Ditemukan 503329 data
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 8
telahdipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuanpemidanaan yang bukan semata mata sebagai pembalasan atasperbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina danmendidik agar terdakwa menyadari dan mengisafi kesalahannyasehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudianhari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabilaterdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkandalam amar putusan dibawah iniMemperhatikan akan ketentuan pasal 378 KUHP dan Undangundang No. 8 tahun 1981
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 15
tidakserius melakukan penuntutan atas diri terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa mengingat SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkaradi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, serta dihubungkan dengan ketidak seriusanPenuntut Umum dalam melakukan penuntutan untuk penyelesaian perkara ini, sudah cukupmembuktikan bahwa tidak ada lagi jaminan Penuntut Umum akan menghadirkan terdakwakepersidangan untuk pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan terdakwa tersebut serta menurutSEMA Nomor 1 Tahun 1981
penuntutanJaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya tunggakan perkara disebabkan ketidakseriusan Penuntut Umum dalam melakukan proses pemeriksaan kasus terdakwa, serta tidak adajaminan lagi Penuntut Umum dapat menghadirkan terdakwa kepersidangan maka sudahsepantasnyalah dinyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa persidangan atas diri terdakwa tidak dapat dilanjutkan, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Mengingat SEMA No. 1 Tahun 1981
30 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 15
SAHWAN Bin SOFYAN sejumlah Rp.221.000.000,(duaratus duapuluh satu juta rupiah) Tidak adanya upaya perdamaian antara terdakwadengan saksi korban Penggelapan merupakan perbuatan yang sering terjadidi masyarakat dan membutuhkan perhatian aparatpenegak hukumMeperhatikan akan ketentuan pasal 372 KUHP dan Undangundang No.8 tahun 1981 tetang KUHAP serta peraturan perUndangungangan yang bersangkutan ;MENGADILI1.
58 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 12
68 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 2 Maret 2020 tersebut dapat diajukan permohonanuntuk diperiksa pada tingkat
51 — 9
meringankan secara cermat dantujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendamdari Negara melainkan bersifat preventif, represif danedukatif, dimana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinyasehingga dimasa yang akan datang dapat diterima kembali dalampergaulan masyarakat' sehari hari, maka pidana sebagaimana dalamamar putusan ini menurut hemat Majelis adalah sesuai denganperbuatan terdakwa ;Mengingat pasal 351 ayat (1) #KUHPidana, Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 8 tahun 1981