Ditemukan 149 data
21 — 3
Taini meninggal adamempunyai ahli waris, masingmasing bernama :10.1.1.Handayati binti Selamat, sebagai isteri.10.1.2.Muhammad Muslim bin Alfinnor, sebagai anak kandunglakilaki.10.1.3.Ghina Agila Azzahra binti Alfinnor, sebagai anak kandungperempuan.11. Bahwa almarhum H. Taini bin H. Asrani tidak ada meninggalkanwasiat atau hutang yang belum lunas;12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Warisini guna kepentingan keperluan balik nama Sertifikat;13.
68 — 10
belas juta sembilan ratuslima puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa bersamasama dengan LANTIP JANUWIBOWO, SE. tersebut tidak sesuai atau bertentangan denganPetunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri PerdesaanDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang antara lainmengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2
PengurusUPK adalah melakukan administrasi dan pelaporan setiaptransaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuaidengan kebutuhan dan ketentuan program.Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPMMandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia yang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2
Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2.huruf c tentang Tahapan Pengelolaan diantaranyadisebutkan : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasisingkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat inikelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UnitPengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan rencanapenggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini31disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepadaTim Verifikasi.
19 — 3
perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat danTergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan masalahkeuangan, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap biaya hidupPenguggat;Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pindah agama, Tergugat yang setelahmenikah dengan Penggugat memeluk agama Islam, kembali kepada agamasemula yaitu Nasrani, hal ini membuat Penggugat semakin merasa tidaknyaman untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;qf:10.1.2
34 — 22
belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa bersamasama dengan LANTIP JANU WIBOWO,SE. tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan olehTim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)(TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia yang antara lain mengaturPenjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2
belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa bersamasama dengan LANTIP JANU WIBOWO, SE.tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM MandiriPerdesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang antara lainmengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2
52 — 33
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan Adanya perjanjian pinjamanantara UPK dan Kelompok ;Hal 8 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf c tentangTahapan Pengelolaan diantaranya disebutkan : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkattentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok,riwayat pinjaman kelompok pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK),rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman.
88 — 40
denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Pasal 25 ayat (3) :Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badanpengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.Dengan emikian dana bergulir baik yang digulirkan atau dikuasai oleh masyarakatyang berasal dari pemerintah merupakan keuangan negara yang harus dikelolasesuai dengan kaidahkaidah pengelolaan keuangan negara.1 Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentangPengelolaan Dana Bergulir PNPMMP butir 10.1.2
denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.e Pasal 25 ayat (3) :Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badanpengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.Dengan ikian dana bergulir baik yang digulirkan atau dikuasai oleh masyarakatyang berasal dari pemerintah merupakan keuangan negara yang harus dikelolasesuai dengan kaidahkaidah pengelolaan keuangan negara.2) Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentang Pengelolaan DanaBergulir PNPMMP butir 10.1.2
pinjaman atas nama 2 (dua)kelompok SPP di Kecamatan Petang tidak sesuai dengan ketentuanpengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).Prosedur yang dilaksanakan adalah NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI selakuperorangan mengajukan pinjaman dengan mengatasnamakan Kelompok SPPBitingsari, dan Kelompok SPP Lembu Nadi I tanpa sepengetahuan seluruh anggotakelompok.Prosedur yang seharusnya sesuai dengan Penjelasan X Pedoman TeknisOperasional (PTO) tentang Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMP butir 10.1.2
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.e Pasal 25 ayat (3) :Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badanpengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.Dengan mikian dana bergulir baik yang digulirkan atau dikuasai olehmasyarakat yang berasal dari pemerintah merupakan keuangan negara yangharus dikelola sesuai dengan kaidahkaidah pengelolaan keuangan negara.2 Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentang Pengelolaan Dana BergulirPNPMMP butir 10.1.2
dananya.Menimbang, bahwa benar atas proposal yang tidak memenuhi ketentuan tersebut,selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2011, terdakwa kembali menerima dana perguliran SPPuntuk Kelompok Lembu Nadi I sebesar Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) namun,oleh terdakwa uang tersebut seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpasepengetahuan Ketua dan seluruh anggota kelompokMenimbang, bahwa menurut Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO)tentang Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMP butir 10.1.2
78 — 19
10.1.2. Alfairah Nday Binti H.M. Goa Nday (anak perempuan);mendapat bagian 1/9 X 6.919,5 m? = 768,83 m?10.1.3. Rosihan Nday Bin H.M. Goa Nday (anak lakilaki); = 1/9X 6.919,5 = 1.537,99 m?10.1.4. lhwan Bin H.M. Goa Nday (anak lakilaki); = 1/9 X6.919,5 m? = 1.537,66 m?10.1.5. Alfaini Nday Binti H.M. Goa Nday (anak perempuan); =1/9 X 6.919,5 m? = 768,83 m?10.1.6. Raihan Nday Binti H.M. Goa Nday (anak perempuan);mendapat bagian 1/9 X 6.919,5 m? = 768,83 m?Hal. 7 dari 15 hal.
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sukron Aziz pada waktuantara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 dalammelaksanakan tugasnya mengelola kegiatan ekonomi PNPM MP berupapengelolaan dana program dan dana perguliran simpan pinjam perempuan(SPP) terhadap 156 (seratus lima puluh enam) kelompok SPP telahmenyimpang dari ketentuan dalam Penjelasan X angka 10.1.2 huruf b.2 danhuruf c dan dalam Penjelasan XI angka 11.4.2.6 dan angka 11.4.3.a SuratDirektur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Depdagri Nomor414.2/3717/PMD tanggal
ULFATUL CHUSNAH
20 — 3
ALI MUCHSIN;Halaman 2 dari 15 Penetapan nomor 421/Pdt.P/2019/PN Jbg.10.1.2.Bahwa nama suami pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran milik anakpemohon yang ke 6 (enam) Nomor 79627/DISP/2010 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 29Desember 2010 yaitu M.
156 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengganti 1 (satu) rumah permanen ukuran 5 x 6 meteryang dirobohkan/dibongkar secara paksa oleh TergugatII,Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);10.1.2. Penggugat kehilangan penghasilan kebun karet semenjakjika dinilai bangunan rumah tersebut +1 Desember 2014, hingga in kracht putusan, jika dihitungsampai gugatan didaftarkan tanggal 28 Agustus 2017diperkirakan:1. Luas kebun karet + 16.614,50 m:2. Hasil per hari + 40 kg;3.
50 — 6
Waginah sebesar Rp. 3.000.000.000 ( Tiga Milar Rupiah ) dikuasaioleh anak angkat yang bemana Sn Wahyuni, sedangkan harta asal nomor 10.1.2 beserta hartabersana sebagaimana No. 10. II seluruhnya dikuasai oleh Pemohon. Mm TrBahwa sebelum Ny. Waginah binti Martodikromo meninggal duna pemah memberiwast kepada Pemohon apabih sewaktusewaktu Ny. Waginah Meninggal duna harta asalyang berupa Sebidang Tanah beserta bangunan rumah SHM No. 980 Luas + 377 nf , atas namaNy.
67 — 40
NUR AZIZAH, SE dan terdakwa Il.SUKRON AZIZ pada waktu antara bulan Januari 2010 sampaidengan bulan Februari 2011 dalam melaksanakan tugasnyamengelola kegiatan ekonomi PNPM MP berupa pengelolaan danaprogram dan dana perguliran simpan pinjam perempuan (SPP)terhadap 156 (seratus lima puluh enam) kelompok SPP telahmenyimpang dari ketentuan dalam Penjelasan X angka 10.1.2 hurufb.2 dan huruf c dan dalam Penjelasan XI angka 11.4.2.6 dan angka11.4.3.a Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat DesaDepdagri
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1764 K/Pid.Sus/2012Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh TimKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TKPNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesiayang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. tentangMekanisme Pengelolaan Dana Bergulir yang antara lain pada pokoknyamengatur sebagai berikut : Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujui olehKepala Desa dan mengajukan proposal tersebut
belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan LANTIP JANU WIBOWO, SE.tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh TimKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TKPNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesiayang antara lain mengatur :Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2
1.Dr. TATO IBRAHIM MITING
2.ESROM MITING
3.MARTA MITING
4.RONBE MITING
5.SULEMAN MITING
6.NAHSYUN MITING
7.DAVID MITING
8.OKTOVIANUS MITING
9.NAOMI NURHAJATI MITING
10.PATA' MITING, S.H
90 — 38
di Rinding Batu, Toraja Utara.Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHAPerdata yang pada pokoknya menegaskansebagai berikut Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapathak milik atas atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yangmeninggal.Bahwa bersesuaian dengan Pasal 833 KUHAPerdata , maka Para Pemohonmemiliki hak Legitime Portie sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris AlmarhumMesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa.Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN MakQ.10.1.2
34 — 22
menyebutkan :Tugas dan Tanggung jawab UPK antara lain :a Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPMMandiri Perdesaan di kecamatan.b Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.c Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.d Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.e Bahwa berdasarkan penjelasan X tentang pengelolaan dana bergulir dalamSub.10.1.2
menyebutkan :Tugas dan Tanggung jawab UPK antara lain :a Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan.b Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.c Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.d Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.e Bahwa berdasarkan penjelasan X tentang pengelolaan dana bergulirdalam Sub.10.1.2
273 — 171
puluh dua kelompok fiktif menerimakredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP), secara melawan hukum yaituTerdakwa WAYAN SUKERTIA yang mempunyai tugas dantanggungjawab untuk memastikan dilaksanakannya mekanisme danprosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan di Unit Pengelola Kegiatan(UPK) telah mengatur dan mengarahkan untuk mencairkan kredit bagi tigapuluh dua kelompok fiktif yang bertentangan dengan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMP dalam Penjelasan X tentang PelestarianKegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2
Kelompok dalam kategori kelompokberkembang atau siap.Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalamPenjelasan X angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang Pelestarian KegiatanDana Bergulir alur perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diaturtentang alur perguliran dengan tahapan sebagai berikut :a) Kelompok mengajukan proposal dengan melampirkan dokumen :RKK/RUA/RUB ; KTP dan KK; Daftar Anggota; Rincian PinjamanKelompok; Kartu kredit yang telah lunas (bagi kelompok lama) dansurat rekomendasi
Sehingga dengan tidakdilaksanakannya verifikasi lapangan, maka hal tersebut bertentangandengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalam PenjelasanX tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir angka 10.1.2 huruf c angka6 tentang alur perguliran.Bahwa proposal ketiga puluh dua kelompok fiktif yang dinyatakan lolosverifikasi tersebut, oleh Terdakwa WAYAN SUKERTIA diserahkankepada Tim Pendanaan guna dilakukan rapat pemutusan kredit SimpanPinjam Perempuan (SPP), dalam rapat pemutusan kredit tersebut
Selain itu perbuatan Terdakwa WAYANSUKERTIA juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) PNPMMP dalam Penjelasan X tentang Pelestarian KegiatanDana Bergulir angka 10.1.2. huruf c angka 6 tentang alur perguliran.Akibat perobuatan Terdakwa WAYAN SUKERTIA tersebut telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi N WAYAN MURNIATIAls. BEBEL dan saksi NI KETUT WARTINI Als.
Kelompok dalam kategori kelompokberkembang atau siap.Bahwa menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMP dalamPenjelasan X angka 10.1.2 huruf c angka 6 tentang Pelestarian KegiatanDana Bergulir alur perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diaturtentang alur perguliran dengan tahapan sebagai berikut :a)Kelompok mengajukan proposal dengan melampirkan dokumen :RKK/RUA/RUB ; KTP dan KK; Daftar Anggota; Rincian PinjamanKelompok; Kartu kredit yang telah lunas (bagi kelompok lama) dansurat rekomendasi
65 — 22
Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak MilikNOMOM ....ceeeeeeee eee Kota Blitar Surat Ukur tanggal 04012007PT@ITUOY cs asin sce cre si se /Karangtengah/2007 dengan luas 138 M2 atasnama Dokter PENGGUGAT;10.1.2. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. ..........::::::00terletak di Kota Malang Atas Nama Nyonya ............:::0008 denganHal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor : 1947/Padt.G/2020/PA.Mlqg.Gambar Situasi tanggal 22/01/2007 nomor:eedeeeeeeeeaaeneeees /Bandungrejosari/2007 seluas 163 m?.
Terbanding/Penggugat : VERMONAS BINSAR SURYA SIAGIAN
Turut Terbanding/Tergugat I : HAGA MAHADANA
115 — 23
Pada somasi pertama tertanggal 21 April 2015Penggugat hanya membebankan pelunasan utang Tergugat dan Il sebesar Rp.157.500.000,(seratus lima puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) ;10.1.2. Pada somasi terakhir tertanggal 26 Mei 2015 Penggugatmenambah beban utang sebesar Rp. 157.500.000,ditambah 120.000.000, menjadi sebesar Rp.277.500.000,(dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;10.1.3.
AFRILIANA, SE.
Tergugat:
PT.SELONG SELO LOMBOK
133 — 42
tidaklan sesuai sepertiapa yang di dalilkan olen Penggugat, dimana faktanya adalah Penggugatdiberhentikan oleh Tergugat berdasarkan surat tertanggal 25 Maret 2020dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi Management Kinerja Penggugattidak mencapai standard yang diinginkan oleh Tergugat dan Penggugat dapatmenerima keputusan perusahaan untuk tidak melanjutkan kontrak kerjadengan bukti tanda tangannya pada surat pemberitahuan yang dikeluarkanHalaman 7 dari 16 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.SusPHI/2020/PN Mtr.10.1.2
70 — 25
bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan (MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan MasyarakatKementerian Dalam Negeri Nomor: 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011Perkara Korupsibeserta penjelasan s/d X, dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpdPenjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2
BintiSupriyadi sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan denganPetunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X Bab PengelolaanDana Bergulir PNPMMpd pada Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor 2.Menyatakan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.Kemudian selain 7 (tujuh) kelompok fiktif yang dananya telah cair sebesarRp 476.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus riburupiah) tersebut terdakwa juga
.Ketentuan Pendanaan antara lain mengatakan bahwa permasalahanpenyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanyapenyelewengan dana yaitu antara lain adanya kelompok viktif kemudianbertentangan pula dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpdPenjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentang MekanismePengelolaanpada huruf b Nomor 2.
Binti Supriyadi sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangandengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada Bab Pengelolaan DanaBergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan padahuruf b Nomor 2.
Ketentuan Pendanaan antara lain mengatakan bahwapermasalahan penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkanadanya penyelewengan dana yaitu antara lain adanya kelompok viktifkemudian bertentangan pula dengan Petunjuk Teknis OperasionalPNPMMpd Penjelasan X Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpdpada Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2. tentangMekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor 2. Menyatakan tidakdiperbolehkan memberikan pinjaman secaraindividu.