Ditemukan 3619 data
Urut Berdasarkan
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Denny Kusmadi, BE
66 — 21
66 — 21
Sumedang dengan dilengkapi KAK dan HPS ke LPBJ Kab.Sumedang nomor : 511.1/1204/DISKOPINDAG/2015 tanggal 24 Juni 2015;Bahwa setelah saksi kirimkan RUP untuk di Up Load di Portal LPSE Kab.Sumedang, kemudian pada hari itu juga saksi mengirimkan Surat Permohonanuntuk fasilitasi Pemilihan Penyedia barang / Jasa Kegiatan Revitalisasi PasarWado tahun 2015 Nomor : 511.1/1203/DISKOPINDAG/2012 tanggal 24 Juni2015 ;Hal 151 dari 221 Putusan No. 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN BdgBahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Register : 06-12-2021 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
Dr. AGUNG DHEDI DWI HANDES, SH., MH, Dkk
Terdakwa:
Romika Saprullah, A.Md.
308 — 51
Dr. AGUNG DHEDI DWI HANDES, SH., MH, Dkk
Terdakwa:
Romika Saprullah, A.Md.
308 — 51
- 1 (satu) bundel legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/52/2.05.01/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal bagi Nelayan Tahun 2005;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perkembangan Penyertaan Modal Pemkab.
Seluma;2) Fasilitasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Seluma;Halaman 203 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl3) Kegiatan Sosialisasi pemilu ;4) Monitoring Kegiatan Kampanye;5) Kegiatan Pencalonan Anggota DPRD Kab. Seluma dan PemilihanBupati Dan Wakil Bupati Kab. Seluma ;6) Kegiatan Pemungutan dan perhitungan Perolehan Suara pemilu.Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab.
Seluma;2) Fasilitasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Seluma;Halaman 215 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl3) Kegiatan Sosialisasi Pemilu ;4) Kegiatan Pencalonan Anggota DPRD Kab. Seluma dan PemilihanBupati Dan Wakil Bupati Kab.
- Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 32/KPTS/V/2017 tanggal 10 Januari 2017
- Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 540/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2018 tanggal 09 Juli 2018
- Foto Copy POK Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 Revisi Ke-05
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi
Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
- Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 188.34/9869/OTDA tanggal 19 Desember 2018 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Asisten 1 Bidang Pemerintahan Ub Kepala Biro hukum Nomor 01/1255/HK tanggal 28 Desember 2018 Perihal Permohonan Register Peraturan Daerah;
- Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 693/HK.Peruu/
Zainal Mutaqin, SP.MM selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda (Asda III) Propinsi Banten;
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 26-06-2020Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 24 Juni 2020 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
241 — 114Register : 20-10-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 17-01-2023Putusan PN PALEMBANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 11 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.ACI JAYA SAPUTRA, SH
2.JULIA RACHMAN,SH
Terdakwa:
FIRMANSYAH, SP.,MM. Bin ABDUL HARIS NASUTION.Alm
101 — 38Register : 01-03-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 26-07-2024Putusan PN MAMUJU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam
Tanggal 18 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Muhammad Heru Yustianto, S.H., M.H
2.AHMAD AFFANDI
3.DIDIT AGUNG NUGROHO,S.H.,M.H.
4.NASRAH TOTORAN, S.H.,M.H.
5.Muhammad Nasran, S.H., M.H.
6.JONATHAN SURANTA MARTUA, S.H., M.H.
8.ERWIN, S.H.,M.H.
9.MUHAMMAD FAISAL AZMY, S.H.
Terdakwa:
Ir. ARIFIN RASENG, M.M.
67 — 84Register : 04-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 08-09-2021Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.TPK/2015/PT BTN
Tanggal 7 Juli 2015 — Pembanding/Terdakwa : H. ZAINAL MUTAQIN, SP., MM. Diwakili Oleh : ASEP ABDULLAH, SH & PARTNERS
Pembanding/Jaksa Penuntut : ALEX SUMARNA, SH.MH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ALEX SUMARNA, SH.MH.
90 — 0- Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.23-BKD/2010 tanggal 01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selaku Kepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.13-BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 7.31.1 Tahun2018 tanggal 31 Juli 2018 tentangPembentukan Tim Verifikasidalam rangka Fasilitasi /Bantuan Pemerintah Berupa PrasaranaOlahraga Rekreasi dan Prestasi Tahun 2018;6.
Pembuat Komitmen pada Satuan KerjaDeputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BidangKesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga) Nomor041/KPA.418135/BIII/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentangpengangkatan/penunjukan Unit Kerja Pengadaan, PejabatPengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/JasaKementerian Pemuda dan Olahraga;Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 7.31.1 Tahun2018 tanggal 31 Juli 2018 tentangPembentukan Tim Verifikasidalam rangka Fasilitasi
Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi dalamPenyelenggaraan dalam tugas dan Fungsi pada subbagianpengaduan dan sanggah, dan Subbagian Administrasi danUmum;3. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan dalampenyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian pengaduandan sanggah, dan Subbagian Administrasi dan Umum;4. Penyelenggaraan tugas Teknis yang tidak menjadi tugas danfungsi SKPD yang lain;5.
BA30/DKPP/SET02/X/2019,tertanggal 23 Oktober 2019 (fotokopi sesuai denganfotokopi);Nota Dinas Kepala Bagian Fasilitasi TeknisPengaduan No. 61/KABAG.DKPP/SET02/X/2019,tertanggal 30 Oktober 2019 (fotokopi sesuai denganfotokopi);Keputusan DKPP RI No. 04/SK/K.DKPP/SET04/1/2020, tertanggal 17 Januari 2020 tentang RapatPleno Pengambilan Keputusan (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Keputusan Presiden RI No. 140/P Tahun 2019tertanggal 19 Desember 2019 tentang PengangkatanKeanggotaan Dewan Pengawas KomisiPemberantasan
Ahmad Nazori tanggal 24 Maret 2017 (kode April 25) Sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/041/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Bathin VIII An. Drs.
