Putusan Nomor 2718/B/PK/Pjk/2019Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP.

Putusan Nomor 2829/B/PK/Pjk/201923/26, Nomor: 0001 7/545/16/073/18, tanggal 24 April 2018, Masa PajakJuni 2016, yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan olehMajelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP.

sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanFinal Pasal 23/26 Nomor : 00030/245/16/073/18 tanggal 24 April 2018Masa Pajak Februari 2016 yang telah dipertimbangan dan diputusdipertahankan oleh Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karenakewenangan hukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP

menuntut (pengembalian) biaya tersebut dari Pihak Kedua.Bahwa pembayaran sebesar Rp 556.933.890,00 adalah pembayaran atas biayarepair yang dilakukan Kasen Nozzle Mfg di JepangBahwa P3B terbatas dalam pelaksanaan konstruksi dan instalasi sedangkanversus Pemohon Banding adalah melakukan presisi/reparasi sehingga tidakterutang PPh Pasal 26.Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu PER61/P1/2009tanggal 05 November 2009 sebagaimana disebutkan dalam SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa substansiyang telah dipertimbangkan dan diputus tetap dipertahankan oleh MajelisHakim sudah tepat dan benar, karena berdasarkan SPHP bahwaPerolehan CPO dan PKO yang tidak dilengkapi dengan dokumenpendukung yang menentukan Form BC 4.0 dan tidak masuk dalamgudang kawasan berikat, sehingga tidak memperoleh fasilitaspembebasan dari pengenaan PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan

menurut Tebanding tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP);bahwa kronologis penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan proses pemeriksaan adalah sebagaiberikut : Tanggal Keterangan30 Maret 2007 SPT Tahuan PPh Badan tahun 2006disampaikan ke KPP Jakarta Jatinegara2 Juli 2007 Pemberitahuan Pemeriksaan Pajakdisampaikan ke Pemohon Banding18 Sep 2007 SPT Tahuan PPh Badan (Pembetulan)disampaikan ke KPP Madya Jaktim17 Maret 2008 Diterbitkan SPHP

menjadi objek sengketa berupa gugatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26Nomor 00021/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Oktober2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP

NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor 00022/203/17/051/19, tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 525,611,548,00Alasan BandingKoreksi atas Peredaran Usaha sebesarRp 6.260.565. 142,00Alasan KoreksiBahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PTTechnopia Lever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena ituTerbanding menghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever denganmargin sesuai dengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu20%;Bahwa Perhitungan

Metode lainnya yang dapat diterima;Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Terbanding telah menetapkan margin penjualanPemohon Banding kepada afiliasi Pemohon Banding (PT Technopia Lever)sebesar 20% sesuai margin PT Technopia Lever pada main distributor;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakanoleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan margin tersebut tidakberdasarkan salah satu metode yang umum diterima sebagaimana diuraikan diatas

mengakibatkan ketimpangan ataumismatch antara pembelian dan penjualan dari dua Wajib Pajak dalam negeni;Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Terbanding atas harga jualPemohon Banding secara nyata tidak berdasarkan metode pengujian hargawajar yang dapat diterima umum dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakanyang berlaku sehingga harus dibatalkan;Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 45,115,184,00Alasan KoreksiBahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

Putusan Nomor 2765/B/PK/Pjk/2019adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP.

Putusan Nomor 1992/B/PK/Pjk/2021Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Pajak sudah benar karenaterbukti bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sudahmengetahui dan hadir memenuhi undangan Tim Pemeriksa dalamrangka penyampaian hasil koreksi sementara, kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP, selanjutnya hadir dalampembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 10 April2019 yang bertempat di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan terakhir hadiruntuk menandatangani Berita Acara

obyek sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal23/26 Nomor : 00014/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa PajakJanuari 2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan olehMajelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP

dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu tanggapan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) atas SPHP

dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo bahwa walaupun Tergugat (sekarang Termohon PeninjauanKembali) tidak mempertimbangkan tanggapan atas Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan (SPHP

sesuai Risalah Pembahasan(lampiran 5 surat banding), berikut adalah total koreksi objek PPh Pasal 23untuk masa Januari sampai dengan Desember 2010 ~ sebesarRp298.263.637.223,00 dengan rincian sebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)Materi Sengketa:Royalti kepada pemerintah 183.331.106.548,00Bongkar muat/stevedoring 23.729.262.185,00Akrual biaya Des 2010 304.213.435.868,00Akrual biaya Des 2009 (236.665.119.108,00) 67.548.316.760,00SKB PT RPP Mining Contractor 11.941.421.798,00Tambahan koreksi setelah SPHP

Tambahan koreksi setelah SPHP berupa:i) Biaya mobilisasi/demobilisasi sejumlah Rp8.938.922.699,00;ii) Biaya coal selling commission sejumlah Rp9.904.716.658,00;iii) Biaya jasa keamanan kepada Pemuda Pancasila sejumlahRp2.260.000.000,00;iv) Biaya reklamasi sejumlah Rp60.000.000,00; danv) Lainlain tidak terinci sejumlah (Rp9.450.109.425,00);Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding di atas danmengajukan banding dengan dasar sebagai berikut:1.

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf hUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun2008 ("UndangUndang PPh");Bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndangPPh secara utuh.

2017materi sengketa yang telah dilaksanakan tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding;Adapun sengketa materi yang dibahas adalah pengenaan PPh Pasal 23 ataspembayaran royalti kepada Pemerintah, pembayaran biaya bongkar muat(stevedoring), jasa konsultan, estimasi biaya yang dibukukan di bulanDesember 2010 dan Jurnal Balik yang dibukukan di bulan Desember 2009,pembayaran atas tagihan kepada PT RPP Mining Contractor (RMC) danbeberapa tambahan koreksi setelah SPHP

Pasal 23.Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding),pengenaan PPh Pasal 23 atas biaya tersebut tidak tepat dikarenakan halhal sebagai berikut:a) Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf h UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang PajakPenghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 36 Tahun 2008 (UndangUndang PPh);Penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)dalam SPHP

Pakerin menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem055/WPUJ.19/KP.0205/2010 Tanggal 24 Maret 2010. Berikut ini adalah pospos dikoreksiyang ada pada SPHP untuk PPN tahun pajak 2008;1. PEREDARAN USAHACfm SPT 132.229.726.748Cfm Pemeriksa 133.554.298.330Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/20141.324.571.5821. Penjualan kertas 480.935.2982. Penjualan kimia 12.407.7503.

Hal ini dapatdilihat pada copy SPHP dan Risalah Pembahasan akhir PT. JavapaperindoUtama Industries untuk tahun pajak 2008;Bahwa faktanya adalah perusahaan tidak melakukan penjualan sisauap buangan ke PT.

Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) Nomor Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobyek PPh atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesarRp5.214.633.606 meliputi masa pajak JanuariDesember 2008:3.

AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan tidak setuju dengan koreksi fiskal positif PPh atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.214.633.606 padatanggal 27 November 2012;4. KPP Migas memberikan undangan tertanggal 7 Desember 2012 untukmenandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajakpada tanggal 12 Desember 2012.

Pemeriksaan Lapangan karena Pemohon Bandingtidak menyampaikan laporan ketidakbenaran pengisian SPT PPN MasaPajak September 2009 tersebut sesuai waktu yang ditetapkan di dalamPasal 26 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008 di mana Pemohon Banding menyampaikan laporan padatanggal 28 Juni 2011 yaitu setelah Pemberitahuan Hasil Pemeriksaandisampaikan kepada Pemohon Banding, meskipun pembayaran pajakterutang dan denda kenaikan sebesar 50% atas pengungkapanketidakbenaran dibayar sebelum SPHP

Putusan Nomor 1644/B/PK/PJK/2017yang sebenarnya, pelunasan pajak yang kurang dibayarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidakdiperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan.5.12. bahwa Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Dirjen Nomor 19 Tahun2008 ini semakin menegaskan betapa pentingnya laporanketidakbenaran tersebut disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) sebelum Pemeriksamenyampaikan SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

atas dandatafakta yang diuraikan pada angka 6 di atas, PemohonPeninajuan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat bahwaterbukti bahwa SSP yang disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 22 Juni2011 tidak memenuhi syarat formal sebagai laporan tersendirimengenai pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT MasaPPN dan terbukti juga bahwa laporan tersendiri pengungkapanketidakbenaran pengisian SPT disampaikan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) setelah SPHP

12,5% metode saldomenurun):Bahwa berikut adalah alasan dan penjelasan Pemohon Banding:Pemohon Banding berpendapat bahwa pokok sengketa antara PemohonBanding dan Terbanding berkaitan dengan yuridis fiskal dalam penetapanKelompok harta sebagai dasar penyusutan fiskal atas mesinmesin yang dimilikiPemohon Banding;Dasar Hukum yang digunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi atasbiaya penyusutan aktiva sudah tidak berlaku;Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP

Putusan Nomor 803/B/PK/PJK/2016Dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding dan Peneliti Keberatan untukmelakukan koreksi atas biaya penyusutan aktiva tidak konsisten;Bahwa jika Terbanding dalam SPHP dan Risalah Pembahasan menggunakanKMK Nomor: 520/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan KMK138/KMK.03/2002 sebagaimenggunakan PMK Nomor: 96/PMK.03/2009 dan PER55/PJ/2009 sebagaidasar untuk mempertahankan koreksi biaya penyusutan ini, hal ini jelasdasar koreksi, sementara Peneliti Keberatanmerupakan

melalui proses pembahasan akhir;Bahwa dengan merujuk pada hasil pembahasan akhir pemeriksaan pajak TahunPajak 2010 oleh Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan pemeriksaan pajakTahun Pajak 2009, sudah sepatutnya apabila koreksi positif oleh Terbanding diTahun Pajak 2009 atas beban penyusutan dibatalkan oleh penghitunganpenyusutan secara fiscal harus dilakukan secara taat azas sesuai Pasal 11 ayat(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, SPHP

dinubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu tanggapan Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali atas SPHP