Ditemukan 3586 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumi hukumu hukumm
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SYACHRIL
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : ADI GUNAWAN,S.H., NOTARIS BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
63 — 43
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanBerupa SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) / SHM (Sertifikat HakMilik) yang diatasnya berdiri bangunan dengan uraian sebagai berikut:1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4151, Luas: 200 m? atas nama HJ.IMARE dan H.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-02-2019 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
ROBERT KAKAN TANUATMADJA
Tergugat:
1.Ir. Hody Koentohadi Koentjoro, selaku Direktur Utama PT. Proarea Internasional
2.Oka Mahendra Kauripan, selaku Direktur pada PT. Proarea Internasional
3.Putu Ing Surja Kauripan, selaku Komisaris Utama pada PT. Proarea Internasional
4.PT. Proarea Internasional
5.PT. Lintas Jasa Internasional
6.Pinoto Djojopranoto
7.Catherine
8.Alvin Tanuatmadja
9.Wong Luan Moy
10.Koo Sumanto
298 — 202
  • ., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:URAIAN FAKTA HUKUMA.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 42/G/LH/2020/PTUN.MDN
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. EXPRAVET NASUBA diwakili oleh SUMADI RACHMAN
2.SUMADI RACHMAN
3.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Tergugat:
1.DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I,
2.KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA
3.Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I
4.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
1298 — 1167
  • Penggugat Menolak Adanya Kepastian Hukuma. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 9 halaman 4 dan angka 10halaman 14 yang pada intinya Penggugat berharap adanya kepastianhukum atas tindakan Tergugat II yang tidak bersedia untuk mencabut/membongkar plank dan garis PPLH;b. Bahwa sebenarnya Penggugat lah yang tidak mengharapkan adanyakepastian hukum, hal ini dapat dilihat dari tindakan Penggugat yangmelawan hukum.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
JEFRI ASHARI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISISAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
248 — 143
  • ., Tergugatjelaskan bahwa tidak melanggar asas Kepastian Hukum berdasarkan Pasal10 Ayat (1) huruf a Undang undang Administrasi Pemerintah No. 30 tahun2014 yang berbunyi Asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajengandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah sebagaiberikut :Asas Kepastian Hukuma.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 8/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
MEI NORMAN
Tergugat:
BUPATI SELUMA
200 — 83
  • PENGGUGAT TIDAK ADA KEPENTINGAN HUKUMa.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
150 — 89
  • Adanya Perbuatan yang melanggar hukuma. Surat Undangan RUPSLB untuk tanggal 11 Juni 2010 yangdikirimkan tanggal 27 Mei 2010 (Vide BUKTI P13) tidakmemenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b AnggaranDasar TERGUGAT Ill (PT PARAZELSUS INDONESIA).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos.
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada PengadilanNegeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2014Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2014 ;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 April 2014 dariPenasihat Hukuma Terdakwa yang diajukan untuk dan atas namaTerdakwa
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
82 — 16
  • TurutTergugat II dan Turut Tergugat HI s/d Turut Tergugat VIIdihukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatigedaad) dan karenanya sudah sepatutnya menuruthukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, TurutTergugat II dan Turut Tergugat HI s/d Turut Tergugat VIIIuntuk memikul beban dan resiko hukum untuk membayar Ganti Rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, TurutTergugat XV dan Turut Tergugat XVI.Bahwa terhadap pertanyaan apakah aparat pemerintah terkait dalam perbuatan hukuma
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 201/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
212 — 79
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanSertifikat Hak Milik (SHM) No: 6921 Luas Tanah: 180 m? Atas namaMARIE terletak di JIn. Angelir Barat Komp. Balikpapan Baru K5 No. 02RT. 052 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, PropinsiKalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KotaBalikpapan.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 24-07-2014 — Putus : 31-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 31 Desember 2014 — 1.BAHRI,2.BASYID GALIH PATIH GEMULUNG,dkk;I.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,II. II. PT. SUPREME ENERGY RAJABASA
499 — 279
  • Para Penggugat pada Romawi VI angka 04 halaman 17 s/d 19 yangmenyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asastertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asasproporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas bertindak cermat, asaskebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, adalah dalil yang tidakberdasar hukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian Hukuma