Tamrin, M.Si tanggal 24 Maret 2017 (kode April 22) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/041/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Cermin Nan Gedang An.
Ahmad Nazori tanggal 23 Maret 2017 (kode April 24) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/040/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Cermin Nan Gedang An. Drs.
Tamrin, M.Si tanggal 23 Maret 2017 (kode April 21) Sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/039/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Air Hitam An.
Ahmad Nazori tanggal 22 Maret 2017 (kode April 23) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/039/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Air Hitam An. Drs.
Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi danTf.
Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honornya tersebut sesuai KeputusanGubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 TentangKelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan PelaksanaanVisi Dan Misi Gubernur Periode 2016 1 2021 point Keempat bahwa : segala biayayang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DokumenPelaksanaan Anggaran kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengendali Perencanaandan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016
Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi danT.
Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honornya tersebut sesuai KeputusanGubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 TentangKelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan PelaksanaanVisi Dan Misi Gubernur Periode 2016 1 2021 point Keempat bahwa : segala biayayang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DokumenPelkasanaan Anggaran kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengendali Perencanaandan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016
Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.Cc. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi danTf.
Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honornya tersebut sesuai KeputusanGubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 TentangKelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan PelaksanaanVisi Dan Misi Gubernur Periode 2016 1 2021 point Keempat bahwa : segala biayayang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DokumenPelkasanaan Anggaran kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengendali Perencanaandan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016
penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan,pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan menrfasilitasipengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPMMandiri Perdesaan;Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaanpinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papaninformasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yangmembutuhkan;Melakukan fasilitasi
Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, danpelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan XI Penataan KelembagaanDan Pengembangan Ekonomi Perdesaan PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 11.5.3., Terdakwa selaku bendahara UPK bertugas melakukanpengelolaan keuangan program dan dana bergulir serta menyusunkonsolidasi laporan keuangan.
Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, danpelestarian PNPM Mandiri Perdesaan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan XI Penataan KelembagaanDan Pengembangan Ekonomi Perdesaan PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 11.5.3., Terdakwa selaku bendahara UPK bertugas melakukanpengelolaan keuangan program dan dana bergulir serta menyusunkonsolidasi laporan keuangan.
SAIRAN;Bahwa sebelum adanya kegiatan Jitut Jides tahun 2011 EDI YUSMIANTOsendirian pernah mendatangi saya diruang kerja saya bahwa Ketua Komisi IVDPR RI Gus Romi mengatakan Banjarnegara akan mendapat bantuan Jitut Jidesdan EDI YUSMIANTO supaya bisa fasilitasi untuk bertemu dengan KelompokTani;Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan EDI YUSMIANTO,TERDAKWA LUTHFI AHMAD, PRIYO RAHARJO dan SAIRAN berkaitandengan kedatangan Gus Romi;Bahwa EDI YUSMIANTO meminta kepada Saksi supaya kadernya yangmendapatkan
antara lain untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia membangunSumber daya manusia dan pengetahuan serta keahlian di bidangpengadaan barang/jasa, memberikan fasilitasi dan bantuan teknis dalampengadaan barang/jasa.Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tahappersiapan dan pelaksanaannya sebelum tanggal 1 Juli 2018menggunakan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara garis besar
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/7/2018tanggal 7 Juni 2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan KawasanHutan Produksi yang dapat Dikonversi Untuk Pengembangan WilayahKawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara YangTerletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72Hektar, diberi tanda T.XI11;Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 681 Tahun2018 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi
Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tugas dan tanggungjawab sebagai stafkesra Kabupaten Tasikmalaya yaitu :1) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemberian bantuanbantuan yangdiajukan melalui instansi terkait untuk penyelenggaraan pendidikankeagamaan dan kegiatan keagamaan;2) melaksanakan kajian, telaahan terhadap laporan dan usulan pemohonbantuan pendidikan keagamaan dan kegiatan keagamaan dari instansiterkait sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilankebijakan;3) melaksanakan pengolahan
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Laboratorium DinasPendidikan Kota Mojokerto tahun 2013.2) Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Persampahan Dinas LingkunganHidup dan Kebersihan Kabupaten Madiun 2016Bahwa IAPI atau Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia adalah organisasiyang mewadahi para ahli pengadaan di seluruh Indonesia dibentukdengan misi antara lain untuk membantu) Pemerintah RepublikIndonesia membangun sumber daya manusia dan pengetahuan sertakeahlian di bidang pengadaan barang/jasa, memberikan fasilitasi
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 26-08-2020Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
198 — 44Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020Putusan PN MAKASSAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
179 — 43Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — IWA SETIADY, ST
190 — 42Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2728 — 3572Register : 01-12-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 26-10-2023Putusan PN JAMBI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Abdul Harris A, S.H., M.H
Terdakwa:
Drs. TAMRIN, M. Si Bin M. LASIN. Alm
196 — 110Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
103 — 52Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
137 — 330Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
100 — 53Putus : 14-08-2017 — Upload : 22-11-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1167 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO
86 — 37 — Berkekuatan Hukum TetapPutus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014Putusan PN SEMARANG Nomor 91/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 25 Nopember 2013 — LUTHFI AHMAD BIN (alm) MUHAMMAD BADJURI
51 — 14Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
198 — 79Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
161 — 130Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 April 2019 — Alam Rahadian Muharam
86 — 35Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
427 — 615