Dan selanjutnya saksi Adityawan Pratomomenerangkan Gambar As Built Drawing dan Gambar Pertelaan ApartemenCasablanca Mansion Lantai Mezzanine, M1 Lantai Mezzanine terhubungmenjadi satu kesatuan dengan Unit G2.

Nomor 187 K/Padt./2016keluar dari dan ke Unit M1 milik Termohon Kasasi/Terbanding semulaPenggugat;Selanjutnya dalam persidangan saksi Adityawan Praptomo juga telahmenerangkan bahwa dari bukti T5A berupa Gambar Pertelaan ApartemenCasablanca Mansion Lantai Mezzazine terlihat dengan jelas batas satuanrumah susun kepemilikan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugatatas Unit M1 Lantai Mezzanine adalah ditandai dengan batas garis warnakuning (videKeterangan berbentuk Kotak Empat Persegi Panjang WarnaKuning

Nomor 187 K/Padt./2016keluar dari dan ke Unit M1 Lantai Mezzazine setelah Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat dapat: Menunjukan kepada Tergugat bukti Pertelaan dan atau As BuiltDrawing Architecture yang bisa menjelaskan dan menunjukan bahwaadanya pintu dan rolling door pada areal pintu akses/jalan masuk dankeluar dari dan ke Unit M1 Lantai Mezzazine Rumah Susun HunianCasablanca Mansion tersebut, atau Mengajukan permohonan secara tertulis kepada PerhimpunanPenghunian Rumah Susun Hunian (PPRSH

Judex Facti salah mengartikan dan atau menafsirkanketerangan saksi Adityawan Pratomo dimana saksi Adityawan Pratomo tidakpernah menerangkan bahwa lokasi pintu objek sengketa ada gambar atausymbol pintu yang berbentu % lingkaran, yang benar adalah saksiAdityawan Pratomo dalam persidangan menerangkan bahwa dari GambarAs Built Drawing dan Gambar Pertelaan Apartemen Casablanca MansionLantai Mezzazine tidak ditemukan adanya gambar atau symbol dan atauHalaman 17 dari 23 hal. Put.

ApartemenCasablanca Lantai Mezzazine tidak ada gambar atau symbol pintuakses/jalan masuk dan keluar dari dan ke Unit M1 Lantai MezzazineRumah Susun Hunian Apartement Casablanca Mansion, posisi pintusemestinya dipasang sesuai Gambar Pertelaan Apartemen CasablancaMansion Lantai Mezzazine dan atau dibatas lantai keramik berwarna hitamdan atau di dekat toilet (vide bukti T20 berupa foto);.

Bangkit PanganIndonesia, Termohon mengklaim dan memasukkan assetasset milik dan atasnama Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang telah dijaminkandalam bentuk hak tanggungan kepada Pemohon, ke dalam daftar (pertelaan)harta pailit PT.

Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) dari daftar (pertelaan) hartapailit PT.

No. 569 K/Pdt.Sus/2012dimasukkan ke dalam daftar (pertelaan) harta pailit PT.Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit);2 Bahwa mengacu pada buktibukti sebagai berikut:a Bahwa Termohon dalam menyusun daftar (pertelaan) harta pailit PT. BangkitPangan Indonesia (dalam pailit) didasarkan pada laporan keuangan untuk tahunbuku 2006 yang telah diaudit oleh Drs. H. Fahmi Rizani, MM., Akuntan dariKantor Akuntan Publik Drs.

Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit) adalahpemilik dari tanah dan bangunan sebagaimana dinyatakan dalam daftar(pertelaan) harta pailit PT.

Menyatakan batal dan tidak sah daftar (pertelaan) harta pailit PT. Bangkit PanganIndonesia (dalam pailit) yang dibuat oleh Termohon setidaktidaknya menyangkutbarangbarang tidak bergerak milik dan atas nama pribadi Arie Pranoto Achmaddan Jefry Setiawan Pranoto yang telah dijaminkan dalam bentuk hak tanggunganberupa:a. Sebidang tanah seluas 7.797 m?

Put.No.806 K/Pdt/2007peraturanperaturan/keputusankeputusan tentang Rumah Susun (bukti);Bahwa "Pertelaan Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi adalah bagianyang tidak terpisahkan dari produkproduk Pemerintah Daerah DKI Jakarta incasu "Keterangan rencana kota", "Izin Mendirikan Bangunan (IMB)" dan "IzinLayak Huni (Izin Penggunaan Bangunan)", di mana kesemua produkproduksecara "akumulatif" serta proses pembuatannya tidak boleh melanggar Ketentuan Perundangundangan/Peraturanperaturan/Keputusankeputusan

IMB, Izin Layak Huni, Pengesahan Pertelaan,Pengesahan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun, Penghuni, Pengelolaandan Pengawasannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkanPerundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan demikian sebagaimana yang diuraikan pada butir (5.1.1)di atas adalah suatu hal yang dirasakan teramat sangat naif "bilamana" PejabatTata Usaha Negara in casu Turut Tergugat VII dapat menerbitkan KeputusanNo. 1226 tanggal 15 Agustus 1997 tentang Pengesahan Pertelaan RumahSusun Hunian

Apartemen Slipi, Keputusan mana "lampiran"nya berupa"Gambar dan Uraian Pertelaan" (Bukti) yang diwujudkan dalam bentuk"Pengesahan Pertelaan" ternyata isinya memuat Hak atas Tanah Bersama paraAnggota PPRSHAS dengan "Sertifikat HGB No.1271/Palmerah, luas 8.105 m2",hal mana jelasjelas dan nyata sekali sangat "bertentangan dengan produkproduk yang dibuat sebelumnya, di mana produkproduk tersebut kesemuanyateramat jelas dan nyata No. 1148/Palmerah luas 13.310 m2, sebagaimana yangdiuraikan di bawah ini

Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi, wajib hukumnyaTurut Tergugat VII terlebin dahulu "meneliti secara cermat" apakah LampiranPutusan tersebut berupa Gambar dan Uraian Pertelaan yang dimaksud sudahbenarbenar memuat Hak atas Tanah Bersama dengan alas Hak Sertifikat HGBNo.1148/Palmerah yang mempunyai luas tanah 13.310 m?

Memerintahkan, Turut Tergugat VII melakukan eksaminasi atau verifikasiterhadap Gambar dan Uraian Pertelaan Rumah Susun Hunian ApartemenHal. 18 dari 37 hal. Put.No.806 K/Pdt/2007Slipi yang dijadikan Lampiran dalam Keputusan Turut Tergugat VII No. 1226th 1997 tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian ApartemenSlipi dengan segala akibat hukumnya;4. Menyatakan, bahwa Pertelaan Rumah Susun Hunian Apartemen Slipiadalah cacat hukum;5.

Bahwa perbuatan Tergugat yang membangun restaurant di area tamanadalah perbuatan melawan hukum yakni pembangunan tersebut tidak sesuaidengan aturan pertelaan The Beiiagio Residence. (Bukti P10)Hal 3 dari 58.Put.No.1573/PDT.G/2009/PN.Jkt.Sel16.

Isi surat Penggugat yaitu Penggugat memintakepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan dan memindahkankegiatannya dari area play ground, karena telah melanggar peruntukanlahan yang tidak sesuai dengan pertelaan dan IMB.

Pelanggaran terhadap Pertelaan, sebagaimana diatur dalam AturanTentang Pertelaan The Bellagio ResidenceBahwa atas perbuatanperbuatan dan pelanggaran Tergugat dan Tergugat IItersebut, oleh Penggugat telah dilakukan upayaupaya komunikasi secaralisan maupun tulisan, akan tetapi Tergugat dan Tergugat Il tidakmengindahkannya.Hal 8 dari 58.Put.No.1573/PDT.G/2009/PN.Jkt.SelBahwa berdasarkan perbuatanperbuatan dan pelanggaran sebagaimana telahdisebut di atas, maka tindakan Tergugat dan Tergugat Il tersebut

Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Tergugat danTergugat Il batal demi hukum, karena telah melanggar kausa yang halalsebagaimana diatur dalam Pasal 1320 (4) KUHPerdata, dan telah melanggar aturanThe Bellagio Residence mengenai pertelaan.4.

Oberita acara hasilpemeriksaan yang dilakukan P2B bahwa Pembangunan VegasJakarta Restoran telah menyalahi pertelaan dan supayaditertibkan sesuai dengan peruntukan yang disetujui olehGubernur;10.

Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari(Dalam Pailit) dalam perkara ini, pada saat itu jelasjelas membuatdaftar pertelaan aset Debitur Pailit atas nama PT.

Meranti Maritime dan Henry Djuhari sebagaimanaterbukti Daftar Pertelaan Aset yang dibuat oleh Tim Kurator PT.

Berdasarkan Daftar Pertelaan Pertelaan Harta Pailit PT. SinarLestari Ultrindo (Dalam Pailit) dan PT. Distribusi Indonesia Jaya(Dalam Pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas tanggal16 April 2018 dan disampaikan oleh Kurator kepada kami, ternyataobyek lelang yang Saudara ajukan masuk dalam daftar pertelaan(Copy terlampir);Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Saudara tidak dapatkami tetapkan dan kami sarankan agar saudara berkoordinasidengan Kurator PT.

, Perihal: Protes Keras Atas Status Aset Milik PihakKetiga Dalam Daftar Pertelaan Harta Pailit PT.

Protes Keras Atas Status Aset Milik Pihak Ketiga DalamDaftar Pertelaan Harta Pailit PT. Sinarlestari Ultrindo(Dalam Pailit) Yang Dinyatakan Sebagai Boedel PailitOleh Tim Kurator PT. Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit);3.

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama,benda bersama, dan tanah bersama yang bersangkutan;Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;Bahwa menurut Pasal 31 PP Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susunyang berbunyi:Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan dari PemerintahDaerah atas pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari masingmasing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanahbersama serta uraian nilai perbandingan proporsionalnya

yang termasuk di dalamnya gambar Pertelaan,Uraian Pertelaan, dan batasbatasnya dalam arah vertikal dan horizontalsesuai dengan Pasal 39 PP Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;Bahwa karena dari pertelaan inilah baru dapat diketahui dengan jelasberapa besar dan dimana letaknya dan juga status kepemilikan Strata Titleini.

Setelah ada pertelaan ini barulah dapat dihitung dengan adil dan benarberapa biayabiaya yang harus dikeluarkan oleh tiaptiap pemilik hunianStrata Title ini;Bahwa pertelaan ini sangat penting untuk diperiksa dan dimiliki oleh parapemilik Strata Title ini karena khususnya ruangruang Strata Title inimempunyai letak yang unik, karena sertifikat Strata Title ini mempunyailetak yang unik, karena sertifikat Strata Title ini merupakan pemberian hakkepemilikan kepada pemilik ruang Strata Title, yaitu ruang

perhitungannyaberdasarkan luas tanah yang melekat pada bangunan dan ruang di atasnyaatau perhitungannya hanya dilakukan berdasarkan luas ruangan yangdimiliki berdasarkan pertelaan;Halaman 19 dari 85 Hal.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat menyataka bahwa Tergugat Vmenyembunyikan pertelaan maupun uraian pertelaan, bahwa daliltersebut haruslah ditolak oleh karena tidak jelas maksud pertelaanataupun uraian pertelaan tidak jelas dan tidak dimengerti oleh TergugatV, pertelaan apa dan uraian pertelaan apa yang dimaksud Penggugatdisini tidak jelas, oleh sabab itu gugatan tersebut harus ditolak dan tidakberkualitas;2.

Bahwa TERGUGATIII selaku Kurator telah memasukkan SHGU 144 kedalam Daftar (Pertelaan) Tambahan Harta Pailit TERGUGATI/PT. DwiKencana Semesta (Dalam Pailit) tanggal 07 Desember 2017.Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA5.

No. 6/Pdt.SusPailit/2016/PN.Niaga.Mdn.tanggal 16 Agustus 2018 tersebut telah MEMBENARKAN tindakanTERGUGAT III yang memasukkan HGU No. 144/Desa SeunebokBayu Seluas 479,09 Ha kedalam Pertelaan (Daftar) Tambahan atasHarta Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) tanggal 07Desember 2017.Bahwa tindakan TERGUGAT IIl yang memasukkan HGU No.144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha kedalam Pertelaan(Daftar) Tambahan atas Harta Pailit PT.

No. 6/Pdt.SusPailit/2016/PN.Niaga.Mdn.tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakimpada halaman 110 paragraf ke6 menyatakan: Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwaTERMOHON dalam menyusun Daftar (Pertelaan) aset PT.

Memerintahkan TERMOHON untuk tetap memasukkan asetberupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu,seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PEMOHON,kedalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta(Dalam Pailit), terkait perkara kepailitan PT.

