Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks.Mantikulare, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah (Vide Bukti P13= T3= T IlIntv1);Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding dalamjawabannya atas gugatan Para Penggugat / Terbanding telah mengajukaneksepsi yang antara lain tentang kedudukan hukum Para Penggugat /Terbanding (Legal Standing) dengan mengemukakan alasan bahwa SuratKeterangan Penguasaan Tanah Nomor. 181.1/43/I/2003 bukan merupakan alasHak Kepemilikan, karena tanah tersebut belum terdaftar, sehingga

belum jelasmengenai data fisik maupun data Yuridisnya;Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat / Terbandingangka Ill.1. tentang kepentingan Para Penggugat / Terbanding yang dirugikanyang didasarkan pada alat bukti berupa Surat Keterangan Penguasaan TanahNomor 181.1/43/I/2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Tondo,Kecamatan Palu Timur di tandatangani oleh Lurah Tondo Djois Tayeb.S.Sostertanggal 18 Januari 2003 dan di ketahui oleh Camat Palu Timur Drs.

di rehabilitasi;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa tentangadanya Hak untuk mengajukan Gugatan bagi orang atau badan HukumPerdata, harus ada kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya Kepentingan ataunilai yang dilindungi harus ada hubungan Kausal antara Penggugat denganKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat;Menimbang, bahwa sebagai mana dipertimbangkan di atas, bahwaSurat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1

tanah menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria, Majelis berpendapatbahwa Para Penggugat / Terbanding tidak ada Kepentingannya yang dirugikanmenurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 9 tahun 2004;Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru memaknaibahwa Para Penggugat / Terbanding telah mempunyai kapasitas sebagai pihakatau memiliki hak menggugat terhadap Objek sengketa berdasarkan SuratKeterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1

Palu Kecamatan Mantikolore Kelurahan Tondo serta disahkanoleh Camat MantikoJore Nomor: 181.1/361/SKPT/MK/IV/2014, tertanggal 03 April2014.Bahwa tanah milik Penggugat tersebut dikuasai dan atau pembukaan langsung sejaktahun 1992 dibabat secara berkelompok (kelompok kerja secara bergilir) dan nantipada tahun 2014 baru terbit SKPT nya.

Bahwa tidak benar Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat 1 yang menyatakanbahwa Tergugat 1 mempunyai alas hak berdasar atas Surat Keterangan PenguasaanTanah (SKPT) No. 181.1/159/SKPT/TD/IV/2014 tanggal 02 April 2014, sehinggamengklaim obyektum litis sebagai hak Tergugat karena membuka langsug TanahNegara pada tahun 1992, karena menurut hukum pembukaan Tanah Negara tidak lagidimungkinkan bilamana dilakukan pada tahun dimaksud tersebut.

Diketahui kemudian, ternyata surattersebut adalah surat yang berisikan permohonan untuk membatalkan Surat KeteranganPenguasaan Tanah Nomor: 181.1/1044/SKPT/MKN/2013 dan Surat Penyerahan Nomor:767/MK/2013 tertanggal 17 Mei 20 13.

/159/SKPTITD/IV/2014, tanggal 2 April 2014yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palu Kecamatan Mantikolore Kelurahan Tondo sertadisahkan oleh Camat MantikoJore Nomor: 181.1/361/SKPT/MK/IV/2014, tertanggal 03 April2014.

Tanah tersebut diperoleh Hasan berasal dari tanah negara bebas tanah swapraja yangdikuasai langsung oleh Hasan yang diperoleh dengan cara pembukaan langsung berdasarkanSurat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 181.1/203/SKPT/TD/V/2013, tertanggal 17 Mei2013, atas nama Hasan.

Surat kuasa tanggal 12 Oktober 2006 guna menyelesaikan perkara No :107/Pdt.G/2006/PN Bwi;15.Surat kuasa nomor 181.1/001/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006guna menyelesaikan perkara perdata no : 16/Pdt.G/2006/PN Bwi;16.

