Ditemukan 3586 data
104 — 37
kontraproduktif menjaga HubunganIndustrial Pancasila menjadi Bahwa kebijakan publik demikianmenunjukkan adanya konspirasi kebijakan publik yang syaratdengan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkupketenagalistrikan yang tersistem, dan masyarakat pengguna jasapelayanan ketenagalistrikan semakin sulit memahami kebijakanpublik PT PLN (Persero) yang tidak memenuhi StandartManagement Integrated Information System (MISS), dan hal inibisa dilihat dari sistematikanya tiga gelombang pembaruan hukuma
151 — 95
selesai, selanjutnya pihakPenggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Maret 2017 terlampirdalam berkas namun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat tidakmengajukan apaapa lagi di dalam persidangan dan mohon putusan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di dalam persidangansebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
JEFRI ASHARI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISISAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
248 — 143
., Tergugatjelaskan bahwa tidak melanggar asas Kepastian Hukum berdasarkan Pasal10 Ayat (1) huruf a Undang undang Administrasi Pemerintah No. 30 tahun2014 yang berbunyi Asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajengandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah sebagaiberikut :Asas Kepastian Hukuma.
1.PT. EXPRAVET NASUBA diwakili oleh SUMADI RACHMAN
2.SUMADI RACHMAN
3.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Tergugat:
1.DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I,
2.KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA
3.Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I
4.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
1298 — 1167
Penggugat Menolak Adanya Kepastian Hukuma. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 9 halaman 4 dan angka 10halaman 14 yang pada intinya Penggugat berharap adanya kepastianhukum atas tindakan Tergugat II yang tidak bersedia untuk mencabut/membongkar plank dan garis PPLH;b. Bahwa sebenarnya Penggugat lah yang tidak mengharapkan adanyakepastian hukum, hal ini dapat dilihat dari tindakan Penggugat yangmelawan hukum.
ROBERT KAKAN TANUATMADJA
Tergugat:
1.Ir. Hody Koentohadi Koentjoro, selaku Direktur Utama PT. Proarea Internasional
2.Oka Mahendra Kauripan, selaku Direktur pada PT. Proarea Internasional
3.Putu Ing Surja Kauripan, selaku Komisaris Utama pada PT. Proarea Internasional
4.PT. Proarea Internasional
5.PT. Lintas Jasa Internasional
6.Pinoto Djojopranoto
7.Catherine
8.Alvin Tanuatmadja
9.Wong Luan Moy
10.Koo Sumanto
298 — 202
., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:URAIAN FAKTA HUKUMA.
Vigor Agung Waluya Yoshuara
Tergugat:
1.Ni Ketut Merti, S.Sos
2.I Ketut Reden
3.I Nyoman Tege.A
4.I Nyoman Miste
Turut Tergugat:
1.Ulce Iritherina Sudjateruna, SH
2.Gede Pasek Suardika, SH.MH
3.Ni Nyoman Ayu Trisnawati
4.Ir. I Wayan Adnyana, SH.M.Kn
5.Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Badung
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
74 — 54
Oktober 2019, yang hasil selengkapnyasebagaimana termuat dan lIterlampir dalam berita acara perkara ini;Menimbang, bahwa Para Pihak masingmasing telah mengajukankesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
MEI NORMAN
Tergugat:
BUPATI SELUMA
200 — 83
PENGGUGAT TIDAK ADA KEPENTINGAN HUKUMa.
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada PengadilanNegeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2014Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2014 ;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 April 2014 dariPenasihat Hukuma Terdakwa yang diajukan untuk dan atas namaTerdakwa
212 — 79
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanSertifikat Hak Milik (SHM) No: 6921 Luas Tanah: 180 m? Atas namaMARIE terletak di JIn. Angelir Barat Komp. Balikpapan Baru K5 No. 02RT. 052 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, PropinsiKalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KotaBalikpapan.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
82 — 16
TurutTergugat II dan Turut Tergugat HI s/d Turut Tergugat VIIdihukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatigedaad) dan karenanya sudah sepatutnya menuruthukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, TurutTergugat II dan Turut Tergugat HI s/d Turut Tergugat VIIIuntuk memikul beban dan resiko hukum untuk membayar Ganti Rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, TurutTergugat XV dan Turut Tergugat XVI.Bahwa terhadap pertanyaan apakah aparat pemerintah terkait dalam perbuatan hukuma
155 — 79
Aspek Legalitas Subyek Hukuma. Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasi kKeabsahanformil dan materiil subyek hukum perusahaan/pemilik kapal;b. Kelengkapan' perizinan usaha perikanan : verifikasikeabsahan perusahaan untuk melakukan usaha perikananserta kelengkapan kewajibankewajiban perizinan yangmelekat pada subyek hukum pemilik usaha perikanan;2. Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapala. Keabsahan status kapal;b. Kelengkapan dan kepatuhan terhadap Ketentuan SIPVSIKPI;c.
