Ditemukan 3581 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumu hukumi hukumm
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 500/Pdt.G/2015/PAJP
Tanggal 12 Mei 2016 — Aida Abdullah binti Abdullah; Jihan binti Agies Hamidi; Anisah binti Muhammad Mahdi; Samirah binti Ageis A. Hamid; Manal binti Ageis A. Hamid; Sami bin Ageis A. Hamid; Sausana binti Ageis A. Hamid;
120 — 102
  • Kuasa Hukumnya telah pula mengajukankesimpulan secara tertulis tertanggal 07 April 2016 yang pada pokok isinya Tergugat tetappada dalildalil jawaban dan tututannya baik dalam dalam konvensi maupun dalamrekonvensi;Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat masingmasing melaluiKuasa Hukumnya mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidangperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Waris
Putus : 14-08-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 586/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 14 Agustus 2014 — Tsang Fa Tai Dkk melawan Tegoeh Agoes Jatono Selamet ( Tjan Khwan Yang) Dkk
189 — 52
  • MENCAMPURADUKAN ANTARA PEMBAGIAN HARTA WARISDENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMa. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 juli 1976, berikutkami kutip: "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapatpertentangan antara posita dengan petitum, yakni petitummeminta penggugat disahkan sebagai pemilik sedang positagugatan adalah HGU".b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC, Lawan 1. MARDJONO REKSODIPUTRO, 2. RICKY S NAZIR, 3. FERRY P.MADIAN. 4. EMIR NURMANSYAH, 5. NAFIS ADWANI, 6. RITA TYASTUTI TAUFIK, 7. AGUS AHADI DERADJAT, 8. WOODY PANANTO, 9. CHANDRAWATI DEWI, 10. LUKY I WALALANGI, 11. SAHAT M.SIAHAAN, 12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN, 13. NURDIN ADIWIBOWO, 14. FREDDY KARYADI, 15. KEVIN OMAR DIDHARTA, 16. OENE J. MARSELLE, 17. GIFFY PARDEDE, 18. ELSIE FRIESKA HAKIM, 19. FIESTA VICTORIA, 20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU, 21. CHRISTINE HAKIM, 22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1101 — 1239
  • BAHKAN jikapun TURUTTERGUGAT II memiliki pengetahuan hukum Indonesia, TURUT TERGUGAT IIdilarang untuk memberikan pendapatnya tentang hukum Indonesia.PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUMA.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
227 — 100
  • melanggar hak orangPerilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan;Perilaku yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikankepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;6 Bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukumdiatas, seseorang melakukan salah satu atau komulasi atasperbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatanmelawan hukum:;7 Bahwa perbuatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGATREKONVENSI amat jelas melanggar hukuma
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Erhan Bin Ajib
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
204 — 106
  • yang berada di atas,sepanjang dan di bawah tanah tersebut).Berdasarkan Fakta, hal ini tidak dilakukan karena yangterjadi adalah Para Tergugat Merusak Tanah Erhan lebihdahulu baru mengajukan musyawarah untuk memberikanganti kerugian.h.Bahwa dengan demikian, Ketentuan UU Jalan dan PeraturanPeraturan pelaksananya Tidak Dilaksanakan sebagaimanamestinya oleh para Tergugat oleh Para Tergugat, padahalmerupakan kewajibannya, sehingga sangat beralasan apabilaPenggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukuma
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2016 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,.
