PRIN00021/WPJ.07/KP.1005/RIK.SIS/2012 tertanggal 14 September 2012(Lampiran 1);Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP") No.

Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobyek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 meliputi masa pajak Januari Desember 2008;AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPN atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.214.633.606 padatanggal

Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 525,611,548,00Alasan BandingKoreksi atas Peredaran Usaha sebesarRp 6.260.565. 142,00Alasan KoreksiBahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PTTechnopia Lever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena ituTerbanding menghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever denganmargin sesuai dengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu20%;Bahwa Perhitungan

Metode lainnya yang dapat diterima;Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), Terbanding telah menetapkan margin penjualanPemohon Banding kepada afiliasi Pemohon Banding (PT Technopia Lever)sebesar 20% sesuai margin PT Technopia Lever pada main distributor;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakanoleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan margin tersebut tidakberdasarkan salah satu metode yang umum diterima sebagaimana diuraikan diatas

mengakibatkan ketimpangan ataumismatch antara pembelian dan penjualan dari dua Wajib Pajak dalam negeni;Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Terbanding atas harga jualPemohon Banding secara nyata tidak berdasarkan metode pengujian hargawajar yang dapat diterima umum dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakanyang berlaku sehingga harus dibatalkan;Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 45,115,184,00Alasan KoreksiBahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

Permohonan Banding:Bahwa adapun alasan dan penjelasan permohonan banding Pemohon bandingadalah sebagai berikut:Formalitas Sengketa.Kronologis.Bahwa berikut adalah kronologis sengketa:1.Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi ("KPP Migas") melakukanpemeriksaan lapangan sehubungan dengan tahun pajak 2008 berdasarkanSurat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN00021/WPJ.07/KP.1005/RIK.SIS/2012 tertanggal 14 September 2012 (Lampiran 1);Tim Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan("SPHP

") Nomor Pem58/WPJ.07/KP.10/2012 tertanggal 12 November2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 13 November 2012.Berdasarkan SPHP, Tim Pemeriksa melakukan koreksi fiskal positif untukobjek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesarRp5.214.633.606,00 meliputi masa pajak JanuariDesember 2008;AWE (NWN) telah mengajukan surat tanggapan terhadap SPHP yangmenyatakan "tidak setuju" dengan koreksi fiskal positif PPN atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.214.633.606,00pada

pemeriksa sesuai Risalah Pembahasan(lampiran 5 surat banding), berikut adalah total koreksi objek PPh Pasal 23untuk masa Januari sampai dengan Desember 2010 ~ sebesarRp298.263.637.223,00 dengan rincian sebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)Materi SengketaRoyalti kepada Pemerintah 183.331.106.548,00Bongkar muat/stevedoring 23.729.262.185,00Akrual biaya Des 2010 304.213.435.868,00Akrual biaya Des 2009 (236.665.119.108,00) 67.548.316.760,00SKB PT RPP Mining Contractor 11.941.421.798,00Tambahan koreksi setelah SPHP

Tambahan koreksi setelah SPHP berupa:Halaman 4 dari 38 halaman.

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufh Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun2008 ("UU PPh");Bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh secarautuh.

RPP MiningContractor (RMC) dan beberapa tambahan koreksi setelah SPHP (yaitubiaya mobilisasi/demobilisasi, biaya coal selling comission, biaya jasakeamanan dan biaya reklamasi) oleh Termohon Peninjauan Kembali dapatHalaman 34 dari 38 halaman.

Putusan Nomor 3177/B/PK/Pjk/2019yuridis, dimana Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)tidak pernah menandatangani persetujuan Hasil Pemeriksaan Pajak,sementara SPHP diketahui bahwa penandatanganannya telah dilakukanoleh Sdri.

Namun, berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00002/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Januari 2016,pemeriksa menetapkan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajaksecara jabatan sejak Masa Pajak Januari 2011;Bahwa atas koreksi DPP PPN~ yang~ dilakukan sebesarRp204.839.193,00, Penggugat mengakui ada sebagian DPP PPN yangterutang sebesar Rp128.928.435,00.