Dwi KencanaSemesta (Dalam Pailit).Bahwa berdasarkan putusan tersebut, tindakan hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT III yang memasukkan aset berupa Hak Guna Usaha(HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, yang terdaftaratas nama PENGGUGAT, ke dalam Daftar (Pertelaan) aset PT.

dan Il yang tujuannya adalah demi kepentingan Tergugat dan II untuk menutup nutupi status Hak Pengelolaan in casu;Bahwa dengan adanya orang/karyawan Tergugat dan II yangdisusupkan di kepengurusan PPRS, maka Penggugat dan pemilik lainnyasulit untuk melihat apalagi mendapatkan dokumen dokumen pentinglainnya seperti Akta Pemisahan, Pertelaan dan uraian serta lampiran,Sertifikat Induk, Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan II denganPihak Pemda DKI Jakarta, dsb, padahal pada dokumen dokumen a quodapat

kepada Perhimpunan Penghuni, termasuk Sertifikat Induk, Akta Pemisahan,Pertelaan dan uraian, serta lampirannya, padahal dokumendokumen a quomerupakan petunjuk dan penjelasan tentang adanya status Hak Pengelolaan incasu36. Bahwa dengan demikian maka sangat jelas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan II;I. Tindakan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukumyang melanggar Undang undang dan peraturan yang berlakuserta merugikan Penggugat.37.

Bahwa selain itu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IVsemakin jelas dimana hingga saat ini Penggugat sulit untuk melihat danmendapatkan salinan sertifikat induk dan Pertelaan yang meliputi uraian dan lampiran;48.

Uraian dan Rincian Pertelaan dariPenggugat dan penyembunyian Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan IIdengan Pemda DKI Jakarta mengenai HPL a quo, yang jika diperkirakanperhitungan kerugiannya adalah sebagai berikut: Nilai kerugian akibat hilangnya status kepemilikan tanah :Semula harga kios Mal yang berdiri di atas tanah milik Penggugat bersama ParaPemilik lainnya bernilai 100%, dan dengan berubahnya status tanah menjadi HGBdi atas HPL, maka nilai kios mal milik Penggugat hanya bernilai 25 %

Bahwa adapun dasar dimohonkannya penundaan ini akibat dari tidak jelasnyastatus tanah yang sebenarnya karena Penggugat belum mendapatkan sertifikatinduk dan Pertelaan beserta uraian rincian dan akta pemisahan dan Lampiranyang menyatakan status HGB di atas Hak Pengelolaan a quo, dan kalaupun adahanya sebatas lisan, tanpa tertulis yang didasarkan pada dokumendokumenresmi seperti sertifikat induk dan Pertelaan beserta uraian dan PerjanjianKerjasama antara Tergugat dan dengan Pemda DKI Jakarta mengenai

Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (DalamPailit), tertanggal 16 April 2018.

Bahwa sehubungan dengan tugas dan kewenangannya, PENGGUGATtelah membuat Daftar (Pertelaan) HartaPailit PT Distribusi Indonesia Jaya(Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018yang dimana juga telah mendapatkanpersetujuan dari Hakim Pengawas.

(Pertelaan) Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) &Permintaan Penyerahan dan surat Permintaan Penyerahan Ke2;Bahwa namun sampai dengan saatini; TERGUGAT belum jugamenyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT untuk dilakukanpengurusan dan pemberesan dalam kepailitan PT Distribusi Indonesia Jaya(Dalam Pailit).

Cipedes tersebut.Berdasarkan halhal yang telah dijelaskan diatas, maka terbuktiList dan CatatanHarta Perusahaan tidak dapat menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT untukmemasukkan Tanah SHM No. 2544/Kel.Cipedes ke dalam Daftar (Pertelaan)Harta Pailit PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA tanggal 16 April 2018.Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan Tanah SHM No. 2544/Kel.Cipedestersebut adalah milik PT.

DISTRIBUSIINDONESIA JAYA (Dalam PAILIT) untuk mengeluarkandari Daftar(Pertelaan) Harta Pailit PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA (DalamPAILIT) tanggal 16 April 2018:1 (satu) bidang Tanah seluas 579 m2 (lima ratus tujuh puluh sembilanmeter persegi) berikut Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri diatasnyaberdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2544/Kel.

Foto copy Daftar (pertelaan) Harta Pailit PT.Distribusi Indonesia Jaya(Dalam Pailit), tanggal 16 April 2018, yang diberi tanda :P7;9.

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, bendabersama, dan tanah bersama yang bersangkutan.Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Hal. 6 dari 67 hal. Put.

Hal ini sudah dimintakan berulang kali oleh para pemiliktoko kepada Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV, maupun Tergugat VI untukmemberikan Pertelaan tetapi tidak pernah diberikan dengan berbagai macamalasan.

Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, bendabersama, dan tanah bersama yang bersangkutan ;Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.9.

Bahwa, dengan adanya pertelaan ini, baru dapat ditentukan cara perhitunganpajak yang harus dibayar, apakah perhitungannya berdasarkan luas tanahyang melekat pada bangunan dan ruang di atasnya atau perhitungannyahanya dilakukan berdasarkan ruangan yang dimiliki berdasarkan pertelaan ;14.Bahwa, akibat keadaan yang demikian, tidak jelasnya status kepemilikan,luas areal Strata Title yang dimiliki PT.

yang juga merupakan kunci tentang statustanah pada unitunit milik para Pemohon Kasasi, apakah hak gunabangunanatau hak gunabangunan yang berdiri di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL),akan tetapi pertelaan itupun hingga saat ini, tidak jelas keberadaannya,padahal Termohon Kasasi VI juga hadir di persidangan, tetapi tidak pernahterungkap pertelaan a quo meskipun para Pemohon Kasasi telah memintanyamelalui gugatan ;Bahwa, dengan raibnya sertifikat induk dan Pertelaan, dan dalam sertifikatpemisahan tidak

mengikatbagi Penggugat dan Turut Tergugat , Il, Ill dan IV Putusan Nomor887/PTSNMK.MA/KIJBR/III/2017 dan Putusan Nomor 888/PTSNMK.MA/KIJBR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;Menyatakan SuratSurat Izin terkait pendirian Apartemen GatewayAhmad Yani, bukan termasuk informasi yang terobuka untuk umum, dankarenanya tidak ada kewajiban hukum bagi Turut Tergugat , Il, III dan IVuntuk memberikan informasi terkait dengan SuratSurat Izin tersebutkepada Tergugat Il, yaitu: Sertifikat Laik Fungsi (SLF); Gambar Pertelaan

yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Uraian Pertelaan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Akta Pemisahan yang telah disahkan Pemerintah Kota Bandung; Surat Izin lokasi Nomor 503.593.22/19/BPPT tanggal 28072010; Surat IMB Nomor 503.648.1/047/BPPT tanggal 11022011; Surat IMB Nomor 503.648.1/400/BPPT tanggal 27062012; Surat IMB lain yang diterbitkan di atas tanah Jalan Jend.

hukummengikat bagi Penggugat dan Turut Tergugat I, Il, III dan IV PutusanNomor 887/PTSNMK.MA/KIJBR/III/2017 dan Putusan Nomor888/PTSNMK.MA/KIJBR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;Menyatakan SuratSurat Izin terkait pendirian Apartemen GatewayAhmad Yani, bukan termasuk informasi yang terbuka untuk umum,dan karenanya tidak ada kewajiban hukum bagi Turut Tergugat , Il, IIIdan IV untuk memberikan informasi terkait dengan SuratSurat Izintersebut kepada Tergugat Il, yaitu: Sertifikat Laik Fungsi (SLF); Gambar Pertelaan

Bukti mana di dalamnya mencanumkan pertelaan nama Pemohon I NAMABENAR PEMOHON 2, oleh karena itu menjadi bukti yang sempurna dan mengikat; Penetapan No.108/Pdt.P/2015/PA.Pas Halaman 4Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan fotocopi Kartu Keluarga (K.K)dimana KK menurut Pasal 58 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013adalah merupakan data kependudukan perseorangan, data mana dibuat oleh pejabatyang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkam dengan aslinya ternyata sesuai,bukti mana didalamnya menantumkan

pertelaan nama Pemohon I dan II, Syitno danNAMA BENAR PEMOHON 2, oleh karena itu menjadi bukti yang sempurna danmegingikat;Menimbang, bahwa bukti (P.4 sampai dengan 9 ) merupakan fotocopidokumen lain dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai.

Bukti mana didalamnya mencanumkan pertelaan nama Pemohon I NAMA BENAR PEMOHON 1dan pemohon IT NAMA BENAR PEMOHON 2, oleh karena itu menjadi bukti yangsempuma dan mengikat;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Pemohon I dan PemohonII salng mempunyai korelasi dan bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu dapatdipakai bukti dalam pembuktian perkara ini;Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada peristiwa konkrit yang telahdipertimbangkan dengan buktibukti surat dan saksi, maka telah dapat dikonstatirmenjadi

Bumi Flora kedalam Pertelaan (Daftar) Tambahan atas HartaPaiit PT. Dwi Kencana Semesta (dalam Pailit) tanggal 07 Desember 2017 dantelah melaksanakan Lelang Eksekusinya adalah Perbuatan Melawan Hukum(Onrecht Matigdaad);Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.LainLain/2018/PN Niaga Mdn.Jo.

DKS, dan 2 bulan sejak masa insolvensi, menjadi daluwarsa/telahlampau waktu.Dengan telah lampau waktu/daluwarsanya hak menuntut dari PihakKetiga/PEMOHON, maka mengakibatkan gugatan ini tidak sah, yang karenanyaGugatan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARABahwa Kurator/TERMOHON telah benar dan sesuai hokum, dalam menyusun(Daftar) Pertelaan dan (Daftar) Pertelaan Tambahan, dalam melakukanmengurusan dan/atau pemberesan, sebagaimana dokumen, data, dan keteranganyang diserahkan/disampaikan PT.

DALAM POKOK PERKARAKEWENANGAN TERMOHON UNTUK MENCATATKAN HGU NO. 144/DESASEUNEBOK BAYU SELUAS 479,09 HA KEDALAM PERTELAAN (DAFTAR)TAMBAHAN ATAS HARTA PAILIT PT. DWI KENCANA SEMESTA (DALAMPAILIT).1.

Bank Negara Indonesia (Persero), Tok, serta SHGU No.144/Desa Seuneubok Bayu, yang berlokasi di Aceh Timur, dengan totalluas 6.775,99 Ha, telah masuk dalam Pertelaan (Daftar) TambahanHarta Pailit PT.

Memerintahkan Termohon untuk tetap memasukan aset berupa Hak Guna Usaha(HGU) No. 144/ Desa Seuneubok Bayu, seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atasnama PEMOHON, kedalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta(Dalam Pailit), terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (dalam Pailit).4.

bukti mana mencantumkan nama Pemohon pada saat menikah Supriyo olehkarena itu menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan fotocopi Kartu Keluarga (K.K)yang telah dicocokkkan dengan aslinya ternyata cocok, dimana KK menurut Pasal58 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 adalah merupakan datakependudukan perseorangan, data mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untukitu, dan telah dicocokkam dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana didalamnyamencantumkan pertelaan

Bukti mana di dalamnyamencanumkan pertelaan nama Pemohon NAMA BENAR PEMOHON, oleh karenaitu menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbng, bahwa bukti P5 dan P6, merupakan akat autentik, bukti manamenjadi pendukung bukti yang dimiliki Pemohon;Menimbang, bahwa dari beberapa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon,terdapat disparitas dalam penulisan nama Pemohon, ada yang tertulis NAMABENAR PEMOHON H, NAMA BENAR PEMOHON dan NAMA BENARPEMOHON, tetapi secara personil, namanama tersebut adalah untuk

Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;3. Menyatakan Harta berupa :a. Tanah dan/atau Bangunan yang terletak di Jl. Caringin No. 172, Kelurahan Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat.

Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari(Dalam Pailit) dalam perkara ini, pada saat itu jelasjelas membuatdaftar pertelaan aset Debitur Pailit atas nama PT.

Meranti Maritime dan Henry Djuhari sebagaimanaterbukti Daftar Pertelaan Aset yang dibuat oleh Tim Kurator PT.

Berdasarkan Daftar Pertelaan Pertelaan Harta Pailit PT. SinarLestari Ultrindo (Dalam Pailit) dan PT. Distribusi Indonesia Jaya(Dalam Pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas tanggal16 April 2018 dan disampaikan oleh Kurator kepada kami, ternyataobyek lelang yang Saudara ajukan masuk dalam daftar pertelaan(Copy terlampir);Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Saudara tidak dapatkami tetapkan dan kami sarankan agar saudara berkoordinasidengan Kurator PT.

, Perihal: Protes Keras Atas Status Aset Milik PihakKetiga Dalam Daftar Pertelaan Harta Pailit PT.

Protes Keras Atas Status Aset Milik Pihak Ketiga DalamDaftar Pertelaan Harta Pailit PT. Sinarlestari Ultrindo(Dalam Pailit) Yang Dinyatakan Sebagai Boedel PailitOleh Tim Kurator PT. Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit);3.

Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, KotaCimahi;Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lainlain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan

Subsidair:Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan lainlain tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor07/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA Jkt.Pst., tanggal 16 Mei 2019 yangamarnya sebagai berikut:1:asMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan

Cipedes terdaftar atas nama/milik Halim Wijaya yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung padatanggal 8 Agustus 2007, yang terletak di Jalan Karang Tineung Indah(Blok Bojonagara), Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, KotaBandung, Provinsi Jawa Barat tidak termasuk dalam Harta Pailit PTDistribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit);Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Tim Kurator PTDistriousi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) untuk mengeluarkan dariDaftar (Pertelaan) Harta Pailit

Menyatakansah dan berharga Daftar (Pertelaan) HartaPailit PT Distribusi Indonesia Jaya (DalamPailit), tertanggal 16 April 2018.

Bahwa sehubungan dengan tugas dan kewenangannya, PENGGUGATtelah membuat Daftar (Pertelaan) HartaPailit PT Distribusi Indonesia Jaya(Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018yang dimana juga telah mendapatkanpersetujuan dari Hakim Pengawas.

(Pertelaan) Harta Pailit PT Distribusi Indonesia Jaya (Dalam Pailit) &Permintaan Penyerahan dan surat Permintaan Penyerahan Ke2;Bahwa namun sampai dengan saatinii; TERGUGAT belum jugamenyerahkan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT untuk dilakukanpengurusan dan pemberesan dalam kepailitan PT Distribusi Indonesia Jaya(Dalam Pailit).

Foto copy Daftar (pertelaan) Harta Pailit PT.Distribusi Indonesia Jaya(Dalam Pailit), tanggal 16 April 2018, yang diberi tanda :P7;9.

DISTRIBUSI INDONESIA JAYA (Dalam PAILIT)untuk mengeluarkandari Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT.

) HartaPailit PTdimana juga telahmendapatkanpersetujuandari Hakim Pengawas,dimana dalam Daftar (Pertelaan) HartaPailit PT Distribusi IndonesiaJaya (DalamPailit), terdapathartaberupatanah dan/ataubangunanyangdiikatjaminankebendaan (HakTanggungan) olehTERGUGAT ,yaitu:Tanah dan bangunansebagaimana SHM No. 2544/Kel.

; Bahwa, dengan tidak lengkapnya Sertifikat yang Para Penggugat miliki, yaitutidak memiliki Pertelaan sebagaimana mestinya, jelas dan patut dianggapbahwa konspirasi yang kuat antara Tergugat dan Tergugat Il tidak dapatdisangkal lagi, dan oleh karenanya baik Tergugat maupun Tergugat Illsecara bersama sama dan secara tanggung renteng harus memikulltanggungjawab tersebut secara hukum didepan hukum; Bahwa selain itu, Tergugat Ill, sebagai Pemegang Hak Pengelolaan (HPL),selama hampir 20 tahun tidak pernah

dengan peraturan perundangundangan31.sebagaimana tersebut diatas, maka dengan adanya itikad tidak baik dariTergugat yang tidak menjelaskan terlebih dahulu kepada Para penggugattentang adanya cacat tersembunyi tersebut dimana tanah tempat bedirinyakioskios milik Para Penggugat adalah Hak Guna Bangunan yang berdiridiatas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemda DKI, sehingga tuduhan PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat disangkal lagi ; Bahwa selain itu dalam suatu rumah susun Pertelaan

adalah merupakansesuatu yang sangat penting dan menentukan, sebab Pertelaan tersebutsebagai dasar penentuan mana yang merupakan bagian bersama, benda32.33.34.35.36.14bersama, tanah bersama maka akibat tidak diberikan oleh Tergugat danTergugat Il, hal tersebut menyulitkan untuk menentukan secara pasti berapabesar biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat/pemilik toko padaRumah Susun Bukan Hunian ITC Mangga Dua serta hal ini membukapeluang adanya perbedaan pembayaran secara subyektif dimana

terdapatukuran ruang yang sama tetapi ada yang membayar lebih mahal dan adayang lebih murah ; 222222 oon nnn nnn noe nnn nnn nnn nee ee eneBahwa, dengan tidak diberikannya Pertelaan oleh Tergugat dan Il,memeberikan peluang yang sangat besar kepada Tergugat untuk merombakdan menambah bangunan/kios kios baru di Rumah Susun Bukan Hunian ITCMangga Dua tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat / Pemilik Toko padaRumah Susun Bukan Hunian yang mana tentu akan mengurangi NilaiPerbandingan Proporsional (NPP

bukan HGB diatas HPL, atau jika sekiranya memangstatus tanahnya adalah HGB diatas HPL, maka biaya perpanjangan /Rekomendasi kepada pemegang HPL harus dibebankan kepada Tergugat serta Tergugat harus mengganti kerugian in casu karena telah berobahnyastatus tanah tempat berdirinya kios kios milik Para Penggugat dari HGBmurni menjadi HGB diatas HPL. ; Bahwa, pada Rumah Susun Bukan Hunian ITC Mangga Dua statusnya yangmerosot yaitu dari HGB murni berubah menjadi HGB di atas HPL dan tidakdiberikannya PERTELAAN

Menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;3. Menyatakan Harta berupa Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk dilakukan pemberesan lebih lanjut;4.

Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PTSinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana SHMNomor 195/Desa Gresik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat,Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijayamerupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selakuTim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk dilakukanpemberesan lebih lanjut;4.

Menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo(Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana SHMNomor 195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat,Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijayamerupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selakuTim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk dilakukanpemberesan lebih lanjut;4.

Cirebon Barat,Kabupaten Cirebon, atas nama Halim Wijaya, yang telah diikat denganjaminan Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) dengan nilai penjaminansebesar Rp4.010.667.000,00 (empat miliar sepuluh juta enam ratus enampuluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat HakTanggungan Nomor 04615/2017 tertanggal 29 November 2017 juncto AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 510/2017 tertanggal 10 November 2017yang dibuat dihadapan Lestari Widodo Wilujeng, PPAT di Kabupaten Cirebon,dari Daftar (Pertelaan

Menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT SinarlestariUltrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;3. Menyatakan Harta berupa Tanah dan bangunan sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Gesik, yang terletak diKecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat,atas nama Halim Wijaya merupakan harta pailit yang harusdiserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT SinarlestariUltrindo (Dalam Pailit) untuk dilakukan pemberesan lebih lanjut;4.

No.630.1 3433, juncto Keputusan Gubernur KDKINo.122 Tahun 2001, sampai pada pelanggaran PeraturanPemerintah No.36 Tahun 1997 yang telah dicabut dan diganti denganPeraturan Pemerintah No.112 Tahun 2000, pasal 2 huruf b tentangpajak yang harus dibayar, yang menimbulkan kerPengqugat maupun kepada Negara yang dilakukan oleh ParaTergugat secara bersama sama, secara sadar dan terkoordinirdengan rapi, mulai dari tindakan penerbitan Akta Jual Beli, penerbitansertifikat induk dan Pemisahan, penyembunyian Pertelaan

yangtercakup di dalam Pertelaan serta Perjanjian Kerjasama yang berkaitandengan Hak Pengelolaan aquo dengan pihak Pemda DKI Jakarta, dantindakan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bukan hanya kepadaNegara, akan tetapi juga kepada Penggugat, maka sesuai denganketentuan pasal 1865 KUH Perdata, tentang perbuatan melawan hukum,Hal.27 dari 145 hal.

yang berlaku, dimanaseharusnya yang Pengqugat beli dan dapati adalah HGB di atastanah Negara, akan tetapi secara sepihak dikatakan HGB yang berdiri diatas Hak Pengelolaan tanpa didukung oleh dokumenyang jelas seperti Pertelaan, besertarinciandanuraiannyaSertifkat Induk, dan Perjanjian Kerjasama antara Terqugat dan Ildengan Pemda DKI Jakarta Perjanjian Kerjasama No.6 Tahun 1984tanggal 6 Juni;Bahwa, alasan lain adalah selain hal hal sebagaimana terurai diatas, Tergugat dan Il semenjak menjual kepada

Penggugat sertaPemilik lainnya membeli ruko mal pada Rumah Susun Campuran MalMangga Dua Jakarta Pusat selain tidak pernah melihat apalagimemiliki salinan sertifikat induk dan Pertelaan dan uraian sertalampiran, juga belum pernah mendapatkan Perjanjian Kerjasama No.6Tahun 1984 tanggal 6 Juni yang menyangkut Hak Pengelolaan aquo,padahal Penggugat berhak untuk mendapatkan karena Penggugatadalah sebagai Pemilik bersama dengan Para Pemilik lainnya;Hal.33 dari 145 hal.

Bahwa Penggugat selaku pemilik hak berdasarkan strate title yang sudahhampir 20 tahun memiliki kios seharusnya sudah mengetahui hakhakdan kewajiban yang sudah tercantum dalam pertelaan ketikamelaksanakan transaksi jual beli dalam hal ini diakui oleh Penggugatdalam gugatannya butir 5;.