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 35/PDT/2018/PT MND
Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. Coca Cola Indonesia
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
168 — 184
  • Oleh karena itu, sudahsepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormatmembatalkan Putusan Provisi tersebut.Putusan Provisi Sudah Sepatutnya Dibatalkan Karena PengadilanNegeri Manado Keliru dalam Membuat Pertimbangan HukumA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — I. BUPATI HALMAHERA TENGAH., II. PT. MINERAL TROBOS VS PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA;
282 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat/Terbanding, justru telahmenguatkan pertimbangan hukum tersebut, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasarberpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada tanggal 02 Desember 2015 haruslah dikuatkanditingkat banding ini (halaman 23 alinea 1);Bahwa Pertimbangan Hukum (legal reasoning) seperti itu sesualdengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesiayang harus secara jelas dan terang dan pertimbangan Hukuma
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 26-08-2019 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2050/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 22 Juli 2020 — Suraya Bibi, SH. binti H. M. Yunus Naru, SH MELAWAN Melawan Syamsuddin, SH. MH. bin Drs. Kamaruddin P BANK BRI Cabang Somba Opu BANK BTN Jalan Kajaolalido
107 — 70
  • kesimpulan tertanggal 24 Juni 2020, demikian pulaTergugat Konpensi/Penggugat ReKonpensi mengajukan kesimpulantertanggal 24 Juni 2020 dengan tetap mempertahankan dalilnya masingmasing baik dalam Konpensi maupun dalam reKonpensi dan memohonputusan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal24 Juni 2020 ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halhalyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2006 — Putus : 23-08-2007 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1080/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 23 Agustus 2007 — PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA Lawan 1. MUNIAH binti MUSA bin TOJIB 2. MARALI bin MUSA bin TOJIB 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOJIB 4. PEMERINTAH RI. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA PEMERINTAH RI. eq. BADAN PERTANAHAN NASiONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 6. LBH FBR 7. Dr. DELHIANA THALIB 8. AHLI WARIS ENTONG BAHRUM bin BANI 9. ASMAH binti BANI 10. SITI binti BANI 11. H.A. AZIZ 12. PT. INDONESIA SALES ORGANIZATION (PT. ISO)
283 — 165
  • Surat Ukur cacad hukuma. Keadaan tanah tidak kosongBahwa keadaan tanah yang disebutkan dalam 2 Surat Ukur yaitu Surat Ukuryang diterbitkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor422/S/2000 tanggai 23 Nopember 2000 dan Surat Ukur yang diterbitkanKantor Pertanahan Jakarta Selatan Nomor 00307/2000 tanggai 30Nopember 2000 tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.Dalam kedua Surat Ukur tersebut disebutkan keadaan tanah adalahsebidang tanah pekarangan kosong.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk
Tanggal 13 September 2017 — Abdul Haris Bin Luran bin Harun Bin Hamit, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Satui Timur, 21-08-1969, Alamat Desa Dandang RT 001 Kecamatan Pandih Batu memilih domisili di kantor kuasanya dalam hal ini juga bertindak untuk : 1. Diri sendiri, (Bukti P-1) 2. Selaku dari ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dan karenanya untuk mewakili para ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dalam hal ini memilih berdomisili hukum di tempat kuasanya tersebut diatas. Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUNAIDI AKIK, SH. MM. M.Si dan M. NAWAWI HASBY MAHBARA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MZ.Akik & Associates, beralamat di Jl. RTA.Milono KM.5,8 Nomor 105 Palangka Raya dan Kantor Perwakilan di Jalan Darung Bawan RT.02.Pulang Pisau Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 02/2017/SK/PN Klk tanggal 18 Januari 2017; MELAWAN 1. Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (SRI RAHAYU,SE) beralamat di Jalan Pembangunan RT 01 Pangkoh sebagai .....................................TERGUGAT I; Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/III/DKA/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 11/2017/SK/PN Klk; 2. Sekretaris Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (MARDARIUS, S.Pd) beralamat di Jalan Sangkalemu RT 03 Pangkoh Hulu sebagai ............TERGUGAT II; Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/IV/DKA/2017 tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 13/2017/SK/PN Klk; 3. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Pulang Pisau Cq. Camat Pandih Batu Cq.Kepala Desa Dandang (SYARPANI) beralamat di Jalan Patih Rumbih RT 02 Desa Dandang untuk selanjutnya disebut ....................................TERGUGAT III; Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DD/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 10/2012; 4. ABDUL HASAN BIN JALIL beralamat di Jalan Malijo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IV; 5. NIRWAN PURBA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT V; 6. HADI KUSUMA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT VI; 7. SURIADI SY Bin SYARKAWI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ...............................................TERGUGAT VII; 8. ABAS Bin MUKMIN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. BENNY MURDANI/ELBI Bin HASAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IX; 10. KAMSIAH Binti SUKMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT X; 11. KAMRANI Bin ALI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT XI; Dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, X dan XI memberikan kuasa khusus kepada ISMAIL, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ISMAIL SH & REKAN yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 07/2017/SK/PN Klk;
92 — 23
  • FAKTA HUKUMa. Bahwa Penggugat memiliki bidang tanah dengan ukuran Panjang kuranglebih 10.200 depa (17.340 meter) lebar sayap kanan kurang lebih 250depa (425 meter) dan sayap kiri kurang lebih 150 depa (255 meter) danluas keseluruhan kurang lebih.11.791.200 meter kwadrat atau 1.179,12Hektar yang terletak di Desa Dandang Kecamatan Pandih BatuKabupaten Pulang Pisau merupakan tanah warisan dari almarhum LuranBin Harun bin Hamit berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak(Bukti P.2);b.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Tergugat:
1.Notaris/PPAT Singgih Kurniawan, SH., MKn
2.PT. Aldy Wijaya
3.Vita Oktavia Ningsih
4.Bank Perkreditan Rakyat Delta Arya
5.Koperasi Serba Usaha CU Sang Timur
6.Koperasi Simpan Pinjam Tinara (Multi Dana Sejahtera)
7.Koperasi Serba Usaha Gajah
307 — 58
  • Eksepsi Penggugat Bukanlah Pihak Yang Benar Dalam KapasitasnyaMenggugat (Exceptio Legal Standi In Officio)Bahwa Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum yang benar dalamkapasitasnya untuk menggugat Tergugat VI karena Penggugat tidakmenjelaskan kedudukannya masingmasing baik secara jelas dalamhubungan hukum yang terjadi secara langsung antara kedua belah pihak,sehingga atas tidak terangnya kedudukan masingmasing subyek hukuma quo membawa konsekuensi menjadi kaburnya kedudukan hukum (legalstanding)
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-03-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 293/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
Vigor Agung Waluya Yoshuara
Tergugat:
1.Ni Ketut Merti, S.Sos
2.I Ketut Reden
3.I Nyoman Tege.A
4.I Nyoman Miste
Turut Tergugat:
1.Ulce Iritherina Sudjateruna, SH
2.Gede Pasek Suardika, SH.MH
3.Ni Nyoman Ayu Trisnawati
4.Ir. I Wayan Adnyana, SH.M.Kn
5.Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Badung
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
74 — 54
  • Oktober 2019, yang hasil selengkapnyasebagaimana termuat dan lIterlampir dalam berita acara perkara ini;Menimbang, bahwa Para Pihak masingmasing telah mengajukankesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
155 — 79
  • Aspek Legalitas Subyek Hukuma. Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasi kKeabsahanformil dan materiil subyek hukum perusahaan/pemilik kapal;b. Kelengkapan' perizinan usaha perikanan : verifikasikeabsahan perusahaan untuk melakukan usaha perikananserta kelengkapan kewajibankewajiban perizinan yangmelekat pada subyek hukum pemilik usaha perikanan;2. Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapala. Keabsahan status kapal;b. Kelengkapan dan kepatuhan terhadap Ketentuan SIPVSIKPI;c.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-11-2016 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 779/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Agustus 2017 — YAYASAN SUPERSEMAR Lawan 1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2.Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia Turut Tergugat: 1.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. 3.PT. Bank Yudha Bhakti. Tbk 4.PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari 5.PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra Seribu Sembilan Ratus Dua Belas 6.PT. Samuel International
254 — 333
  • Maka berdasarkan hukuma cara yang berlaku,secaraabsolutMajelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta SelatanHal 64 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.seldalamperkarainisepatutnyamenyatakantidakberwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini.4. Karena eksepsi ini mengenai kKewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelumpemeriksaan atas pokok perkara.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
543 — 621
  • Keputusan TUN Objek Sengketa II tidak bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)Bahwa penerbitan Objek Sengketa II tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum,Asas Kecermatan, Asas Larangan SewenangWenang dan Asas TertibPenyelenggaraan Negara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarhukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian Hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 30 Tahun