Surat kuasa nomor 181.1/002/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006guna menyelesaikan perkara perdata no : 17/Pdt.G/2006/PN Bwi;17.Surat kuasa nomor 181.1J006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 gunamenyelesaikan perkara perdata no : 56/Pdt.G/2006/PN Bwi:;18.Surat kuasa nomor 181.1/009/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 gunamenyelesaikan perkara perdata no : 106/Pdt.G/2006/PN.Bwi:;19.1 (Satu) buah buku keputusan Bupati Banyuwangi No : 537604 tentangSurat Keputusan tahun 2006;20.1 (satu) buah buku keputusan

Surat kuasa nomor 181.1/002/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006guna menyelesaikan perkara perdata no : 17/Pdt.G/2006/PN Bwi;17.Surat kuasa nomor 181.1J006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 gunamenyelesaikan perkara perdata no : 56/Pdt.G/2006/PN Bwi:;18.Surat kuasa nomor 181.1/009/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 gunamenyelesaikan perkara perdata no : 106/Pdt.G/2006/PNBwi;19.1 (Satu) buah buku keputusan Bupati Banyuwangi No : 537604 tentangSurat Keputusan tahun 2006;20.1 (satu) buah buku keputusan

SBY;Surat kuasa tanggal 12 Oktober 2006 guna menyelesaikan perkaraNo : 107/Pdt.G/2006/PN Bwi;Surat kuasa nomor 181.1/001/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006guna menyelesaikan perkara perdata no : 16/Pdt.G/2006/PN Bwi;Surat kuasa nomor 181.1/002/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006guna menyelesaikan perkara perdata no : 17/Pdt.G/2006/PN Bwi;Surat kuasa nomor 181.1J006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006guna menyelesaikan perkara perdata no : 56/Pdt.G/2006/PN Bwi;Surat kuasa nomor 181.1/009/429.012

Kasubag bantuan Hukum pada Bagian HukumKabupaten Blitar;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk UPTD PendidikanSelorejo tanggal 14 Agustus 2012 No.181.1/281/409.012/2012 ;Selanjutnya disebut Sebagai ..................65 TERGUGAT I;. INSPEKTORAT Kabupaten Blitar, Beralamat di JI. A. Yani Blitar;Dalam Hal Ini Tergugat II, diwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. MULYONO, SH.Msi. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Blitar;2. MOHAMAD ISKANDAR, SH.MH. Kabid. Budaya Politik padaBakesbangsol Kabupaten Blitar;3.

Kasubag bantuan Hukum pada BagianHukum Kabupaten Blitar;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012No. 181.1/280/409.012/201 2;Selanjutnya disebut Sebagai ..................65 TERGUGAT II;3Pengadilan Negeri Blitar. Putusan No. 70/Pdt.G./201 2/

Desa Belutu, serta telah dilegalisasiKepala Desa Belutu, dengan Legalisasi Nomor :1).11/66/181.1/Pem BIt/2001 tertanggal 27 Agustus 2001,2).12/67/181.1/Pem BIt/2001 tertanggal 27 Agustus 2001;Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT.PBR3).13/68/181.1/Pem BIt/2001 tertanggal 27 Agustus 20014).14/69/181.1/Pem BIt/2001 tertanggal 27 Agustus 2001 ;adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Adanya ;Menyatakan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 350/100/BLT/2001 tertanggal 10 September 2001, yang diperbuat

Bahwa pada Tanggal 9 November 2020 Penggugat kembali bersurat secararesmi kepada Tergugat II, dan pada Tanggal 25 November 2020 Tergugat IIbaru memberikan jawaban lewat Surat Nomor 650/662/PUPR/2020 yangpada pokoknya Tergugat Il menolak memberikan izin kepada Penggugatuntuk membangun dengan alasan adanya Surat Gubernur Provinsi MalukuNomor : 181.1/2801 Tanggal 27 September 2018;4.

Bahwa oleh sebab itu pada Tanggal 2 Desember 2020 Penggugat telahmelakukan keberatan dengan mengirimkan somasi kepada Tergugat untukmeminta klarifikasi serta meninjau kembali Surat Tergugat Surat Nomor :181.1/2801 Tanggal 27 September 2018 akan tetapi hingga Gugatan inidiajukan tidak ada tanggapan ataupun klarifikasi oleh Tergugat terkaitdengan Surat tersebut;.

Bahwa dengan demikin Surat Tergugat Nomor : 181.1/2801 Tanggal 27September 2018 perihal larangan mengeluarkan izin, rekomendasi, sertifikatatau surat dalam bentuk apapun secara administrasi kepada siapapun padalokasi tanah objek sengketa harus dinyatakan batal dan/atau tidakberkekuatan hukum karena objek sengketa bukan Tanah Negara dan/ataumilik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan karenanya perbuatan Tergugat dengan memakai kekuasaan yang dimilikinya adalah perbuatan tanpa hakdan melawan hukum;

Bahwa tindakan Tergugat yang melarang Tergugat II agar tidakmengeluarkan izin kepada Penggugat untuk membangun gudang di objeksengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena surat Nomor: 181.1/2810 tanggal 27 September 2018, tidak memiliki kKekuatan hukumyang mengikat, sehingga patut Tergugat II diwajibkan untuk menerbitkan Izinkepada Penggugat untuk melakukan pembangunan diatas tanah milikPenggugat tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.11.

Menyatakan Surat Gubernur Maluku Nomor : 181.1/2810 tanggal 27September 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 ada adendum antara TERGUGAT denganTERGUGAT II terhadap Perjanjian Nomor : 181.1/12/413.013/2009 dan Nomor: 01/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 yaitu adendum Nomor : 181.1/11/413.013/2010dan Nomor : 05/ADM/KBBP/2010 pada angka 2 terdapat perubahan istilah dariPasar Babat Modern menjadi Pasar Babat.Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, dibuat Perjanjian Tindak Lanjut 5 (lima)Kesepakatan Antara Pemkab Lamongan dengan Komisariat APPSI Babattantang Pembangunan Pasar Babat Nomor : 050

Addendum II Perjanjian Pembangunan/ Renovasi PasarAgrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babat dengan Sistem Bangun SerahGuna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 ditambahdan diubah dalam Addendum Nomor 181.1/141/413.013/2011 121/ADM/31 putusan No.28/pdt.G/2013/PN.LmgKBBP/2011 pada tanggal 03 Oktober 2011.

KARSA BAYU BANGUN PERKASA Nomor :181.1/12/413.013/2009.01/ADM/SPK/KBBP/VII/2009, yang telah diberi materaisecukupnya dan foto copynya telah dicocokkan dengan foto copy dipersidangan lalu diberi tanda P1 ;2.

Addendum Il Perjanjian Pembangunan/Renovasi Pasar Agrobis Babat danPembangunan Pasar Babat Modern Dengan Sistem Bangun Serah Guna,Nomor : 181.1/ 12 /413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009, antaraPemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa,Nomor : 181.1/ 14.1 /413.013/2011121/ADM/SPK/KBBP/ 2011, pada hariSenin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu sebelas (03102011) yangbertanda tangan antara : H.

BANGUN PERKASA sebagai Pihak Kedua yang kemudiantelah dirubah dengan Addendum Perjanjian Pembangunan/ Renovasi PasarAgrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babat dengan Sistem Bangun SerahGuna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 yang diubahdengan Addendum Nomor 181.1/11/413.013/201005/ADM/KBBP/2010 padatanggal 21 Juni 2010 yang diubah lagi dalam Addendum Il PerjanjianPembangunan/ Renovasi Pasar Agrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babatdengan Sistem Bangun Serah Guna Nomor 181.1/12/413.013

METTA HANINDITA, Lahir di Lamongan, Pada tanggal 4 Februari 2009 ;Bahwa Suami Pemohon bernama EKO PRIYONO telah meninggal dunia diSamarinda pada tanggal 10 Mei 2020, sesuai di Kutipan Akta Kematian dariKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Samarinda, Nomor : 6472KM150520200005, tertanggal 15 Mei 2020 ;Bahwa telah meninggalnya suami EKO PRIYONO, maka SRI MUNING dananakanak Kandungnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari KantorKecamatan Samarinda Utara No. 181.1/73/400.06 tanggal

Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, EKO PRIYONO Nomor:181.1/73/400.06 tertanggal 4 Juni 2020 diberi tanda P3;Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2020/PN Smr4. Foto Copy Surat Kuasa Waris, EKO PRIYONO tertanggal 20 Mei 2020;diberi tanda P4;5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, EKO PRIYONO dan SRI MUNINGNomor: 272/36/X/2000 tertanggal 21 Oktober 2000 diberi tanda P5;6.

masingmasing bernama : AYUB ADI DARIYONO, Lahir di Lamongan, Pada Tanggal 17 April 2002 ; METTA HANINDITA, Lahir di Lamongan, Pada tanggal 4 Februari 2009 ;Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2020/PN Smr Bahwa benar EKO PRIYONO menderita sakit sehingga denganmeninggalnya EKO PRIYONO ada persoalan tentang masa depan anaknyayang bernama AYUB ADI DARIYONO dan METTA HANINDITA; Bahwa benar dengan meninggal nya EKO PRIYONO maka Surat PernyataanAhli Waris dari Kantor Kecamatan Samarinda Utara No. 181.1

dengan membawa selembar surat yang dimana saatdibawakan surat tersebut oleh Tergugat , Penggugat II tidak mengetahuisama sekali maksud dan tujuan dari surat tersebut dan langsungmenandatanganinya, hal ini dikarenakan Tergugat mengatakan bahwasurat tersebut adalah surat yang berasal dari Tergugat Il dan telahdiberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kota Palu;Bahwa diketahui kemudian, ternyata surat tersebut adalah surat yangberisikan permohonan untuk membatalkan Surat Keterangan PenguasaanTanah Nomor 181.1

Danpada saat mediasi itu pula Para Penggugat baru mengetahui bahwa telah terbitSurat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/1I59/SKPT/TD/IV/2014 atasnama Tergugat tanggal 3 April 2014;Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Mei dan 23 Mei 2014 melakukanaktivitas di atas tanah tersebut berupa pembersihan dan meratakan tanaha quo dengan menggunakan alat berat;Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yangmengklaim "objek sengketa" merupakan tanah miliknya, mengelabuiPenggugat II untuk menandatangani

yang melakukan aktivitas di atas tanahobjek sengketa adalah tindakan "penguasaan tanah tanpa hak";Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan atasobjek sengketa;Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang menerbitkan Surat PembatalanSKPT dan Surat Penyerahan 594.4/063/MK/III/2014 tanggai 25 Maret 2014"perbuatan yang melawan hukum" hingga karenanya harus dinyatakantidak sah dan tidak mengikat;Menyatakan perbuatan Tergugat Ill yang menerbitkan Surat KeteranganPenguasaan Tanah Nomor 181.1

Diketahui kemudian,ternyata surat tersebut adalah surat yang berisikan permohonan untuk membatalkanSurat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/1044/SKPT/MKN/2013 danSurat Penyerahan Nomor 767/MK/2013 tanggal 17 Mei 2013.

, tidak mengetahui batasbatas tanah sengketa tersebut;Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Para Penggugat juga ada yangmenerangkan, tanah sengketa tersebut dijual Hasan kepada orang tua kandungdari Penggugat ada juga yang menerangkan dijual Hasan sehargaRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa jika buktiobukti surat dari Para Penggugat tersebutkhususnya bukti surat P.I1, P.l2, P.I3, dan P.I4 tersebut di atas dihubungkandengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1

serta Akta Jual BeliNomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014, adalahsuratsurat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau diprosessecara melawan hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;b.

serta Akta Jual Beli Nomor : Pem.181.1/39/1X/2014, Tanggal 29September 2014, adalah suratsurat bukti yang diproses secara tidaksah dan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;b.

serta AktaJual Beli Nomor : Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September2014, ..., adalah suratsurat bukti yang diproses secara tidak sahdan/atau diproses secara melawan hukum sehingga dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Selanjutnya Petitum perkara aquo poin 7, pada pokoknya ParaPenggugat menyatakan bahwa :...

danSertipikat Hak Milik Nomor 00699/Rewarangga Tahun 2014 atas namaMOCHTAR WANDA (Tergugat II) dengan luas 324 M2 serta Akta Jual BelliNomor: Pem.181.1/39/IX/2014, Tanggal 29 September 2014 adalah buktibukti hak yang diproses secara tidak sah dan/atau diproses secara melawanhukum dan untuk itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;8.

No. 1001PEM/181.1/80 Tanggal 17 Nopember 2011 dan camat Minas(Turut Tergugat Il) di bawah Reg. No 541. SKGR Km / XII /2011tanggal 15 Desember 2011;. Bahwa kemudian terhadap tanah Sularso (Pengguggat III) dan tanah milikSudaryo (penguggat Il) di kuasai juga secara tanpa hak dan tanpa seizin danmelawan hukum seluas 0,75 ha oleh Tn.

NO.100/Pem/181.1/06 tanggal 19 januari 2015 dan Camat Minas(Turut Tergugat II) di bawah Rg. No 021/SKGRKM/I/2015 tanggal 21 januari2015 dan Reg.

No.100/PEM/181.1/72 Tanggal 19 Nopember 2010 dan diketahui oleh Camat Minas(Turut Tergugat II) dibawah Reg. No: 005/SKGRKM/I/2010 Tanggal 5 Januari2010 yang pembelian atau ganti ruginya kepada Tn.

Nomor: 100/PEM/181.1/80 tanggal17 November 2011 dari TERGUGAT IV dan SKGR terdaftar pada Register SuratKeterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas sesuai dengan Suratketerangan No: 100/PEM/29;Bahwa TERGUGAT VI memperoleh alas hak dan menguasai lahan berdasarkanJual Beli/Ganti Rugi dari TERGUGAT V;Bahwa TERGUGAT VII memiliki alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian dariNuriah (TERGUGAT VIII) sesuai dengan Reg.

Nomor: 123/SKGRKM/IV/2015tanggal 16 April 2015, dan Reg. nomor: 100/PEM/181.1/29 tanggal 13 April 2015yang terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor KecamatanMinas dengan Surat keterangan No: 100/PEM/29;Bahwa TERGUGAT IX memiliki alas hak sesuai dengan Surat Keterangan GantiKerugian dari Nur Utama (TERGUGAT X) Reg.

NamaJabatanJawaILHAM PRIBADI, SH :Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiADIGANA PRANINDITO, SH ;Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiKesemuanya...2Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di JalanPahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/77, tertanggal 26 Juni 2012, Selanjutnyadisebut ; TERGUGAT II /PEMBANDING ;MELAWAN :Nama SOEPARDJI ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan PensiunanPNS ;Tempat Tinggal : Tanubayan Rt. 04.Rw. 10.

Nomor 181.1/24/06/400.05.003Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2019/PN Smrserta diketahui oleh Ibu Hj.Siti Hasanah S.Sos.M.SI Camat Sungai PinangReg.Nomor 181.1/105/400.05 tanggal 9 Mei 2018;5.

/PEM/181.1/07/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan oleh CamatMinas (Turut Tergugat Il)dengan Register Camat Nomor 022/SKGRKM/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang mana pembelian atau gantiruginya dari 2 (dua) SKGR tersebutdari Tn.

Firman Amin Kaban (Tergugat V) yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) denganRegister Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 November 2009 danoleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor005/SKGRKM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang mana pembelianatau Ganti Rugi tanahnyadari Tn.

dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 Nopember 2010dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor005/SKGRKM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang mana pembelianatau Ganti Rugi tanahnya dari Tn.

Ganti Rugi (SKGR) atas nama Firman AminKaban Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 Nopember 2010ditanda tangani oleh Rusdi, S.E., selaku Kepala Desa/Lurah Minas Timur,Register Nomor 005/SKGRKM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 ditandatangani oleh Yulizar M, S.Sos., selaku Camat Minas, diketahui oleh KetuaRT.

Nomor 123/SKGRKM/IV/2015 tanggal 16 April 2015, dan Reg.Nomor 100/PEM/181.1/29tanggal 13 April 2015 yang terdaftar pada Register Surat KeteranganGanti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas dengan Surat keteranganNomor 100/PEM/29;Bahwa Tergugat memiliki alas hak sesuai dengan Surat KeteranganGanti Kerugian dari Nur Utama (Tergugat II) Reg.Nomor 022/SKGRKM/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, Reg.Nomor 100/PEM/181.1/07tanggal 10 Januari 2015 dan terdaftar pada Register Surat KeteranganGanti Kerugian di Kantor

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Gubernur Nomor:181.1/138294/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal DaftarNominatif Usul Penghapusbukuan Tanah Bekas HGU PTPN II yangditerbitkan oleh Tergugat;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat GubernurNomor: 181.1/13294/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal DaftarNominatif Usul Penghapusbukuan Tanah Bekas HGU PTPN II:4.

SPGR No.213 / SPGR / KEPBPM / XIl/ 2016 Tanggal 19 Desember2016;12) SPGR No.207 / SPGR/KEPBPM / XII /2016 Tanggal 19 Desember201613) SPGR No.188 / SPGR / KEPBPM / XI / 2016 Tanggal 23 November201614) SPGR No.187 / SPGR / KEPBPM / XI / 2016 Tanggal 23 November201615)SPGR No.186/SPGR/KEPBPM / XI / 2016 Tanggal 23 November201616) SPGR No.335/SKGR/BJ / 2005 Tanggal 08 April 2005;17) SPGR No.336 / SKGR/BJ/ 2005 Tanggal 08 April 200518) SPGR No.337 / SKGR / BJ / 2005 Tanggal 08 April 200519) SPGR No.181.1

/ Pemdes / 125 / SKRPT / 2001 Tanggal 21 Maret200120) SPGR No.181.1 / Pemdes/126/SKRPT/2001 Tanggal 21 Maret 200121) SPGR No. 500/SPGR / KEPBPM/XII/2016/ Tanggal 19 Desember2016Dengan batasbatas tanah seluas 42 ha (Empat Puluh Dua Hektar) tersebutdiatas sebagai berikut : Sebelah Timur : Tanah Milik Amin dan Tanah Bapak Simamora Sebelah Barat : Tanah Milik Kelompok Tani Jaya Abadi Sebelah Utara: Tanah Milik Bapak Subroto Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Sebayang2.

WNo.192/SPGR/KEPBPM / XI / 2016 Tanggal 23November 2016.4) SPGR No.191/SPGR/KEPBPM / XI / 2016 Tanggal 23November 2016.5) SPGR No.207 / SPGR/KEPBPM / XII /2016 Tanggal 19Desember 2016.6) SPGR No.188 / SPGR / KEPBPM / XI / 2016 Tanggal 23November 2016.7) SPGR No.187 / SPGR / KEPBPM / XI / 2016 Tanggal 23November 2016.8) SPGR No.213 / SPGR / KEPBPM / XIl/ 2016 Tanggal 19Desember 2016.9) SPGR No.336/SKGR/BJ/ 2005 Tanggal 08 April 2005.10) SPGR No.337/SKGR/BJ/ 2005 Tanggal 08 Apni 2005.11) SPGR No.181.1

/ Pemdes / 125 / SKRPT / 2001 Tanggal 21Maret 2001.12)SPGR No.208 / SPGR / KEPBPM / xII/2016 Tanggal 19Desember 2016.13)SPGR No.189 /SPGR/KEPBPM / XI / 2016 Tanggal 23November 2016.14)SPGR No.211/SPGR/KEPBPM / XII / 2016 Tanggal 19Desember 2016.15)SPGR No.210 /SPGR / KEPBPM / XII / 2016 Tanggal 19Desember 2016.16) SPGR No.181.1 / Pemdes/126/SKRPT/2001 Tanggal 21 Maret2001.17) SPGR No.335/SKGR/BJ/ 2005 Tanggal 08 April 2005.Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Rhl18)SPGR

dengan penulisannama BILSON MARBUN berdasarkan Surat Kuasa Khusustertangal 31 Maret 2020, adalah merupakan nama yang salah.Bahwa nama Tergugat Konvensi yang benar penulisannya adalahBILSEN MARBUN sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk(KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) Penggugat, dan sebagaimanadalam alashak surat milik Tergugat Konvesi yang menjadi objekperkara antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan SuratHalaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN RhlKeterangan Desa nomor : 181.1

Bahwa sedangkan Tergugat Konvensi memilki alashak surat terlebih dulu terbit berdasarkan Surat Keterangan Desanomor 181.1/Sky/2005 atas nama BILSEN MARBUN yangditerbitkan oleh Kepenghuluan Sri Kayangan pada tanggal 11Pebruari 2005.Bahwadikarenakankeduasurattanah tersebut diatas adalahprodak kepenghuluan Sri Kayagan yang diterbitkan oleh PenghuluSri Kayangan, maka agar perkara menjadi jelas tentang siapa yanglebih dulu mengkelola tanah aquo objek perkara..???

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi dalam Point 13sampai point 19 pada halaman 2 dan halaman 3 perlu TergugatKonvensi kembali secara tegas, atas tanah objek perkara TergugatKonvensi lebih dulu mengelola dengan cara mengimas tumbangsampai menanam pohon kelapa sawit, dan Tergugat Rekonvensilebih dulu memiliki alas hak surat dapat dibuktikan berdasarkanSurat Keterangan Desa register nomor; 181.1/Pemdes/Sky/2005,yang diterbitkan oleh Penghulu Sri Kayangan pada tanggal 11Pebruari 2005.BahwaTergugat

pada tahun 2009, telah datang Tergugat Rekonvensi mengakui diatasbidang tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 1.900 M2 (seribu sembilanratus meter persegi) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanahseluas 21.000 M2 (dua puluh satu ribu meter persegi) terletak dahulu di RT. 01 RW. 01 Kepenghuluan Sri Kayangan Kecamatan Pujud Kabupaten RokanHilir Sekarang RT. 02 RW. 02 Dusun 3 Kepenghuluan Sri KayanganKecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SuratKeterangan Desa nomor 181.1

Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi lebih dulu mengelola dengancara mengimas tumbang serta melakukan penanaman pohon kelapa sawit,dan Penggugat Rekonvensi lebih dulu memiliki alas hak surat tanah objekperkara berdasarkan Surat Keterangan register nomor 181.1/Sky/2005 atasnama Bilsen Marbun yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi padatanggal 11 Pebruari 2005.

,kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatdan Pengacara, Beralamat di Kantor hukum danAdvokat Yan Christian Warinussy, S.H. danRekan, Jalan Soedjarwo Tjondronegor, S.H.Nomor 001 Swafen Manokwari, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 181.1/1530/GPB/2020, tanggal 26 September 2020 yang diubahdengan surat kuasa Nomor: 181.1/1649/GPB/2020, tanggal 19 Oktober 2020;2. Dr. BAESARA WAEL, S.Sos., M.H.Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Provinsi Papua Barat; CORNELES M. WOROROMI, S.H.

O.Ataruri, Arfai, Kabupaten Manokwari, Provinsi PapuaBarat, berdasarkan surat kuasa Nomor:181.1/1650/GPB/2020 tanggal 19 Oktober 2020;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 66/B/2021/PTTUN MksSelanjutnya disebut sebagai TERGUGATI/TERBANDING;2. BARNABAS SEDIK, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta.Tempat TinggalJalan Pasir RT.002/RW 010 Kelurahan WosiKecamatan Manokwari Barat Distrik Manokwari BaratKabupaten Manokwari;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ilINTERVENSI 2/TERBANDING;3.

Hermansyah (Tergugat I) denganmenggunakan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat ) denganRegister Nomor 100/PEM/181.1/06/2015, tanggal 19 Januari 2015 danoleh Camat Minas (Turut Tergugat Il) dengan Register Camat Nomor021/SKGRKM/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 Serta Surat KeteranganGanti Rugi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (TurutTergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/07/2015 tanggal19 Januari 2015 dan oleh Camat

Nomor 123/SKGRKM/IV/2015tanggal 16 April 2015, dan Reg.Nomor 100/PEM/181.1/29 tanggal 13 April2015 yang terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di KantorKecamatan Minas dengan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29;Bahwa Tergugat memiliki alas hak sesuai dengan Surat Keterangan GantiKerugian dari Nur Utama (Tergugat II) Reg.Nomor 022/SKGRKM/I/2015tanggal 21 Januari 2015, Reg.Nomor 100/PEM/181.1/07 tanggal 10 Januari2015 dan terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di KantorKecamatan

dengan menggunakan2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Minas Timur (Turut Tergugat 1) dengan Register Nomor60100/PEM/181.1/06/2015, tanggal 19 Januari 2015 dan oleh Camat Minas(Turut Tergugat Il) dengan Register Camat Nomor 021/SKGRKM/I/2015,tanggal 21 Januari 2015 serta Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat ) dengan Register Nomor100/PEM/181.1/07/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan oleh Camat Minas(Turut Tergugat

sengketa berdasarkan alas hak SuratKeterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama AMIN FIRMAN Register Nomor100/PEM/181.1/157 tanggal 24 Juni 1995, dan selanjutnya dipertegas denganSurat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama FIRMAN AMIN KABAN RegisterNomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 Nopember 2010 ditanda tangani olehRUSDI, S.E., selaku Kepala Desa/Lurah Minas Timur, Register Nomor:005/SKGRKM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010.

Ganti Kerugian dariNuriah (Tergugat XI) sesuai dengan Reg.Nomor 123/SKGRKM/IV/2015 tanggal6316 April 2015, dan Reg.Nomor 100/PEM/181.1/29 tanggal 13 April 2015 yangterdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor KecamatanMinas dengan Surat Keterangan Nomor 100/PEM/29;Bahwa Tergugat memiliki alas hak sesuai dengan Surat Keterangan GantiKerugian dari NUR UTAMA (Tergugat II) Reg.Nomor 022/SKGRKM/I/2015tanggal 21 Januari 2015, Reg.Nomor 100/PEM/181.1/07 tanggal 10 Januari 2015dan terdaftar

sangat jelas perobuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illdalam hal pembagian, penjualan/pembelian terhadap obyek sengketa tersebutadalah tidak sah dan cacat hukum karena tanpa sepengetahuan danpersetujuan dari kami pihak Penggugat selaku bagian dari ahli waris yang sahyang juga berhak terhadap obyek sengketa tersebut;Bahwa karena pembagian obyek sengketa Il oleh Tergugat kepadaTergugat Il yang sesuai dengan apa yang tercacat dan tertera dalam suratberita acara pembagian/pengukuran tanah No. 181.1

selaku aparat pemerintahan,karena Turut Tergugat , Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill tanoa semulamenelusuri, memperhatikan terhadap buktibukti yang ada dan tanpa melihatdengan riwayat kepemilikan tanah; apakah benar tanah sengketa tersebutadalah benar tanah hak milik Tergugat sendiri ataukah tanah warisan dan lainsebagainya, Turut Tergugat , Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill telahdengan berani dan melawan hukum membuat/mengeluarkan surat berita acarapembagian/pengukuran tanah No. 181.1

acara pembagian tanah tersebutadalah sangat jelas perbuatan pihakpihak Turut Tergugat tersebut di atasadalah salah dan keliru dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karenadi atas tanah sengketa tersebut dari dulu hingga saat sekarang masih dan tetapatas nama pemegang hak almarhum nenek kami Lakampae tersebut yangtercatat dalam buku rincik, dan sampai sejauh ini belum beralih atau berpindahtangan ke pihak manapun juga;Bahwa karena proses pembuatan surat berita acara pembagian tanahtersebut No. 181.1

No. 1150 K/Pdt/2009Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat , Turut Tergugat Il dan TurutTergugat Ill dalam hal pembagian tanah sengketa tersebut sesuai beritaacara pembagian tanah tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatanmelawan hukum;Membatalkan surat berita acara pembagian tanah No. 181.1/204/VV/PR.2003tanggal 9 Juni 2003 karena tidak sah dan cacat hukum;Menghukum kepada Tergugat Il, dan Tergugat Ill dan atau siapa saja yangmenguasai kedua obyek sengketa tersebut untuk segera mengosongkankedua