Ditemukan 3871 data
75 — 26
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 54/PDT/2018/PT.PDG., tanggal 16 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmenyidangkan atau memutus perkara ini ditingkat banding;2.
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 190 / PID / 2010 /PT.PDG, tanggal 30 November 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal02 September 2010 No. 54/Pid.B/2010/PN.KBR, sekedarmengenai pidana yang dijatunkan sehingga amarnya berbunyisebagai berikut :e Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa denganpenjara masingmasing selama 2 (dua) tahun ;Menguatkan putusan selebihnya
85 — 77
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang tidak melakukan penahanan;Sekarang Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor : 18/TIPIKOR/2018/PT.PDG tanggal 15 Agustus 2018 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Berkas perkara penyidikan, Berita Acara persidangan beserta turunan resmiPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
92 — 34
I AMmengajukan banding di Pengadilan Tinggi Padang namun Pengadilan TinggiPadang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan NomorPutusan 03/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 28 Juni 2011 dan dikuatkan denganPutusan Mahkamah Agung Nomor Putusan 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24 Juli2012.Perbuatan Terdakva sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan
I AMmengajukan banding di Pengadilan Tinggi Padang namun Pengadilan TinggiPadang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan NomorPutusan 03/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 28 Juni 2011 dan dikuatkan denganPutusan Mahkamah Agung Nomor Putusan 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24 Juli2012.Hal. 23 dari 107 Putusan No39/Pid.SusTPK/2015/PN PdgPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999
75 — 42
Negeri Padang tanggal24 Desember 2013 Nomor : 29/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PDG terhitung sejak tanggal24 Desember 2013 s/d 22 Januari 2014;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 02/Pen.Pid.Sus/2014/PN.PDG sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 23 Maret2014 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Maret 2014 Nomor :12/Pen.Pid.K/2014/PT.PDG
Negeri Padang tanggal24 Desember 2013 Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PDG terhitung sejaktanggal 24 Desember 2013 s/d 22 Januari 2014;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 03/Pen.Pid.Sus/2014/PN.PDG sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 23 Maret2014 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Maret 2014 Nomor :13/Pen.Pid.K/2014/PT.PDG
40 — 9
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, berdasarkan PenetapanNomor : 134/Pen.Pid/2016/PT.PDG tertanggal 21 April 2016 sejak tanggal 3 Mei2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat HukumN. RIYALDL S.H., Advokat/Pengacara dan ABEL TASMAN, S.H. PengacaraMagang, keduanya dari kantor hukum N. Riyaldi, S.H. & Associates beralamat di JalanM.
1.KARDJONO
2.KASIHANTO
3.SUYOTO
4.TOTOK SUMARTO
5.ENDANG SUTININGSIH
6.A RUSLI WIJAYA
7.MOCH FATHAN
8.FERRY CANDRA IRAWAN BA
9.HERMIN VIRGO SURYANDARI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
259 — 104
Tindakan ini adalah disengaja untuk menundanundaTergugat menguasai hak atas objek perkara miliknya dan nyata denganmemanfaatkan formalitas hukum perdata;Bahwa dalil dan petitum gugatan aquo yang sama persis sudah banyakyang putus oleh Majelis Hakim hingga telah dieksekusi seperti olen Pengadlian Negeri Padang sebagaimana putusan No. 12/Pdt.G/2012/PN.PDGTanggal 1 November 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.44/PDT/2013/PT.PDG tanggal 26 Juli 2013 jo Putusan MARI No.604K/Pdt/2014 tanggal 12
79 — 12
2011 No:Print191/N.3.11.3/Ep.2/03/2011 sejak tanggal 09 Maret 2011s/d tanggal 21 Maret 2011 ;Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 21 Maret 2011No. 44/Pen.Pid /2011/PNBT sejak tanggal 21 Maret 2011 s/dtanggal 19 April 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi , tanggalO05 April 2011, No. 44/Pen.Pid/2011/PNBT terhitung sejaktanggal 20 April 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang,tertanggal O01 Juni 2011 No. 268/Pen.Pid/2011/PT.Pdg
Khairil Anwar
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
331 — 289
pidanaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 851 K/PID.SUS/2009, tanggal 3 Desember 2009;Menimbang, bahwa setelahn mencermati dan mempelajari PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 851 K/PID.SUS/2009, tanggal 3Desember 2009 sebagaimana Bukti P6 dan Bukti T2 tersebut, maka dapatdipahami bahwa Majelis Kasasi pada pokoknya menguatkan putusanPengadilan Negari Pariaman Nomor : 148/PID.B/2007/PN.PRM tanggal 10 Juli2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 220/PID/2008/PT.PDG
108 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muchlis Akbar Thaherdengan istri kedua bernama Rosmalidar namun harta ini telah dihibahkankepada Meri Listinar (Penggugat II) yang diterangkan dalam putusanPengadilan Negeri Pekanbaru Register Nomor: 13/1979/Pdt.G/Pbr. yangdikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 93/BS/1980/PT.PDG. dan sampai saat ini tidak mempunyai surat tanah dengan batasbatas sebagaimana dalam surat gugatan. Rumah ini dikuasai oleh paraTergugat;Sebidang tanah dengan luas + 1.872 M2 yang terletak di Jl.
55 — 29
Nomor Print.485/N.3.13/Fd.2/10/2012 sejaktanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;2.Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Oktober 2012 $Nomor30/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20Nopember 2012 ;3.Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Nopember 2012 #Nomor39/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19Januari 2013 ;4.Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Januari 2013 Nomor02/Pen.Pid.K/2013/PT.PDG
Nomor Print.486/N.3.13/Fd.2/10/2012 sejaktanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;2.Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Oktober 2012 Nomor31/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20Nopember 2012 ;3.Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Nopember 2012 #Nomor40/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19Januari 2013 ;4.Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Januari 2013 Nomor03/Pen.Pid.K/2013/PT.PDG
108 — 22
23September 2011,Nomor: Print587/N.3.15/Ft.1/09/2011, sejaktanggal 23September 2011s/d 12 Oktober2011;Hakim PengadilanTindak PidanaKorupsi Padang,Tanggal 06Oktober 2011,Nomor:18/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PDG, sejaktanggal 05Oktober 2011 s/d03 Nopember 2011;PerpanjanganKetua PengadilanTindak PidanaKorupsi Padang,tanggal O1Nopember 2011,No.17/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PDG, sejaktanggal 04Nopember 2011 s/ds/d 01 Januari2012; PerpanjanganWakil KetuaPengadilan TinggiPadang, tanggal28 Desember 2011,No.56/Pen.Pid.K/2011/PT.PDG
43 — 21
TPK/2013/PN.PDG sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengantanggal 8 Februari 2013 ;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 31 Januari 2013 No : 06/Pen.Pid.Tpk/2013/PN.PDG, sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal9 April 2013 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013 No. 26/Pen.Pid.K/2013/PT.PDG, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9Mei 2013 ; === = 52 oon nn nnn nnn nnn nnn nnn
Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Januari 2013,No. 04/Pen.Pid.TPK/2013/PN.PDG sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengantanggal 8 Februari 2013 ;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 31 Januari 2013 No : 07/Pen.Pid.Tpk/2013/PN.PDG, sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal9 April 2013 ; 222 20220202205 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013 No. 27/Pen.Pid.K/2013/PT.PDG
37 — 10
Kontra memori Kasasi Perkara Pidana 303/Pid.B/2015.PN Pdg, BandingNo.188/Pid/2015.PT.Pdg, diberi tanda P 3;Bukti surat bertanda P 1 sampai dengan P 3 tersebut diajukan berupa fhotocopynya dan telah diberi materai yang cukup dimana bukti bertanda P 1 telahdicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti bertanda P 2 dan P 3 diajukan tidakdicocokkan dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugatjuga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing telah bersumpahmenurut
UNGGUL, S.Sos.,M.Si
Tergugat:
Walikota Bukittinggi
191 — 107
BuktiP3a : Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi PerkaraPidana No.86/PID.B/2010/PN.BT atas nama TerdakwaUnggul, S.Sos, M.Si tanggal O7 September 2011(Fotocopy sesuai salinan resmi);8 BuktiP3b : Putusan Pengadilan Tinggi PadangNo.20/TIPIKOR/2011/PT.PDG atas nama TerdakwaUnggul, S.Sos, M.Si., tanggal 25 Nopember 2011(Fotocopy sesuai salinan resmi);9.
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 02/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 20 Juni 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :46Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor : 77/Pid.B/ 2010/PN.PP tanggal 29 April 2011 ;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa DIDI FEBRIANDI PGL DIDI yang identitasnyasebagaimana
50 — 9
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 April 2017Nomor :153/Pen.Pid/2017/PT.Pdg sejak tanggal 25 April 2017 sampaidengan 24 Mei 20127;Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya 1. NINA FEBRILINDA, SH., 2. M. WIDYA EKA PUTRA, SH. MKN., 3. YUHIRZA, SH.MH., 4.SYAFRIL, SH.MM.MH., 5. ERI MAYENDI, SH., 6. FUADIL MUTTAQIN, SH.MH,Keenamnya berlamat pada Bidang Hukum Polda Sumbar JI.
BONASRIL
Tergugat:
Kepala BPN Padang Pariaman
Intervensi:
ISRAMSIR
318 — 205
Padang tgl/ 30agustus 1971 No. 43/1970/PT.Pdg. M.A. tanggal 11 Januari1977 No. 1433 K/Sip/1975).(Yurisprudensi Sumatera BaratBuku Il Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata KerjasamaPengadilan Tinggi Sumatera BaratRiau dan Fakultas Hukum& Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang19771978 halaman 43 angka 2).6.
1.BUSRA
2.SYUHARDI BAHAR
3.ZAHALMI
4.JALINIS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
Intervensi:
1.Irdamsyah Rahim
2.Meldian
3.ERRY
4.INTAN LESTARI
5.RINALDO
6.AHLIYADI
7.UJI HORIKO
8.MAYESTI LESTARI
9.ANDHARISTA VIRLIANA
187 — 144
Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan2550/2018, Nama Pemohon Syuhardi Bahar (Fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keterangan Pagang Gadai 1 djuli 1956 (Sesuai denganasli);Ranji Kaum Si Sarai Suku Caniago Subarang Banda RumahTigo Ruang, tanggal 25 April 2017 (Sesuai dengan asli);Salinan putusan Pengadilan Negeri Padang perkara PerdataNo. 07/PDT.G/2016/PN.PDG, tanggal 30 Agustus 2016(Fotokopi sesuai dengan salinan resmi putusan);Salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara PerdataNo. 159/PDT/2016/PT.PDG
MASPER
Tergugat:
Kepala BPN Padang Pariaman
Intervensi:
ISRAMSIR
214 — 114
Padang tgl 30 agustus1971 No. 43/1970/PT.Pdg. M.A. tanggal 11 Januari 1977 No.1433 K/Sip/1975). (Yurisprudensi Sumatera Barat Buku Il HukumPerdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan TinggiSumatera BaratRiau dan Fakultas Hukum & PengetahuanMasyarakat Universitas Andalas Padang 19771978 halaman 43angka 2).6.