499 — 279
Para Penggugat pada Romawi VI angka 04 halaman 17 s/d 19 yangmenyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asastertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asasproporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas bertindak cermat, asaskebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, adalah dalil yang tidakberdasar hukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian Hukuma
92 — 23
FAKTA HUKUMa. Bahwa Penggugat memiliki bidang tanah dengan ukuran Panjang kuranglebih 10.200 depa (17.340 meter) lebar sayap kanan kurang lebih 250depa (425 meter) dan sayap kiri kurang lebih 150 depa (255 meter) danluas keseluruhan kurang lebih.11.791.200 meter kwadrat atau 1.179,12Hektar yang terletak di Desa Dandang Kecamatan Pandih BatuKabupaten Pulang Pisau merupakan tanah warisan dari almarhum LuranBin Harun bin Hamit berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak(Bukti P.2);b.
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
168 — 184
Oleh karena itu, sudahsepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormatmembatalkan Putusan Provisi tersebut.Putusan Provisi Sudah Sepatutnya Dibatalkan Karena PengadilanNegeri Manado Keliru dalam Membuat Pertimbangan HukumA.
282 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat/Terbanding, justru telahmenguatkan pertimbangan hukum tersebut, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasarberpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada tanggal 02 Desember 2015 haruslah dikuatkanditingkat banding ini (halaman 23 alinea 1);Bahwa Pertimbangan Hukum (legal reasoning) seperti itu sesualdengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesiayang harus secara jelas dan terang dan pertimbangan Hukuma
107 — 70
kesimpulan tertanggal 24 Juni 2020, demikian pulaTergugat Konpensi/Penggugat ReKonpensi mengajukan kesimpulantertanggal 24 Juni 2020 dengan tetap mempertahankan dalilnya masingmasing baik dalam Konpensi maupun dalam reKonpensi dan memohonputusan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal24 Juni 2020 ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halhalyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA
283 — 165
Surat Ukur cacad hukuma. Keadaan tanah tidak kosongBahwa keadaan tanah yang disebutkan dalam 2 Surat Ukur yaitu Surat Ukuryang diterbitkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor422/S/2000 tanggai 23 Nopember 2000 dan Surat Ukur yang diterbitkanKantor Pertanahan Jakarta Selatan Nomor 00307/2000 tanggai 30Nopember 2000 tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.Dalam kedua Surat Ukur tersebut disebutkan keadaan tanah adalahsebidang tanah pekarangan kosong.
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Tergugat:
1.Notaris/PPAT Singgih Kurniawan, SH., MKn
2.PT. Aldy Wijaya
3.Vita Oktavia Ningsih
4.Bank Perkreditan Rakyat Delta Arya
5.Koperasi Serba Usaha CU Sang Timur
6.Koperasi Simpan Pinjam Tinara (Multi Dana Sejahtera)
7.Koperasi Serba Usaha Gajah
307 — 58
Eksepsi Penggugat Bukanlah Pihak Yang Benar Dalam KapasitasnyaMenggugat (Exceptio Legal Standi In Officio)Bahwa Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum yang benar dalamkapasitasnya untuk menggugat Tergugat VI karena Penggugat tidakmenjelaskan kedudukannya masingmasing baik secara jelas dalamhubungan hukum yang terjadi secara langsung antara kedua belah pihak,sehingga atas tidak terangnya kedudukan masingmasing subyek hukuma quo membawa konsekuensi menjadi kaburnya kedudukan hukum (legalstanding)
Terbanding/Tergugat : PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
640 — 592
menjadi negatif atauapabila perseroan merugi sehingga bahkan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dapat serta merta mengklaim ataumeminta pengembalian ganti rugi quod non kalaupun memangbenar, sebesar nilai yang ia dalilkan yakni sebesar 3% (tiga prosen),karena bahkan ia seharusnya ikut menanggung kerugian;Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai gugatan obscuur libel tersebutmaka nyatalan bahwa gugatan Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi dalam perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukuma
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAKULTAS HUKUMA. Laboratorium Hukum351 PC 20 UnitMerek/Type : HP/Slimline 5389D352 Printer 10 UnitMerek/Type : epson/t1 1353 Printer Laserjet 2 UnitMerek/Type : Canon/LBP3050354 Mesin Tik Manual 1 Unit Merek/Type :BROTHER/MT2000Hal. 73 dari 178 hal. Put.