Pemohon Banding sampai dengan tanggal 14September 2009 telah melunasi utang pajak atas SKPKB yang diajukan Banding sebesarRp1.825.617.407,00 sama dengan 50% dari Rp3.651.234.814,00 (total pajak terutang).Buktibukti pembayaran akan Pemohon Banding lampirkan;LATAR BELAKANGBahwa Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2006 Pemohon Bandingdilakukan oleh Terbanding, yang hasilnya dikeluarkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan ("SPHP") Nomor: Pem067/WPJ.06/KP.0600/2008 tertanggal 29 April2008

Dalam SPHP tersebut Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualansebesar Rp11.336.945.751,00,00, karena tidak ada bukti pendukungnya;Bahwa SKPKB diterbitkan oleh Terbanding dengan Nomor: 00011/206/06/073/08tanggal 21 Mei 2008 untuk Tahun Pajak 2006.

Desember 2001;bahwa Penggugat tidak pemah mengetahui/menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)sehingga Penggugat tidak pernah diminta memberikan tanggapan secara tertulis atas suratpemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP);bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui/menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaansehinggga Penggugat tidak pernah diminta/diundang untuk melakukan pembahasan akhir atas hasilpemeriksaan ;bahwa Penggugat tidak pemah menerima fisik surat ketetapan setelah selesainya

Penggugat tidak pernah mengetahui/ menerima SPHP,e. Penggugat tidak pernah mengetahui/ menerima Undangan Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan,f.

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa substansi yang telah dipertimbangkandan diputus tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena berdasarkan SPHP bahwa Perolehan CPO dan PKO yangtidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menentukan FormBC 4.0 dan tidak masuk dalam gudang kawasan berikat, sehingga tidakmemperoleh fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan

Bahwa yang menjadi pokok sengketaberupa gugatan atas Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan yang telah dipertinbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulantidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena incasu tanggapan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembaliatas SPHP yang merupakan causa prima dari SKPKB telah diputus olehMajelis Hakim dengan benar, sehingga tidak ada kewajiban untukmelunasi pajak yang

Fakta Lapangan, Fakta Pembukuan, danFakta Pembuktian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dapat disampaikan :1 Fakta Pemeriksaan:1 Bahwa koreksi Peredaran Usaha didasarkan hasil analisa produksiberdasarkan data dari Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berupa data komposisi pembuatan produk.Bahwa data tersebut digunakan sebagai dasar analisa karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperoleh data dandokumen terkait proses produksi (sampai dengan SPHP

tidak adadokumen COA Bahan Baku, Job Mixing, Dokumen BP POM).2 Bahwa berdasarkan hasil analisa produksi, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menemukan adanya selisih lebihproduksi antara hasil perhitungan dengan yang dilaporkan.Bahwa atas temuan tersebut telah disampaikan kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui SPHP, danatas SPHP tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) hanya memberikan tanggapan tertulis yang menyatakan tidaksetuju dan argumentasinya.Bahwa

Namun, berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00002/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Januari 2016,pemeriksa menetapkan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajaksecara jabatan sejak Masa Pajak Januari 2011;Bahwa atas koreksi DPP PPN~ yang~ dilakukan sebesarRp333.804.247,00, Penggugat mengakui ada sebagian DPP PPN yangterutang sebesar Rp139.541.917,00.

Namun, berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00002/WPJ.07/KP.0705/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Januari 2016,pemeriksa menetapkan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajaksecara jabatan sejak Masa Pajak Januari 2011;bahwa atas koreksi DPP PPN~ yang~ dilakukan sebesarRp364.203.480,00, Penggugat mengakui ada sebagian DPP PPN yangterutang sebesar Rp129.576.280,00.

Des 2004;d) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) nomor Pem23/WPJ.07/ KP.0805/2005 tanggal 22Juni 2005.Dokumen terkait Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP)nomor Print02/PSL/WPJ.07/KP. 0805/2006 tanggal 04 Januari2006, terdiri dari:Halaman 14, Putusan Nomor : 08/Pid.Sus/TPK/2014/PN.

