Ditemukan 16300 data
98 — 44
Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 ; 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 184/PENHS/2015/PT.TUN.SBYtanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; 4.
hari itu juga dan telah menyerahkan tambahan MemoriBanding tanggal 12 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2015 diberitahukan kepada pihak lawandengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan tambahan Memori4Banding masingmasing pada tanggal 3 Agustus 2015 dan tanggal 12 Agustus 2015;Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding padapokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor01
2015 dan telahdiserahkan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan KontraMemori Banding tanggal 15 September 2015 ; Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding padaPokoknya.........5pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudahbenar dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya menolak permohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding, sertamenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor01
/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juli 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk melihat berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk MelihatBerkas Perkara Nomor 01/G/2015/PTUN.SBY tanggal 03 Agustus 2015 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor01/G/2015/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal
Juli 2015, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding sebagaimanaketentuan Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 , oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal harus diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan yangterdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor01
92 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutan,Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada PengadilanNegeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Memerintahkan Terlawan II untuk menghentikan/membatalkan segalaproses pelaksanaan eksekusi/lelang yang dimohonkan bantuan olehPengadilan Negeri Tuban tanggal 03 Mei 2017 berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN.Tbn junctoPerkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Ton tanggal 02 Mei 2017 junctoPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor01
Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016,tertanggal 24 November 2016 dikarenakan cacat hukum;Dalam Pokok Perkara: WNMengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant):Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;Menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November2016 tidak memiliki Kekuatan eksekusi/non executabel;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01
Nomor 3714 K/Pdt/2019berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbntanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PNTbn tanggal 21 Juni 2017;8. Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan;9.
Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn,tanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016 adalah cacat hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;6.
Menghukum Terlawan II untuk menghentikan segala proses pelaksanaanlelang yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Malang bantuanberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn,tanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017;8.
9 — 0
Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;SUBSIDAR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir sendiri ke persidangan begitu pula Tergugat telah hadir sendiri kepersidangan.Halaman 2 dari5 halaman, perkara Nomor01 13/Pdt.G/2014/PA.KlaBahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi denganmenunjuk H.S.
Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkaramerupakan hak Penggugat dan tidak perlu menanyakan persetujuan Tergugatkarena belum masuk pemeriksaan pokok perkara, hal itu merupakan perbuatanHalaman 3 dari5 halaman, perkara Nomor01 13/Pdt.G/2014/PA.Klabaik yang harus didukung dan telah sesuai dengan isi daripada nasihat MajelisHakim serta dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonanpencabutan perkara tersebut patut dikabulkan.Mengingat, ketentuan Pasal 271272 Rv dan peraturan Perundangundangan
Soleh, Lc, MA.Halaman 4 dari5 halaman, perkara Nomor01 13/Pdt.G/2014/PA.KlaAnggota Anggota IlUU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. Muadz Junizar, S.Ag.Panitera PenggantiDra. HumaidahPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya proses :Rp. 50.000,3. Biaya panggilan : RP. 275.000.4. Redaksi >Rp. 5.000.5. Biaya meterai :Rp. 6.000.Jumlah : Rp. 366.000.Terbilang: Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiahHalaman 5 dari5 halaman, perkara Nomor01 13/Pdt.G/2014/PA.Kla
132 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
.51/2013 tentang Pembatalan Pendaftaran PeralinanHak Terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor72/Ungasan (sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh) Atasnama PT Mutiara Sulawesi luas 71.700 m2 dan Sertipikat AtasTanah Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan berturutturutatas nama Karna Brata Lesmana dan PT Mutiara Sulawesi luas29.290 m2 karena cacat administrasi berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaiPelaksana Putusan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor01
Putusan Nomor 427 K/TUN/2018Jakarta tanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 luas 71.700 m2berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Bali Nomor 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaiPelaksana Putusan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacatadministrasi;(iii) Peralinan hak terhadap Sertipikat atas Tanah Hak Guna BangunanNomor 1678/Ungasan kepada atas nama Karna
Peralihan hak terhadap Sertipikat atas Tanah Hak Guna BangunanNomor 72/Ungasan (sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh)kepada atas nama PT Mutiara Sulawesi berkedudukan di Jakartatanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 luas 71.700 m2 berdasarkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Bali Nomor 0226/Pbt/BPN.51/2016 dan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai PelaksanaPutusan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei
Peralihan hak terhadap Sertipikat atas Tanah Hak Guna BangunanNomor 1678/Ungasan kepada atas nama Karna Brata Lesmana luas29.290 m2, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0226/Pbt/BPN.51/2016 danputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,sebagai Pelaksana Putusan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016 dan karena cacatadministrasi; Mewajibkan kepada:1.
