Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi UndanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP (pada tanggal 26 Maret 2019).Selanjutnya hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hariRabu tanggal 10 April 2019 yang bertempat di KPP Wajib Pajak BesarTiga, dan terakhir hadir untuk menandatangani Berita AcaraPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil PembahasanHalaman

PRINPSL1158/WPJ.07/KP.0505/2006 tanggal 3 Oktober 2006, Kantor Pelayanan Pajak PMA empat("KPP PMA IV") telah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan PPN Pemohon Banding untuk masa pajak Januari Desember2005;Bahwa sehubungan dengan SP3 tersebut, pada tanggal 20 Juli 2007, Pemohon Bandingmenerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. PHPSL968/WPJ.07/KP.0505/2007 tanggal 13 Juli 2007 beserta lampirannya.

Dalam SPHP tersebut pihakpemeriksa melakukan koreksi negatif atas penyerahan ekspor Pemohon Banding sebesarRp. 2.007.616.351,00 dan menjadikan penyerahan jasa kepada Subjek Pajak LuarHalaman. 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor. 454 B/PK/PJK/2010Negeri yang terutang PPN serta menetapkan usaha yang Pemohon Banding lakukanadalah jasa maklon. Adapun koreksi pemeriksa didasarkan pada :Bahwa surat Kanwil DJP Jakarta Khusus No.

PemohonBanding sama sekali tidak melihat landasan hukum yang jelas yang dapat digunakanoleh pemeriksa sebagai dasar koreksi yang mengesampingkan transaksi ekspor yangPemohon Banding lakukan;1011Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam SPHP No.

Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor: PER19/PJ/2008 tanggal 02 Mei 2008, mengatur bahwa :Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak WajibPajak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak berhak hadiruntuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan .Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal14 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER19/PJ/2008,yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak Wajib Pajak menerima SPHP

Wajib Pajakyang bersangkutan tidak meresponnya dengan baik (copy SPHP) dan tandaterima SPHP terlampir).Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.

dalam Pasal 14 ayat(4) tersebut Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidakhadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Pemeriksa dapatmembuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajakdalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajakdianggap telah menyetujui seluruh hasil pemeriksaan berdasarkan SPHP.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER19/PJ/2008 Wajib Pajak dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaanberdasarkan SPHP

Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena incasu tanggapan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembaliatas SPHP

Putusan Nomor 2887/B/PK/Pjk/2019dipertahankan oleh Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karenakewenangan hukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP.

Putusan Nomor 2723/B/PK/Pjk/2019merupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka wakitu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP.

Putusan Nomor 2856/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor 00107/203/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa PajakNovember 2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankanoleh Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP.

Putusan Nomor 2724/B/PK/Pjk/2019waktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP. Adapun diskresi yangdilakukan dapat dibenarkan menurut hukum karena menurut doktrinbahwa kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi Negaradengan mengutamakan~ keefektifan tercapainya suatu tujuan(doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.

NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait PPh Final Pasal 4 ayat(2) Nomor 00019/240/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

menyebutkan bahwa Pajak Masukan Pemohon Bandingtidak dapat dikreditkan karena nyatanyata digunakan oleh unit kebun untukmenghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskandari pengenaan PPN (TBS), berarti persyaratan formal pengkreditan PajakMasukan telah terpenuhi, oleh karena itu Terbanding harus membuktikanadanya persyaratan materil yang tidak dipenuhi sehingga mengakibatkanPajak Masukan Pemohon Banding menjadi tidak dapat dikreditkan akantetapi pada kenyataannya di dalam SPHP

Jika Terbanding tidak menemukan adanya buktimateril berupa penyerahan BKP yang dibebaskan PPN berupa TBS olehkebun sebagai dasar untuk mengkoreksi Pajak Masukan yang telahPemohon Banding kreditkan menjadi Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan berarti pengkreditan Pajak Masukan Pemohon Bandingmemenuhi persyaratan formal maupun materil sebagai Pajak Masukan yangdapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan dasar koreksi Terbanding sebagaimana yang tertuangdalam SPHP dan SPUH yang tidak menyentuh dasar materil

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 20/SPHP/ 11 Pekanbaru tanggal17 Februari 2011; 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama Hondaindo Perkasa Motor atas nama NamaNasabah Zulkai Hartono, nama BPKB atas nama Wastuti;Hal. 6 dari 24 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 20/SPHP/11 Pekanbaru tanggal17 Februari 2011; 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima BPKB Adira Finance CabangPerawang Nomor Memo 0614.11.c.02830 tanggal 18 November 2011,telah diterima nama Hondaindo Perkasa Motor atas nama NamaNasabah Zulkai Hartono, nama BPKB atas nama Wastuti; 1 (satu) lembar pengembalian BPKB kepada Hondaindo Perkasa Motoratas nama Soim BM 5939 YD Nomor BPKB H 03420383, Perawangtanggal 09 November 2011;Hal. 7

Nomor 72 PK/Pid/2017b)Surat Pengantar Nomor 20/SPHP/11 Pekanbaru tanggal 17Februari 2011, tanpa mempertimbangkan bahwa bukti tanda terimatersebut merupakan pengambilan 3 (tiga) BPKB atas namakonsumen Kelana, Risan dan Harsono di CV. Hondaindo PerkasaPekanbaru, dalam pengembilan BPKB tersebut Terdakwa Asmadi,S.E. telah menyerahkan kepada pihak CV. Hondaindo PerkasaCabang Siak, hal tersebut dibuktikannya dengan ditemukan BPKBatas nama Kelana dan Risan di CV.

Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2016diterbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapangan barudimulai tanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP diterbitkan pada tanggal 22September 2011;Bahwa oleh karenanya Pemohon Banding menyatakan bahwa prosespemeriksaan sudah mengabaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 yang berlaku sejak tanggal 3 Mei 2011;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa kurun waktu tidaklah mengikatdalam hal data dan bukti yang diperlukan sudah cukup

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sudah memberikan penjelasan yang memadai atasperbedaan nilai dalam pembelian yang dibayarkan olehpemegang saham antara yang disampaikan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatPemeriksaan dengan yang disampaikan pada saat banding.Adapun selisin tersebut adalah sebesar Rp 1.121.377,00dengan perhitungan sebagai berikut:Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Rp 49.649.999.835,00Rp 1.121.377,00disebabkan adanya

Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepadapihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)bahwa terdapat selisih pembelian yang merupakan pembelianyang dilakukan pembayaran oleh Pemegang Saham langsungtanpa melalui rekening Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) yaitu sebesar Rp 49.651.121.212,00sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggapan atas SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor 0001/TAX/GFP/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang merupakansanggahan atas SPHP

Nomor Pem235/WPJ.04/KP.1100/2011 tanggal 22 September 2011;(Bukti Surat Sanggahan Atas SPHP Nomor0001/TAX/GFP/IX/2011 tanggal 29 September 2011 terlampir======= Lampiran P 6);Bahwa didalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut:a.

Terbanding95.146.304.052,0094.658.434.464,00 Selisih487.869.588,00 Total Pembelian Pemohon Banding seharusnya95.146.304.052,00 Tercatat di GL48.736.613.967,00(ac 1702 Debet) Biaya EMKL (583.921.780,00)Pembelian Tahun 2007 (2.656.387.970,00)Murni Pembelian kertas Tahun 2008 45.496.304.217,00Selisih Pembelian vs GL Persediaan49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayarkan oleh Pemegang Saham49.649.999.835,00 Selisih0,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham SPHP

yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016Nomor 00008/206/16/073/18 tanggal 24 April 2018 yang telahdipertimbangkan dan diputus tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimadalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP

Menurut Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui secara jelas atastambahan PPh Pasal 21 ini, karena di dalam SPHP tidak pernahada, Terbanding memunculkan koreksi ini ke dalam pengurangpenghasilan bruto berdasarkan pendapat Terbanding. Sehingga haltersebut memunculkan ketidakpastian hukum, untuk itu PemohonBanding tidak setuju dengan alasan yang diajukan oleh Terbanding;4.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak melakukan koreksiPeredaran Usaha sebesar Rp8.020.332.272,00 kemudianWajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)) memberikan tanggapan dan buktibuktipendukung;7.2.2.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak melakukankoreksi Biaya Pembelian barang Jadi sebesarRp497.109.347,00. Alasan yang digunakan olehPemeriksa adalah karena biaya ini tidak didukungdengan bukti yang memadai;5.1.2. Menanggapi SPHP tersebut, Wajib Pajak(Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) memberikan tanggapan dan buktibuktipendukung.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Pemeriksa Pajak (PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukanekualisasi Objek PPh Pasal 21 dengan biayabiaya.Salah satu pos biaya yang dijadikan objek ekualisasiadalah Biaya Asuransi sebesar Rp4.199.338.202,00;4.2.

risalah pembahasan akhir PPh Pasal21 sebagai koreksi biaya asuransi yang menjadi bebantahun pajak 2008;Menanggapi alasan keberatan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa permasalahan tersebut sudahdiungkap dalam SPHP dan sudah dibahas dalampembahasan hasil akhir pemeriksaan.

Manaf Lubissudut Jalan Jongkong, yang dikeluarkan oleh Tergugat, baru diketahuiPenggugat tanggal 22 November 2011 dari Penyidik berdasarkan SPHP(Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan) dengan Nomor B/1780/XI/2011/Reskrim, disampaikan kepada Penggugat tanggal 22 November2011, maka pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktusebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;9

mencobacoba, sebab berdasarkan AktaPembagian Warisan Nomor 20/1988 tanggal 19 Oktober 1988 hakkeperdataan Penggugat terhadap tanah Sertipikat a quo telah beralih kepadaEndang Tety Christina Boru Pasaribu, sehingga tidak layak dijadikansebagai dasar gugatan dan harus ditolak dengan tegas;2 Tentang Tenggang Waktu;Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara lain bahwaPenggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 1885/HelvetiaTimur tanggal 22 November 2011 dari penyidik berdasarkan SPHP

KEP00878/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26 September2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor 00059/203/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

menyampaikan undangan secara tertulis untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan, membuat risalah pembahasan,membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, membuatIkhtisar Hasil Pembahasan Akhir, dan membuat Berita AcaraKetidakhadiran Wajid Pajak dalam Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan;Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

menjadi objek sengketa berupa gugatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor 00101/203/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Januari2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP

faksimili Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak aktif, yang melaluiundangan tersebut, Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembalidiberi kesempatan untuk hadir dan melakukan pembahasanhasilpemeriksaan pada tanggal 20 April 2018, namun Penggugat sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak hadir dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atasSPHP sebagaimana telah Tergugat sekarang Termohon PeninjauanKembali tuangkan dalam risalah pembahasan berdasarkan SPHP

Putusan Nomor 2718/B/PK/Pjk/2019Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP.