Ditemukan 453 data
233 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, KPKNL Bekasi menerimarelaas panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung(untuk selanjunya disebut "PTUN Bandung), untuk hadir padatanggal 30 Desember 2010 dalam Proses Dismisal Perkara Nomor103/G/2010/PTUNBDG, yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi(Penggugat Konvensi) dengan objek gugatan TUN adalahPenetapan KPKNL. (vide Bukti Tl & II23);Hal. 41 dari 82 hal. Putusan No.1890 K/Pdt/2015d.
97 — 161
. ; Ketiganya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor HukumApsara Nusantara di Jalan Wartawan I, Nomor 22B, Turangga,Buahbatu, Bandung, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 26 Mei 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT INTERVENSIT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung: Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 45/PENDIS/2015/PTUNBDG, tanggal 17 April 2015, tentang Lolos Dismisal ; Telah
145 — 71
Untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IT INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 009/PENDIS/2016/PTUN.SMG tanggal 03 Maret 2016tentang Lolos Dismisal Proses; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 009/PEN.MH/2016/PTUN.SMG tanggal 03 Maret 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus danMenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan
Ir. NOOR NEDI, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
178 — 60
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor :23/PENDIS/2019/PTUN.PGP tanggal 24 Juli 2019 tentang Lolos Dismisal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor :23/PENMH/2019/PTUN.PGP tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukkan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor:23/PENPPJS/2019/PTUN.PGP tanggal 24 Juli 2019 tentang PenunjukanPanitera;4.
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
48 — 26
Oktober 2016 melakukan gugatanterhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua DivisiPerlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RItelan mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkanKejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporantipikor yang telah dilaporkan Penggugat;Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTTmaka gugatan Penggugat terkena proses dismisal
FAHRUL AHMAD ABDULLAH
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
498 — 493
.2.3/TUN.2/06/2020tertanggal 16 Juni 2020Untuk selanjutnya disebut sebagai ...................ccceeeeceeeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT:Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca ; Gugatan Penggugat tertanggal 06 April 2020 yang didaftarkan secaraelektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di bawahRegister Nomor 9/G/20202/PTUN.ABN tanggal 7 April 2020 ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/PENDIS/2020/PTUN.ABN Tanggal 08 April 2020 tentang Penetapan Dismisal
Hj. Sumiyatun S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
Bupati Purworejo
Intervensi:
Hari Prasetyo, Amd.
125 — 48
MayjenBambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Magelang ;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 14/PENDIS/2018/PTUN.SMG tanggal 25 Januari 2018 tentang Lolos Dismisal Proses;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 14/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 25 Januari2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutusdan Menyelesaikan Sengketa
Hi. Darwis Moridu
Tergugat:
Menteri Dalam Negeri
231 — 127
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor2/PENDIS/2021/PTUNJKT, tanggal 08 Januari 2021, tentang PenetapanLolos Dismisal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor2/PENMH/2021/PTUNJKT, tanggal 08 Januari 2021, tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim;3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor2/PENPPJS/2021/PTUNJKT, tanggal O8 Januari 2021, tentangpenunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;4.
63 — 32
Hal ini dimungkinkandikarenakan Pengugat selalu mangkir disetiap tahap Dismisal Prosedur atautahap persiapan persidangan sehingga gugatan Pengugat tidak sempurna dantidak benar.Bahwa gugatan penggugat terbukti kabur dimana tidak jelas mana yang menjadiobjek gugatan Penggugat apakah Surat Keputusan Nomor 1528 Tahun 2016tanggal 21 November tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat PegawaiBukan Pegawai Negeri Sipil atas nama Jefri Simanjuntak atau Surat KeputusanPemberhentian Penggugat dari Jabatan
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukannyapermohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana maksud dari Pasal67 huruf d UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaituapabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 13 September2012 sebagaimana juga telah diloloskan secara dismisal
99 — 52
Sehingga gugatanPenggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan error in objecto, tidak jelas,dan tidak berdasar yang seharusnya sudah dinyatakan tidak diterima atautidak berdasar dalam proses dismisal dengan suatu Penetapan KetuaPengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009.Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53UndangUndang 5 Tahun 1986 Jo.
