Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahlMedan dan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 /Menhutll / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan ProvinsiSumatera Utara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutandengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keteranganahli dari BPKH Wilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU(Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkanBahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil, Pelanggan Kecil,transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyaluryang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.Halaman 8 dari 22 Putusan

Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yangakan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas Bumi BahanHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN BirBakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahanwajid memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU (BadanUsaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkan BahanBakar Minyak untuk Pengguna Skala

Nomor36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, BadanUsaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas BumiBahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau HasilOlahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan BakarMinyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala

Dewantara 9 memiliki GT.59 danalat tangkap jaring porsene di pergunakan menangkap ikan di jalur yangsalah (jalur I) adalah saat olah TKP diatas kapal dilihat di JPS (alatpenentu posisi) diketemukan Kapal KM.Dewantara 9 berada / arealpenangkapannya pada courdinat 7 00 505 LS 114 34 750 BT dandilhat di peta laut No.Katalog 87 dengan skala : 200 000 dengan caradiukur antara Kapal KM.Dewantara 9 yang saat itu sedang digunakanmenangkap ikan dengan jarak daratan terdekat diketemukan jaraknyasejauh 4,750

Memerintahkan kepada Tergugat selaku Pimpinan Perusahaan PTAmbhara Tharuna (Ambhara Hotel) agar melaksanakan kewajibanperusahaan untuk segera menyusun Struktur dan Skala Upah sesuaiyang diperjanjikan dalam Pasal 48 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama(PKB);.

,tanggal 7 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 48 ayat (1) Perjanjian KerjaBersama;Memerintahkan Tergugat untuk menyusun Struktur dan Skala Upahsesuai yang diperjanjikan dalam Pasal 48 ayat (1) Perjanjian KerjaBersama;Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 59 ayat (6) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Bukti Para Pemohon bertanda P 5):Bahwa Para Pemohon a quo dalam menjalankan usahatersebutmemerlukan tenaga kerja / karyawan yang masih sangat terbatas jumlahnyadan masih dalam skala kecil termasuk untuk melakukan kegiatanpembongkaran barang / produk serta pekerjaan lain sesuai dengan jenisusaha Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Secara filosofis, kKeberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan. Yakni pembongkaran dari wilayah pelabuhan laut menuju tempatpenyimpanan / gudang maupun pada wilayah pelabuhan udara;Sedangkan secara sosiologis yakni masyarakat atau pelaku usaha (ic.

Para Pemohon).Karena pada umumnya pelaku usaha (ic. termasuk Para Pemohon)melakukan proses pekerjaan bongkar muat produk di toko / tempat usahameskipun dalam skala / volume kecil:Halaman 15 dari 54 halaman.

Secara filosofis, keberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan.

:Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf (e) di atas, dalildalil kami dalamD.1.a di atas, bahwa PERWAL dimaksud tidak efektif diberlakukan kepadamasyarakat / pelaku usaha dalam skala kecil (UMKM), baik secara filosofis,sosiologis maupun yuridis.

Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal 24September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada. Dalam halHalaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pat/2014ini saksi mengatakan bahwa H.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan Skala Prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRD KotaBontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyekdengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannya kepadawalikota Bontang

; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah :"... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak adaperintah tidak ada yang mau mengerjakan.

atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala

ST;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S.

Nomor 85 PK/Pdt.SusPHI/201810.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap padalembaga Tergugat (pekerja waktu tak tentu) sejak 1 Agustus 2009.Menyatakan bahwa penetapan upah/gaji yang diterima olen Penggugatsebesar Rp1.850.000,00 tidak sesuai dengan skala upah/gaji yangproporsional menurut Undang Undang Ketenagakerjan.Menetapkan upah/gaji yang pantas diterima oleh Penggugatberdasarkan skala upah/gaji yang proporsional adalah Rp2.800.000,00.

atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)

Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten

Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.

BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alatGlobal Position System (GPS) yang dibawa oleh saksi Edim Kusuma,setelah diukur jalan logging tersebut titik ordinatnya 47 M. 0787749 UTM.9687456, dari hasil temuan tersebut lalu saksi Nurhamidi melaporkankepada saksi Nurazman, SH Bin Nurdin selanjutnya pada tanggal 14 s/dHal. 3 dari

Nomor: 1760 K/Pid.Sus/200916 Mei 2004 saksi Nurhamidi Bin Sukadi, saksi Rudi Janto, saksi IdingAhmad Chaidir dan saksi Supriyatna, M.Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut

WIBanggota Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)Rayon Bengkulu Utara Puteri Hijau yaitu saksi Nurhamidi Bin Sukardimelaksanakan patroli rutin bersamasama dengan Petugas RhinoProtection Unit (RPU) Tim Badak, yaitu saksi Edi Kusumo, Sukardi sertaSuharah dan ketika itu ditemukan jalan logging PT.BAT sudah masukdalam areal hutan lindung atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS),dasar saksi Nurhamidi mengatakan masuk wilayah TNKS karena saat itumereka menggunakan peta topografi dengan skala

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.BATmembuat jalan logging dengan menggunakan alat boulduser,.Eksavator dan loder telah masuk

Rosid, dan saksi Edi Kusumamelaksanakan patroli yang kedua dan mengecek lagi jalan loggingtersebut dan juga berpatroli ke seberang teramang denganmenggunakan alat peta topografi dengan skala 1 : 50.000 dan alat GPS(Global Postioning System) yang dibawa Edi Kusuma ditemukan 1 (satu)buah tunggul kayu dengan titik ordinat 0785182 UTM. 9690219 dan padasaat Patroli tersebut, Tim saksi Nurhamidi melihat karyawan PT.

5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala

Adagae Seluas + 5.000 HA yang terletakdi TK Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan FungsiSebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagaesebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten AlorTingkat Il Alor Propinsi daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas darhutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan suratkeputusan = menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batasdar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengansurat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

Padasa Enam Utamadengan Skala 1 : 30.000 diatas kertas kalkir, selanjutnya diberi tanda... P.83Menimbang, bahwa foto copy suratsurat P.1 s/d P.8 tersebut diatas telahdibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan surataslinya, ternyata foto copy suratsurat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehinggaMajelis Hakim buktibukti surat tersebut dapat diterima dandipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;Hal 21 dari 55 hal.

Padasa Enam Utama dengan Skala 1 : 30.000 diataskertas kalkir telah dapat membuktikan bahwasanya apabila bukti P.8 tersebutdilengketkan dengan peta Kecamatan Simpang Empat maka terlihat jelasbahwasanya HGU PT. Padasa Enam Utama termasuk kedalam wilayah DesaHal 45 dari 55 hal.

Padasa Enam Utama saksi termasuk anggota teambagian pengukuran ulang lahan HGU dan hasil pengukurannya + 954Ha dan sebagian lahan HGU seluas kurang lebih 100 Ha (seratushektar) telah digarap oleh masyarakat yang berjumlah kurang lebih 8(delapan) orang; Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran yangmenjadi patokan penentuan batasbatas HGU adalah titiktitik patokyang telah diletakkan oleh BPN dihubungkan dengan skala peta /gambar HGU;saksi Adi Irwansyah dan saksi Adil Nasution yang keduanyamerupakan

sehubungan denganperpanjangan HGU saksi Adil Nasution bersama dengan rekannyayang bernama Marsel sekitar bulan Maret s/d April 2012 telahmelakukan pengukuran ulang berdasarkan titiktitik kordinat sesuaidengan peta HGU tahun 1976 dan hasil pengukurannya lebih kurang981 Ha dan atas selisih tersebut telah dilaporkan kepada panitia BPropinsi ;e bahwa pada waktu melakukan pengukuran yang menjadi patokanpenentuan batasbatas HGU adalah titiktitik patok yang telahdiletakkan oleh BPN dihubungkan dengan skala

peta / gambar HGUdan selisih pengukuran tersebut merupakan hal yang wajar mengingatalat ukur yang dilakukan pada tahun 1976 dengan tahun 2012 adalahberbeda akan tetapi hal tersebut akan dilaporkan ke panitia B Propinsiuntuk ditindaklanjuti.Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan olehMajelis Hakim di lokasi obyek sengketa bahwa titiktitik patok yang telah diletakkanoleh BPN dihubungkan dengan skala peta / gambar HGU telah dapat disimpulkanbahwa tanah sengketa termasuk ke areal

Kemudian dengan penuh bijaksana danniat yang tulus maka pada tanggal 8 September 1998 antara Pekerjadengan Perusahaan/Penggugat membuat kesepakatan bersama yangjuga disaksikan oleh pihak Perantara dari Depnaker Medan yakniLapasaribu dan Belida Ginting, S.H. sesuai dengan surat persetujuanbersama tanggal 8 September 1998;Bahwa dari hasil kesepakatan bersama tersebut di atasPengusaha/Penggugat telah memberikan kenaikan upah sebesarRp10.000,00/setiap Pekerja dan juga telah memberikan tamabahanperbedaan skala

;Bahwa kemudian selang beberapa hari Pekerja kembali mengadakanunjuk rasa/demontrasi secara massal, diduga ada hasutan/bujukansesama Pekerja bahkan sampai melakukan tindakan pengancamanpada Pengusaha dengan tuntutan kenaikan upah kembali, padahalbulan September 1998 telah dinaikan sebesar Rp10.000,00/setiapPekerja dan telah disepakati bersama serta ditambah denganperbedaan skala upah, namun untuk tuntutan yang kedua kalinya ataskenaikan upah ditolak oleh Penggugat sebab tidak mungkin dalamsebulan

