Ditemukan 439 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : korem kodim karim koroh komam korua koyum korim karum kuorum kosum
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 10-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019
Tanggal 23 Juli 2019 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Agus Heryanto
252 — 188
  • saat Terdakwa ditahan di sel Pomdam memang masihberkomunikasi dan berhubungan dengan Saksi3, dan Saksi3pernah datang ke Pomdam dengan tujuan untuk melaporkanperbuatan Saksil1 yang melakukan KDRT terhadap Saksi3sekaliguS menjenguk Terdakwa.Bahwa sewaktu di tahan di Pomdam Terdakwa pernah menyuruhSaksi3 agar membuat Surat Pernyataan.Bahwa saat perbuatan dilakukan Terdakwa mengetahui kalau suamiSaksi3 tidak berada di rumah dan sedang melaksanakan SatgasPamtas RIPNG.Bahwa seharusnya sebagai anggota Korum
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2012 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 133/PDT.G/2012/PN.BPP
Tanggal 9 Januari 2014 — LAUPE HASYIM, S.H., Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Timur, alamat tinggal di Jalan Let. Jend. Suprapto RT. 44 No. 32 Kelurahan Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu SUGENG RAHARDJO, S.H., Drs. MARULI. S, S.H. dan SURYA ASTAWAN, S.H. dari Kantor Advokat SUGENG RAHARDJO, S.H. dan REKAN, alamat di Jalan R.E. Martadinata RT. 37 No. 22 Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 07 Nopember 2012, di bawah Nomor : 305/II/KA/ PDT/2012/PN.Bpp.-, selanjutnya disebut sebagai-------PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI ;----------------------------------------- M e l a w a n : 1. SOFIAN DJOHAN, S.H., Kewarganegaraann : Indonesia, Pekerjaan : Mantan Ketua……….. Ketua DPD LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA Provinsi Kalimantan Timur dan juga sebagai Ketua Pengelola Usaha Primkoveri Unit Usaha Sanga Sanga, alamat tinggal di Jalan Nusa Indah Perum Pemda 1- A No. 02 RT. 43 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai--------------TERGUGAT - I DALAM KONVENSI / PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ;----------------------------------------- 2. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA ( DPP . LVRI ) yang saat ini dijabat oleh Letjend. TNI Purn. RAIS ABIN NPV. 21 067.284 alamat Gedung Veteran RI. GRAHA PURNA YUDHA, lantai XI Jalan Jend. Sudirman Kav. 50 JAKARTA . 12930 , selanjutnya disebut sebagai --------- T E R G U G A T - II ;-------------
97 — 8
  • .= Peserta Musdalub tidak memenuhi korum, bahkan yang hadir adalahorangorang yang tidak berhak (bukan pengurus cabang), kecuali 221cabang yang diwakili oleh Pengurus yaitu cabang Balikpapan dancabang Malinau ;Bahwa jumlah cabang di Kaltim seluruhnya ada 9 cabang, sedangcabang yang diwakili oleh Pengurus yang sah hanya 2 (dua) cabang,namun kemudian Ketua cabang LVRI Balikpapan dan beberapa orangyang hadir pada Musdalub telah menyampaikan permohonan maaf danmengakui kesalahannya tas kehadirannya di
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 17/PDT/2020/PT KDI
Tanggal 5 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : Ny. dr. RINRIN MERINOVA Diwakili Oleh : Ny. dr. RINRIN MERINOVA
Terbanding/Penggugat I : MAICHIARDSHEN
Terbanding/Penggugat II : CITRA HARTONO
Terbanding/Penggugat III : WONG JOHN JUADI
244 — 108
  • PETRO INDAH INDONESIA yakniDeni Ramon Siregar, SH selaku pemegang saham 490 (empatratus sembilan puluh) lembar saham atau setara 49% saham;Halaman 16 dari 59 halaman Putusan No. 17/PDT/2020/PT KDI19) Bahwa agenda, korum serta keabsahan keputusan dalamRUPSLB PT. DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA berdasarpada penetapan Pengadilan Negeri Kendari nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI telah diketahui oleh oleh parapemegang saham yang hadir;20) Bahwa selanjutnya, RUPSLB PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — IR. ANANG PRIHANTORO, DKK VS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI (DPD RI);
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukumapabila dibuat oleh lembaga negara ataupejabat yang tidakberwenang;Bahwa meski sebuah lembaga negara berbentuk jamak,memiliki anggota banyak seperti DPD, namun tidak bolehsekumpulan anggota DPD meski korum sekalipun bisamengatasnamakan DPD atau lembaga itu, membuat Peraturantermasuk tentang Tata Tertib, padahal dipimpin oleh PimpinanSidang yang tidak sesuai aturan dan bertentangan denganPutusan UndangUndang.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 21-03-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 384/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AWALUDDIN, SH.
2.ERICK H., SH
3.IBNU SAHAL, SH.
4.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
Wongwa Groho alias Atoi
132 — 48
  • .> Bahwa saksi Saksi bekerja di Suku Dinas Perumahan dan GedungPemda Jakarta Timur, sebagai staf pengolah program dan anggaransejak tanggal 22 September 2015;> Bahwa Saksi pernah menghadiri Rapat Umum Laporan PertanggungJawaban yang dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni Rumah SusunHunian Apartemen Taman Kemayoran Condominium (PPRSTKC)periode 2012 s/d 2015, yang pertama pada tanggal 11 Maret 2015karena rapat tidak korum kemudian tunda menjadi tanggal 28 Maret2015, rapat dilakukan di Ruang Serbaguna
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT TJK
Tanggal 16 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI ANGGORO MUKTI,SH
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG KURNIAWAN
344 — 239
  • No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT TJKMenimbang, bahwa meskipun apa yang dilakukan anggota DPRDdimaksudkan bukan permufakatan jahat, tetapi hubungan hukum perbuatanterdakwa dengan anggotaanggota dewan dimaksud terkait dengan pengesahanKUAPPAS dan Pengesahan APBD, tidak terlepas dari tarik menarik kepentinganyang berujung pada tekanan anggota dewan kepada Terdakwa untuk tidakmengesahkan APBD melalui mekanisme tidak korum dalam rapat paripurna.
    Adanyakepentingan Terdakwa untuk memperoleh pengesahan APBD dalam rapat paripurna,dan keinginan anggota dewan untuk tidak korum dalam pengesahan APBD ini telahmelahirkan sikap bersama terjadinya pertemuan di rumah makan Dua SaudaraPringsewu yang pada pokoknya Terdakwa meminta melalui ketuaketua fraksi yanghadir agar anggota DPRD yang berada dibawah fraksinya dapat hadir paraparipurna.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penggelapan
Upload : 26-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1423/Pid.B/2014/PN.Sby
TING SHINTA HANDAYANI
95 — 168
  • Silica Mas Nusantara adalah sah,karena menurut saksi RUPS tersebut sudah sesuai dengan aturandan telah memenuhi korum rapat 5e Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak ketika akte IJB dibuat,pembayarannya sudah lunas dan tidak ada permasalahan,sedangkan cara pembayarannya dari PT. Dinamika Megatama Citrakepada PT. Silica Mas Nusantara, saksi tidak mengetahui ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;1. Ahli DR. SOLEHUDIN, S.H.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 78/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim
Tanggal 27 Februari 2014 — MARUSEN SARAGIH (M. SARAGIH) Cs lawan JOKO SUYONO. KETUA TIM PENJUAL ASSET KOSTI JAYA Cs
51 — 9
  • , Daftar hadir RATnya mana, Pemberitahuan RAT khususnyakepada anggota mana, kepada anggota mana disampaikan undanganitu dan undangan RATnya bagaimana BENTUK DAN LAMPIRANNYA,untuk membuktikan benar atau tidaknya ada persetujuan anggota dalamRAT sebagai persetujuan anggota menjual pool Kosti Jaya Pondok Kopi.Apakah RAT itu memenuhi korum dari jumlah anggota KOSTI JAYA3750 orang ?nVill.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 24-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 178/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
HARIS BUDIARSO
426 — 183
  • Bahwa tidak di panggil dalam RUPS bukan berarti tidak punya hak suara,dan apabila pemegang saham sudah di undang tetapi tidak hadir dan RUPStetap dijalankan dan sudah mencapai korum maka RUPS tersebut dianggapHalaman 32 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELsah tetapi apabila RUPS sudah Korum dan ada salah satu pemegangsaham tidak diundang maka RUPS tidak sah.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 27-11-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar
Tanggal 4 Februari 2015 —
116 — 24
  • 3674032901760001 ;Halaman 45 Putusan No.698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar Selanjutnya Tuan SUHADI, dalam jabatannya selaku Direktur UtamaPerscroan. dan kini selaku ketua rapat berdasarkan kekuatan pasal9 ayat 4 anggaran dasar perseroan, memberitahukan kepada rapatsebagai berikut:bahwa dalam rapat ini telah hadir sejumlah 600 (enamratus) lembar saham yangmewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan/ ditempatkan dalam perseroan,sehingga dengan demikian sesuai dengan pasal 10 ayat 1 anggaran dasarperseroan, korum
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Putus : 14-12-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 08/PDT.G/2011/PN.BDW
Tanggal 14 Desember 2011 — Dr. H. ALWAN SRI KUSTONO, SE, MS
170 — 76
  • Drs.Mashadi ( Tergugat II ); dan Pembina YPGR Bondowoso H, Soebari ImamSantoso tidak hadir dalam rapat, karena telah menguasakan kepadaPembina YPGR Imran Koesensi, BA. ( Tergugat ), kemudian Rapat LuarBiasa Pembina YPGR Bondowoso dipimpin oleh Tergugat I, dan dengantidak mengurangi ketentuan korum kehadiran Pembina Yayasan dalamRapat Luar Biasa Pembina YPGR Bondowoso sebagaimana yang telahdiatur dalam Pasal 19 jo. Pasal 12 Anggaran Dasar Yayasan PendidikanGotong Royong jo.
    Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia nomor 137 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang Undang RepublikIndonesia nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang UndangRepublik Indonesia nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Rapat LuarBiasa Pembina Yayasan Pendidikan Gotong Royong Bondowoso tersebuttelah memenuhi korum dan secara sah dan mengikat memutuskanmelakukan perubahan data Yayasan Pendidikan Gotong Royongsebagaimana telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatYayasan Pendidikan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 19-07-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 11 Januari 2017 — Penggugat : 1. Drs. H.LEO IMSAR ADNANS vs Tergugat : REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)
277 — 195
  • SABRI BASYAH memberikan keterangan sebagai berikut ; Bahwa Saksi diundang dan hadir pada Rapat tanggal 8 Juni 2016 ; Bahwa agenda Rapat mengenai kinerja Tergugat dan Keputusan Nomor455/UNS5.LR/SK/SDM/2016 ; nn nnn ee Bahwa ...68Bahwa pada saat korum terpenuhi dan yang memimpin Rapat Ketua Wali Amanattersebut ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn neeMenimbang, bahwa berdasarkan Doktrn Ilmu Hukum yang berkembang, dalamGugatan CLS tidak diperkenankan adanya petitum
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 28-02-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 43/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
Drs FOMBAGIDODO MANAO, M.Si
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
80 — 39
  • dikeluarkan tanpa adanyamelalui proses ;Bahwa Saksi pernah ikut ke DPP Partai Demokrat di Jakarta pada tanggal 22Nopember 2018 untuk menanyakan tentang SK PAW Penggugat (klarifikasi);Halaman 51 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDN Bahwa menurut Saksi terhadap SK PAW Penggugat dan kunjungan ke DPP diJakarta tersebut benar pernah ada diadakan Rapat BK (Badan Kehormatan)pada tanggal 21 Desember 2018 dimana Ketua BK mengundang untuk rapat,tetap Sampai sore hari tidak ada yang hadir ke rapat tersebut (tidak korum
Pengadilan PN STABAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN STABAT Nomor 2/PDT.G/2016/PN STB
Tanggal 21 Juni 2016 — Yayasan Ulumul Qur'an Lawan 1.Ir. Haji Amir Syarifuddin 2.Achajar Ahmad Ridwan, S.H 3.Drs. Hajjah Suryana Barlian 4.Drs. Haji Syahrial, AMS, S.H., M.Hum 5.Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an
39 — 18
  • kemballi.Pasal 46 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :Pengawas Yayasan sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkan rapatPembina.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) AD YayasanUlumul Quran telah dilakukan Panggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskanoleh saksi AHMAD SYUKRI yang mengetahui Panggilan Rapat Pembina danberdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Quran RapatPembina telah memenuhi korum
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 247/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : DR HC H. BACHTIAR CHAMSYAH, S.E
Pembanding/Tergugat II : Drs. H. HARIS BAHRUM JAMIL, M.H.
Pembanding/Tergugat III : Dr. ASREN NASUTION, M.A.
Pembanding/Tergugat IV : H. ZULFIKRI, S.E.
Pembanding/Tergugat V : Ir. Hj. SUSI CHAIRUNNISA
Terbanding/Penggugat I : T. HAMDY O DELIKHAN
Terbanding/Penggugat II : Ir. H. RIZAL FAHMI NASUTION
Terbanding/Penggugat III : Dr. Drs. H. SYAHWIN, MSi
Terbanding/Tergugat VI : Dr. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : Dr. H. MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS MAULIDDIN SHATI, S.H
192 — 126
  • Bahwa Rapat Pembina yang dilaksanakan oleh Para Tergugat padatanggal 09 April 2019 adalah Rapat Pembina yang kedua setelahsebelumnya Rapat Pembina yang pertama tidak bisa dilaksanakankarena tidak korum yaitu pada Tanggal 01 April 2019 berdasarkanUndangan Rapat Pembina pada tertanggal 25 Maret 2019 yangditandatangani oleh Para Tergugat.d.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 24-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 178/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
HARIS BUDIARSO
325 — 156
  • Bahwa tidak di panggil dalam RUPS bukan berarti tidak punya hak suara,dan apabila pemegang saham sudah di undang tetapi tidak hadir dan RUPStetap dijalankan dan sudah mencapai korum maka RUPS tersebut dianggapHalaman 32 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELsah tetapi apabila RUPS sudah Korum dan ada salah satu pemegangsaham tidak diundang maka RUPS tidak sah.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 06-10-2016 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 233/Pid.B/2016/Pn.Smr
Tanggal 6 Oktober 2016 — KHAIRU SUBHAN, SH Bin H. NUKTHAH ARFAWIE KURDI
548 — 232
  • PMA tersebut mengacu pada ketentuan pasal 51UU PT. dimana jika pemegang sahamnya hendak menjual hendakmenjual sahamnya dalam PT. tersebut harus menawarkan padapemegang saham lainya, karyawan dan sebagainya tanpadibutuhkan persetujuan RUPS, tentunya disyaratkan untukmemperoleh persetujuan untuk jual beli saham tersebut, tentunyadisyaratkan untuk memperoleh persetujuan BKPM, sedangkanBKPM mensyaratkan dilampirkan risalah RUPS yang menyetujui jualbeli saham tersebut,'korum RUPS yang ditentukan adalah
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 17/PID.SUS/2020/PT KDI
Tanggal 24 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZUKRI AHMAD AL'YAFIE, SE., SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : ELSA LAMUSA Binti LAMUSA
79 — 91
  • PETRO INDAH INDONESIA yakniDeni Ramon Siregar, SH selaku pemegang saham 490 (empatratus sembilan puluh) lembar saham atau setara 49% saham;Halaman 16 dari 59 halaman Putusan No. 17/PDT/2020/PT KDI19) Bahwa agenda, korum serta keabsahan keputusan dalamRUPSLB PT. DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA berdasarpada penetapan Pengadilan Negeri Kendari nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI telah diketahui oleh oleh parapemegang saham yang hadir;20) Bahwa selanjutnya, RUPSLB PT.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 39/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 29 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : Drs. H. SYAKIRMAN Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Pembanding/Tergugat II : IBRAHIM BASRY Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Penggugat I : HILDI HAMID
Terbanding/Penggugat II : Dr. YAPANDI, M.Pd
Terbanding/Turut Tergugat : SUNDUS AKBAR, SH., M.Kn
99 — 73
  • Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalamnya(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakanpemanggilan rapat kedua ;c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) harisebelum rapat diselenggarakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggalrapat.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 07-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/PDT.SUS-PHI/2015/PN DPS
Tanggal 4 Januari 2016 — PT. AEROFOOD INDONESIA melawan ANAK AGUNG GEDE AGUNG ARDIKA, SE
111 — 274
  • Tergugat ada ijin tetapi tidak prosedural;Tergugat ada surat DP; alasannya ada acara adat, tetapi ada kolom atasanlangsung yang tidak diisi;Bahwa yang terjadi adalah misalnya Tergugat ijin hari Senin, ijin selalumenyusul;Bahwa dalam PKB; apabila ada yang bersangkutan telah di berikan SP/suratperingatan yang bersangkutan tidak tanda tangan, maka akan dilakukan rapatkepegawaian, tujuannya untuk menentukan kelanjutan surat tersebut;Pada saat Surat Peringatan /SP IJ ada rapat kepegawaian tetapi tidak korum