) PPh Badannormal Tahun Pajak 2004 diterima tanggal 28 Juni 2005,LPAD nomor S022504/PPWB/WPJ.07/KP.0803/ 2005;1 (satu) set lengkap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) TahunPajak 2004 all taxes;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PemeriksaanSederhana Lapangan nomor PEMB02/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen nomor S117/WPUJ.07/KP.0805/2006tanggal 04 Januari 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP

Juni 2006;h) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka PemeriksaanPajak nomor PAN55/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08November 2006;i) 1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku,Catatan, dan Dokumen nomor S241/WPJ.07/KP.0805/2006tanggal 15 November 2006;j) 1 (Satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) nomor Pem04/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal 15Januari 2007;k) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan HasilPemeriksaan tanggal 17 Januari 2007.13) Dokumen terkait Surat

Jkt.PstCatatan, dan Dokumen nomor S240/WPUJ.07/KP.0805/2006tanggal 15 November 2006;e) 1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) nomor PEM138/PSL/WPJ.07/KP.0805/2007 tanggal14 Mei 2007;f) 1 (satu) set lengkap Berita Acara Persetujuan HasilPemeriksaan tanggal 21 Mei 2007.14) 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)15)16)17)18)19)20)Badan tahun pajak 2005 Nomor: 00128/ 406/05/054/07 senilaiRp. 4.150.988.360,00;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Kelebihan

Juni 2006;1 (satu) lembar Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Pajaknomor PAN55/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 08 November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan,dan Dokumen nomor S241/WPJ.07/KP.0805/2006 tanggal 15November 2006;1 (satu) set lengkap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Halaman 87, Putusan Nomor : 08/Pid.Sus/TPK/2014/PN.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);3. Penyampaian Surat Sanggahan atau Tanggap SPHP oleh WajibPajak;4. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;5.

Putusan Nomor 2079/B/PK/Pjk/2020kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena in casu koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) berasal dari produk hukum Hasil Pemeriksaan Pajak yangsecara prosedural telah mengandung cacat yuridis, dimana Penggugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak pernah menandatanganipersetujuan Hasil Pemeriksaan Pajak, sementara SPHP diketahui bahwapenandatanganannya telah dilakukan oleh Saudari Siti Astuti (selakuPegawai

Tidak adasurat peringatan dari Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding belummemberikan dokumen yang diminta serta Pemohon Banding juga telah memberikantanggapan tertulis atas koreksi sesuai SPHP dan telah memberikan secara samplebukti transaksi pembatalan penjualan sesuai sisi debit akun penjualan";"bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan bukti berupa invoice dan Bill ofLading yang berkaitan dengan transaksi pembatalan penjualan dan penyesuaianharga di Buku Besar kepada Majelis;""bahwa berdasarkan

uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak cukup buktiPemohon Banding tidak koperatif selama Pemeriksaan, Terbanding tidak pernahmenyampaikan surat peringatan yang secara spesifik menyebutkan permintaandokumen, buku dan catatan yang diperlukan dalam pemeriksaan pajak, danPemohon Banding baru mengetahui dasar koreksi setelah SPHP diterima sehinggaPemohon Banding tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan dokumendokumen yang berkaitan dengan dasar koreksi Terbanding karena dokumen danbukti

Jepang Tahun 2003, Technical Assistance Agreement, Support ServiceAgreement, buktibukti pelaksanaan pelaksanaan technical assistance, laporan KeuanganAudited, buktibukti pemungutan dan penyetoran PPN serta buktibukti lainnya yang terkaitdengan SPT PPN Masa April Desember 2008 yang dibuktikan dengan Surat Nomor S00310/VII/HPPM/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Tanggapan SPHP;bahwa Pemohon Banding telah membayar Royalti dan Technical Assistance fee kepadaHonda Motor Co. Ltd.