Soeharso Surakarta pada tanggal 06Januari 2015 karena cedera otak berat dengan skala Glas Gow 3, Fraktur terbuka tulangtungkai bawah kanan grade III C, kerusakan kulit jaringan dibawahnya (otot, lemak)kategori hebat dan putus pembuluh darah arteri dorsalis pedis tibialis postenus kanansebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat danditandatangani oleh dokter Dian Woro Pamularsih, dokter pada Rumah Sakit OrtopediProf. DR. R.

RI Surakarta tanggal 26 Januari 2015 yangtelah memeriksa seorang lakilaki bernama Tarmo Padmo Wiyono dengankesimpulan hasil pemeriksaan cidera otak berat dengan skala Glasgow 3, frakturterbuka tulang tungkai bawah (tibiafibula) kanan grade III C, kerusakan kulitdan jaringan di bawahnya (otot, lemak) kategori berat, dan putus pembuluhdarah arteri dorsalis pedis tibialis posterior kanan;2 Surat Keterangan Penyebab Kematian dari RS Ortopedi Prof. DR. dr. Soeharso(Dep.Kes.)

Penganiayaan ringan ;Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitasadat) ;Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;>Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; dan> 2b 9Perselisinan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNA15.Bahwa sebelum Memori Banding ini Para Pembanding/Para Terdakwatutup, perlu juga Para Pembanding/Para Terdakwa sampaikanhalhalsebagai berikut

Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;. Pencemaran lingkungan (skala ringan);QO TFT OO 5. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); danHalaman 26 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNAr.

Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) ;o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;p. Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;q. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; danr. Perselisihan perselisinan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;.

Pemeriksaan Tandatanda Vital :e Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kanane Tingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9e Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.e Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kanan4.

Lukadileher.3.4.Pemeriksaan Tandatanda Vital :Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kananTingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kananTerhadap Korban dilakukan Operasi:Operasi kepala jenis

ARCHIPELAGO TIMUR ABADI skala 1 : 50.000, tanggal 11 November 2004; ....5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-

: 7416 /MenhutVII/IPSDH/2011 skala 1 : 200.000, tanggal 4September 2012;1 (satu) lembar Foto copy (egalisir) Surat PT.

/MenhutVII/IPSDH/2011 skala 1 : 200.000, tanggal 4 September2012;1 (satu) lembar Foto copy (legalisir) Surat PT.

skala 1 : 200.000, tanggal 4 September 2012.1 (satu) lembar Foto copy (legalisir) Surat PT.

) Peta Pertimbangan Teknis beradasarkanPerda 8 tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng skala 1 : 200.000, tanggal 4September 2012;1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Peta Penguasaan Tanah berdasarkan SKMenhut No 292/MenhutII/2011 skala 1 : 200.000, tanggal 4 September 2012;1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Peta Petunjuk Lokasi skala 1 : 250.000,tanggal 4 September 2012;69614.15.16.17.18.19.20.21;22.23%1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Peta berdasarkan SK Menhut Nomor :7416/ MenhutVII/IPSDH/2011

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diatas, telah terbukti ParaTermohon telah melakukan kekeliruan dalam penetapan Tersangka, menangkapdan menahan Pemohon dan sesuai ketentuan hukum diatas patut dan wajarapabila atas kekeliruan Para Termohon ini Pemohon meminta rehabilitasi namabaik Pemohon melalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama3 (tiga) hari berturutturut.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas, adalah patut dan wajar danberdasarkan hukum yang benar, apabila Hakim Tunggal

Yang Mulia yangmemeriksa, memutuS dan mengadili permohonan Praperadilan a quomenghukum Para Termohon merehabilitasi nama baik Pemohon melalui mediamassa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga) hari berturutturutterhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan.Halaman 8 dari 16Putusan Pra Peradilan Nomor 45/Pid.Pra/2020/PN MdnF.

Memerintahkan Para Termohon untuk membebaskan Pemohon daritahanan terhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan ;Menghukum Para Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohonmelalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga)hari berturutturut terhitung sejak putusan hukum Praperadilan inidiucapkan.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan para Termohon hadir diwakili kuasa hukum masingmasing, lalu pengadilantelah berupaya mendamaikan para

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah

saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

sebelah timur Pulau AyerKepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02 531 LS106 47 998BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABk)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta SaksiJEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedangberlayar diatas kapal penkanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatancumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedangmelakukan patroli skala

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;