AunulMugorrobin, MM. diperoleh penjelasan tentang peristiwasebelumnya yaitu sebagai berikut:13.1.1. Bahwa pada bulan Maret tahun 1984 kakak Drs. H. AunulMugorrobin, MM. yang bernama Ahmad Darif yangmenderita gangguan jiwa telah dibujuk oleh orang yangbernama Tubagus Samsul Komar dan kakaknya yangbernama M. Chaeruddin untuk memberi keterangan palsubahwa girik C 2346 atas nama H. M. Yasin (almarhum/ayah Penggugat) telah hilang sehingga kemudiandibuatlah Girik C 2346 penggantinya.

Nomor 164,dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 1995yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada 17 November 1995 dan diperbaikipada tanggal 10 Januari 1996 dengan Nomor Register65/G/PTUNBDG/1995 telah menggugat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tangerang dengan alasan bahwaternyata tanah hak miliknya yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 164 tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor26, Hak Milik Nomor 27, dan Hak Milik Nomor 28 yangtersebut pada Posita butir 13.1.1

Yasin), dan subyek yang terlibat sehinggaterbitnya SHM Nomor 25, 26, 27, dan 28 sebagaimanatelah diuraikan dalam Posita butir 13.1.1 sampaidengan 13.1.2 di atas, maka dalil Penggugat dalambutir 13.1.5 ini lebih diperkuat lagi dengan adanyaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 3 Oktober 1996 dalam Perkara Nomor65/G/PTUNBDG/1995 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yangdalam amarnya menyatakan telah membatalkanSertipikat Hak Milik Nomor 26/Benda Baru, Nomor27

Yasin), dansubyek yang terlibat sehingga terbitnya SertipikatHak Milik Nomor 25/Benda Baru sampai denganSertipikat Hak Milik Nomor 28/Benda Baru yangtersebut pada Posita butir 13.1.1 huruf a sampaidengan huruf d di atas. Berdasarkan Pasal 2 danPenjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdinyatakan bahwa:"Pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secarateliti dan cermat sehingga hasilnya dapatHalaman 18 dari 54 halaman.

Simon Botutihe bin Igirisa Botutihe.13.1.1.Bahwa almarhuma Rasuna Gaib binti Igirisa Botutihe meninggaldunia pada tanggal 28 Agustus 2019 di Desa Biluango Kecamatan Kabila BoneKabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo meninggal karena sakit dalamkeadaan beragama islam, sebagimana tercantum dalam Surat KeteranganKematian dari Desa Biluango No.474.1/SKK/Ds.BlgKKBBB/019/IV2021tertanggal 27 April 2021, semasa hidupnya menikah 1(satu) kali denganalmarhum Gias Mohamad bin Ondopo Mohamad meninggal dunia

Poin 13.1.1 yangisinya (13.1) Peristiwa yang disebutkan dibawah ii merupakan termasuknamun tidak terbatas adalah suatu Peristiwa Cidera Janji terhadapPerjanjian, adalah sebagai berikut : (13.1.1) Apabila plafon pokokdan/atau bunga dan/atau jumlah terhutang lainnya yang timbulberdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengancara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini berikut setiapperubahannya dan/atau penambahannya, dimana lewatnya waktu sajasudah merupakan bukti yang

Teuku Umar, Denpasar, Bali berdasarkan : 13.1.1.

Pasal 13 ayat (13.1.1) dan ayat (13.3) SyaratSyarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif (SUPK), sebagai berikut :Perjanjian Kredit Pasal V ayatc :Apabila Debitur/Penggugat lalai untuk melaksanakan pembayaranangsuran sesuai dengan ketentuan dalam Peranjian Kredit ini ataudalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam SyaratSyarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero),maka Bank berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutangmenjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang

harus dibayar olehDebitur secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertamaBank, serta Bank dapat melaksanakan haknya atas Agunan yang telahdiberikan oleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkanPerjanjian Kredit ini.Pasal 13 ayat (13.1.1) SUPK :Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut :Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 18 dari 42Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai untuk membayaratau membayar kurang dari jumlah yang telah ditentukan padawaktu jatuh

Perjanjian Kredit jo Pasal 13.1.1, 13.2 dan Pasal 14.6 SUPK, sebagaiberikut:Bab V butir b Perjanjian KreditHalaman 14 dari 91 Nomor 148/PDT/2018/PT YYK"b.