Tanggal 24 Agustus 2017 — HERI HERMAWAN MULLER LAWAN DIDI E. KOSWARA, DKK
1223 — 1628
  • Kesimpulannya masingmasing pada tanggal 03 Agustus 2017;Halaman 89 dari 136 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.BdgMenimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan hal hal laindan mohon putusan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangansebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuatdalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telahdipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
127 — 111
  • Aspek Legalitas Subyek Hukuma. Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasikeabsahan formil dan materiil subyek hukumperusahaan/pemilik kapal;b. Kelengkapan perizinan usaha perikanan : verifikasikeabsahan perusahaan untuk melakukan usahaperikanan serta kelengkapan kewajibankewajibanperizinan yang melekat pada subyek hukum pemilikusaha perikanan;2. Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapala. Keabsahan status kapal;b. Kelengkapan dan kepatuhan terhadap KetentuanSIPI/SIKPI;c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
199 — 148
  • Akan tetapi,Penggugat tidak menguraikan secara cermat bagaimana dari objekgugatan yang melanggar azasazas sebagaimana didalilkan olehPenggugat, demikian dalildalil Pengugat tersebut selayaknyadikesampingkanAsas Kepastian Hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan azas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 adalah azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
164 — 100
  • Akan tetapi, Para Penggugat tidak menguraikansecara cermat bagaimana dari objek gugatan yang melanggarazasazas sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, demikiandalildalil Pengugat tersebut selayaknya dikesampingkanAsas Kepastian Hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan azas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 adalah azas dalam negara hukum yangHalaman 96 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUNJKTb)mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-12-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1266/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.KARNO WIDJAJA
2.INGEWATI PUGUH
Tergugat:
LENNY RANOEWIDJOJO
109 — 31
  • PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERWENANG MEMERIKSA DANMEMUTUS PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUMA QUO14.Bahwa berdasarkan tempat kedudukan/tempat tinggalTERGUGAT yang telah diketahui secara pasti oleh PARAPENGGUGAT, maka dalam perkara perdata a quo berada dalamwilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudahtepat apabila PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan a quokepada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR: yang menentukan bahwayang berwenang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 28 Maret 2016 — HASANUDIN Bin H. SAMLAWI;
54 — 14
  • Jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukuma aMenimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya
Pengadilan PA ENDE Perdata Agama
Register : 13-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA ENDE Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 335
  • Ed.menyampaikan kesimpulan tertulisnya secara elektronik melalui sisteminfoermasi pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telahtercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM EKSEPSI.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
86 — 64
  • URAIAN PERISTIWA HUKUMA. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT5. Kedudukan hukum PARA TERGUGAT :5.1. TERGUGAT :Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT adalah :(1) Selaku Pihak Pembeli dan/atau Pemegang Hak atas OBYEKSENGKETA yang telah terbukti diperoleh dengan caramelanggar hukum yaitu) secara bersamasama telahmenyuruh memberikan keterangan palsu dalam aktaotentik yang melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut :Halaman 13 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT.SMG.a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2017 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 818/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juni 2019 — 1.HENDRO PRAKOSO 2.Lucy Permata Lugina 3.Ny. Murdinah Siti Sumari 4.Iwan Agustono 5.Sunarbowo Sandi 6.Erda H Poerwoso 7.Firdaus Syam 8.Dedi Martoyo 9.Viviet Savitri Prapita Putri 10.Ny. Sari Parijata Sandi 11.Yudiansyah Lubis 12.Ersa Widyasih Rahayu 13.Hapsari Riana S 14.Juli Astuti 15.Warsiki KP 16.Katrin Dame Uli Nababan 17.Aida Purnamasari 18.Lindawati Sipayung 19.Ganung Argo Rastopo 20.Diah Arumsari 21.Yani Musrihayani 22.Enriko Bony Damanik 23.Baron Pandhora 24.Herarina Melanie 25.Eri Suharta 26.Kukuh Panji Wiyuda 27.Fajar Iman 28.Erma Dyah A 29.Agustin Caesari 30.Endang Diaharina Wahyuni 31.Pientje Sri Moedjiati 32.Arop Siagian 33.Adry Zahedi 34.Ariyanti Siskamurti 35.Hastuti Rustyaningsih 36.Indra Laksmi 37.Dwi Apriyanthi 38.Ovi Dewiyanti 39.Oni Hartiono 40.Mila Irianti Dollar 41.Surya Kencana Fitri LAWAN 1.Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan RI 2.Pemerintah RI c.q. TNI c.q. Akademi TNI 3.Pemerintah RI cq Kemen.ATR BPN RI cq KANWIL BPNl DKI Jakarta cq Kantor Pertanahan Kota ADM. Jaksel