Adapun nilai koreksi biaya depresiasi aktiva SGU yang Pemohon Banding buatsendiri sesungguhnya sudah lebih besar dari angka yang dipakai oleh pemeriksaTerbanding dalam SPHP, dimana dalam SPHP Terbanding mengambil nilai biayadepresiasi aktiva SGU sebesar US$ 360,145.44 padahal dalam perhitunganPemohon Banding sendiri koreksi biaya depresiasi aktiva SGU sebesar adalahsebesar US$ 557,225 dengan perincian sebagai berikut :Perincian Biaya SGUBiaya Secara Komersial Interest expense 191,289Depreciation

Adapun atas ketidak jelasan dan mana/yang mana nilai koreksi biaya depresiasidalam SPHP sebesar US$ 360,145.44 tersebut (dan juga koreksikoreksilainnya) sudah pernah Pemohon Banding tanyakan secara tertulis kepadaTerbanding dalam surat No. 082/CT/IX/09 tgl 3 September 2009 (kopiterlampir) agar dapat diberikan rincian dari mana angka tersebut, namunsampai dengan saat banding ini Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak,Pemohon Banding belum pernah menerima jawaban dari Terbanding atas surattersebut

COGSFOHElectricity 60,402.00 # To eliminate COGS internal sales of power house bahwa adapun nilai jurnal alokasi internal yang Pemohon Banding buat sendiriberbeda dari angka yang dipakai oleh Terbanding dalam SPHP, dimana dalamSPHP Terbanding mengambil nilai biaya alokasi internal hanya sebesar US$313,370.00 yang mana tidak dapat Pemohon Banding ketahui dari jurnal yangmana saja yang diambil oleh Terbanding;bahwa adapun atas ketidak jelasan dari mana/yang mana nilai koreksi biayadepresiasi dalam

SPHP sebesar US$ 313,370.00 tersebut (dan juga koreksikoreksilainnya) sudah pernah Pemohon Banding tanyakan secara tertulis kepadaTerbanding dalam surat No. 082/CT/IX/09 tgl 3 September 2009 agar dapatdiberikan rincian dari mana angka tersebut, namun sampai dengan saat banding iniPemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak, Pemohon Banding belum pernahmenerima jawaban dari Terbanding atas surat tersebut;bahwa dengan demikian jelaslah koreksi Terbanding atas akun temporer alokasiinternal ini tidak

Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah melakukan MalAdministrasi atau perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumyang ditimbulkan mengandung cacat hukum dan tidak sah atau batal demihukum;Bahwa akhirnya, sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 Tergugat telahmenyampaikan langsung Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor PHP00019/WPJ.03/KP.0200/2014 kepada Penggugat pada hari dantanggal tersebut dan dalam surat tersebut menyatakan PerusahaanPenggugat ada kekurangan bayar Pajak

sengketa aquo memenuhi seluruh unsur sengketa pajaksebagaimana disebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:1) Sengketa aquo adalah sengketa yang timbul dalam bidangperpajakan sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya,yaitu sengketa atas:a) Tindakan Tergugat yang melakukan pemeriksaan atasperusahaan Penggugat dimulai dari penerbitan Surat PerintahPemeriksaan Nomor PRINT91/WPJ.03/KP.0205/2012 tanggal 17September 2012 (Gugatan halaman 1 angka 1) hingga SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Nomor 859 K/Pdt/2017b) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. PHP00019/WPJ.03/KP.0200/2014;c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00001/207/09/301/14, Nomor00002/207/09/301/14, Nomor 00003/207/09/301/14, Nomor00004/207/09/301/14, seluruhnya tanggal 18 Februari 2014.4) Sengketa a quo adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atauGugatan ke Pengadilan Pajak.2.

Pemeriksaan Pajak dengan Surat Pemeriksaan Pajak (SP2) danPemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) kemudian Undangan Pembahasan Hasil Akhir;b. Penetapan Pajak dengan Surat Ketetapan Pajakc.

Pemeriksaan Pajak dengan Surat Pemeriksaan Pajak (SP2) danPemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP), kemudian Undangan Pembahasan Hasil Akhirdengan Surat Undangan Pembahasan Hasil Akhir;b. Penetapan Pajak dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP);c. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Penagihan Pajak dan UpayaPaksa dengan Surat Paksa kemudian Penyitaan dengan Surat Penyitaan..