilah Perbutan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) dan ada pula istilah Perbuatan MelawanHukum oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad).Bahwa di dalam hukum dikenal adanya asas preferensi hukum yangdiberlakukan

uraian di atas berdasar menurut hukum apabiladengan berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang telah diundangan dan berlaku sejak17 Oktober 2014,khususnya Pasal 85 ayat (1) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Adminisitrasi Pemerintahan, maka berpedomanpada asas Lex Posteriori derogat legi a Posterioridan asasLexSpecialist Derogat Legi Generali : sejak tanggal 17 Oktober 2014gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PenguasaHim. 8 Putusan No.75/PDT/2017/PT SMG(onrechmatige

Bahwaakibat perbuatan Tergugat yang telah memberikan jaminan berupa 3lembar cek yang temyata tidak ada dananya (kosong) serta perbuatanTergugat yang tidak mau membayar hutang sebesar Rp.15.000.000.kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2002 sampai saat ini, telahmendatangkan kerugian bagi Penggugat sehingga perbuatan Tergugatjelastelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sesuaidengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan olehnya wajar apabilaPenggugat menuntut kerugian yang dialami

(lima juta tujuh ratus riburupiah), kepada Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) karena telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat Rekonvensi ;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjamanserta tuntutan kerugian yang dialami kepada Penggugat Rekonvensi yaknisebesar : Hutang pokok Tergugat adalah Rp. 15.000.000. x bunga 14 %=Rp. 2. 100. 000.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasai tanah memagar dengan menggunakan panjang, bambu dan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai Pemilik yang sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige daaad);7.

nya paman penggugat mengajak tergugat untuk minumkopi bersama,paman penggugat berkata silahkan kalian pagar tapi buatjalan masuk kami untuk ke kebun sawit serta paman pengugat berkatatanah ini masih kami urus sebelum ada kekuatan hukum tetap,namunpada saat paman penggugat pulang ternyata tukang paman penggugatdi suruh pulang oleh tergugat10.Bahwa dari perbuatan TERGUGAT, Penggugat mengalami kerugian11materil pada pihak tergugat,atas kejadian tersebut jelasjelas melakukanperbuatan melawan hukum(onrechmatige

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengancara menguasai tanah memagar dengfan menggunakan panjang, bambudan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanopa adanya izin dariPenggugat sebagai Pemilik yang sah, sampai dengan gugatan inidilayangi ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatanmelawan Hukum (Onrechmatige daaad);7.

obyek sengketa dalam perkara A quo makapetitum ke5 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum juga Majelis Hakimkabulkan;Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke6 tentang yang Menyatakanperbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasaitanah memagar dengan menggunakan panjang, bambu dan membuat pondokdi tanah milik Penggugat, tanoa adanya izin dari Penggugat sebagai Pemilikyang sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri KotaBengkulu adalah Perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengancara menguasai tanah memagar dengan menggunakan panjang, bambudan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanpa adanya izin dariPenggugat sebagai Pemilik yang sah, sampai dengan gugatan inidilayangkan ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatanmelawan Hukum (Onrechmatige daaad);7. Memerintahkan Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat danmencabut panjang, bambu serta pondok yang di buat atau di suruh olehTergugat;8.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat Surat PernyataanTanah atas nama Rudi tanggal 06 Desember 2017 di atas tanah penggugatdan kemudian menguasainya merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);6. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah obyek perkara kepadapenggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebanikewajiban lain dalam bentuk apapun:7.

Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), maka patutdan adil pula Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukumTergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalamkeadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalambentuk apapun, dan selanjutnya menyatakan Surat Keterangan Tanah(SKT) atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat

Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerobot, merusak tanamtumbuh dan yang Penggugat buat di atas tanah sengketa tidakberalasan hukum dan sebagai perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);:8.

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi /Para Penggugat Konpensi yang merusak dan /atau merubuhkan pagar panel milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi sebesar Rp.80.919.000,- ( delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);4.

