Bahwa walupun perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat kejadianperkara (tempus delicti dan locus delicti) adalah sedang memiliki danmenguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu, namun sabutersebut untuk digunakan oleh Terdakwa karena adanya fakta denganditemukannya seperangkat alat penghisap sabu dan pipet yangdidalamnya masih tersisa sabu.

Tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalahbahwa seseorang yang melakukan perbuatan adalah tidak mempunyai hak, sedangkan yangdimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum(normatif) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni darisaksi Fahrul, Wandri Muzhilal Putra, Eki Najri, Rizky Ananda dan dikaitkan dengan barangbukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana locus dan tempus

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secaralimitatif bahanbahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni darisaksi Fahrul, Wandri Muzhilal Putra, Eki Najri, Rizky Ananda dan dikaitkan dengan barangbukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana locus dan tempus

No. 449 K/Pid.Sus/2015karena substansi perkara (segi materiil) dalam putusan tersebut tidakada korelasinya dan berbeda dengan perkara ini baik dari aspek waktukejadian (tempus delicti) maupun menyangkut barang bukti.Demikian pula pertimbangan hukum terkait dengan kapasitas JOHNROBERT ANDREAS selaku orang yang menyuruh adalah keliru danterkesan premature karena JOHN ROBERT ANDREAS yang didugaselaku orang yang menyuruh sampai saat ini perkaranya belumdilakukan penyidikan karena yang bersangkutan belum

tertangkap(Daftar Pencarian Orang/DPO) terlampir dalam berkas perkara/hasilpenyidikan).Sehingga tidak tepat jika Majelis Hakim menilai perbuatan JOHNROBERT ANDREAS yang jelas berbeda dari segi waktu kejadian(tempus delicti), barang bukti yang berbeda serta selaku orang yangmenyuruh yang belum dijatuhi pidana (masih dalam proses DPO),dijadikan acuan/tolak ukur hukum Majelis Hakim dalam menentukanberat ringannya hukuman yang dijatuhkanterhadap Terdakwa MOH.YUNUS WAHYUDI, dkk.1.2.Majelis Hakim telah

keliru dalam menilai Putusan Pengadilan NegeriBanyuwangi Nomor : 486/Pid.B/2013/PN.BWI atas nama Terdakwa M.IMAM GOZALI, S.H. yang pada pokoknya dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana penjara selama 05 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari,karena substansi perkara (segi materiil) dalam putusan tersebut tidakada korelasinya dan berbeda dengan perkara ini baik dari aspek waktukejadian (tempus delicti) maupun menyangkut barang bukti;1.3.

buktidipersidangan yang diperoleh dari fakta, ketika Para Terdakwa digerebekoleh petugas kepolisian baru selesai menggunakan Narkotika, keadaantersebut didukung dengan ditemukan peralatan untuk menggunakanNarkotika berupa : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kacapirex yang berisi sisa sabu dengan berat 2,64 (dua koma enam puluhempat) gram, jumlah sabusabu dalam pirex Terdakwa dapat dipastikanbenar murni sabusabu namun, yang dapat dipastikan perbuatan ParaTerdakwa pada tempat (locus) dan waktu (tempus

. : R/32/VER/II/2010 tanggal10 Februari 2010, REKAYASA karena tempus delicti terjadi bulan September2009, kemudian Visum dibuat 5 (lima) bulan kemudian yakni pada tanggal10Februari 2011 ;2 Barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa memukul saksi Calvin ChristoforusAbidjulu adalah gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali, namun barang buktitersebut, sejak penyidikan hingga pemeriksaan persidangan ini TIDAKTERDAPAT DALAM BERKAS PERKARA DAN TIDAK PERNAHDIPERLIHATKAN ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut

tertanggal 04 April 2016, yangintinya sebagai berikut : e Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalahtidak beralasan sama sekali karena dalam dakwaan Penuntut Umum dalamperkara a quo memang tidak menguraikan sama sekali unsur Pasal 167ayat (1) KUHP secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan , dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, suatu dakwaandapat dikatakan tidak cermat , jelas dan lengkap apabila dakwaan tersebuttidak memuat secara konkrit waktu (tempus

Putusan perkara No. 111/Pid.B/2012/PN.Dmk, (telah diajukan bandingdan sedang dalam proses di Pengadilan Tinggi Semarang);Dengan memperhatikan proses persidangan terkait seluruh putusanperkaraperkara tersebut di atas, serta mengingat keterhubungan dankesamaan perbuatan pidana, tempus delicti, locus delicti, saksisaksi,barang bukti serta modus operandi yang pada intinya merupakan pokokpokok objek kajian dari proses pembuktian atas pemeriksaan persidangandari kelima perkara pidana dimaksud, tampaklah