H M UDIN KAMALUDIN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
Puti Melati S S N MBA
103 — 61
Oleh karena itu Tergugatsependapat dengan penetapan Ketua PTUN Bandung saat memutuskangugatan semacam ini pada tahap dismisal prosedur dalam perkara TUNNomor. 92/G/2014/PTUNBDG yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober2014 dengan penetapan Nomor. 92/PEN.DIS/2014/PTUNBDG danperkara TUN Nomor. 71/G/2015/PTUNBDG yang ditetapkan padatanggal 17 Juni 2015 dengan penetapan Nomor. 71/PEN.DIS/2015/PTUNBDG dengan menyatakan bahwa sengketa ini bukan sengketaTUN dan tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata
Faisal Agita Firmansyah
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
605 — 1368
Sesuai dengan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Kumdil/213/VII/K/1991 tanggal 9Juli 1991, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenangmenetapkan Dismisal Prosedur atas perkara AQuo; Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi MajelisHakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugatditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA1.
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman R Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
77 — 28
Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTTmaka gugatan Penggugat terkena proses dismisal sehingga kemudianPenggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untukmendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;24.
ZAENAL ABIDIN
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
2.Irjen Pol. DRS. RUDY SUFAHRIADI (KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)
384 — 274
Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi terhadap objek tersebutpada tangga 19 Maret 2020, sehingga tenggang waktu upaya administrasiterhadap objek perkara a quo dan waktu diajukan keberatan masih dalamtenggang waktu 21 (Dua puluh satu) hari, Bahwa upaya administrasikeberatan oleh Penggugat sampai dengan pemeriksaan Dismisal padatanggal 20 Mei 2020 Penggugat belum menerima balasan dari Tergugat;h.
132 — 100
No. 50/G/2014/PTUNBDGAssociates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/JFVII/2014, tertanggal 1 Juli 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il Intervensi ; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung : Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 50/PENDIS/2014/PTUNBDG, tanggal 26 Mei 2014,tentang Lolos Dismisal ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 50/Pen.MH/2014/PTUNBDG, tanggal 26 Mei
79 — 56
(videBukti TI&ll13)1..cBahwa pada tanggal 23 Desember 2010, KPKNL Bekasi menerimarelaas panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung(untuk selanjunya disebut "PTUN Bandung), untuk hadir padatanggal 30 Desember 2010 dalam Proses Dismisal Perkara No. 103/G/2010/PTUNBDG, yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi(Penggugat Konpensi) dengan objek gugatan TUN adalahPenetapan KPKNL.
71 — 25
Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHPBPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua DivisiPerlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telahmendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan KejariManggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yangtelah dilaporkan Penggugat;Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT makagugatan Penggugat terkena proses dismisal
111 — 20
Pdt.G/2017/PN Mtp16.17.Bahwa dalam fundamentum petendi gugatan angka 8 yang manadisebutkan dalil mengenai gugatan pembatalan SHM No. 59Tertanggal 17 Maret 1974 yang diajukan oleh Para Penggugat denganRegister Nomor: 36/G/2015/PTUN.Bjm yang amar putusannyamenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tidak dapatdijadikan sandaran dan harus dikesampingkan, sebab dalam perkaratersebut gugatan Para Penggugat tidak sampai diperiksa hinggatahap pembuktian, dimana hanya sampai tahap persiapan(dismisal
139 — 93
Il Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ,Tergugat II Intervensi Il, Tergugat II Intervensi III danTergugat II Intervensi IV :Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 82/Pen.Dis/2011/PTUNBDG tanggal 22Agustus 2011 Tentang Lolos Dismisal; Hal 3 dari 69 halaman Putusan No.82/G/2011/PTUNBDGe Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 82/Pen.MH/2011/PTUNBDG tanggal 22Agustus