Ditemukan 4202 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-10-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 429/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20051
  • MedicalHalaman 16 dari 132 Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2020/PN BdgSertificate PENGGUGAT sudah habis masa berlakunya, dan perbuatanTERGUGAT sangat bertentangan dengan Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara Nomor: KP 572 TAHUN 2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67(CivilAviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan DanSertifikasi Personel Penerbangan, Bab II TENTANG KLASIFIKASI DANMASA
    ketentuan hukum yangHalaman 20 dari 132 Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2020/PN Bdgberlaku sebagaimana terdapat dalam aturan yang akan di jelaskansebagai berikut:a)b)Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 572TAHUN 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 Tentang PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation SafetyRegulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan Dan SertifikasiPersonel Penerbangan, Bab II TENTANG KLASIFIKASI DANMASA
Putus : 21-10-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — ADRAL, DK VS PT. PERTAMINA EP PUSAT
9959 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT.PERTAMINA EP FIEL RANTAU REGION SUMATERA Rantau AcehTamiang (Tergugat), dan mendapat upah berdasarkan hubungan kerja denganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (peninjauan kembaliWT), dengan jabatan danmasa kerja masingmasing para Penggugat yang bervariasi seperti tersebutdalam Lampiran Gugatan;Bahwa para Penggugat memiliki hubungan kerja awalnya denganmenandatangani perjanjian kontrak dengan Perusahan Penyedia Jasa Pekerjadimana pekerjaan yang diberikan pada para Penggugat oleh Perusahan PenyediaJasa
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 107/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
183103
  • PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampinganorganisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiundini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun danmasa kerja paling sedikit 10 (Sepuluh) tahun; e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidakdapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmanidan/atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankankewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja;atau f.
Register : 16-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 6-K/PM.II-11/AU/I/2018
Tanggal 22 Februari 2018 — - Terdakwa : Kamri Hadi , Sertu NRP 523285 - Oditur Militer : Kemis, S.H., Letkol Chk NRP 548855
88139
  • menilaisifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnyamemperhatikan tujuan pemidanaan serta halhal yang meringankanmaupun halhal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkanoleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa denganpertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasidengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepadalingkungan sekitarnya akan bahaya narkotika bagi kesehatan danmasa
Putus : 27-10-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 786 / Pid.B / 2011 / PN.Jkt.Ut.
Tanggal 27 Oktober 2011 — - BALIYO SUHAPNA Alias ALI - M. MUCHTAR L - GUNAWAN - BENYAMIN
6438
  • TwoPlayzone, dengan jenis permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik ( saranaRekreasi Keluarga ), dengan alat permainan sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) buah danmasa berlaku izin tersebut adalah sampai 30 Desember 2011 dan juga kepada almarhumSukyadi Wijaya sebagai Direktur M. Two Playzone, oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia Daerah Metro Jaya telah diberikan ijin yakni kepada M. Two Playzone yangterletak di Mangga Dua Square Blok A It. 2 No. 168 Jl.
Putus : 23-07-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 23 Juli 2014 — I. PT.GRAHA KARYA SEMESTA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
237196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara A Quo Telah Melanggar Pasal 39 Ayat (1)Juncto Pasal 43 Ayat (1) Juncto Pasal 43 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5/1999Juncto (II) Pasal 49 Ayat (2) Juncto Pasal 57 Ayat (2) Peraturan KPPU Nomor1/2010;25262Bahwa apabila
Register : 18-02-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 19 Juni 2013 — WISMAN PGL IS
8014
  • Dadok TunggulHitam yang telah disiapkan terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untukmenemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan halyang sama yaitu untuk dapat membuatkan kelengkapan Admmnistrasi berupa DokumenPersyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat30 September 2009 namun jawaban Fasilitator semuanya
    Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasi terhadaprumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuatkankelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian datadata tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy
    Dadok TunggulHitam yang telah disiapkan terdakwa, dengan alasan pekerjaannya sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK akan berakhir ;Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa masih berusaha untukmenemui fasilitator kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang lain untuk menanyakan halyang sama yaitu. untuk dapat membuatkan kelengkapan Admmnistrasi berupa DokumenPutusan No. 09/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG hal. 81 dari 220Persyaratan Pencairan dana Bantuan Rehab / Rekon Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat30
    Andi Abdul Malik, MM untuk melakukan validasiterhadap rumah warga yang rusak di kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan membuatkankelengkapan administrasi berupa Dokumen Persyaratan Pencairan Dana BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009bidang perumahan Tahap II, dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah banyak danmasa kontraknya dengan PJOK Provinsi Sumatera Barat akan berakhir, kemudian datadata tersebut berupa daftar nama Warga, Foto Copy KTP, Foto Copy
Register : 29-01-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mgl
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Parit Purnomo, SH
Terdakwa:
HENI SARI NOLIVA ALIAS AURA JIHAN DAVINA BINTI HARUN.
2918
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENI SARI NOLIVA alias AURAJIHAN DAVINA Binti HARUN dengan Pidana Penjara selama 10 (Ssepuluh)Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan danmasa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.3.
Register : 08-11-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0533/Pdt.G/2018/PA.Trk
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
256
  • Pemohon berulang kali menyebutkandalam jawabannya bahwa Termohon tidak peduli kepada anakanak danmasa depan anakanak, Termohon sampai hari ini masih peduli kepadaanakanak dan juga masa depan anakanak, bukan hanya anakanakTermohon juga masih peduli dengan Pemohon,karena Termohon sangatmenyayangi keluarganya itu, tetapi Pemohonlah yang tidak mau memahami.Tidak pernah terbayangkan oleh Termohon bahwa akan seperti ini rumahtangga Termohon, karena dari awal walaupun ada masalah mengenaihutanghutang Termohon
Register : 29-10-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
Hendroe Goenawan
Tergugat:
Kepala Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk - Kabupaten Bogor
425313
  • PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: Penyelenggaraankewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:a.7229 5> penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;pranata hukum adat;pemilikan hak tradisional;pengelolaan tanah kas desa adat;pengelolaan tanah ulayat;kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; danmasa
Register : 27-11-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 188/Pid.B/2020/PN Bon
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
KARTIKA SARI Binti Alm SUWARNO
191133
  • penipuan;Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yangdapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsurunsur yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yangsetimpal dengan kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danmasa
Register : 29-04-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
Harun Als Kiki Bin Ajah
235
  • sendiri haruslan bersifat mendidikTerdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindakpidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik danpemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkoba pemerintahtelah menyatakan perang terhadap peredaran Narkoba, karena akibat yangditimbulkan akan merusak kehidupan generasi baik sekarang maupun yangakan datang;Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan danmasa
Register : 09-12-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 421/Pid.B/2014/PN.Sak
Tanggal 21 April 2015 — HALIPER TURNIP Als TURNIP
10051
  • akanditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanyapidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amarputusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengalihkan maupunmenangguhkan penahan terhadap diri Terdakwa tersebut, maka perlu ditetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya masa penangkapan danmasa
Upload : 04-06-2017
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Mjy
SULISTIAWAN Bin HASYIM
329
  • membantu mengatasi segalakesulitan dan permasalahan tugas anak buahnya ;4) Manager harus dapat menjalin hubungan baik dan silaturahmikepada Kepala Dinas Koperasi serta Mitra Kerja lain ;5) Manager harus tahu serta menguasai pekerjaan buku bukuOrganisasi dan neraca juga mengerti dan bisa mengerjakansemua buku buku administrasi knususnya buku buku kasir ;6) Manager wajib tahu segala bentuk pengeluaran biaya biaya di unitdan ditanda tangani ;7) Manager harus dapat menjamin keamanan usaha sekarang danmasa
Register : 29-12-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — IWAN STEFEN ELKANA, dkk;. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,dkk
10348
  • Pada hal keberadaan penggugat di atas tanah aquo,Halaman 26 dari 82 hlm, Putusan No. 310/G/2016/PT UNJKTyang sebelumnya adalah orang tua penggugat, jelasjelas hanyamenumpang dan hanya sebagai penyewa saja, tidak lebih dari itu, danmasa sewanya sudah berakhir per tanggal 31 Desember 2016;Bahwa selain itu, Penggugat mengabaikan fakta bahwa pertama kalinyaadalah Penggugat menyewa tanah yang sudah ada bangunan milikpemegang hak diatasnya, dan bangunan saat ini hanyalah penambahanyang dilakukan oleh Penggugat
Register : 27-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 3/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KRINANDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN
9269
  • Pembayaran untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.e) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa khusus pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya :1)2)3)Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukanpemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkandalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saatpenyerahan pekerjaan;masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama3 (tiga) bulan; danmasa
    Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2019/PT PLGe) Pasal 95 ayat (5) menyatakan bahwa khusus pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya :1)2)3)Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukanpemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkandalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saatpenyerahan pekerjaan;masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama3 (tiga) bulan; danmasa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.Peraturan
Register : 28-02-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 12-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 676/Pdt.G/2019/PA.Ckr
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1611
  • jo pasal 152Kompilasi Hukum Islam ,bilamana perkawinan putus karena talak,bekassuami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikannafkah,maskan,dan kiswan kepada bekas istri ;Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yangmempunyai kaidah hukum Bahwa apabila telah terjadi peceraian, makaakibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimumberdasarkan kepatutan da keadilan, dan untuk menjamin kepastian danmasa
Register : 09-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.M. Arif Saputra
2.Tio Fasha Ghozali
3222
  • Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan danmasa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5. Menetapkan barang bukti berupa := 1 (Satu) kotak rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 3 ( tiga) plastik klipyang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabhu masingmasing:a). Dengan berat netto : 0,03 gram dan berat brutto : 0,20 ( kode A1)b).
Register : 09-06-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Utj
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2626
  • Pasal 115, Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam),maka perceraian adalah satusatunya jalan terbaik demi kemaslahatan danmasa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindarikemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islamsebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul figh yang berbunyiaddharuratu tuzalu yakni "kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan,dalil ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 109K/AG/1987 tanggal 23 Juli 1988 dengan
Putus : 07-08-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 89/Pid.B/2014/PN Unr
Tanggal 7 Agustus 2014 — MUKLIS ABDUL KOLEK Bin ZAENURI
304
  • perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebihditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akanperbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidakmelakukan perbuatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkanakan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani olen Terdakwa, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan danmasa