Tergugat Il untuk mencabut Peralihan hak terhadap Sertipikat atasTanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang Hak GunaBangunan Nomor 61/Kutuh) kepada atas nama PT Mutiara Sulawesiberkedudukan di Jakarta tanggal Akta Pendirian 29 Juni 1989 luas71.700 m2 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0226/Pbt/BPN.51/2016 danputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,sebagai Pelaksana Putusan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor01/P/FP/2016
15 — 7
agama Islam, pekerjaan Tani, bertempattinggal di SUMENEP, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;MELAWANPENGGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di SUMENEP, semula PENGGUGAT sekarangTERBANDING ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan denganperkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinanputusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 18 Maret 2008 M. nomor01
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 246. 000, (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama Sumenep bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding tanggal31 Maret 2008 terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep nomor01/Pdt.G/2008/PA.Smp. tanggal 18 Maret 2008, bertepatan dengan tanggal 10 RabiulAwwal 1429 H dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihaklawan pada tanggal 2 April
2008 ;Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuaidengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep nomor01/Pdt.G/2008/PA Smp. tanggal 29 April 2008 ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracarasebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundangundangan, maka permohonanbanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,maka Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding,sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini ;Mengingat, akan segala ketentuan perundangundangan dan peraturanperaturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding dapat diterima ; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep nomor01
SUPRIYONO
Tergugat:
ROCHMAT ;
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURBALINGGA
107 — 25
Menyatakan hukumnya menetapkan bahwa permohonan eksekusi Nomor01/ Pdt.Eks/2019/PN.Pbg yang dimohonkan oleh Terlawan adalah tidakdapat dilanjutkan dengan eksekusi dikarenakan nonexecutable;4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) walaupun ada upaya hukum lain;5. Menghukum Turut Terlawan untuk patuh dan taat terhadap putusan ini ;6.
/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg2) Bahwa terhadap permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg selanjutnya Ketua Pengadilan NegeriPurbalingga melakukan peneguran (aanmaning) yang dilaksanakan diruang mediasi Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga sebanyak 2(dua)kali, yaitu : Pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, jam 10.00.wib.
Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, jam 10.00.wib3) Bahwa dengan dilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) tersebut,Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak melakukan tindakan hukumyang berkaitan dengan permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.PbgMaka berdasarkan uraian tersebut, Perlawanan yang diajukan olehPelawan guna melakukan perlawanan terhadap permohonan eksekusinomor : 01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. tidak terpenuhi secara formil & berakibatterhadap perlawanan Pelawan batal demi hukum
Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, jam 10.00.wibBahwa dengan dilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) tersebut,Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak melakukan tindakan hukumyang berkaitan dengan permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg.Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan guna melakukanperlawanan terhadap permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. tidak terpenuhi secara formil, sebabpermohonan eksekusi nomor : 01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. telahdilaksanakan oleh Ketua
Nomor : 2079K/Pdt/2017 tanggal 18 Februari2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T4 ;Fotokopi Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor01/Pen.Pdt.Eks/2019/PN Pbg jo. Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Pbg jo. Nomor :527/Pdt/2016/PT Smg jo.
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor01/Eks.HT/2010/PN Kid, tanggal 24 Mei 2011 dan Berita Acara SitaEksekusi Nomor 01/Eks.HT/2010/PN Kld, tanggal 7 Juni 2011 disebutkanbahwa tanah yang akan dieksekusi adalah seluas 1600 m#? (seribu enamratus meter persegi) sehingga dari bukti dan fakta tersebut di atas, makaterdapat perbedaan luas yang signifikan atau masih terdapat sisa/kelebihantanah seluas 682 m? (enam ratus delapan puluh dua meter persegi);.
Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor01/Eks.HT/2010/PN Kid, tanggal 24 Mei 2011;4. Menyatakan sita eksekusi juncto Berita Acara Eksekusi Nomor01/Eks.HT/2010/PN Kld, tanggal 7 Juni 2011, tidak sah dan tidak berharga;5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untukmengangkat sita eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal 7 Juni 2011Nomor 01/Eks.HT/2010/PN Kld, tersebut;6. Menghukum Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;7.
Menyatakan bahwa Para Pembandingsemula para Pelawan/Tergugatadalah Pelawan yang baik/benar;Menyatakan sita eksekusi juncto Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Eks.HT/2010/PN Kld., tanggal 7 Juni 2011 tidak sah dan tidak berharga;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untukmengangkat sita eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal 7 Juni 2011Nomor 01/Eks.HT/2010/PN Kld., tersebut;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untukmengembalikan tanah selebihnya luas 682
(seribu enam ratusmeter persegi) yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak berpedomandengan batasbatas sebagaimana yang pelaksanaan sita eksekusi padatanggal 7 Juni 2011 Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Eks.HT/2010/PNKlId., tersebut di atas. Apabila pendapat M.
Menyatakan sita eksekusi Juncto Berita Acara Sita Eksekusi Nomor01/Eks.HT/2010/PN Kld, tanggal 7 Juni 2011 tidak sah dan tidak berharga;2.
12 — 2
Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwadalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perludilinat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atausalah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadipertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinantersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor01
Kitab ghoyatulmarom yang berbunyi :Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor01 14/Pdt.G/2015/PA.Kdg4alle wolall aye gle leas jl Aas jl Are 5 ane Aud!
maka Majelis Hakim perlu menambahkan amarputusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaKandangan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai PencatatNikah pada tempat perkawinan dilangsungkan dan pada tempat kediamanPenggugat dan Tergugat untuk dicatat ke dalam sebuah buku daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugatdengan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di wilayahHal. 11 dari 14halaman Putusan Nomor01
NanaSupiana, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Husnawati, S.Ag., sertaFahruddin, S.Ag, M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanHal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor01 14/Pdt.G/2015/PA.Kdgtersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terouka untuk umum olehKetua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu olehDrs. Rasyidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula olehPenggugattanpa hadirnya Tergugat;Ketua Majelis,ttdDrs. H.
Biaya Redaksi Rp. 5.000,00Jumlah Rp. 271.000,00Kandangan, 19 Mei 2015Salinan sesuai aslinyaPanitera,Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor01 14/Pdt.G/2015/PA.KdgDrs. PathurrahmanHal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor01 14/Pdt.G/2015/PA.Kdg
Pembanding/Tergugat : ARIFUDDIN KONDE Diwakili Oleh : M. AKBAR, SH.
Terbanding/Penggugat : Hj. JUMSANA
52 — 16
Berkas perkara, dan Ssuratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan mengutip keadaankeadaanmengenai duduk perkara, seperti yang tercantum dalamSalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor01/Pdt.G/2013/PN.K1k., tanggal 09 Juli 2013 dalamperkara kedua belah pihak tersebut yang amarnyaberbunyi sebagai berikutDALAM KONVENSTI :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untukseluruhnya.Dalam Pokok Perkara :1.
Kolaka,yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2013, M.AKBAR selaku kuasa dari Tergugat / Pembanding atasHal. 3 Dari 11 Put.No.55/Pdt/2013/PT.Sultranama ARIFUDDIN KONDE' telah mengajukan permohonan agarperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kolakatanggal 09 Juli 2013 nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Kolakauntuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan TingkatBanding ;Membaca risalah pemberitahuan pernyataanbanding, yang dibuat oleh jurusita pada PengadilanNegeri Kolaka pada tanggal 1 Agustus 2013 Nomor01
pemberitahuan pemeriksaanberkas perkara (inzage) yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Kolaka, telah memberiHal. 6 Dari 11 Put.No.55/Pdt/2013/PT.Sultrakesempatan kepada Tergugat/Pembanding danPenggugat/Terbanding masSingmasing tanggal 13 Agustus2013 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkarayang dimohonkan banding di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kolaka selama 14 hari terhitung' setelahpemberitahuan ini, dalam perkara perdata atas putusanPengadilan Negeri Kolaka tanggal 09 Juli 2013, Nomor01
/Pdt .G/2013/PN.K1k.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dariTergugat II/Pembanding telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratanyang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelahmemeriksa dan meneliti serta cermat dengan seksamaberkas perkara beserta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Kolaka tanggal 09 Juli 2013 Nomor01/Pdt.G/2013
Pasal 199 s.d. 205 Reglement Tot Regeling Van HetRehts Wesen in de Gewesten Buiten Java en MaduraStb.1947/227 (RBG);4. dan Peraturan lainnya yang terkait;MENGAODTILT:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi dari para Tergugat tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA :Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor01/Pdt.G/2013/PN.K1k. tanggal 09 Juli 2013 sehinggaamar putusan lengkapnya sebagai berikut:1.
1.KARDONO, S.H
2.AHMAD LUTFI, S.H
Terdakwa:
ALVYN bin LISTRA AGUNG
223 — 108
Ketua Majelis Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong Nomor01/Pen.JN.Anak/2020/MS.Str tanggal 28 Agustus 2020, terhitung sejak 28Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;Halaman 1 dari 3 halamanPetikan Putusan Nomor 01/JN.Anak/2020/MS.Str4.
Ketua Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong Nomor01/Pen.JN.Anak/2020/MS.Str tanggal 03 September 2020, terhitung sejak07 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara;Telah membaca uraian dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM13/KAMNEGTPUL/RDL/0O7/2020, tanggal 06 Agustus 2020;Telah mendengar keterangan saksisaksi, dan keterangan anak;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah
mendengar uraian tuntutan hukum Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM13/KAMNEGTPUL/RDL/0O7/2020, tanggal 08 September 2020;Telah mendengar uraian Nota Pembelaan Penasehat Hukum nomor01/JN.Anak/2020/MS.Str, tanggal 15 September 2020;Memperhatikan segala ketentuan PerundangUndangan dan QanunProvinsi Aceh serta ketentuan Hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
13 — 1
Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena sudahtidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran;Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapatdipertahankan lagi, karena terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalammembina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor01 2/Pdt.G/2017/PA.SmnTanggal 25 April201710.11.Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsidair:Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor01 2/Pdt.G/2017/PA.SmnTanggal 25 April2017Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalampersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yangsah, meskipun menurut relaas panggilan No: 12/Pdt.G/2017/PA.Smn untuksidang tanggal 14 Februari 2017, 14 Maret 2017, 04 April 2017
XXXxXXXXX, Uumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempattinggal di xxxxxxxx, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawahsumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:* Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibutiri Penggugat;* Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikahdilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2014;Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor01 2/Pdt.G/2017/PA.SmnTanggal 25 April2017Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga
namun tetap tidak berhasil.Bahwa Ya, saksi juga pernah memberi saran dan nasehat kepadaPenggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun;Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat danTergugat lagi.XXXXXXXX, UMur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di xxxxxxxx;, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawahsumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:,~~Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalahTeman Penggugat;Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor01
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbuktiPenggugat bernama XXxxxxxxx adalah warga/pendududk Kabupaten Slemanyang beralamat di xxxxxxxx, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai denganketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaHal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor01 2/Pdt.G/2017/PA.SmnTanggal 25 April2017dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena
Pembanding/Tergugat II : IBRAHIM BASRY Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Penggugat I : HILDI HAMID
Terbanding/Penggugat II : Dr. YAPANDI, M.Pd
Terbanding/Turut Tergugat : SUNDUS AKBAR, SH., M.Kn
99 — 73
Rapat Umum Pembina tertanggal 05 Juni 2017 Nomor01/PEMBINA/VI/2017 yang dilakukan dengan cara merubahBerita Acara Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit IslamPontianak (YARSI PONTIANAK) tertanggal 03 April 2017 Nomor01/PEMBINA/VI/2017, yang mana dalam Berita Acara RapatPembina tertanggal 05 Juni 2017 Nomor 01/PEMBINA/VI/2017dari semula tertera tertanggal O3 April 2017 Nomor01/PEMBINA/VI/2017 dirubah menjadi tertera tertanggal 05 Juni2017 Nomor 01/PEMBINA/VI/2017, yang hal ini dilakukanTERGUGAT dan TERGUGAT
,M.Kn (TURUTTERGUGAT) adalah didasarkan pada Berita Acara RapatPembina Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak Nomor01/PEMBINA/VI/2017 tanggal O5 Juni 2017 yangmengandung keterangan yang tidak berdasarkan pada faktayang benar/palsu, yaitu :a.
,M.Kn tentang SalinanPernyataan Keputusan Rapat Pembina "Yayasan Rumah SakitIslam Pontianak (YARSI PONTIANAK) tanggal 06072017 Nomor01, bertentangan dengan hak orang lain.
,M.Kn tentang SalinanPernyataan Keputusan Rapat Pembina "Yayasan Rumah SakitIslam Pontianak (YARSI PONTIANAK) tanggal 06072017 Nomor01 bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangandengan kesusilaan (geode zaden).
,M.Kn tentang SalinanPernyataan Keputusan Rapat Pembina "Yayasan Rumah SakitIslam Pontianak (YARSI PONTIANAK) tanggal 06072017 Nomor01, sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PARAPENGGUGAT (onrechtmatige daad) ;3. Menyatakan batal dan tidak sah, serta tidak berkekuatan hukumterhadap Akta Notaris SUNDUS AKBAR, SH.,M.Kn tentang SalinanPernyataan Keputusan Rapat Pembina "Yayasan Rumah SakitIslam Pontianak (YARSI PONTIANAK) tanggal 06072017 Nomor01 ;4.
48 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandung denganRegisterPerkara Nomor01/Pat.Bant/2002/PN Bdg tanggal 02 Januari 2002,dalam perkara antara:1. Ny. Tinawati;2. Johannes Timihardja;3. Jani Timihardja;4. Juliawati Timihardja sebagai Pembantah;Lawan1. Ny. Siti Wahyu Widayati,diwakili oleh Kuasanya Agus Rachmat,S.H.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KHAR/SK.PDT/II/2002tertanggal 04 Februari 2002 sebagai Terbantah;PT Saka Buana,sebasai Turut Terbantah :Pemerintan Negara Republik Indonesia cg.
/Bant/2002/PN Bdg tanggal 26 Maret 2002 tidak mengikutsertakan pihakpihak yang terlibat dalam perkara bantahan Nomor01/PDT/Bant/2002/PN Bag, yaitu:1.
Siti Wahyu Widayati, diwakili kuasanya Agus Rachmat,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor07/KHAR/SK.PDT/II/2002tertanggal 04 Februari 2002 sebagai Pihak Kedua;Cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya;Menyatakan hukum Putusan Akta Perdamaian Nomor01/PDT/Bant/2002/PN Bdg tanggal 26 Maret 2002 oleh karena berdasarpada perjanjan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaiantanggal 19 Maret 2002, antara:1) Pembantah Ny.
Dalam perkara bantahan Nomor01/Pdt.Bant/2002/PN Bdg tertanggal 02Januari 2002 yang diputus sebagimana putusan perdamaian Nomor01/PDT/Bant/2002/PN Bdg tanggal 26 Maret 2002 dimana Penggugatsebagai pihak yang disebutkan selaku Turut Terbantah.IIl, yang secarahukum tidak lain pihak yang tunduk dan taat terhadap isi putusan dalamperkara tersebut;c.
19 Maret 2002(bukti P.15) yang merupakan dasar diterbitkannya putusan AktaPerdamaian Nomor 01/Pdt/Bant/2002/PN Bdg tanggai 26 Maret 2002tesebut, adalah merupakan Akta Perdamaian yang tidak sah dan cacathukum yang menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi, sehinggasebagai konsekuensi yuridisnya putusan Akta Perdamaian Nomor01/Pdt/Bant/2002/PN Bdg tanggai 26 Maret 2002 tesebut, haruslahdinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segaia akibathukumnya;8.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Termohon:
ZAINUDDIN
24 — 15
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor01/Pdt.P. KONS/2018/PN.Sbw tanggal 23 Januari 2018; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran uang ganti Kerugian Nomor01/Pdt.P. KONS/2018/PN.Sbw tanggal 25 Januari 2018 ; 3.
Sumbawa Barat ( Bukti P 10).Berita Acara Penawaran Pembayaran uang ganti Kerugian Nomor01/Pdt.P.KONS/2018/PN.Sbw tanggal 25 Januari 2018 kepada TermohonZainuddin( Bukti P11).Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat tersebut diatas, telah jelasbahwa pihak termohon Zainuddin yang akan menerima ganti kerugian namun menolakpenawaran pembayaran tersebut karena nilainya lebih kecil dari pada nilai/harga tanahsemestinya.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Termohon:
UMAR ABDULLAH
27 — 11
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor01/Pdt.P. KONS/2018/PN.Sbw tanggal 23 Januari 2018; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran uang ganti Kerugian Nomor01/Pdt.P.KONS/2018/PN.Sbw tanggal 25 Januari 2018; 3.
Berita Acara Penawaran Pembayaran uang ganti Kerugian Nomor01/Pdt.P KONS/2018/PN.Sbw tanggal 25 Januari 2018 kepada Termohon UmarAbdullah .( Bukti P12 ).Menimbang, bahwa berdasarklan buktibukti Surat tersebut diatas, telah jelasbahwa pihak termohon Hasanuddin, SKM , yang akan menerima ganti kerugian namunmenolak penawaran pembayaran tersebut karena nilainya lebih kecil dari pada nilai/nargatanah semestinya.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Termohon:
HASANUDDIN, SKM
17 — 7
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor01/Pdt.P.KONS/2018/PN.Sbw tanggal 23 Januari 2018;2. Berita Acara Penawaran Pembayaran uang ganti Kerugian Nomor01/Pdt.P.KONS/2017/PN.Sbw tanggal 25 Januari 2018 3.
Berita Acara Penawaran Pembayaran uang ganti Kerugian Nomor01/Pdt.P.KONS/2018/PN.Sbw tanggal 25 Januari 2018 kepada TermohonHasanuddin,SKM.( Bukti P12 ).Menimbang, bahwa berdasarklan buktibukti surat tersebut diatas, telah jelasbahwapihak termohon Hasanuddin, SKM , yang akan menerima ganti kerugian namunmenolak penawaran pembayaran tersebut karena nilainya lebih kecil dari pada nilai/nargatanah semestinya.
37 — 22
tersebutdiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendirioleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkatbanding, kecuali mengenai alasan alasan gugatan (posita) tidakbersesuaian dengan hal hal yang diminta untuk diputus (petitum)sehingga amar putusan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah iniMenimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut makaPengadilan Tinggi(Consevatoir Beslag)berpendapat bahwa penyitaan jaminanyang diletakan oleh Pengadilan NegeriMuara Bulian tanggal 06 Mei 2009 Nomor01
MBlIn jo BeritaAcara Penyitaan Jaminan tanggal 06 Mei 2009 Nomor01/B.A.Pdt.G/2009/PN.MBIn beralih demi hukum dari tangan KepalaKelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam Kabupaten BatangHari kepada pihak Tergugat/Pembanding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas maka penyitaan jaminan (Consevatoir Beslag)terhadap harta kekayaan Tergugat/Pembanding atas kelapa sawitseluas 2 (dua) ha yang terletak dikelurahan Kembang Paseban,Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari berdasarkan
penetapantertanggal 22 April 2009 Nomor : 12/Pen.Pdt.G/2008/PN.MBIn = joBerita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 06 Mei 2009 Nomor01/B.A.Pdt.G/2009/PN.MBIn, dinyatakan sah dan berharga,sedangkan 13 (tiga belas) ha karena telah melampaui / melebihiobjek yang disengketakan maka dinyatakan tidak sah dan tidakberharga dan patut diangkat oleh Pengadilan Negeri Muara BulianMenimbang, bahwa untuk adanya kepastian dalam pengangkatanpenyitaan jaminan atas 13 (tiga belas) ha kebun kelapa sawitmilik Tergugat
/Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggimemerintahkan Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk mengangkatPenyitaan Jaminan tertanggal 06 Mei 2009 Nomor01/B.A.Pdt.G/2009/PN.MBIn setelah putusan ini diucapkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Buliantanggal 12 Mei 2009 Nomor =: 12/Pdt.G/2008/PN.MBIn yangdimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki, yang amarselengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena
Menyatakan Sita jaminan (Consevatoir Beslag) yang telahdiletakkan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 06 Mei2009 ~ sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor01/B.A.Pdt.G/2009/PN.MBIn jo Nomor12/Pen.Pdt.G/2008/PN.MBIn atas harta kekayaanTergugat/Pembanding yang melampaui' kebun kelapa sawit10seluas 2 (dua) hektar yaitu. 13 (tiga belas ) hektardinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karena ituharusdiangkat Se ee ee eee.