S.H.10/Tempus dan 21 Maret 2010 30 Maret 2010 7 April 2010 4 April 2010 6 April 2010Locus Delicti Ds.Wonosalam Ds. Wonosalam Ds.Wonosalam Ds.Wonosalam Ds. WonosalamDalam Dakwaan Kec. Wonosalam Kec.Wonosalam Kec. Wonosalam Kec. Wonosalam Kec. WonosalamJaksa/Penuntut Kab. Demak Kab. Demak Kab. Demak Kab. Demak Kab.

menyimpan danmengedarkan uang palsu; Perbuatan terdakwa menyimpan atau mengedarkan uang Dollar AmerikaSerikat palsu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018sekitar jam 09.00 wib, dan awalnya yang telah melakukan penangkapanterhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian Polres Karanganyardikarenakan ada hubungannya dengan peredaran uang palsu didaerahKaranganyar selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polres KotaHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN SDASidoarjo karena tempus

menyimpan danmengedarkan uang palsu; Perbuatan terdakwa menyimpan atau mengedarkan uang Dollar AmerikaSerikat palsu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018sekitar jam 09.00 wib, dan awalnya yang telah melakukan penangkapanHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN SDAterhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian Polres Karanganyardikarenakan ada hubungannya dengan peredaran uang palsu didaerahKaranganyar selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polres KotaSidoarjo karena tempus

ERNASIT MARIAM Binti DEDE PARNO dan saksi ARIANTO Bin INDINSAMSUDIN yang harganya sekira Rp. 3.400.000, (tiga juta empat ratusribu rupiah) sehingga bernilai ekonomis dan sangat bermanfaat bagipemiliknya; Bahwa dalam mengambil 2 (dua) buah Handphone yang masingmasing merk OPPO A37 warna emas dan merk ASUS Zenfone 4 Maxwarna hitam tersebut terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yang berhak.Adapun niat terdakwa memiliki barang tersebut adalah untuk dikuasaiseolaholah sebagai miliknya sendiri Bahwa tempus

pada hari Rabu tanggal 20 Juni2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi ERNA SITIMARIAM Binti DEDE PARNO di Dusun Blok Kantor RT.002 RW.006 DesaSituraja Utara Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, dan dalampersidangan telah terungkap fakta 2 (dua) buah Handphone yang masingmasing merk OPPO A37 warna emas dan merk ASUS Zenfone 4 Max warnahitam tersebut diambil oleh terdakwa yang letaknya didalam rumah milik saksiERNA SITI MARIAM Binti DEDE PARNO sehingga dengan demikian telahnyata tempus

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) buah potongan kayu; 1 (Satu) buah helm warna hitam;Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkanoleh SaksiSaksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakansebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Aadl Bahwa Locus Delicti dan Tempus

Selain itu,masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatanorang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraianyuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memukul SaksiDese Armalia dengan cara berikut ini:Menimbang, bahwa Locus Delicti dan Tempus Delicti nya adalah padahari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau bertempatdi Desa Konda Satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban

., berbeda pendapat (dissentingopinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkanhukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yakni sebagai berikut :e Judex Facti melakukan pemeriksaan perkara adalah berdasarkandakwaan dan unsur sangat penting dalam dakwaan adalah Locusdan Tempus Delicti atau perbuatan pidana, kemudian perbuatanyang dibuktikan salah atau tidaknya

Terdakwa adalah perbuatanyang terjadi pada saat atau waktu sekitar locus atau tempus itu ;e Terdakwa ketika ditangkap oleh saksi M.H.

termasuk kepunyaan orang lain;Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain, dimana terdakwa tidak mempunyai hak samasekali terhadap barang sesuatu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganyakni sesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barangbukti yang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa sebagaimana tempus

dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasaibarang sesuatu tersebut ke dalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hakobyektif (peraturan perundangundangan yang berlaku) atau bertentangan dengan haksubyektif (hak orang lain).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yaknisesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barang buktiyang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa sebagaimana tempus

Menyebutkan waktu(tempus) dan temp at (locus delictie) serta kKeadaan menunjukkan kepadadakwaan terhadap peristiwaperistiwa dan perbuatanperbuatan tertentu,yang dispesialisasikan dan di individualisasi. Jadi, contoh perbuatanmencuri, atau penipuan yang konkrit;Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakanlandasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa. Berdasarkan rumusansurat dakwaan dibuktikan kesalahan Terdakwa.

;Kesimpulan yang dibuat Jaksa tersebut tentunya merupakan satupelanggaran terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yangmenyebutkan bahwa syarat materiil dalam suatu dakwaan adalah sebagaiberikut :1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan;2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempus delictiedan locus delictie dari tindak pidana yang dilakukan;Penjelasan :a.

Penuntut Umum menyimpulkan adanya uangyang digelapkan sejumlah Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapanbelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh limarupiah) maka Jaksa Penuntut Umum mendakwakannya lagi dalam berkastersendiri hingga terungkap adanya jumlah uang Rp. 1.118.735.945 (satumilyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilanratus empat puluh lima rupiah) tersebut tentunya dengan disertai denganmenyebut dan menguraikan mengenai tempus

Yudi Saputra, waktu kejadianperkara (tempus delicti) pada saat Terdakwa menyampaikan tuduhan korupsi kepadasaksi N. Yudi Saputra melaui saksi Aip Saepudin adalah pada hari Sabtu tanggal 3Mei 2014 sekitar jam 16.00 WIB dan waktu kejadian perkara (tempus delicti) padasaat Saksi Aip Saipudin menyampaikan tuduhan korupsi tersebut kepada saksi N.Yudi Saputra adalah pada tanggal 4 Mei 2014, sedangkan berdasarkan keterangansaksi N.

Tentang Tempus Delicty.Mengenai Nota Pembelaan Tentang Tempus Delicty. Jika dicermatimaka pada bagian ini keberatannya erat kaitannya dengan materieksepsi mengenai surat dakwaan yang cacat formil.

Maka berdasarkan tempus yangkami buat dalam surat dakwaan yaitu antara tahun 20082012,sehingga yang kami maksud surat palsu dalam hal ini adalah IzinUsaha Perkebunan untuk Budi Daya PT. DSI (IUPB). MengingatIUP B PT. DSI diajukan Suratno Konadi (gesplit) dan diproses olehTerdakwa DRS.

Tentang Tempus DelictyMengenai replik jaksa penuntut umum yang mengatakan tentangtempus delicty tidak dapat diajukan dalam nota pembelaan dan harusdiajukan didalam eksepsi adalah pemahaman yang keliru dari jaksapenuntut umum karena, kesalahan penyebutan tempus delicty barudiketahul pada saat pembuktian melalui suratsurat dan saksisaksiyaitu jaksa penuntut umum pada akhir persidangan pembuktianbarulah menyampaikan bukti surat peninjauan kembali No. 198PK/TUN/2016 tanggal 12 Januari 2017.

Karena pemahaman JaksaPenuntut Umum adalah Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutanbaru mati pada tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan putusan PK No.198, jika Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan baru mati padatanggal 12 Januari 2017 mengapa jaksa penuntut umum mengatakantempus delictynya tahun 2008 hingga tahun 2012.Bahwa walaupun kekacuan penyebutan tempus delicty tidak diajukansebagai eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa akan tetapi jikapersidangan baru mengetahui kekacauan penyebutan tempus

delicti kapan menurut Ahli bahwamenurut pendapat Ahli terkait dengan masalah tempus delictisebagaimana penjelasan ahli ini perbuatan yang dilakukan itu yangmana, apakah perbuatan yang didugakan tersebut terbitnya surat yangdiduga palsu atau yang digunakan tahun 2008 atau tahun 2009 ataudigunakan sebagai alat bukti surat di pengadilan tergantung kepadakonstruksi perbuatan pidananya, jadi tempus delicti tergantung kepadaHalaman 129 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakperbuatan apa yang disangkakan

Syarat materiil memuat :Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan(tempus delicti dan locus delicti).Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mempersoalkan tentang perbarengan berlanjutsebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkanbahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus) danHal. 15 dari 27 hal. Put. No. 896K/Pid.Sus/2010tempat (locus) tindak pidana (delict) itu dilakukan.Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut mengandungdua materi yaitu:1).

No. 896K/Pid.Sus/2010tanggal 14 Desember 2008 sudah menguraikan secaracermat, jelas dan lengkap tentang tempus delictidan locus delicti dari perbuatan pidana yangdilakukan terdakwa berikut Cara cara danbagaimana tindak pidana dilakukan. Bahwa pengertian "cermat" merujuk pada sikapketelitian yang berkaitan dengan penerapanperaturan hukum terkait agar tidak terjadikekurangan atau kekeliruan.