dalam Perjanjian Kredit ini atau dalam halterjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam SyaratsyaratUmum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tok, maka Bankberhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuhtempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayar oleh Debitursecara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank, sertaBank dapat melaksanakan haknya atas agunan yang telah diberikanoleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan PerjanjianKredit ini.Pasal 13.1.1

Perjanjian Kredit jo Pasal 13.1.1, 13.2 dan Pasal 14.6 SUPK, sebagaiberikut:Bab V butir b Perjanjian Kredit"b.

halterjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam SyaratsyaratUmum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tok, maka Bankberhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuhtempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayar oleh Debitursecara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank, sertaHalaman 57 dari 91 Nomor 148/PDT/2018/PT YYKBank dapat melaksanakan haknya atas agunan yang telah diberikanoleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan PerjanjianKredit ini.Pasal 13.1.1

Yang dimaksud dengan keadaan (keadaan) lalai dalam PerjanjianKreditdan Syaratsyarat Umum adalah :13.1.1.

Barang bergerak antara lain berupa :13.1.1. Kendaraan bermotor Roda 4 (empat) MinibusMerek Toyota Kijang Kp.50 Warna Semula Berwarna BiruMuda Metalik Nomor Polisi B 7396 LR Semula Nama PemilikAlcatel Cable berdasarkan B.PK.B Yang PertamaNo.0819027 G yang pada tanggal 11 8 1995 dibaliknamakan ke atas nama Drs.Soedarjo, Ganti Nomor Polisimenjadi B 2348 FA, dan Ganti Warna yangSemula BerwarnaBiru Muda Metalik menjadi Merah Metalik, Foto copy BPKBNomor 0819027 G terlampir Sebagai Bukti P.4;13.1.2.

Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2017/MS.Bir13.14.15.Perabotan Rumah Tangga yang terdiri dari:13.1.1 (satu) unit TV 21 inc, merek Panasonic, dengan taksiran hargaRp. 1.000.000, sekarang dalam penguasaan Penggugat;13.2. 2 (dua) unit lemari pakaian dua pinto dari kayu, dengan taksiranharga Rp. 1.000.000, per unit, sekarang dalam penguasaanPenggugat;13.3. 3 (tiga) unit lemari hias/buffet, 2 (dua) unit dari aluminium, dan 1(satu) unit dari kayu, dengan taksiran harga Rp. 1.000.000, perunit, sekarang dalam penguasaan

Upah dan hakhak lainnya yang biasa diterima terhadap Penggugat1 (Umar Prabowo), sebagai berikut:13.1.1.

Teuku Umar, Denpasar, Bali berdasarkan : 13.1.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 175/Dauhpuri Klod, atasnama ANDREAS RIDWAN CHANDRA dan EVELINE NURYATICHANDRA berdasarkan Akta Jual Beli No. 338/2009/tanggal 14September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: NYOMAN MUSTIKA, SH; 27" 7 27202 ==13.1.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 174/Dauhpuri Klod, atasnama ANDREAS RIDWAN CHANDRA dan EVELINE NURYATICHANDRA berdasarkan Akta Jual Beli No. 339/2009/tanggal 14Hal.11 dari 91 Hal.Ptsn.

Pasal 158 Ayat (1) UndangUndang No. 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, karena :13.1.1. Tergugat Rekonpensi sendiri telah mengakui perbuatan nyatersebut;13.1.2. Tergugat Rekonpensi telah tertangkap tangan oleh Karyawanbernama Andik;13.1.3. Adanya Laporan Kejadian yang dibuat oleh Eddy Armadiselaku Kepala Bagian Maintenance yang berwenang untukkejadian tersebut;14.

Kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan lalaisebagaimana diatur dalam SyaratSyarat Umum PerjanjianKredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka Bankberhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutangmenjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutangharus dibayar oleh Debitur secara seketika dan sekaliguslunas atas tagihan pertama Bank, serta Bank dapatmelaksanakan haknya atas Agunan yang telah diberikanoleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkanPerjanjian Kredit/Dokumen Jaminan.Pasal 13.1.1

dan 13.1.2 SUPK"Yang disebut keadaan (keadaan) lalai dalam Perjanjian Kreditdan SyaratSyarat Umum adalah :13.1.1.

Peranjian Kredit iniatau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalamSyaratSyarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Manairi(Persero) Tbk, maka Bank berhak untuk menyatakanseluruhJumlahTerhutang menjadijatuh tempo dan seluruh JumlahTerhutang harus dibayar oleh Debitur secara seketika dansekaligus lunas atas tagihan pertama Bank, serta Bank dapatmelaksanakanhaknyaatas Agunan yang telah diberikan olehDebitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan PeranjianKredit/Dokumen Jaminan.Pasal 13.1.1

dan 13.1.2 SUPKYang disebut keadaan (keadaan) lalai dalam Pernanjian Kredit danSyaratSyarat Umum adalah :13.1.1.

Atas permohonan Termohon terebut maka DekanFakultas Hukum Universitas Pattimura dengan SuratPenunjukan Nomor: 3226/UN 13.1.1/LL/2019Tanggal 30 Agustus 2019. telah menunjukDr.JKM,SH.,sebagai AHLI. (Bukti T27)(3).

Bahwa dasar AHLI memberi keterangan sebagaiAhli dalam perkara ini berdasarkan SuratPenunjukan dari Universitas Pattimura FakultasHukum nomor: 3226/UN 13.1.1/LL/2019 Tanggal30 Agustus 2019.

,MMP,bukti T24;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama: FT, bukti T25;Fotokopi Termohon mengajukan Surat Permohonan Tenaga Ahli NomorR287/Q.1.5/Fd.1/07/2019 Tanggal 17 Juli 2019 kepada DekanFakultas Hukum Universitas Pattimura, bukti T26;Fotokopi Surat Penunjukan Nomor: 3226/UN 13.1.1/LL/2019 Tanggal 30Agustus 2019. telah menunjuk Dr.JKM,SH.,M.Hum. dan surat Nomor:3227/UN 13.1.1/LL/2019 Tanggal 30 Agustus 2019, bukti T27;Fotokopi AHLI Dr.JKM,SH.

Fotocopy Surat Keterangan izin Perceraian yang diterbitkan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 1 Pebruari 2020,nomor : 440.800/450/13.1.1/II/2020 atas nama dr. Tiurma Sinaga, telah diberimeterai secukupnya dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya,diberi tanda : P4 ;5. Photo, telah diberi meteral Secukupnya diberi tanda P5 ;6.

No. 271 K/TUN/2009.Objek sengketa a quo (Vide Bukti T1) dikeluarkan sesuai dengan ketentuandalam Pasal 13.1 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (Vide Bukti T3), yangdimaksud dengan cidera janji sebelum konstruksi, yaitu :13.1.1 Kejadian Cidera Janji.Dalam hal Perusahaan Jalan Tol :(a) Gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pemerintahsesuai dengan Pasal 3.1; atau(b) Gagal untuk menyetorkan dana ke dalam rekening pengadaantanah sesuai dengan Pasal 4.5.3; atau(c) Gagal untuk mencapai Financial Close

keuangan No.93/PMK.06/2010 dan mengakibatkankerugian bagi diri Penggugat;Jikapun di kemudian hari ada suatu peraturan menteri kKeuangan yangmengatur barang jaminan hak tanggungan harganya di bawah NJOPmaka masyarakatpun tidak akan ada yang mau menjaminkanHalaman 6 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/2021/PT SBYbarangnya karena sangat rugi dan jelas jelas merupakan praktikhukum yang tidak adil di masyarakat;13.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata jual beli tidakboleh merugikan pihak ketiga;13.1.1

Kerugian materiil yaitu :13.1.1. Uang sewa tanah garapan milik Penggugat yangluasnya 20.000 m2 sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) per tahun x 10 tahun sehingga jumlah uangsewa seluruhnya Rp. 10.000.000, (sepuluh juta13.1.2.

Bahwa kerugian materiil dan immateriil bagiPenggugat danPenggugat II yang dimaksudkan adalah dapat diuraikan sebagai berikut :13.1 Bahwa total kerugian materiil bagi Penggugat danPenggugat Il yang timbul atas permasalahan tersebut adalahsejumlah Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) yakni dapatdirinci sebagai berikut :13.1.1 Pembayaran upah / jasa Kantor Advokat danKonsultan Hukum YOSEF ROBERT NDUN, SH.,MH &REKAN?

Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir diBandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : SP.13.1.1/KU.20.2.5/2001DU tanggal 1 Oktober 2001 ;24. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir diBandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005tanggal 6 Januari 2005; 25. Addendum 1 Nomor : 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4April 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama PengelolaanParkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005 ; 26.

Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir diBandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : SP.13.1.1/KU.20.2.5/2001DU tanggal 1 Oktober 2001;24. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir diBandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005tanggal 6 Januari 2005 ; 25. Addendum 1 Nomor : 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4April 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama PengelolaanParkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005;26.