Gugatan a quo, Para Tergugat Rekonpensimenyatakan pagar panel yang menutup jalan Grabin sebelah selatanruntuh/roboh pada bulan Maret 2014 karena banjir (vide Gugatan angka7 halaman 6), padahal fakta yang sebenarnya adalah Para TergugatRekonpensi telah melakukan perusakan dengan cara menghancurkanpagar panel yang telah dibangun oleh Penggugat Rekonpensi di atastanah miliknya ;Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang merusak danmerobohkan pagar panel tersebut merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige

daad) yang merugikan Penggugat Rekonpensimenurut Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan :"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkanHalaman 43 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNGkerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Di dalam doktrin hukum yang berkembang mengenai unsurunsurperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dijabarkansebagaimana berikut :Pendapat Hoge Raad:Rumusan tersebut dituangkan dalam Standart Arrest

Rekonpensi yangmerubuhkan pagar panel milik Penggugat Rekonpensi yangdibangun/didirikan diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi telahmerugikan hak dari Penggugat Rekonpensi, sehingga segala perbuatanPara Tergugat Rekonpensi bukan saja telah memenuhi salah satu kriteriaadanya "Perbuatan Melawan Hukum", melainkan perbuatan dari ParaTergugat Rekonpensi tersebut jelasjelas telah memenuhi keempat unsurtersebut di atas ;Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi tersebut, unsurunsurperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi yang merusak dan/atau merubuhkan pagar panel milikPenggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) ;3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untukmembayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Halaman 47 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNGKonpensi sebesar Rp. 80.919. 000, (delapan puluh juta sembilan ratussembilan belas ribu rupiah) ;4.

Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi /Para PenggugatKonpensi yang merusak dan /atau merubuhkan pagar panel milikPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige daad);Halaman 88 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.TNG3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensiuntuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sebesar Rp.80.919.000, ( delapan puluh jutaSembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);4.

Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.;Pasal 11:Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa OlehPengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga menyebabkangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

yang di dalamnnya mengandung tuntutanuntuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan,atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi Sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 2 Ayat (1):Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara:Pasal 10:Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkaaperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan tata UsahaNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 11:Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN MrhPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa OlehPengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga menyebabkangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III pada pokoknya adalah PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negerimaka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN MrhMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV pada pokoknya adalah PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negerimaka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat

Kompetensi AbsolutBahwa setelah tergugat melihat, membaca dan menganalisa secaraseksama substansi surat gugatan penggugat dan termasuk jugadidalam perihal surat gugatan penggugat telah mengatakan' secarategas bahwa penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknyamengatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum olehpenguasa/pemerintah atau onrechmatige overheidsdaad.Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama yaitu terkait tentang normahukum atau kaidah hukum yang berkenaan dengan materi ataupersoalan

yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum olehpenguasa atau pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalamkonteks Administrasi pemerintahan telah diatur didalam hukumpositip Indonesia yang dalam hal ini yaitu Undangundang No. 30 tahun2014 tentang Hukum Administrasi Pemerintahan.Bahwa didalam pasal 1 angka 1 Undangundang No. 30 tahun 2014tentang Hukum Administrasi Pemerintahan telah ditentukan secara JjelasHalaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Mtr.yang dimaksud dengan

itu atau pada masaterjadinya peralihan yaitu. pada tahun 2014, dan selanjutnya setelahmasa peralihan atau setelah tahun 2014 in casu dalam konteks perkaraini adalah mutlak menjadi wewenang PTUN secara Absolut untukmemeriksa dan mengadili terkait dengan persoalan perbuatanpemerintah yang dianggap OOD.Bahwa ingasu dalam perkembangannya sekarang ini eksistensiterhadap Undangundang No. 30 tahun 2014 tersebut adalah telahberalan + 5 tahun lamanya, jadi dengan demikian telah jelas gugatanterhadap OOD (onrechmatige

overheidsdaad) atau perbuatan melawanhukum oleh penguasa atau pemerintah adalah menjadi kewenanganmutlak secara Absolut PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.Bahwa dalam konteks perkara gugatan penggugat sekarang ini yangtelah secara nyatanyata merupakan suatu surat gugatan berupamateri sengketa administrasi pemerintahan tentang tuduhan melakukanperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah(onrechmatige overheidsdaad) yang dalam hal ini subyek hukumpemerintah yang dimaksud sebagaimana tersebut

Bahwa Tergugat III melakukan pelelangan jaminan Sertifikat HakMilik Nomor 483 milik Penggugat yang terletak di Jalan PusponjoloBarat III/10 Semarang yang sedang dalam sengketa di PengadilanNegeri Semarang sehingga merugikan Penggugat;13.Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill tersebut di atasbenarbenar telah merugikan Penggugat sehingga jelaslah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimanadimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;14.Bahwa kerugian Penggugat tersebut diatas

yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat III telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pada Tergugat ;6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor483 yang dikuasai oleh Tergugat II pada Penggugat;.

BUKTIP11.Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menjual atau mengalihkan Tanahtersebut dan tidak memberikan HAK Penggugat atas 40% (empat puluh)persen dari Tanah Seluas 7.951.80M2, yaitu 3.180,72M2 adalah jelasjelas suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yangsangat merugikan Penggugat baik secara Materil maupun Immateril(moril).

Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat.3. Menyatakan Surat Keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.

KOMPETENSI ABSOLUTBahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)(selanjutnya disebut Perma 2/2019), Pengadilan Negeri JakartaSelatan tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Perbuatan MelawanHukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)sebagaimana diajukan oleh Penggugat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat

(1) Perma 2/2019 menyatakan sebagaiberikut:Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Perkara Nomor : 506/Pdt/2020/PT.DKIPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara.Bahwa yang dimaksud oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 tersebut, disebutkandalam Pasal 1 ayat (2) Perma 2/2019 yang berbunyi:Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan

Olehkarenanya, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh BadanPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) tunduk pada ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam Perma 2/2019;Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh BadanPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) diajukan sebelumtanggal diundangkannya Perma 2/2019, maka berlaku ketentuan yangdiatur dalam Ketentuan Penutup Perma 2/2019 yaitu pada Pasal 10 danPasal 11 yang menyebutkan bahwasanya terhadap Pebuatan MelawanHukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Bahwa dari rumusan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang unsurnya sebagai berikut : ADANYA SUATU PERBUATAN:Tindakan atau perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :a. Perbuatan Tergugat yang telah mengalinkan Tanah HakGarapan Milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuanPenggugat kepada Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IVmerupakan perbuatan melawan hukum;b.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas bahwaperbuatan dari Para Tergugat dapat diketegorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige Daad) karena perbuatan tersebutbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hak subyektifPenggugat sebagai pemilik sah hak garapan atas obyek sengketa,melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan azas kepatutan,ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap

Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawanhukum tidak disyaratkan 4 (empat) macam kriteria sebagaimanadisebutkan pada angka 11 di atas terpenuhi secara kumulatif, akan tetapicukup dengan dipenuhinya salah satu kriteria diatas secara alternatif,berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatanmelawan hukum dan dengan demikian maka perbuatan Para Tergugatmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2020/PN.GNS14

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I atau Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat dalam hal pernyataan pailit diajukan dengan etikat buruk mengganggu / melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum merupakan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige

dasarnya tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, dan Turut Tergugat IIIsebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata yang menyatakan Tiaptiap perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;38.Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1) menegaskan :Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pat.G/2020/PN CbiPerkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha NegaraBerdasarkan ketentuan dan halhal yang diuraikan diatas dikarenakan faktahukum telah terungkap secara tegas dan jelas bahwa untuk mengadiliPerkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,maka gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan

Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugattelah keliru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negen Cibinongkarena tuntutan Para Penggugat dalam Pokok Perkaranya Petitum poin 8Khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat yang menyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum; bahwa sebagaimana diatur dalamFeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang FedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1) menegaskan :Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganPeradilan Tata Usaha NegaraBerdasarkan ketentuan dan halhal yang diuraikan diatas dikarenakan faktahukum telah terungkap secara tegas dan jelas bahwa untuk mengadillPerkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,maka gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan Negen Cibinong (Perdata)telah menyalahi kewenangan mengadili

Overheidsdaad) dalam Pasal 2 Ayat (1)menegaskan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, TurutTergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat IIl tersebut para Penggugatmengajukan bantahan dengan dalil dalil yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berhak untuk mengadili Perkara No.49/Pdt.G/2020

selaras, serasi dan seimbang, jaminan semacam inimemberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepadaPemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu untukHalaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2019/PN Msbdiperhatikan dan merupakan kewajiban Negara untuk menciptkanlingkungan hidup yang baik dan sehat;12.Bahwa tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugisebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatanmelawan hukum oleh penguasa (onrechmatige

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang hanyamembebaskan/ mengganti rugi Sebagian tanah dan rumah milikPenggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechmatige Overheids Daad);4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membebaskandan mengganti rugi secara keseluruhan tanah dan bangunan milikPenggugat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku 30(hari) sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;5.

Bahwa tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ menggantirugi sebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakanperbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige Overheids Daad)sebagimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata yangsangat merugikan hakhak Penggugat;13.

dan Fakta yangditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan ;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis mencermati denganseksama bahwa pada prinsipnya dalildalil gugatan penggugat mengandungmateri tentang suatu keberatan, dimana pada pokoknya menurut PenggugatHalaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2019/PN Msbtindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugi sebagian tanahdan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukumoleh penguasa (onrechmatige

Menyatakan hukum perbuatan tergugat 1 yang mempertahankanobyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).5. Bahwa perbuatan Inaq Lukman yang memagar dan membangunfondasi rumah permanen di atas tanah obyek sengketamerupakan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad).6. Menghukum Inaq Lukman untuk membongkar ataumemindahkan pagar dan fondasi rumah permanen dari atastanah obyek sengketa.Halaman 5 dari 16 Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PN.SEL7.

PENGGUGAT II adalah sebesar Rp.5.000.000.000, (limamilyard rupiah) dari mana angka tersebut berasal yaitu Karenakelicikan TERGUGAT sebagai seorang Rentenir maka TERGUGATmelakukan penggabungan Cek dan BG ganda / duble yangberada ditangan TERGUGAT sebagai satu kesatuan Hutang Pokokuntuk menjerat PENGGUGAT dan PENGGUGAT II, padahal hutangpokok PENGGUGAT dan PENGGUGAT II hanya Rp.2.064.000.000,(dua milyard enam puluh empat juta rupiah) sungguhperbuatan TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige

Daad),Bahwa dari uraian dan hitungan tersebut diatas sudah sangat jelasPerbuatan TERGUGAT sangat merugikan PARA PENGGUGATterutama PENGGUGAT dan PENGGUGAT II baik secara materiilmaupun immateriil, sehingga TERGUGAT secara nyata sah danmeyakinkan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum(Onrechmatige Daad).Bahwa akibat Tindakan Tindakan Brutal TERGUGAT maka saudaraDONY memposisikan diri sebagai PENGGUGAT Ill, karenaPENGGUGAT III tidak pernah merasa ada hubungan hukum hutangpiutang dengan pihak TERGUGAT

Perbankan yang adadi masyarakat bahkan hal itu merupakan perbuatan keji yangsangat tidak manusiawi sehingga jauh dari rasa kemanusiaan danrasa keadilan.Vide : Pasal 1339 KUHPerdataHalaman 7 dari 54 Putusan Nomor 419/Pdt/G/2017/PN SmgSuatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk halhal yangdengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuksegala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskanoleh Kepatutan, kebiasaan, atau undangundang.21.Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige

Wewenang yang dimaksud dalamayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi denganinstansi terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan22.Bahwa dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT IImaka PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupunimmateriil dengan perincian sebagai berikut :a.

Menyatakan demi Hukum bahwa TERGUGAT telah melakukanPERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatige Daad);3. Menyatakan demi hukum bahwa pembayaran sebesar Rp1.497.250.100, (satu milyar empat ratus sembilan puluhtujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus rupiah) olehPARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah SAH sebagaipembayaran hutang pokok kepada TERGUGAT.4.

Menyatakan menurut hukum Para Tergugat, telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaqd);9.

Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat dan Il telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);10.Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat Ill telah melakukan perbuatanrnelawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechmatigeoverheidsdaaq);11.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ganti rugi padaPenggugat dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita pada point14 yang jumlahnya sebesar Rp 302.500.000, (tiga ratus dua juta lima ratusridbu rupiah) ;12.Menghukum Turut Tergugat

Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaqd);3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;aN. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepadaPara Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang olehPengadilan Negeri dianggap patut untuk dibayarkan kepada Para Penggugatdalam rekonvensi oleh Para Tergugat dalam rekonvensi;5.

Akta Hibah No. 90/13/HB/CIKAMPEK/1993, tanggal 31 Mei 1993;Menyatakan menurut hukum Para Tergugat, telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrehmatige daad);Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat dan Il telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita pada point14 yang jumlahnya sehesar Rp 302.500.000, (tiga ratus dua juta lima ratusridbu rupiah) ;10.