399 — 566
  • SuratKuasa Cacat Hukuma. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali mengajukangugatan terhadap perkara a quo, yaitu pertama pada tanggal28 Juli 2017 terdaftar dalam gugatan perwakilan kelompoksebanyak 55 orang Penghuni yang dikuasakan kepadaHal. 73dari 169 hal. Putusan No. 818/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-07-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 30 Maret 2016 — 1. PT MULIA AGRO PERSADA, 2. PT PALMA SEJAHTERA, LAWAN 1. PT INDOTRUBA TENGAH 2. PT MINAMAS GEMILANG 3. PT ANUGERAH SUMBERMAKMUR 4. RAZMAN BIN ABDUL RAHMAN 5. IR. ACHMAD ANSORI, S.H, 6. MINWAR HIDAYAT 7. ISMAIL BIN ALI, 8. R. SAFWANI, S.E, 9. HERSUHASTO, S.E, 10. IR. KURNIAWANTO SETIADI, S.E, 11. YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
252 — 239
  • PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERDASAR HUKUMa. Bahwa permohonan Para Penggugat agar putusan atas Gugatannyadapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan,verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari para tergugat(uitvoorbaar bij voorad) haruslah ditolak.Menurut Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Dalam Teori dan Praktek, karena sifatnya yang harusdilaksanakan segera, putusan provisi dapat dilaksanakan terlebihdahulu.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
66 — 15
  • tahun.Bahwa tugas Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis dalam setiap kegiatanpenugasan, yaitu melaksanakan supervisi dan pengendalian pelaksanaantugas tugas tim audit yang terdiri dari Ketua Tim dan anggota tim.Bahwa ahli sudah melaksanakan tugas sebagai ahli dalam tugas audit lebihkurang selama 7 tahun.Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas : Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP ProvinsiDKI Jakarta nomor ST1415/PW09/5/2015tanggal 3 Desember 2015.Bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara dan dasar hukuma
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti (Alm). JAMALUDIN SYARIF
84 — 23
  • tahun.Bahwa tugas Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis dalam setiap kegiatanpenugasan, yaitu melaksanakan supervisi dan pengendalian pelaksanaantugas tugas tim audit yang terdiri dari Ketua Tim dan anggota tim.Bahwa ahli sudah melaksanakan tugas sebagai ahli dalam tugas audit lebihkurang selama 7 tahun.Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas : Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP ProvinsiDKI Jakarta nomor ST1415/PW09/5/2015tanggal 3 Desember 2015.Bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara dan dasar hukuma
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 327/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
151 — 183
  • ., ERNIH, S.H danSANTO JUNIOR PERDASA, S.H Para Advokat pada Kantor HukumA. KADHARUSMAN, S.H., Advokat, Konsultan Hukum yangberkedudukan di Jalan Naripan No. 94, Kota Bandung, Provinsi JawaBarat, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28Februari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan PengadilanNegeri Bale Bandung pada tanggal 2 Maret 2020 masingmasingsebagaimana register nomor W411.U6181/HT.04.10.2020,Nomor W11.U6181/HT.04.10.2020 dan Nomor W11.U6181/HT.04.10.2020 ;4.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
223 — 383
  • bukanpembayaran angsuran pembelian kedua objek sengketa a quo melalui KreditPemilikan Rumah (KPR), yang sejatinya proses kepemilikan objeksengeketa a quo sudah selesai proses jual belinya antara Pembandingdengan Terbanding dengan pembayaran yang dilakukan secara cash kerassebagaimana bukti pembayaran yang telah disampaikan dalam persidanganyang lalu (Bukti T5, T6, T7, T8, T9, T10 dan T11)KEBERATAN KETIGAMajelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya tidak Konsisten dalamMengambil Pengertian Perbuatan Melawan Hukuma
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
53 — 33
  • 26 Februari 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya padatanggal 28 April 2021;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA