Ditemukan 385 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-03-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2219 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Maret 2011 — Ir. SUTRISNO
6043 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cilegon Raya Utama Motor, Nomor1001/CRUM/Dir/X/01 tanggal 04 Oktober 2001, kepadaKadiv. Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel,87hal permohonan penyesuaian tarif kontrak pengelolaansedan Soluna ;224 Fotocopy, kontrak antara PT. Krakatau Steeldengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang sewamenyewa kendaraan untuk Pejabat Kepala Divisi PT.Krakatau Steel Nomor 61/C/DUKS/KONTR/2000tanggal 11 Desember 2000 ;225 Fotocopy, PT. Krakatau Steel Nomor 265/IF.02.01tanggal 15082001 kepada PT.
    Cilegon Raya Utama Motor, Nomor1001/CRUM/Dir/X/01 tanggal 4 Oktober 2001, kepadaKadiv. Pengadaan Jasa PT. Krakatau Steel,hal permohonan penyesuaian tarif kontrak pengelolaansedan Soluna ;224 Fotocopy, kontrak antara PT. Krakatau Steeldengan PT. Cilegon Raya Utama Motor tentang sewamenyewa kendaraan untuk Pejabat Kepala Divisi PT.Krakatau Steel Nomor 61/C/DUKS/KONTR/2000tanggal 11 Desember 2000 ;225 Fotocopy, PT. Krakatau Steel Nomor 265/IF.02.01tanggal 15082001 kepada PT.
Register : 11-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 395/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK MAY BANK INDONESIA, Tbk
Terbanding/Penggugat : NANCY ANDRIANI boru NAPITUPULU, SH, MH
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat I : NYONYA RENTY boru DOLOKSARIBU
Turut Terbanding/Tergugat III : MIMIN RUSLI, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MEDAN
8860
  • Milik No. 586/Glugur Darat ,Halaman 57 dari 169 halaman Perkara Nomor : 395/Pdt/2020/PT MDN19.20.21.22.Sertifikat Hak Milik nomor: 587/Glugur Darat dan Sertifikat Hak Miliknomor: 1657/Pulo Brayan Darat II;Bahwa Tergugat Il menyatakan kepada Tergugat proses pembuatanperjanjian kredit nomor: 89, tanggal 23 Nopember 2010, SKMHT nomor:90, tanggal 23 Nopember 2010, SKMHT nomor : 91, tanggal 23Nopember 2010, SKMHT nomor : 92, tanggal 23 Nopember 2010, APHTnomor : 1000/2010, tanggal 6 Desembet 2010, APHT nomor1001
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PTP IX) vs ROKANI, dkk
242161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Larangan Hakim menjatuhkan putusan melampui bataswewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor1001 K/Sip/1972., dalam putusan mengatakan bahwa Hakim dilarangmengabulkan halhal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;4. Bahwa Judex Juris/Majelis Kasasi sama sekali tidak cukupmempertimbangkan keberatan kesatu ini;5.
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
20174
  • NinaAna Susana sebagai Komisaris, Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor1001 1 1.014072289, Nomor NPWP: 01.110.376.9701.000, Tanda DaftarPerusahaan Nomor 14.03.1.46.A3709 Sehingga dengan demikianbersesuaian dengan kedudukan hukum Usaha / Pemohon Keberatan adalahberada dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak dan selanjutnyaPengadilan Negeri Pontianak berwenang / berkompetensi untuk memeriksadan mengadili Permohonan Keberatan.3. Tenggang Waktu Penyampaian Permohonan Keberatan.a.
Register : 25-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 April 2014 — - JOHAN TANCHO
9234
  • Graha Health Care Indonesi Nomor1001/SP/MGHCI/1 1/2010, tanggal 2 Februari 2010.Bahwa izin PAK, izin Cabang PAK dan Izin Sub PAK hanya dapatmenyalurkan alat kesehatan sesuai dengan izin yang diberikan.Bahwa jika PAK, Cabang PAK dan Sub PAK mendapatkan penunjukkanyang baru atas barang yang berbeda dengan izin yang telah diberikan, makaharus mengajukan permohonan addendum izin PAK, Cabang PAK dan SubPAK.Bahwa alat kesehatan yang dapat disalurkan PT.