yang di Sengketakan tersebut' telahdiinformasikan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme,yaitu. diinformasikan secara terobuka melalui KomiteSekolah dimana saudara Herunarsono adalah jugaanggotanya sehingga tidak ada lagi kepentingan Pemohonsaudara Herunarsono dalam mengajukan PermohonanInformasi Publik;Bahwa saudara Herunarsono selaku pemohon dalam sengketaInformasi Publik adalah wali murid di SDN RSBIRawamangun 12 Pagi dan juga sebagai anggota dari KomiteSekolah yang turut serta hadir dalam rapat RAPBS

(Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah),sehingga saudara Herunarsono sebenarnya telah cukupmendapat informasi terkait dengan RAPBS yang disahkanmenjadi APBS; Bahwa terkait dengan permintaan saudara MHerunarsonomenyangkut Informasi Publik yang terkait dengan danaBOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah permintaanHlm 7 dari 67 Perkara No.160/G/2011/PTUN JKT10.yang tidak tepat, karena data data tersebut tidak lagiberada dalam penguasaan SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi (incassu Penggugat), dikarenakan

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan 1 (Januari s/d Maret) tahun anggaran 20A19 SDN 1 Dampelas;

2. 1 (satu) rangkap RAPBS dan RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 1 Dampelas

3. 1 (satu) rangkap RKAS Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Pusat Triwulan III periode Juli s/d September 2018 SDN 13 Dampelas TA.2018.

4. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian alat Finger Print Scan Senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) SDN 13 Dampelas, tanggal 28 September 2018

5. 1 (satu) rangkap RAPBS Perubahan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas;

6. 1 (satu) rangkap RAPBS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun anggaran 2018 SDN 28 Dampelas

7. 1 (satu) rangkap RKAS Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS)

12. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 08 Dampelas.

13. 1 (satu) rangkap RAPBS penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 SDN 21 Dampelas.

16. 1 (satu) rangkap (asli) dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan TA.2019

17. 1 (satu) rangkap (Foto copy) Dokumen Rencana anggaran Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA.2019 SDN 09 Dampelas.

25. 1 (satu) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun anggaran 2018 SDN 3 Dampelas

26. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS Tahun anggaran 2019 SDN 14 Dampelas. dst...

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Megawati.

Negeri 1 Rangkasbitung, dan dalam rapat orang tua siswapada tanggal 03 September 2015 tersebut, TERGUGAT Il langsungmenyampaikan atau menawarkan besaran angka iuran DSP dan SPP,dalam penyampaian awal kepada peserta rapat dalam hal ini orang tua/ walisiswa di buka dengan dana DSP sebesar Rp 5,000,000/ (lima Juta Rupiah)dan SPP sebesar Rp 500,000/ (lima ratus ribu Rupiah), tanpa terlebihdahulu meyampaikan dan membahas dokumen berupa (Rencana AnggaranPendidikan dan Biaya Sekolah) selanjutnya disebut RAPBS

atau (RencanaKegiatan Anggaran Sekolah)selanjutnya di sebut RKAS kepada pesertarapat, sebagaimana dimaksud dalam PP 48 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (a)dan (b) ,TERGUGAT II hanya pada saat akhir rapat menyampaikan RAPBSatau RKAS itu pun hanya sekilas tidak lebih dari anatar 5 s/d 10 menit,padahal RAPBS atau RKAS itu merupakan dasar perhitungan dalammenentukan besaran dana yang akan dipungut kepada para orang tua siswabaik itu besaran DSP dan SPPnya, dan seharusnya RAPBS atau RKASdibuat terlebih dahulu

Dengantidak di bahasnya RAPBS atau RKAS dalam rapat orang tua siswa padatanggal 03 September 2015 tersebut, PENGGUGAT ataupun para orang tua/ wali siswa lainnya kehilangan haknya untuk mengetahui dana DSP danSPP tersebut akan digunakan untuk apa dan berapa banyak total dana yangakan diterima.10.Bahwa rapat Pemilihan Pengurus atau anggota Komite yang barusebagaimana terurai diatas telah membuktikan adanya Perbuatan MelawanHukum dari TERGUGAT I, dengan adanya keputusan sepihak atas namaorang tua siswa

Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepadasatuan pendidikan mengenai : (0) Rencana Anggaran Pendidikan danBelanja Sekolah (RAPBS)25.Bahwa dalam penyusunan RAPBS atau RKAS seharusnya dilakukan olehpihak sekolah dan pihak Komite Sekolah, apabila sudah dapat disetujui danHalaman 14 dari 31 halaman Putusan No.139.PDT/2016/PT.BTNdisepakati kedua belah pihak maka RAPBS tersebut disampaikan ke OrangTua/ wali siswa untuk disepakati, hal ini diaturdalamLampiran Il KeputusanMenteri Pendidikan

Peran dan FungsiKomite Sekolah, sehingga fungsi Komite sekolah sebagai Pengontrolmenjadi berfungsi, RAPBS adalah : dokumen yang berfungsi sebagaipedoman rencana alokasi anggaran dan sumber penerimaan anggaransekolah dalam rentang waktu satu tahun untuk mencapai sasaran organisasisekolah.26.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 diadakan audensi di Gedung BadanMusyawarah DPRD Kabupaten Lebak, atas surat permohonan yangdikirimkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 02 Oktober 2015, yang dihadirioleh para Pengurus

dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang.

dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang.

Biaya lainnya jika Alat' peraga / Bagi SMA/K Negeri yangseluruh komponen media mendapatkan DAK (Danasatu sampai pembelajaran Alokasi Khusus) tidakdengan 12 telah Mesin ketik. boleh menggunakan danaterpenuhi Peralatan UKS FP2SMAK untuk membelipendanaannya dari alat peraga / mediaFP2SMAK pembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa dalam hal yang membuat Rencana AnggaranPendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) tersebut adalah pihak Sekolahkemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan danaFP2SMAK tersebut

diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubahterlebin dahulu RAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsiuntuk pihak sekolah;Bahwa pada beberapa penggunaan dana FP2SMAK SMA N3 Depok ternyata tidak sesuai dengan semestinya yang dilakukanoleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA N 3 Depok bersamadengan EUIS NURLELA (selaku Bendahara) dengan perinciansebagai berikut:Pada bulan Januari 2013 s/d bulan April 2013 saksi EUIS NURLELAbintti SUGITO sebagai bendahara FP2SMAK berdasarkan Suratkeputusan Kepala

;Bahwa terhadap penyerahan uang dari saksi EUIS NURLELA bintiSUGITO tersebut selaku Bendahara kepada terdakwa tidak dibuatkankwitansi, dimana saksi EUIS NURLELA binti SUGITO hanyamencatatnya di buku catatan harian saja yang saat ini telah saksiEUIS NURLELA binti SUGITO bakar atas inisiatif sendiri.Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana FP2SMAKPihak sekolah menggunakan dana FP2SMAK tersebut berdasarkanRencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untukpertanggungjawapannya pihak

Biaya lainnya jika e Alat peraga / Bagi SMA/K Negeri yangseluruh komponen media mendapatkan DAK (Danasatu Sampai pembelajaran Alokasi Khusus) tidakdengan 12 telah Mesin ketik. boleh menggunakan danaterpenuhi e Peralatan UKS FP2SMAK untuk membelipendanaannya dari alat peraga / mediaFP2SMAK pembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihakSekolah kemudian apabila pihak sekolahdana FP2SMAK tersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harusmerubah terlebin dahulu RAPBS tersebut

;Bahwa terhadap penyerahan uang dari saksi EUISNURLELA binti SUGITO tersebut selaku Bendahara kepada terdakwatidak dibuatkan kwitansi, dimana saksi EUIS NURLELA binti SUGITOhanya mencatatnya di buku catatan harian saja yang saat ini telahsaksi EUIS NURLELA binti SUGITO bakar atas inisiatif sendiri.Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan danaFP2SMAK Pihak sekolah menggunakan dana FP2SMAK tersebutberdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah(RAPBS) dan untuk pertanggungjawapannya pihak

dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 SDN 21 Balaesang.

atau (RencanaKegiatan Anggaran Sekolah)selanjutnya di sebut RKAS kepada peserta rapat,sebagaimana dimaksud dalam PP 48 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (a) dan (b) ,TERGUGATll hanya pada saat akhir rapat menyampaikan RAPBS atau RKAS itu pun hanya sekilastidak lebih dari anatar 5 s/d 10 menit, padahal RAPBS atau RKAS itu merupakan dasarperhitungan dalam menentukan besaran dana yang akan dipungut kepada para orangtua sisw a baik itu besaran DSP dan SPPnya, dan seharusnya RAPBS atau RKAS dibuatterlebih dahulu

Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuanpendidikan mengenai : (b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah(RAPBS)Bahw a dalam penyusunan RAPBS atau RKAS seharusnya dilakukan oleh pihak sekolahdan pihak Komite Sekolah, apabila sudah dapat disetujui dan disepakati kedua belahpihak maka RAPBS tersebut disampaikan ke Orang Tua / wali sisw a untuk disepakati,hal ini diatur dalamLampiran Il Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor44/U/2002 tanggal 2 April 2002 mengenai

acuan pembentukan Komite Sekolah, IV.Peran dan Fungsi Komite Sekolah, sehingga fungsi Komite sekolah sebagai Pengontrolmenjadi berfungsi, RAPBS adalah : dokumen yang berfungsi sebagai pedoman rencana alokasianggaran dan sumber penerimaan anggaran sekolah dalam rentang waktu satu tahun untuk mencapai sasaran organisasi sekolah.

atau (RencanaKegiatan Anggaran Sekolah)selanjutnya di sebut RKAS kepada peserta rapat,sebagaimana dimaksud dalam PP 48 Tahun 2008 Pasal 52 ayat (a) dan (b) , TERGUGATll hanya pada saat akhir rapat menyampaikan RAPBS atau RKAS itu pun hanya sekilasPutusan Noror 6/Pdt.G/2016/PN.Rkb.30tidak lebih dari anatar 5 s/d 10 menit, padahal RAPBS atau RKAS itu merupakan dasarperhitungan dalam menentukan besaran dana yang akan dipungut kepada para orangtua sisw a baik itu besaran DSP dan SPPhnya, dan seharusnya

RAPBS atau RKAS dibuatterlebih dahulu di bahas dan ditanda tangani oleh Ketua Komite dan Kepala Sekolah.Namun demikian rapat tetap berjalan dan akhirnya diputuskan DSP untuk siswa kelas Xtahun ajaran 2015/2016 sebesar Ro 2,500,000/ pertahun dan dana SPP Rp 250,000/(dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perbulan selama setahun, kecuali sisw a miskin yangdibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM tidak diw ajibkan untukmembayarnya.

Untuk meningkatkan transparansi danakuntabilitas, sekolah perlu menyusun RAPBS yaitu rencana terpadupenerimaan dan penggunaan serta pengelolaan dana selama 1 (satu) tahunpelajaran, dimana pedoman penyusunan RAPBS adalah acuan bagi pengelolapendidikan, komite sekolah, dan orang tua/wali siswa dalam menyusun RAPBSuntuk memenuhi seluruh pembiayaan kebutuhan dan/atau kegiatan sekolah yangselanjutnya dibahas melalui mekanisme demokrasi, transparan dan akuntabeluntuk ditetapkan menjadi anggaran APBS, tetapi

RAPBS menjadi APBS, tetapi rapat tidak sesuai dengan agendayang direncanakan, sebab Kepala Sekolah bersikeras menuntut Ketua Komiteterlebih dahulu bertanggungjawab atas SMS yang berisi tentang tuduhankorupsi ketimbang dilakukan pengesahan RAPBS menjadi APBS, akhimyarapat ditutup dan tidak ditentukan waktunya, kapan rapat pengesahan RAPBSmenjadi APBSdilaksanakan ; 4.3.

bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku ;6 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009, telah dilaksanakan serah terima kepengurusanKomite SMAN 70 Jakarta, dari Pengurus Komite lama periode 20072009 kepadakepungurusan Komite baru/Para Penggugat periode 20092011, tidak ada laporankeuangan, sehingga Para Penggugat memutuskan untuk melakukan audit untukmendapatkan gambaran keuangan dimasa lalu, hal itu dilakukan, sematamata untukmemperbaiki SMAN 70 Jakarta, dan dalam rangka penyusunan RAPBS

Itulah sebabnya maka Kasudin hingga saat ini belum manandatanganipengajuan RAPBS dari Komite Ricky Agusiady;11.

/PTUNJKTPAGE e Komite Sekolah SMAN 70 dibawah pimpinan Musni Umar adalah sah danlegal tidak memerlukan pengesahan dari Kepala Sekolah maupun Kasudin,kecuali ketika pertama kali dibentuk harus diketahui oleh Kepala Sekolah saatitu, selanjutnya Kepengurusan Komite adalah mandiri sesuai dengan AD/ARTsekolah, Kepala Sekolah tidak berhak mengganti Komite ditengah jalan,Pengurus Komite diangkat dan dipilih secara independen dan demokratis sesuaidengan AD/ART dan bukan atas keinginan KepalaSekolah ; e RAPBS

Adapun tugas Saksi selakuBendahara sesuai Juknis seharusnya melakukan pengelolaan danaBos Pusat dan dana Bos Provinsi.Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAPBS / RKASSDN kejaksan Kota Cirebon untuk periode TA. 2011, 2012 dan 2013,yang lebih mengetahui hal tersebut adalah terdakwa.Bahwa sesuai RAPBS/RKAS periode TA. 2011, 2012 dan 2013 untukanggarannya dialokasikan dari dana BOS.Bahwa selama Saksi mengajar di SDN kejaksan Saksi maupun Gurulainnya tidak pernah diajak untuk pembahasan RAPBS

TA. 2011 dan RKAS Th 2012 diperoleh melalui IbuNINING dari Pak YUDI yang menyerahkan Soft Copy, Nota nota aslipembelian barang dan Nota kosong yang sudah ada capnya, adapunyang membuat RAPBS dan RKAS SDN kejaksan Saksi tidakmengetahui.Bahwa untuk Cap/Stempel atas nama Toko setelah diberi contoh olehPak YUDI kemudian Cap/Stempel atas nama Toko tersebut dibuatdengan dipesan di Kios pembuat Stempel yang terletak di jl.

SDNKejaksan dan untuk Periode TA. 2012 dan 2013 dengan nama RKAS SDNHalaman 111 dari 170 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.Kejaksan, adapun RAPBS/RKAS SDN Kejaksan disahkan oleh KepalaDinas Pendidikan yang dijabat oleh Drs ANWAR SANUSI;> Bahwa yang membuat RAPBS / RKAS SDN kejaksan Kota Cirebon untukperiode TA. 2011, 2012 dan 2013 adalah saksi ELON SARLAN, PekerjaanPNS ( Pengawas Sekolah Dasar UPTD Kec.

Kejaksan), saksi ELONSARLAN membuat RAPBS/RKAS SDN Kejaksan untuk periode TA. 2011,2012 dan 2013 atas dasar permintaan dari terdakwa;> Bahwa atas pembuatan RAPBS/RKAS SDN Kejaksan terdakwamengeluarkan biaya sebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh riburupiah)/triwulan yang menggunakan dananya dari dana BOS yang diterimatahun berjalan;> Bahwa atas pembuatan LPJ SDN Kejaksan terdakwa mengeluarkanbiaya sebesar Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah)/triwulan yangmenggunakan dananya dari dana BOS yang

(Quantitas dan Volume) tidak terdapat kesesuaian antara penggunaan dana bosyang sebenarnya dengan rekapitulasi penggunaan didalam BKU masing masingLPJ dana Bos yang dibuat maupun dengan RAPBS dan RKAS yang ditetapkandikarenakan Kegiatan dan anggaran yang direncanakan dalam RAPBS dan RKAStidak secara keseluruhan dilaksanakan yang disebabkan adanya pelaksanaanbeberapa kegiatan yang sesuai juknis tidak bisa dibiayai dari dana BOS;Menimbang,bahwa telah terungkap pula adanya penerimaan dana,penarikan,

(satu) buah Asli buku Bos K1 Buku RencanaAnggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)Triwulan tahun 2011.30.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)Triwulan II tahun 2011.31.1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan Il tahun2011.32.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan IItahun 2011.33.1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan IItahun 2011.34.1 (satu) buah Aslibuku Bos K1 RKAS/RAPBS) TriwulanIl tahun 2011.35.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPu)Triwulan

(satu) buah Asli buku Bos K1 Buku Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Triwulan tahun 2011.30)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan IItahun 2011.31)1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan Il tahun 2011.32)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan II tahun 2011.33) 1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan II tahun 2011.34)1 (satu) buah Aslibuku Bos K1 RKAS/RAPBS) Triwulan II tahun2011.35)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ

) Triwulan IIItahun 2010.36)1 (satu) buah Asli buku Kas Umum Triwulan III Tahun 2011.Putusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 56 dari 54 Halaman5737)1 (satu) buah Photo copy buku Pembantu Kas Tunai Triwulan Illtahun 2011.38) 1 (satu) buah Asli buku Pembantu Bank Triwulan III tahun 2011.39)1 (satu) buah Asli buku Pembantu Pajak Triwulan III tahun 2011.40)1 (satu) buah Asli buku Bos K1 Buku RKAS/RAPBS Triwulan IIItahun 2011.41)1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan IVtahun

(satu) buah Asli buku Bos K1 Buku Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Triwulan tahun 2011.30.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan IItahun 2011.31.1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan Il tahun 2011.32.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan II tahun2011.33.1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan II tahun 2011.34.1 (satu) buah Aslibuku Bos K1 RKAS/RAPBS) Triwulan II tahun2011.35.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

(Tulisan Tangan tanpa stempel dan tanda tangan.46.1 (satu) buah Asli buku BosK1 Buku RKAS/RAPBS Triwulan IVtahun 2011.47.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ/ Triwulan tahun 2012.48.1 (satu) buah Asli buku BosK3 Buku Kas Umum Triwulan tahun2012.49.1 (satu) buah Asli buku BosK4 buku Pembantu Kas TunaiTriwulan tahun 2012.50.1 (satu) buah Asli buku BosK5 Buku Pembantu Bank Triwulan tahun 2012.51.1 (satu) buah Asli buku BosK6 buku Pembantu Pajak Triwulan tahun 2012.92.1 (satu) buah Asli

(satu) buah Asli buku Bos K1 Buku Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Sekolah (RAPBS) Triwulan tahun 2011.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan Il tahun2011.1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan Il tahun 2011.1 ( buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan Il tahun 2011.1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan Il tahun 2011.(satu) buah Aslibuku Bos K1 RKAS/RAPBS) Triwulan Il tahun 2011.

(satu) buah Asli buku Bos K1 Buku Rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Sekolah (RAPBS) Triwulan tahun 2011.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan Il tahun2011.1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan Il tahun 2011.1 ( buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan Il tahun 2011.1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan Il tahun 2011.(satu) buah Aslibuku Bos K1 RKAS/RAPBS) Triwulan Il tahun 2011.

tersebut tidak ada dilibatkan dari unsurKomite Sekolah dan perwakilan orang tua siswa karena RAPBS tersebut kamisusun dulu baru diajukan kepada Komite sekolah baru ditanda tangani dankomite sekolah bisa saja keberatan terhadap penyusunan RAPBS tersebut.Bahwa hal tersebut tidak diperolehkan namun selama ditampung dalamRAPBS diperolehkan.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri MedanNo. 33/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnHalaman 74 dari 118 HalamanBahwa LPJ dibuat dipergunakan dan BOS tersebut

(satu) buah Asli buku Bos K1 Buku Rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Sekolah (RAPBS) Triwulan tahun 2011.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan Il tahun2011.1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan Il tahun 2011.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan Il tahun 2011.1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan Il tahun 2011.1 (satu) buah Aslibuku Bos K1 RKAS/RAPBS) Triwulan Il tahun 2011.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPUJ) Triwulan Ill tahun2010.1

(satu) buah Asli buku Bos K1 Buku Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Triwulan tahun 2011.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Triwulan Iltahun 2011.1 (satu) buah buku Asli Kas Umum Triwulan Il tahun 2011.1 (satu) buah Asli buku Pembantu Kas Tunai Triwulan Il tahun 2011.1 (satu) buah ASLI buku Pembantu Pajak Triwulan Il tahun 2011.1 (satu) buah Aslibuku Bos K1 RKAS/RAPBS) Triwulan Il tahun2011.1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPU) Triwulan Illtahun

/RKAS dan DPA SDN Kejaksan dan dengan Faktapenggunaanya sebagian besar sesuai, adapun untuk jumlah kegiatanyang dilaksanakan dan jumlah dana Bos yang digunakan (Quantitas danVolume) tidak terdapat kesesuaian antara penggunaan dana bos yangsebenarnya dengan Rekapitulasi penggunaan didalam BKU masingmasing LPJ dana Bos yang dibuat maupun dengan RAPBS dan RKASyang ditetapkan dikarenakan Kegiatan dan anggaran yang direncanakandalam RAPBS dan RKAS tidak secara keseluruhan dilaksanakan yangHalaman 24 dari

/RKAS dan DPA SDN Kejaksan dan dengan Faktapenggunaanya sebagian besar sesuai, adapun untuk jumlah kegiatanyang dilaksanakan dan jumlah dana Bos yang digunakan (Quantitas danVolume) tidak terdapat kesesuaian antara penggunaan dana bos yangsebenarnya dengan Rekapitulasi penggunaan didalam BKU masingmasing LPJ dana Bos yang dibuat maupun dengan RAPBS dan RKASyang ditetapkan dikarenakan Kegiatan dan anggaran yang direncanakandalam RAPBS dan RKAS tidak secara keseluruhan dilaksanakan yangdisebabkan adanya

, adapun untuk jumlah kegiatanyang dilaksanakan dan jumlah dana Bos yang digunakan (Quantitas danVolume) tidak terdapat kesesuaian antara penggunaan dana bos yangsebenarnya dengan Rekapitulasi penggunaan didalam BKU masingmasing LPJ dana Bos yang dibuat maupun dengan RAPBS dan RKASyang ditetapkan dikarenakan Kegiatan dan anggaran yang direncanakandalam RAPBS dan RKAS tidak secara keseluruhan dilaksanakan yangdisebabkan adanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang sesuai juknistidak bisa dibiayai dari

TATI SAHYATI, M.Pd jabatan Pengawas SMA / SMK.e YEYET ROHAYATI, S.Pd, M.Pd jabatan Pengawas TK / SDBahwa bentuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan Verifikasi RAPBS/RKAS tersebut yakni dengan cara memeriksa satu persatu kegiatandan output kegiatan yang direncanakan didalam RAPBS/RKASHalaman 180 dari 262 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.

Bdgberikut rencana jumlah anggaran Dana Bos yang akan digunakanuntuk membiayai kegiatan tersebut guna memastikan apakah sudahsesuai dengan Juknis atau peraturan penggunaan Dana Bos yangmenjadi sumber dana pembiayaan kegiatan yang direncanakandalam RAPBS/RKAS tersebut sedangkan untuk sumber danaKegiatan dan Output kegiatan RAPBS/RKAS yang menjadi objekpenelitian dan verifikasi terdiri dari sumberdana APBN, APBDProvinsi dan APBD Kota Cirebon.

Madiun tahun 2012;

) tahun Pelajaran 2012/2013 SMAN 5 Madiun;

2012/2013;

tahun Pelajaran 2012/2013;

sarana dan prasarana ; Bahwa selama saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasana SMANegeri 5 Madiun telah melaksanakan Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) sesuai dengan apa yang tercantum didalamnya, akan tetapi ada yang tidak terlaksana.Bahwa pekerjaan yang belum/tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggara Pendapatandan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah pembangunan saluran pembuangan air pada tahun2011/2012. 22 nnonane nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

: air 3 ~~ a nn nn ct miPada tahun 2012/2013 ada beberapa item yang belum dilaksanakan yaitu : Saluran air klas XIIIPA, Pembangunan Karya IImiah Remaja (KIR), Pembangunan sebagian pagar depan Sekolah.Bahwa untuk Penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam RAPBS,karena secara keseluruhan lebih kecil dari yang tercantum dalam RAPBS disebabkan adanyaprogram yang belum dilaksanakan.

) bidang kurikulum untuk Komite ; Bahwa rencana pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dibuat berdasarkan usulan dariWakasek masingmasing Bidang dan yang menyusun rencana kegiatan juga Wakasekperbidang tersebut.Bahwa dalam penyusunan RAPBS, setelah APBS disusun tidak pernah dilaporkan kepadaWalikota Madiun untuk mendapatkan Penetapan, karena memang tidak aturannya untuk itu ; Bahwa selama saksi menjabat sebagai Wakasek Kurikulum SMA Negeri 5 Madiun telahmelaksanakan kegiatan sesuat RAPBS dan semua

Bahwa ada pekerjaan lain yang dikerjakan diluar RAPBS yaitu ada kegiatan tambahan yangmendesak untuk dilaksanakan dan anggaran berasal pengalihan kegiatan dari kegiatan yangada di RAPBS karena tidak ada dana tambahan dari Komite.

dibuat setiap tahun untuk 1 tahun kedepan yang disetujui oleh seluruh orangtua siswa dan disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. e Bahwa SMAN 5 Madiun pernah menggunakan dana yang tercantum dalam RAPBS yaitu padatahun 2012 saat ulang tahun sekolah SMAN 5 Madiun, OSIS pernah mengajukan dana untukkeperluan ulang tahun sekolah sebesar Rp. 175.000.000, yang disetujui oleh Kepala sekolahdan para wakil kepala sekolah, namun saksi tidak setuju karena tidak diatur dalam RAPBS ; e Bahwa saksi tahu

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan GubernurKalimantan Timur No. 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenggunaanBantuan Operasional Daerah (BOSDA) Tahun 2009, pada pasal 6menyatakan :Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakandana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun.DanaBosda tersebut penggunaannya tidak sesuai dengan realisasinya/fiktif yaitupembayaran tunjangan dan transport yang realisasinya dibiayai dari dua sumberdana yaitu dana Bosda dan

tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Bosda mempunyai tugas antara lain :e Menerima dana Bosda Kota Samarinda dan Propinsi Kaltim ;e Menggunakan atau mengelola dana Bosda sesuai dengan Rencana AnggaranPembiayaan dan Belanja Sekolah (RAPBS

melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengajamenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, ataumembiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh oranglain, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Bosda mempunyai tugas antara lain :e Menerima dana Bosda Kota Samarinda dan Propinsi Kaltim ;e Menggunakan atau mengelola dana Bosda sesuai dengan Rencana AnggaranPembiayaan dan Belanja Sekolah (RAPBS

Tahun Ajaran 2009/2010SMKN 10 Samarinda;Foto copy RAPBS Tahun Ajaran 2010/2011SMKN 10 Samarinda;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun2009 SMK Negeri 10 Samarinda;Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah TA. 2010 SMKNegeri 10 Samarinda;Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah TA. 2011 SMKNegeri 10 Samarinda;Foto copy SK Walikota Nomor814.3/2172/SK/PengIl /2008, tentangPengangkatan Calon CPNS, tanggal 10Juni 2008 atas nama SURYA DHARMA,SPd.

Bukti Penggunaan Sisa dana BOSDA yag dikelola oleh BendaharaBOSDA smkn 10 Samarinda (SURYA DHARMA) senilai Rp94.535.611,00;55.Foto copy RAPBS Tahun Ajaran 2009/2010 SMKN 10 Samarinda;56.Foto copy RAPBS Tahun Ajaran 2010/2011 SMKN 10 Samarinda;57.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 SMK Negeri 10Samarinda;58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahTA. 2010 SMK Negeri 10 Samarinda;59.

Biaya lainnya jika Alat peraga / Bagi SMA/K Negeri yangseluruh komponen media mendapatkan DAKsatu sampai pembelajaran (Dana Alokasi Khusus)dengan 12 telah Mesin ketik. tidak bolehterpenuhi Peralatan UKS menggunakan danapendanaannya dari FP2SMAK untukFP2SMAK membeli alat peraga /media pembelajaran IPSIPA dan Lab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolahkemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan danaFP2SMAK tersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubahterlebin

dahulu RAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsiuntuk pihak sekolah;SMA N 3 Depok dengan perincian sebagai berikut:Bahwa beberapa penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3Depok tidak sesuai dengan semestinya yang dilakukan oleh terdakwaEUIS NURLELA (selaku Bendahara) bersama dengan Kepala SekolahA.

AMAS FARMAS;Bahwa penyerahan uang dari terdawa selaku Bendahara kepadaKepala Sekolah, tidak dibuatkan kwitansi, hanya dicatat di buku catatanharian saja tetapi buku catatan harian tersebut telah dibakar olehterdakwa;Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana FP2SMAKPihak sekolah menggunakan dana FP2SMAK tersebut berdasarkanRencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untukpertanggungjawapannya pihak sekolah harus membuat laporan dalambentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang

Alokasi Khusus) tidak boleh12 telah terpenuhi Peralatan UKS menggunakan dana FP2SMAKpendanaannya dari untuk membeli alat peraga /FP2SMAK media pembelajaran IPSIPAdan Lab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolah kemudianapabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebutdiluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahuluRAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihaksekolah;Bahwa beberapa penggunaan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengansemestinya

AMAS FARMAS;Bahwa penyerahan uang dari terdawa selaku Bendahara kepadaKepala Sekolah, tidak dibuatkan kwitansi, hanya dicatat di buku catatanharian saja tetapi buku catatan harian tersebut telah dibakar olehterdakwa;Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana FP2SMAKPihak sekolah menggunakan dana FP2SMAK tersebut berdasarkanRencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untukpertanggungjawapannya pihak sekolah harus membuat Laporan dalambentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN 1Sukodono Tahun Anggaran 2009/201032. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN 1Sukodono Tahun Anggaran 2010/201133. Daftar usulan SD/SDLB/SMP/SMP Terbuka/ SMPLB Penerima BOSkab.Sragen Periode : JuliDesember 2009 dan Pencairan : Oktober Desember 200934. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 tahun 2010 tentangPetujuk Teknis Pengguna Dana BOS Tahun anggaran 201135.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN 1 SukodonoTahun Anggaran 2009/201032. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN 1 SukodonoTahun Anggaran 2010/201133. Daftar usulan SD/SDLB/SMP/SMP Terbuka/ SMPLB Penerima BOSkab.Sragen Periode : JuliDesember 2009 dan Pencairan : Oktober Desember200934. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 tahun 2010 tentang PetujukTeknis Pengguna Dana BOS Tahun anggaran 201135.

No. 649 K/PID.SUS/2017Jumlah siswa;oa.b) Surat pernyataan pengiriman Nomor rekening sekolah;c) Data jumlah buku keseluruhan yang dibeli pada tahun sebelumnya;d) Data siswa miskin yang dibebaskan dari segala pungutan;e) Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS);Profil sekolah;g) SK Bendahara;h) Statistik sekolah;i) Surat pernyataan sudah menempelkan RAPBS/RKAS tahunsebelumnya di papan pengumuman sekolah;semuanya dijilid jadi satu kKemudian diserahkan ke bagian pengelolaandana BOS di Dinas Pendidikan dan

Dana tersebut selanjutnya dipergunakan untuk membiayaioperasional sekolah sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Sekolah (RAPBS) BOS yang telah dibuat;Pada tahun 2010:Bahwa terhadap dana BOS SD 30 Sungai Nanam triwulan III tahun 2010yakni sebesar Rp23.000.000,00 dicairkan oleh Terdakwa bersama dengansaksi HENDRIZAL MAIZON dari Bank Nagari Cabang Alahan Panjangpada tanggal 14 Desember 2010, kemudian dana tersebut diambil olehTerdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 sedangkan sisanya dipegang

Bahwa dari penggunaan dana tersebut di atas terdapatpembayaran insentif kepada Petugas Inventaris Barang (SOFIAHERLINDA) sebesar Rp300.000,00 yang sebenarnya tidak diperbolehkankarena tidak sesuai dengan Juknis maupun RAPBS yang ada;Bahwa terhadap dana Rp10.000.000,00 yang diambil oleh Terdakwa daridana Triwulan III di atas tidak pernah diberikan bukti penggunaan dananyakepada bendahara, ketika ditanyakan oleh bendahara kepadanya,Terdakwa berkata : Pak Hen, yang Rp10.000.000,00 ini Pak Hen tidakperlu

pelatihan/sosialisasipendampingan program BOS/perpajakan, program BOS yangdiselenggarakan di luar lembaga SKPD PendidikanProvinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan danKebudayaan; Bahwa ternyata dalam mengelola dana BOS SD 30 Sungai Nanam tahunanggaran 2010 sampai dengan 2012 tersebut, Terdakwa telahmenggunakan sebagian dana BOS yang diterima tersebut untukkepentingannya sendiri kKemudian memerintahkan saksi HENDRIZALMAIZON (bendahara) untuk membuatkan laporan pertanggungjawabansesuai dengan RAPBS

Sumantri ;Buku panduan BOS tahun 2009 untuk pendidikan gratis dalamrangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu ;Buku panduan BOS tahun 2010 untuk pendidikan gratis dalamrangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu ;Buku kas SMPN 1 Sukodono tahun 2006 s/d 2010 ;Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN1 Sukodono Tahun Anggaran 2009/2010 ;Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN1 Sukodono Tahun Anggaran 2010/2011 ;Daftar usulan SD/SDLB/SMP/SMP Terbuka/SMPLBPenerima BOS Kabupaten Sragen

Bendahara Bos SMP N 1Sukodono sebesar Rp 20.000.000, untuk pembayaran Bon DrsSumantri ;Kwitansi Asli tanggal 10 Oktober 2007 dari Bendahara Bos SMP N 1Sukodono sebesar Rp 15.000.000, untuk pembayaran Bon DrsSumantri ;Buku panduan BOS tahun 2009 untuk pendidikan gratis dalam rangkawajib belajar 9 tahun yang bermutu ;Buku panduan BOS tahun 2010 untuk pendidikan gratis dalam rangkawajib belajar 9 tahun yang bermutu ;Buku kas SMPN I Sukodono tahun 2006 s/d 2010 ;Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS

) SMPN SukodonoTahun Anggaran 2009/2010 ;Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) SMPN SukodonoTahun Anggaran 2010/2011 ;Daftar usulan SD/SDLB/SMP/SMP Terbuka/SMPLB Penerima BOSKab.