Reg.PDS02/Srong/03/2008 tanggal 14 Desember 2008 sudahmenguraikan secara cermat, jelas dan lengkaptentang tempus. delicti dan locus delicti dariperbuatan pidana yang dilakukan terdakwa berikutCara cara dan bagaimana tindak pidana dilakukan.Untuk menunjang pendapat' tersebut majelis hakimbanding menguraikan pengertian tentang "cermat" yaitusikap penelitian yang berkaitan dengan penerapanperaturan hukum terkait agar tidak terjadi kekuranganatau. kekeliruan.

karena itu maka Putusan Judex Facti dalam perkara ini haruslahdibatalkan dan kemudian diperbaiki dengan mencantumkan status barang buktiberupa sebidang tanah seluas 3.782 M2 dan Bangunan Seluas 198 M2 yangterletak di Jalan Poros lingkungan IV Wundubatu Kelurahan RahandaunaKecamatan Poasia Kota Kendari ;Dalam tara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndangyakni dalam hal :Judex Facti telah mempertimbangkan dan memutus perkara ini tidakberdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu tempus

MASYHUR MASIE ABUNAWAS,M.Si dan menjadiTerdakwa";Bahwa pertimbangan aquo telah keluar dari konteks surat dakwaan yangmenjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan dimana terdakwa didakwadengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan/ kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kKeuangan Negara atauperekonomian Negara yang dilakukan dalam kurun waktu atau tempus delictibulan Januari tahun 2007 sampai

dapat disimpulkan sewaktu Terdakwamenerbitkan SK tersebut terkandung maksud atau tujuan agar dirinya danIr .AAMUSAKKIR MUSTAFA ,MM memperoleh penghargaan berupa assetmilik Pemerintah Kota Kendari dengan demikian unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi";"menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkanberkurangnya asset milik pemerintah Kota Kendari maka unsur dapatmerugikan keuangan Negara telah terpenuhi";Namun dengan alasan ada surat di luar tempus

Tempus Delicti KaburHal. 45 dari 51 hal. Put.

No. 2244 K/PID.SUS/2011Bapak ketua Mahkamah Agung dan Majelis persidangan yang Mulia, dalamberkas perkara yang saat ini dalam tingkat Kasasi, saya selaku penasehat hukumTerdakwa mengajukan keberatan soal tempus delicti tidak jelas atau kabur.Bila membaca Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret2010 dan 8 Juli 2010 dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di BLK AekNatolu Lumban Julu Kabupaten Samosir atau ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri

Balige secara Melawan hukum melakukanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian negaraBahwa tempus delicti dalam dakwaan maupun tuntutan sebenarnya diragukan apakahTerdakwa Junat Marpaung orang yang dimaksud, padahal bedasarkan keterangan saksisaksi dalam berkas maupun keterangan dalam persidangan tak satupun yang melihatbahwa Terdakwa ikut dalam kegiatan selanjutnya.

Karena memang secara jujur JunatMarpaung Terdakwa yang diajukan terlebih dahulu minta ijin kepada atasannya baiksebagai atasan dalam birokrat (SKPD) maupun dalam kepanitiaan pulang karena dalamkeadaan sakit untuk berobat proses Amputasi salah satu anggota tubuh dari padaTerdakwa sehingga Tempus delikti adalah Rekayasa dari pada Penuntut Umum yangwalaupun Hukum membenarkannya soal tempus delikti yang diperbuat oleh JaksaNamun Majelis persidangan tingkat pertama dan banding telah tutup mata terhadap

Syarat Materiil, yang merupakan hal prinsip dalam penyusunan suratdakwaan yang tidak boleh dilalaikan, yakni : Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan; Dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian pidana itudilakukan (tempus delicti dan locus delicti).Suatu dakwaan dapatbatal demi hukum apabila dakwaan tersebut tidak merumuskansemua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secarajelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, suatudakwaan batal demi hukum juga

Misol Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara INI, .......2.04:+60200+2+ ANseterusnya.Bahwa yang menjadi kajian dan pembedahan hukum Tim AdvokatTerdakwa terhadap Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umumberkenaan dengan:1) Tempus Delicti (waktu kejadian).Bahwa sesuai Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum telahmenguraikan waktu kejadian, sebagai berikut: berawal

dengan jelas locus delicti dan atau tempusdelicti(lex tempus at locus delicti) .

Ruang lingkup yang perlu dibicarakanmengenai hal ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut;a. mengenai bentuk kelalaian, Lalai menyebut keduanya.atau Hanya lalai menyebut salah satu di antaranya;Misalnya menyebut tempus delicti tetapi tidak menyebut locus delictiatau. sebaliknya.

Bisa jugalingkaran tempat tertentu dan jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa dengan demikian discripsi locus dan tempusdelicti yang bercorak alternatif dianggap sah asal hal itu tidak kabur danmenyesatkan;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penjelasan di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan yang di buat oeh JaksaPenuntut Umum telah memuat locus delicti dan tempus delicti;c.