21 — 16
Panitera PengadilanNegeri Atambua yang menyatakan bahwa tanggal 03September 2010 Para Penggugat/Pembanding, telahmengajukan permohaeg@sri agar .perkaranyaperkaranya yang diputus oleh PengadilanNegeri Atambua tanggal 20 Agustus 2010 Nomor :01/Pdt.G/2010/PN.ATB ~ untuk diperiksa dandiputus dalam Pengadilan tingkat banding danpermohonan banding mana telah diberitahukankepada para Tergugat/Terbanding masing masingpada tanggal 20 Oktober 2010 Membaca risalah pemberitahuan memeriksaberkas perkara (inzage) Nomor01
tingkat pertama tersebut oleh karenasemua shal serta keadaan yang teruangkapdipersidangan telah diuraikan secara tepat danbenar dalam pertimbangan hukumnya, yangdijadikan dasar putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena ituPengadilan tingkat banding mengambil alih semuapertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertamayang telah tepat dan benar itu, untuk dijadikanpertimbangan hukum oleh Pengadilan tingkatbanding dalam memutus perkara ini : Menimbang, bahwa dengan demikian putusanPengadilan Negeri Atambua Nomor01
(Rechtreglemen De Buiten Gewesten) danketentuan lain dalam hubungan dengan perkara ini Menerima permohonan banding dariPara Pembanding / semula ParaPenggugat ; Menguatkan putusan PengadilanNegeri Atambua Nomor01/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 20Agustus 2010, atas perkara perdataantara kedua pihak tersebut, yangdimintakan banding Menghukum pihak ParaPembanding/semula Para Penggugatuntuk membayar biaya biaya perkaraini pada kedua tingkat peradilan,yang pada tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp. 200.000
66 — 29
terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20April 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat danTergugat maka tenggang waktu 14 (empat belas ) hari untukmengajukan permohonan banding dihitung sejak setelahdiucapkannya putusan tersebut dipersidangan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkatBanding mempelajari dengan cermat berkas perkara dalamperkara ini khususnya yang berkaitan dengan tenggangwaktu permohonan banding dari Tergugat/Pembandingsebagaimana tercantum dalam Akta permohonan Banding Nomor01
yang diubah denganUndang UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang UndangNomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapatditerima ; +Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya setelah membaca,meneliti danmempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiridari surat gugatan,berita acara pemeriksaan persiapan,berita acara pemeriksaan persidangan, surat bukti parapihak, surat surat lain yang berkaitan serta putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor01
berpendapat sebagai berikut dibawah ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Bandingsependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya bahwa yang menjadi objek guggatan dalampokok perkara ini adalah Keputusan kepala Desa tatungNomor: 05 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentangPemberhentian perangkat Desa Lainnya Desa Tatungkecamatan Balong , Kabupaten Ponorogo atas nama Sudaryoto(penggugat / Terbanding ) ; Menimbang, bahwa putusan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor01
81 — 43
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 26 Mei 2010 Jo Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 72/PD1T/2011/PT.DKI, tanggal 5 April 2011 JoPutusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 966K/PDT/2012, tanggal 5 Februari 2013, dengan amar putusan sebagai berikut2.
Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 26 Mei 2010;MENGADILLI:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat daan Tergugat Il selurunnyaDALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan sah surat Akta Jual Beli Nomor 1947/2008, tanggal 02 April2008, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Zainal Almanar, SH Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta
(satu juta seribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Jo Putusan Pengadilan Tinggi DK Jakarta Nomor 72/PDT/2011/PT.DKI, tanggal5 April 2011;Halaman 2 Putusan Nomor 439/Pdt/2017/PT.DKI.MENGADILLI: Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Para Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim, 26 Mei 2010, yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar ongkos
tidak beralasan dan berdasarkan hukum karenadalam gugatannya mengenai Eksekusi Pengosongan, didalam hukum tidakkenal adanya Gugatan Eksekusi Pengosongan, sehingga GugatanPenggugat tidak jelas dasar hukumnya (rechts grond) karena tidak jelasketentuan PerundangUndangan mana yang dilanggar oleh Tergugat danTergugat Il karena tidak jelas PerundangUndangan mana yang mengaturGugatan dimaksud, bahwa seandainya Penggugat teliti dan cermat dalammengajukan Gugatan terdahulu (Vide Gugatan Perkara Perdata Nomor01
Bangunan sesuai Girik C. 154Persil Nomor 8 Blok D.I seluas 166 M* ditempati dan dikuasai sejak tahun1993 sampai sekarang yang ditempati oleh Bapak M Nur dan NyonyaMasuwah selaku orang tua Tergugat dan Tergugat Il dan setelah keduanyameninggal dunia diwariskan kepada Tergugat dan Tergugat Il selaku ahliwaris;Bahwa patut ditolak dan atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat padaPoint 5 Gugatan, bahwa Gugatan Penggugat adalah menindaklanjutiterhadap bunyi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor01