PUTUSANNOMOR : 80/Pdt/2012/PT.Dps. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : WAYAN NASTRA, lakilaki, pekerjaan wiraswasta, umur 61 tahun, bertempat tinggal di Banjar Anyar Kaja, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUADZ MAS'ADI,SH.

Notaris / PPAT ,beralamat di Jalan Ngurah Rai No.171 JembranaBali ;Semula sebagai TERGUGAT IV, sekarang TERBANDING IV ; Hal 1 dari 7 halaman5.KOMANG MULIATI, beralamat di Jalan Antelis No.4 Denpasar ; Semula sebagai TERGUGAT V, sekarang TERBANDING V ; Pengadilan Tinggi tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 14 Juni 2012Nomor : 80/Pdt/2012/PT.Dps. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; Telah membaca

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis denganH.MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum. dan AGUS SUBROTO,SH.M.Hum. masingmasingsebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasartanggal 14 Juni 2012 Nomor : 80/Pen.Pdt/2012/PT.Dps. tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusantersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal6 SEPTEMBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

11 Desember 1995.; Di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 230/Pdt.G/1999/PN.Dpstanggal 5 juni 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:189/Pdt/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo Putusan MahkamahAgung R.

Putusan PengadilanTinggi Denpasar nomor :137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 MeiDesember 1995, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5 Juni 2000, jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor:137/Pdt.G/PT.Dps tanggal 17 Mei 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor : 174/K/Pdt.G/1994 tanggal 11 Mei Desember 1995, PutusanHal 10 dari 76 halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2016/PN DpsPengadilan Negeri Denpasar Nomor : 230/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 5Juni 2000, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor189/PDT/2002/PT.Dps tanggal 11 Maret 2003 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarTanggal 11 Maret 2003 No. 189/Pdt/2002/PT.Dps jo. PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 12 Maret 2007 No.59K/Pdt/2004 jo. Berita Acara EKSEKUSI tanggal 7 Desember 2000.

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 137/Pdt/ 1993/ PT.Dps, tanggal 17 Mei 1993, diberi tanda bukti T.VII5;6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 174 K / Pdt / 1994, tanggal11 Desember 1995, diberi tanda bukti T.VII6;7.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka secara hukum relaaspemberitahuan putusan banding kepada terdakwa tersebut adalah tidaksah, karena bertentangan dengan Undangundang dan karenanya secarahukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi belum pernah menerimaHal. 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 639 K/PID/2017pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bali No. 46/PID/2016/PT.DPS,tanggal 2 Pebruari 2017 secara sah menurut hukum;B. Dalam Pokok Perkara.1.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor46/PID/2016/PT.DPS, tanpa mempertimbangkan Terdakwa mengajukanpermohonan banding melalui Penasihat Hukumnya dengan surat kuasakhusus tanggal 27 Oktober 2016. Dengan tidak di pertimbangkan haltersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Bali telah terjadi kesalahan ataukekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena hal tersebut terkait dengansah tidaknya pernyataan banding dan pemberitahuan putusannya secarasah menurut hukum;3.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, putusan Judex Facti telahterjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan/atautelah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka oleh karenaHal. 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 639 K/PID/2017itu sudah selayaknya dan sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Bali No.46/PID/2016/PT.DPS, tanggal 2 Pebruari 2017, dibatalkan;9.

FC Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor46/PID/2016/PT.DPS, tanggal 02 Pebruari 2017, yang diterima olehKuasa Hukum Terdakwa dari Panitera Muda Pidana Pengadilan NegeriNegara;6. FC Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor46/PID/2016/PT.DPS, yang diterima dari Kepala Lingkungan Ketapang,Kelurahan Lelateng, bersamaan dengan surat pernyataan tanpa berisitanggal;7.

FC Surat pernyataan yang dibuat oleh Gusti Ngurah Putra Aryawan,Kepala Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, tanpa berisi tanggalyang isinya menyatakan surat pemberitahuan putusan Pengadilan TinggiBali Nomor 46/PID/2016/PT.DPS, telah diberikan kepada Terdakwa/Rahmad tanggal 3 April 2017.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.39/Pdt/2011/PT.Dps., tertanggal 7 Juni 2011, Jo.

./2011/PT.Dps., tertanggal 7 Juni2011, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2785K/Pdt/2011, tertanggal 16 Mei 2012, dan juga Putusan Pengadilan NegeriGianyar No. 89/Pdt./G/2013/PN.Gir, tertanggal 17 Juni 2014, Jo. PutusanPengadilan Tinggi Denpasar No. 154/Pdt/2014/PT.Dps., tertanggal 18Desember 2014, Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNo. 39/Pdt./2011/PT.Dps., tertanggal 7 Juni 2011, Jo. Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia No. 2785 K/Pdt/201 1, tertanggal16 Mei 2012);7. Bahwa atas gugatan Penggugat yang ketiga kalinya ini, Tergugat dengankeras menolaknya.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.154/Pdt./2014/PT.Dps., tertanggal 18 Desember 2014, Jo.

Bahwa atas putusan pengadilan Tinggi Denpasar tersebut oleh paraTergugat asal telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta,dan setelah perkara tersebut diperiksa ditingkat Kasasi oleh MahkamahAgung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14Agustus 2003 Nomor 98/Pdt/2002/PT.DPS yang telah menguatkan putusanPengadilan Negeri Singaraja tanggal 29 Januari 2003, Nomor31/Pdt.G/2002/ PN.SGR; DENGAN MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggarkan sebesarRp1.479.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor149/PDT/2011/PT.DPS. tanggal 11 April 2012 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 8 September2011 Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.Sgr. yang dimohonkan

Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quotelah khilaf atau telan melakukan kekeliruan yang nyata, dimana MajelisHakim Agung dalam putusannya Nomor 2428 K/Pdt/2012, tanggal 11Februari 2015 yang telah Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 149/Pdt/2011/PT.DPS. tanggal 11 April 2012 yang telah MenguatkanHalaman 14 dari 21 Hal. Put. Nomor 773 PK/Pdt/2016putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.SGR.

Perkara Nomor 31/Pdt.G/2002/PN.Sgr., telah putus oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam putusannya Nomor31/Pdt.G/2002/PN.Sgr., tertanggal 29 Januari 2003 tersebut amarnyaberbunyi: menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard) dimana putusan Pengadilan NegeriSingaraja Nomor 31/Pdt.G/2002/PN.Sgr., tertanggal 29 Januari tahun2003 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalamputusannya Nomor 98/Pdt/2002/PT.Dps., tertanggal 14 Agustus

2003dan oleh putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 669K/Pat/2004 tertanggal 16 Juni 2005 telah membatalkan putusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 98/Pdt/2002/PT.Dps., tertanggal 14Agustus 2003 yang telah menguatkan putusan Pengadilan NegeriHalaman 17 dari 21 Hal.

Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka dengan adanyapelaksanaan putusan ( eksekusi ) yang akan dilaksanakan oleh PengadilanNegeri Negara terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tanggal 24112011 jo putusan PT Denpasar No. 54/PDT/2012/PT.DPS tanggal 2162012 jo putusan Kasasi MARI No.333K/PDT/2013 tanggal 2912014 maka Pelawan merasa sekali hak Pelawantelah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam Perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012/PT.DPS, tanggal2162012.3. Putusan Mahkamah Agung RI No.333 K/PDT/2013, tanggal 2912014.(sudah berkekuatan hukum tetap).Akan melaksanakan eksekusi atas tanah sawah seluas 11.450 m2, tersebutdalam Pipil No.73, Persil Il a, Klas Il yang terletak di Subak Pecelengan, DesaMendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.4.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012/PT.DPS,tanggal 2162012.3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 333 K/PDT/2013, tanggal2912014.(sudah berkekuatan hukum tetap).Dan oleh karenanya bedasarkan ; Putusan MA No.996 K/Pdt.1989,gugatan perlawanan pihak ketiga (derder verzet) yang diajukan olehPelawan dalam perkara ini, No. 32 / Pdt.BTH / 2015 / PN.Nga , harusdinyatakan DITOLAK, sebab bertentangan dengan hukum.6.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012 / PT.DPS,tanggal 2162012.123. Putusan Mahkamah Agung RI No.383 K/PDT/2013, tanggal2912014.(yang sudah berkekuatan hukum tetap), dimana putusan perdatatersebut diatas adalah bedasarkan pada putusan pidana No.78/Pid.B/2001/PN.Ngr Jo.

Fotocopy putusan perdata Pengadilan Tinggi Denpasar No. 54/PDT/2012/PT.DPS. tanggal 21 Juni 2012, diberi tanda T6 ;7. Fotocopy putusan perdata Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 333 K/PDT/2013, tanggal 29 Januari 2014, diberi tanda T7 ;8.

;Bertitik tolak dari kKetentuan pasalpasal yang dikemukakan tersebut diatas,maka dengan tidak diuraikannya alasanalasan yang berkenaan dengandasardasar penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud diatas, makaPengadilan Tinggi ( Judex Facti ) telah terbukti salah menerapkan hukumdan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundangUndangan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 98/PDT/2016/PT.DPS, tanggal 8 Agustus 2016 JoPutusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor

Dengan sita jaminan initerjadilan pembekuan terhadap harta agar Tergugat tidak dapatmengalihkan, yaitu diperjual belikan, ditukar dengan benda lain, diwariskanmaupun dihibahkan";Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, maka tujuan penyitaanyang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar dalam Nomor67/Pdt.G/2002/PN.Gir, Jo Nomor 149/Pdt/2003/PT.Dps, Jo Nomor1396K/Pdt/2004 Jo Nomor 246 PK/Pdt/2007 adalah untuk melindungikepentingan Penggugat (ayah Para Pemohon Kasasi), dan Made Sujana,dkk selaku

Putusan Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Putusan Nomor67/Pdt.G/2002/PN.Gir Non Executable, setidaktidaknya untuk objek sitajaminan yang hendak dieksekusi yaitu : tanah sawah seluas 0,25 Ha,terletak di Subak Belaki Nomor 60 Pesedahan Yeh Wos Teben, Pipil Nomor88, Persil Klas , karena objek eksekusi tersebut telah musnah/tidak ada lagidan atau objek eksekusi tersebut ada pada pihak ketiga yang beritikad baikHalaman 25 dari 29 hal. Put.

Putusan Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo. Putusan Nomor67/Pdt.G/2002/PN.Gir sampai saat ini masih ada dan tidak musnahserta batasbatasnya masih jelas sebagaimana dituangkan dalamBerita Acara Penyitaan Jaminan ( Conservatoir Beslag ) Nomor67/Pdt.G/2002/PN.Gir tanggal 19 Mei 2003).

Putusan Nomor 149/PDT/2003/PT.DPS Jo.Putusan Nomor 67/Pdt.G/2002/PN.Gir, dan Para Termohon Kasasisudah sepatutnya dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benarMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Gianyar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa ternyata tanah yang dikuasai Para Pelawan

Menyatakan hukum bahwa Pelawan tidak terikat dan tidak mempunyai kewajiban untuk tunduk terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan MA.RI. Nomor: 2659 K/Pdt/2013 dalam perkara antara Terlawan I melawan Terlawan II ; 7. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo putusan Pengadilan Tinggi Denpaasar Nomor: 69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan MA.RI.

.: 69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan Mahkamah Agung RI.

Menyatakan hukum bahwa Pelawan tidak terikat dan tidak mempunyaikewajiban untuk tunduk terhadap putusan Pengadilan Negeri SingarajaNomor: 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo putusan Pengadilan TinggiDenpaasar Nomor: 69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan MA.RI. Nomor: 2659K/Pdt/2013 dalam perkara antara Terlawan melawan Terlawan Il ;7. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor:110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo putusan Pengadilan Tinggi DenpaasarNomor: 69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan MA.RI.

Foto kopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor69/PDT/2013/PT.DPS tanggal 27 Juni 2013, telah diberi meterai cukup dansetelah diteliti sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggalserta kode T.2 oleh Hakim Ketua Majelis ;3.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor69/Pdt/2013/PT.DPS. jo.

Menyatakan hukum bahwa Pelawan tidak terikat dan tidak mempunyaikewajiban untuk tunduk terhadap putusan Pengadilan Negeri SingarajaNomor: 110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor: 69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan MA.RI. Nomor: 2659 K/Pdt/2013dalam perkara antara Terlawan melawan Terlawan Il ;7. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor:110/Pdt.G/2012/PN.Sgr. jo putusan Pengadilan Tinggi Denpaasar Nomor:69/Pdt/2013/PT.Dps. jo putusan MA.RI.

138/PDT/2016/PT.DPS

Anak Agung Gede Oka Kaleran dan Penggugat sudahpernah mengajukan gugatan Pengosongan rumah di Pengadilan NegeriGianyar melawan NI NYOMAN SRIANI dengan Nomor Perkara87/Pdt.G/2010/PN.Gir tertanggal 10 Nopember 2010 dan telah diputustanggal 11 Agustus 2011 dengan amarnya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/PDT/2016/PT.DPS.

Putusan PengadilanTinggi Denpasar Reg Nomor. 199/Pdt/2001/PT.Dps tanggal 6 NovemberPUN GpHalaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/PDT/2016/PT.DPS.MENGADILIMenerima permohonan banding dari Tergugat Banding ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Juli 2001Nomor: 16/Pdt.G/2001/PN.Gir yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :22nnenn ene nnn cnn cee cece cee ne nee ene eneMenolak gugatan Para Penggugat Terbanding seluruhnya ;Menghukum Para Penggugat Terbanding untuk membayar

No. 148/PDT/2012/PT.Dps, putusanMahkamah Agung Nomor 2809 K/PDT/2012 dengan mempunyaikekuatan hukum tetap Para Penggugat mau eksekusi tidak bisa karenaputusannya tidak lengkap;Bahwa oleh karena Tergugat Ni Nyoman Sriani tidak memakai pengacaradan tidak bisa membayar pengacara Tergugat Ni Nyoman Srianimenjawab sendiri atau Tergugat tidak tahu apaapa dan Tergugat tidakpunya uang untuk membayar pengacara Tergugat tidak bisa menjawabatau mengajukan bukti dan saksisaksi sesuai peraturan perundangundangan

Anak Agung Gede Oka Kaleran ; Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ; Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati tanah danbangunan sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5936, seluas :Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/PDT/2016/PT.DPS.70 M2 atas nama Anak Agung Gede Oka Kaleran, terletak di JalanChandra Ayu, Banjar Tubuh, Perumahan Segeh Sari Gang No. 1, DesaBatubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untukmengosongkan tanah dan bangunan

(Seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/PDT/2016/PT.DPS.

232/PDT/2015/PT.DPS

Bahwa terhadap perkara Nomor : 6/7/Pdt.G/2007/PN.Sgr,Pelawan adalah pihak yang dikalahkan dan kemudian dilakukanupaya hukum Banding sebagaimana Pekara Nomor : 111/Pdt/2008/ PT.Dps, Kasasi sebagaimana Perkara Nomor : 1485K/Pdt/2009 dan upaya hukum luar biasa yaitu PeninjauanKembali sebagaimana Perkara Nomor 619 PK/Pdt/2011,Pelawan tetap ada pada pihak yangdikalahkan ;6. Bahwa adapun amar putusan Perkara Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2007/PN.Sgr, Jo.

Perkara Nomor: 111/Pdt/2008/PT.Dps,Jo.Perkara Nomor: 1485 K/Pdt/2009, Jo. Perkara Nomor: 619PK/Pdt/201 1 adalahI mmm nme nemaMENGADILI:DalaITL KTS ETIG) 2n~ mmm nnn nnn entericDalen GRSGPSI S

SP. tanggali8 November 2008juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor159/PDT/2009/PT.DPS. tanggal 18 Januari 2010 juncto putusanMahkamah Agung RI.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 09/Pdt.G/2008/PN.SP tanggal 18 November 2008 telah pula dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 159/PDT/2009/PT.DPS tanggal 18Januari 2010 dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010;5.

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, ditambah Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor:09/Pdt.G/2008/PN.SP tanggal 18 November 2008 yang telah dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2009/PT.DPS tanggal18 Januari 2010 dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010, maka penguasaan tanahyang saat ini disengketakan oleh Para

Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah menguasai tanah yangsaat ini disengketakan oleh Para Penggugat secara sah menurut hukumberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, ditambah Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor09/Pdt.G/2008/PN.SP tanggal 18 November 2008 yang telah dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2009/PT.DPS tanggal18 Januari 2010 dan dikuatkan lagi oleh Putusan

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor117/PDT/2015/PT.DPS tanggal 1 Oktober 2015 Jo.

45/Pid.Sus/2012/PT.Dps

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21Juni 2012 ; Membaca, Risalah Surat Pemberitahuan untuk MempelajariBerkas Perkara ( inzage ) masing masing Nomor : W.24U6/1081HN.01.10/VI/ 2012 dan W24.06/1082/HN.01.10/V1I/2012tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat oleh Panitera / SekretarisPengadilan Negeri Tabanan yang memberi kesempatan kepadaJaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa mulai tanggal 22Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012 selama 7 (tujuh)hari kerja ; Hal 9 dari 13 hal Putusan No.45/Pid.Sus/2012/PT.Dps

HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim KetuaHal 11 dari 13 hal Putusan No.45/Pid.Sus/2012/PT.Dps.12Majelis, HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH. dan SONHAJI,SH.masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai HakimHakim Anggota Majelis berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Juli 2012 Nomor :45/Pen.

Pid/2012/PT.Dps, untuk memeriksa dan menyidangkanperkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana padahari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan KETUT ARNAWA, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasartanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISt.t.d. t.t.d.

SAGUNG KETUT RATNADI,SH.13Nip.: 040041247,Hal 13 dari 13 hal Putusan No.45/Pid.Sus/2012/PT.Dps.

156/Pdt/2013/PT.Dps

TelpO2J6450319, 6452863, 8291583,87916115, Fax; 6452863,,berdasarkan surat Kuasa Kususmasingmasing tertanggal O3 MaretHal. 1 dari 8 Put.156/Pdt/2013/PT.DPS.2012, untuk selanjutnya disebutsebagai : PARA PEMBANDINGsemula PARA PELAWAN .;MELAWAN:1. HARI BOEDI HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Ambengan No.91, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnyadisebut sebagai : TERBANDINGsemula TERLAWAN, ;2.

memperhatikan uraian uraian tentang hal halyang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriDenpasar, Nomor : 146/Pdt.Plw/2012/PN.DPS, tanggal 25 April 2013,yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI: Menolak tuntutan Provisi Pelawan untuk seluruhnya ;DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; Menolak tuntutan Pelawan untuk seluruhnya ;Hal. 2 dari 8Put.156/Pdt/2013/PT.DPS

150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin,tanggal 17 Maret2014 oleh kami A.AANGURAH ADYATMIKA,SH, Hakim Tinggi PengadilanTinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan HARTONO ABDULMURAD,SH.MH, dan H.MAKMUN MASDUKI,SH.M.Hum, masing Hal. 7 dari 8Put.156/Pdt/2013/PT.DPSmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Denpasar tanggal 30 September 2013, Nomor156/Pen.Pdt/2013/PT.DPS

,NIP : 195412311980031026 Hal. 8 dari 8Put.156/Pdt/2013/PT.DPS

., tanggal 6 Februari 2003 jo Putusan PengadilanTinggi Denpasar No. 177/Pdt/2001/PT.Dps, tanggal 20 Maret 2002 jo.Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 83/Pdt.G/2001/PN.Dps, tanggal 13Desember 2000 ;Bahwa walaupun pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Bali dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah dinyatakan"KALAH" ,pada tanggal 1 Februari 2006 ada oknumoknum dari Kantor WilayahPertanahan Propinsi Bali dengan penuh rekayasa dan akal licik telahmelaporkan Para Pemohon kepada

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor35/Pid/PRAP/2007/PT.DPS. tanggal 29 Mei 2007 yang amar lengkapnyasebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Termohon/Pembanding ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2007Nomor : 01/Pid.Prap/2007/PN.Dps.

;MENGADILI SENDIRI : Menyatakan permohonan pra peradilan dari Para Pemohon/Terbanding tidakdapat diterima ; Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon/Terbanding dalam duatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah) ;Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 14 Juni2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal14 Juni 2007, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.35/Pid.Prap/2007/PT.Dps. tanggal 29 Mei

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka beralasanberdasarkan hukum apabila putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.35/Pid.Prap/2007/PT.Dps, tanggal 29 Mei 2007 untuk DIBATALKAN ;ll. KEBERATAN KEDUA (PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGIDENPASAR TELAH MEMPERLIHATKAN ADANYA KEKHILAFAN DANKEKELIRUAN YANG NYATA :1.

Negara ;Memperhatikan UndangUndang Noor 4 Tahun 2004, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari : WAYAN TAMA, KETUT SUDIA, WAYAN NAMBREG, I NYOMAN RUKEG, WAYAN SINTER, KETUT RADIO dan INYOMAN SIRDA ALS TENGKENG., tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor35/Pid/Prap/2007/PT.Dps. tanggal

153/PDT/2015/PT.DPS

PUTUSANNOMOR : 153/PDT/2015/PT.DPS SALINAN SA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAes Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :YMR. WAYAN DHIRATENAYA,NI KETUT DENI,tanggal lahir 1 Oktober 1972, AgamaKatholik, Pekerjaan Wiraswasta,Warganegara Indonesia bertempattinggal di JI.

bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh KuasaTergugat/Pembanding dalam memori bandingnya secara garis besarnya antaralain : Bahwa Pembanding/semula Tergugat menolak dasar pertimbangan hukummajelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pokok perkara dalamputusan perkara aquo telah nyatanyata keliru dan tidak cermat memberikanpertimbangan hukum dan salah menerapkan tatatertib beracara serta tidakberimbang dalam mempertimbangkan alatalat bukti para pihak ;Hal 5 dari 8 hal Perk No. 153/PDT/2015/PT.DPS

Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiDenpasar sebagai Hakim Ketua Majelis , TTOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.dan GUSTI NGURAH ASTAWA ,SH.MH. masingmasing sebagai HakimAnggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 153/ Pen.Pdt/ 2015 /PT.DPS, tanggal 20 Agustus 2015 yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusanmana pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

SH, Gede Budiartawan, S.Si,M.Si.dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT.DPS Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaansecara LanboratoriumKriminalistik terhadap barang bukti milik Ketut Santikaalias Gading dengan hasil sebagai berikut : Hasil PemeriksaanNomor barang bukti Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi(+) Positif Metamfetamina4511/2016/NF (+) Positif Narkotika4512/2016/NF () Negatif ()

Negatif ()Negatif Narkotika/PsikotropikaKesimpulan :1. 4511/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas dalam , adalahbenar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftardalam golongan (satu), nomor urut 61 lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;2. 4512/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam ,adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/Psikotropika.Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT.DPS

Menetapkan barang bukti berupa ;Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT.DPS 1 (satu) buah bungkusan bekas permen relaxa yang berisi 1 (satu) paketplastic kecil yang digulung dengan lakban hitam yang berisi butiran Kristalbening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu yang beratnya 0,12gram brutto (0.04 gram netto) ; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ; 1 (satu) unit handphone warna hitam merek MITO.Dirampas untuk dimusnahkan ;6.

,M.Hum.Nip. 19570827 198603 1 006Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT.DPS

Surabaya (PT.DPS) Persero.

Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero berlaku mengikatHal. 107 Putusan Perkara No. :66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYbagi semua pihak dalam hal pelaksanaan pengadaan barang / jasatermasuk bagi pihakpihak terkait dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) PerseroBahwa.

Surabaya (PT.DPS) Persero adaketentuanketentuan lain yang harus diperhatikan dan dipatuhi sehubungandengan Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT.DPS (Persero) terkaitdengan peraturan menteri BUMN dan Keputusan PresidenBahwa mekanisme pengadaan barang / jasa di Lingkungan PT Dok danPerkapalan Surabaya ( PT.

Surabaya (PT.DPS) Persero dan telah dirubahlagi dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 041/Kpts/DS/03/I/2016 tanggal01 Maret 2016;Hal. 123 Putusan Perkara No. :66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYBahwa Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Pengadaan Barang danJasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero berlaku mengikatbagi semua pihak dalam hal pelaksanaan pengadaan barang / jasa termasukbagi pihakpihak terkait dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PTDok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS)

/Kpts/DS/03/I/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Peraturan PengadaanBarang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero.Bahwa Surat Keputusan Direksi tentangPeraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya(PT.DPS) Persero berlaku mengikat bagi semua pihak dalam halpelaksanaan pengadaan barang / jasa termasuk bagi pihakpihak terkaitdalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Dok dan PerkapalanSurabaya (PT.DPS) Persero.Bahwa pada proses pengadaan floating dock,pernah

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Tergugat putusanPengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi denganPutusan Nomor 222/PDT/2015/PT.DPS Tanggal 23 Februari 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2016 kemudian terhadapnya olehTergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi

Bahwa Penerapan Hukum yang diberikan oleh Judex Facti PengadilanTingkat Banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:222/PDT/2015/PT.Dps tanggal 23 Pebruari 2016, merupakan penerapanhukum yang salah karena Judex Facti tidak memberikan pertimbanganhukum yang lengkap, sehingga menjadikan putusan tidak benar dan patutuntuk dibatalkan;Bahwa keberadaan Permohon Kasasi (Ssemula Pembanding/Tergugat) diatas tanah sengketa hanyalah menumpang tinggal pada adik PemohonKasasi (semula Pembanding/Tergugat

Bahwa Penerapan Hukum yang diberikan Oleh Judex Facti PengadilanTingkat Banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:222/PDT/2015/PT.Dps tanggal 23 Februari 2016, merupakan penerapanhukum yang salah karena Judex Facti tidak memberikan pertimbanganHalaman 7 dari 10 hal. Put.

/Sip/1969 tanggal 22 Juli1970 yang menyatakan: Putusanputusan Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotiveera) harus dibatalkan; Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 552 K/Pid/1982, menyatakanPutusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi harusdibatalkan, karena tidak cukup dipertimbangkan dan Mahkamah Agungmenganggap penjatuhan hukuman tak bersarat tersebut tidak dapatdibenarkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 222/PDT/2015/PT.Dps

18/Pid.Sus/2014/PT.Dps

Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 28Oktober 2013 sampai dengan 6 Desember 2013 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23Desember 2013 ;Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, sejak tanggall8 Desember 2013sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, sejaktanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Pebruari2014 No. 32/Pen.Pid/2014/PT.Dps

sejak tanggal 12 Pebruari sampai dengantanggal 13 Maret 2014 ; 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Maret 2014 No.37/Pen.Pid/2014/PT.Dps sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 12 Meiw Pengadilan Tinggi tersebut ; ~ Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DenpasarNomor : 18/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Dps tanggal 10 Maret 2014 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan

ALI MAKKI,SH.MH. sebagai HakimHakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota serta dibantu oleh IDA AYU MURDAWATI Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa

93/PDT/2016/PT.DPS

Memang pada asasnya semua bukti tulisan itu merugikanatau memberatkan orang yang telah menulisnya,...atau memberatkanHalaman. 3 dari 12 Hal.Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT.DPS.10.11.12.13.tesipembuatnya , dan dihalaman 35 dikatakan Jikaseseorangmembubuhkan tanda tangannya diatas secarik kertas, maka perbuatanitu. diartikan sebagai menanggung kebenaran atau paling sedikitpengetahuannya tentang apa yang dituliskan diatas tanda tangannya itu.Bahwa menurut pasal 10 Perjanjian Kerjasama Komersial No. 02/

undangundang bagi Tergugat dan Tergugat Il ;Bahwa menurut pasal 97 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dikatakan Direksi dalam pengurusannya wajib melaksanakankepengurusannya selaku Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab; sedangkan kenyataannya Tergugat Il selaku direktur Tergugat tidakmelaksanakan halhal tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabkarena Tergugat Il dengan sengaja tidak mau memenuhi apa yang telahHalaman. 4 dari 12 Hal.Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT.DPS

berkenanmeletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta Para Tergugat baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak, yaitu berupa :e Tanah dan bangunan diatasnya maupun bendabenda bergerak yangada didalamnya yang dikenal sebagai : Ruko Sanur Raya ComplexNo.1213 by pass Ngurah Rai, Bali;e Tanah Kosong seluas 30.060 M2 yang terletak di Desa Tulikup,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat Il Gianyar, PropinsiDaerah Tingkat I Bali dengan Sertifikat Nomor :Halaman. 5 dari 12 Hal.Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT.DPS

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biayaperkara sebesar Rp 1.081.000, (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember2015 Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yangdiputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2015 NomorHalaman. 8 dari 12 Hal.Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT.DPS.40

,MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 3 JUNI 2016 Nomor 93/Pen.Pdt/2016/PT.DPS. tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum pada hari: KAMIS tanggal. 1 SEPTEMBER 2016 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota, serta dibantu oleh WAYANRAHADIAN,SH.