Ditemukan 3581 data
120 — 102
Kuasa Hukumnya telah pula mengajukankesimpulan secara tertulis tertanggal 07 April 2016 yang pada pokok isinya Tergugat tetappada dalildalil jawaban dan tututannya baik dalam dalam konvensi maupun dalamrekonvensi;Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat masingmasing melaluiKuasa Hukumnya mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidangperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA
189 — 52
MENCAMPURADUKAN ANTARA PEMBAGIAN HARTA WARISDENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMa. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 juli 1976, berikutkami kutip: "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapatpertentangan antara posita dengan petitum, yakni petitummeminta penggugat disahkan sebagai pemilik sedang positagugatan adalah HGU".b.
1101 — 1239
BAHKAN jikapun TURUTTERGUGAT II memiliki pengetahuan hukum Indonesia, TURUT TERGUGAT IIdilarang untuk memberikan pendapatnya tentang hukum Indonesia.PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUMA.
227 — 100
melanggar hak orangPerilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan;Perilaku yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikankepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;6 Bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukumdiatas, seseorang melakukan salah satu atau komulasi atasperbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatanmelawan hukum:;7 Bahwa perbuatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGATREKONVENSI amat jelas melanggar hukuma
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
204 — 106
yang berada di atas,sepanjang dan di bawah tanah tersebut).Berdasarkan Fakta, hal ini tidak dilakukan karena yangterjadi adalah Para Tergugat Merusak Tanah Erhan lebihdahulu baru mengajukan musyawarah untuk memberikanganti kerugian.h.Bahwa dengan demikian, Ketentuan UU Jalan dan PeraturanPeraturan pelaksananya Tidak Dilaksanakan sebagaimanamestinya oleh para Tergugat oleh Para Tergugat, padahalmerupakan kewajibannya, sehingga sangat beralasan apabilaPenggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukuma
1223 — 1628
Kesimpulannya masingmasing pada tanggal 03 Agustus 2017;Halaman 89 dari 136 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.BdgMenimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan hal hal laindan mohon putusan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangansebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuatdalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telahdipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
127 — 111
Aspek Legalitas Subyek Hukuma. Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasikeabsahan formil dan materiil subyek hukumperusahaan/pemilik kapal;b. Kelengkapan perizinan usaha perikanan : verifikasikeabsahan perusahaan untuk melakukan usahaperikanan serta kelengkapan kewajibankewajibanperizinan yang melekat pada subyek hukum pemilikusaha perikanan;2. Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapala. Keabsahan status kapal;b. Kelengkapan dan kepatuhan terhadap KetentuanSIPI/SIKPI;c.
199 — 148
Akan tetapi,Penggugat tidak menguraikan secara cermat bagaimana dari objekgugatan yang melanggar azasazas sebagaimana didalilkan olehPenggugat, demikian dalildalil Pengugat tersebut selayaknyadikesampingkanAsas Kepastian Hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan azas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 adalah azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan
164 — 100
Akan tetapi, Para Penggugat tidak menguraikansecara cermat bagaimana dari objek gugatan yang melanggarazasazas sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, demikiandalildalil Pengugat tersebut selayaknya dikesampingkanAsas Kepastian Hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan azas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 adalah azas dalam negara hukum yangHalaman 96 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUNJKTb)mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan
1.KARNO WIDJAJA
2.INGEWATI PUGUH
Tergugat:
LENNY RANOEWIDJOJO
109 — 31
PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERWENANG MEMERIKSA DANMEMUTUS PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUMA QUO14.Bahwa berdasarkan tempat kedudukan/tempat tinggalTERGUGAT yang telah diketahui secara pasti oleh PARAPENGGUGAT, maka dalam perkara perdata a quo berada dalamwilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudahtepat apabila PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan a quokepada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR: yang menentukan bahwayang berwenang
54 — 14
Jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukuma aMenimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya
166 — 335
Ed.menyampaikan kesimpulan tertulisnya secara elektronik melalui sisteminfoermasi pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telahtercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM EKSEPSI.
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
86 — 64
URAIAN PERISTIWA HUKUMA. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT5. Kedudukan hukum PARA TERGUGAT :5.1. TERGUGAT :Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT adalah :(1) Selaku Pihak Pembeli dan/atau Pemegang Hak atas OBYEKSENGKETA yang telah terbukti diperoleh dengan caramelanggar hukum yaitu) secara bersamasama telahmenyuruh memberikan keterangan palsu dalam aktaotentik yang melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut :Halaman 13 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT.SMG.a.
399 — 566
SuratKuasa Cacat Hukuma. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali mengajukangugatan terhadap perkara a quo, yaitu pertama pada tanggal28 Juli 2017 terdaftar dalam gugatan perwakilan kelompoksebanyak 55 orang Penghuni yang dikuasakan kepadaHal. 73dari 169 hal. Putusan No. 818/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M.
252 — 239
PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERDASAR HUKUMa. Bahwa permohonan Para Penggugat agar putusan atas Gugatannyadapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan,verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari para tergugat(uitvoorbaar bij voorad) haruslah ditolak.Menurut Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Dalam Teori dan Praktek, karena sifatnya yang harusdilaksanakan segera, putusan provisi dapat dilaksanakan terlebihdahulu.
66 — 15
tahun.Bahwa tugas Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis dalam setiap kegiatanpenugasan, yaitu melaksanakan supervisi dan pengendalian pelaksanaantugas tugas tim audit yang terdiri dari Ketua Tim dan anggota tim.Bahwa ahli sudah melaksanakan tugas sebagai ahli dalam tugas audit lebihkurang selama 7 tahun.Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas : Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP ProvinsiDKI Jakarta nomor ST1415/PW09/5/2015tanggal 3 Desember 2015.Bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara dan dasar hukuma
84 — 23
tahun.Bahwa tugas Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis dalam setiap kegiatanpenugasan, yaitu melaksanakan supervisi dan pengendalian pelaksanaantugas tugas tim audit yang terdiri dari Ketua Tim dan anggota tim.Bahwa ahli sudah melaksanakan tugas sebagai ahli dalam tugas audit lebihkurang selama 7 tahun.Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas : Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP ProvinsiDKI Jakarta nomor ST1415/PW09/5/2015tanggal 3 Desember 2015.Bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara dan dasar hukuma
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
151 — 183
., ERNIH, S.H danSANTO JUNIOR PERDASA, S.H Para Advokat pada Kantor HukumA. KADHARUSMAN, S.H., Advokat, Konsultan Hukum yangberkedudukan di Jalan Naripan No. 94, Kota Bandung, Provinsi JawaBarat, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28Februari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan PengadilanNegeri Bale Bandung pada tanggal 2 Maret 2020 masingmasingsebagaimana register nomor W411.U6181/HT.04.10.2020,Nomor W11.U6181/HT.04.10.2020 dan Nomor W11.U6181/HT.04.10.2020 ;4.
223 — 383
bukanpembayaran angsuran pembelian kedua objek sengketa a quo melalui KreditPemilikan Rumah (KPR), yang sejatinya proses kepemilikan objeksengeketa a quo sudah selesai proses jual belinya antara Pembandingdengan Terbanding dengan pembayaran yang dilakukan secara cash kerassebagaimana bukti pembayaran yang telah disampaikan dalam persidanganyang lalu (Bukti T5, T6, T7, T8, T9, T10 dan T11)KEBERATAN KETIGAMajelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya tidak Konsisten dalamMengambil Pengertian Perbuatan Melawan Hukuma
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
53 — 33
26 Februari 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya padatanggal 28 April 2021;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA