Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariat; 6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDBKUMKM kepada KSP/USPKopdan/atau KJKS/UJKSKop adalah pinjaman/ pembiayaan dengan pola executing,dimana resiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawabKSP/USPKop dan/atau KJKS/UJKSKop*; Sedangkan persyaratan Usaha Mikro dan kecil (UMK) yang dapat diberikan pelayananoleh KSP/USPKop dan/atau KJKS/UJKSKop dalam Pasal 5 sebagai berikut1. Menjalankan usaha produktif; 2.

tujuanpenggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2(dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengana Memperoleh SHU yang positif;b Melaksanakan RAT tepat waktu;3 Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;4 Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, denganplafond diatas Rp. 1.000.000.000, harus dilengkapi dengan laporankeuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimalwajar dengan pengecualian;5 Bersedia menandatangani' surat perjanjian secara notariat

., MH menyelesaikanprogram sarjana hukum di Universitas Indonesia padatahun 1975, kemudian meneruskan pada jenjang Notariat yangdiselesaikan pada Tahun 1982 di Universitas Indonesia, PascaSarjana Bidang Hukum Universitas Indonesia yang diselesaikanpada tahun 1997, dan pada tahun 2002 menyelesaikan programdoktoralnya di Program Doktor IImu Hukum UI. Ia jugamemperdalam ilmunya dalam bidang Pendidikan TeknikPerundangundangan (legal drafting) diLeiden, Belanda.Hal. 71 dari 159 Hal.

Maidarlina Ziarti, Tergugat dan 2 telah berkeluarga dantelah mandiri, Tergugat III masih kuliah S2 Notariat di Semarang, TergugatIV masih sekolah S1 di Amerika (USA), Tergugat V sudah pulang ke Solok,dan Penggugat II masih kuliah;Bahwa Tergugat V kawin pada tahun 1990, sedangkan Tergugat III danTergugat IV kawin pada tahun 1994, sehingga anakanak Almh. Hj.Syamsidar dan Alm. H. Nazir yang belum kawin adalah Penggugat dan II;Bahwa dari tahun 1986 s/d 1998 Penggugat lah satusatunya anakAlmh. Hj.

Bukti T6Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahProvinsi DKI Jakarta No. 299 Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian ApartemenSlipi Jakarta Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Akta Berita Acara No. 4 tanggal 7 Maret 2015 yang telahdilegalisir oleh Siauw Henry Leoprayogo, SH, Specialis Notariat,Notaris di Jakarta, (fotokopi dari fotokopi);Putusan Mahkamah Agung RI No. 2547 K/Pdt/2014 tanggal

Gugatan Para Penggugat kabur karena mencampuradukkanantara perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji113(wanprestasi), padahal hubungan hukum diantara pihakpihakdidasarkan pada aktaakta notariat in casu perjanjian;4. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak karena ada pihaklain yang terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual BeliNomor 15 tertanggal 12 Agustus 2010 tidak diikutsertakansebagai pihak dalam perkara a quo;5.

dan Nomor 81/SP74.02.HP.01.02/II/2020;Bahwa PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park berkedudukan di KotaAdministrasi Jakarta Selatan (pemohon) adalah Badan HukumIndonesia yang menjalankan usaha antara lain dalam bidang realestate yang dimiliki sendiri atau disewa (kawasan industri) didirikanberdasarkan :1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Virtue Dragon NickelIndustrial Park tanggal 21 Januari 2015 Nomor 159 yang dibuatoleh dan di hadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, SarjanaHukum, Spesialis Notariat

(Fotokopi sesuaidengan asli);Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Virtue Dragon NickelIndustrial Park Nomor 159, tanggal 21 Januari 2015, yang dibuat oleh dan di hadapan Raden Mas Soediarto Soenarto,Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di KotaAdministrasi Jakarta Pusat.

Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKIJakarta, juga menandatangani kontrak pekerjaan notariat untukpembelian Depo H dan K Perum PPD dengan Notaris Kartono, SH,Nomor 18.1/SPK/NOT/XII/ 2006 atas beban APBD Provinsi DKIJakarta dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.470.493.390,00.Lingkupdanobyek pekerjaanjasakenotariatan dalam kontrakPemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18.1/SPK/NOT/XII/ 2006 adalah sama dengan lingkup dan obyek pekerjaan pembuatan akte jual beli DepoH

Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKIJakarta, juga menandatangani kontrak pekerjaan notariat untukpembelian Depo H dan K Perum PPD dengan Notaris Kartono, SH,Nomor 18.1/SPK/NOT/XII/ 2006 atas beban APBD Provinsi DKIJakarta dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.470.493.390,00.Lingkupdanobyekpekerjaanjasakenotariatan dalam kontrakPemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18.1/SPK/NOT/XII/ 2006 adalah sama dengan lingkup dan obyek pekerjaan pembuatan akte jual beli DepoH

Revisi, CitraAditya Bakti, bandung, 2010, h. 198, linat pula Tan Thong Kie,Studi Notariat dan SerbaSerbi Praktek Notaris, Cet. , Ichtiar BaruVan Hoeve, Jakarta, 2007, h. 224226);2.

(Tan Thong Kie, Studi Notariat & SerbaSerbi Praktek Notaris, PenerbitPT.

Sumaryadi pencairanHalaman 48 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno21.kreditnya,sebelum persyaratan kreditnya lengkap,terlihnat dalam berkaspermohonan kredit tidak dilengkapi dengan proses pengikatannotariat,sesuai dengan keputusan Direksi Nomor.02/Kredit/AAM/XII/2008tanggal 16 Desember 2008 tentang legalisasi perjanjian kredit danpengikatannya,yang berbunyi diantaranya pinjaman diatasRp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan barang bergerakdilakukan dengan pengikatan secara notariat

Revisi,Citra Aditya Bakti, bandung, 2010, h. 193, linat pula TanThong Kie, Studi Notariat dan SerbaSerbi Praktek Notaris,Cet. , Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, h. 224226);2.

BPR Sekar antara lain:a) Melakukan survey debitur&) Memeriksa analisa permohonan KreditQO) Melakukan penagihand) Order pengikatan Notariat;Bahwa Tanggung Jawab Manager Kredit PT. BPR Sekar adalah sebagaiberikut:a) Membuatlaporan harian kreditHalaman 33 dari 134 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbib) Memantau proses pengikatan yang masih pending;Bahwa ada sebagian pemberian fasilitas kredit kepada debitur di PT.

Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,juga menandatangani kontrak pekerjaan notariat untuk pembelian DepoH dan K Perum PPD dengan Notaris Kartono, SH, Nomor 18.1/SPK/NOT/XII/ 2006 atas beban APBD Provinsi DKI Jakarta dengan biayasebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.470.493.390,00 ;Hal. 5 dari 255 hal. Put.

Eko Bharuna, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,juga menandatangani kontrak pekerjaan notariat untuk pembelian DepoH dan K Perum PPD dengan Notaris Kartono, SH, Nomor 18.1/SPK/NOT/XII/ 2006 atas beban APBD Provinsi DKI Jakarta dengan biayasebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.470.493.390,00 ;Lingkup dan obyek pekerjaanjasakenotariatandalamkontrakPemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor18.1/SPK/NOT/XIl/ 2006adalah sama dengan lingkup dan obyek pekerjaan pembuatan akte jualbeli Depo

S2 Spesialis Notariat Ul Tahun 1994 Jakarta;g.S2 Magister Hukum Tahun 1996h.Program S3 Hukum Tahun 2000;i. S2 Notariat Tahun 2004, Jakarta;j. S3 Doktor Ilmu Hukum Tahun 2005 UniversitasPadjajaran, Bandung.Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :a.Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasionalmulai dari tahun 1978 sampai dengan 2011 (PensiunDini);Halaman 131 dari 302 Putusan No 465/Pid B/2021 PN.Pdg.b.Konsultan di Bidang Pertanahan Tahun 2011 sampaidengan sekarang;c.

SMS) sesuai Surat Pernyataan Notariat No. 14tanggal 7 Januari 2016, bahwa sahamsaham LCGP sejumlah168.304.500 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empatribu lima ratus) lembar saham senilai Rp. 86.321.664.180, (delapanpuluh enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus enampuluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) yang ada di DapenPKT dan sahamsaham LCGP sejumlah 88.748.600 (delapanpuluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enamHalaman 292 dari 408 : Putusan Nomor

SMS butuh waktu tambahan untuk memprosespenyerahan jaminan Ruko tersebut, karena Sertifikat Induk (HDB)Ruko di Pondok Gede hingga sekarang masih sebagai jaminanatas hutang di Bank BTN Cabang Cililitan;Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan/jatuh tempo yaknitanggal 31 Oktober 2016 seperti tercantum dalam SuratPernyataan Notariat, saksi DANNY BOESTAMI, SE, dan saksi AriefBudisatria, SE, selaku Direktur PT.

SMS)sesual Surat Pernyataan Notariat No. 14 tanggal 7 Januari 2016,bahwa sahamsaham LCGP sejumlah 168.304.500 (seratus enampuluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus) lembar sahamsenilai Rp. 86.321.664.180, (delapan puluh enam milyar tiga ratus duapuluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus delapanpuluh rupiah) yang ada di Dapen PKT dan sahamsaham LCGPsejumlah 88.748.600 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus empatpuluh delapan ribu enam ratus) lembar saham senilai Rp.55.024.132.000

Saksi Ahli ARSIN LUKMAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut; Bahwa saksi ahli adalah seorang Notaris dan Dosen Notariat juga masih aktif; Bahwa saksi Ahli menerangkan tahun 1984 menjadi dosen dan S.3 selesai padatahun 2007 dan sekarang menjadi dosen luar biasa; Bahwa Ahli juga sebagai Notaris/PPAT di wilayah kerja Jakarta Barat; Bahwa saksi ahli menerangkan sertipikat adalah alat bukti yang terkait atas tanahdi dalam UUPA adalah bukti kuat terdiri dari 2 bagian, surat ukur

perbuatan melawan hukum yang telahTergugat X lakukan dalam RUPS tersebut, terbukti tidak ada satupun materipokok perkara yang ditujukan kepada Tergugat X.Bahwa dan jika diikut sertakannya Tergugat X sebagai pihak Tergugatdalam perkara ini karena Akta Berita Acara Rapat No. 4 tanggal 7 April 2006dibuat oleh dan di hadapan Tergugat X, maka alasan tersebut jelas salah dankeliru karena Tergugat X bukan pihak atau yang berkepentingan dengan aktetersebut.Bahwa sekedar penyegaran pengetahuan hukum mengenai "notariat

Riwayat Pendidikan :1) 1983 Lulus SDN Pijiredjo Surakarta.2) 1986 Lulus SMPN Surakarta.3) 1989 Lulus SMAN Surakarta.4) 1993 Lulus S1 Hukum Perdata Universitas Negeri Sebelas MaretSurakarta.5) 1998 Lulus S2 Spesialisasi Notariat UGM.b. Pengalaman/Jabatan Lain: 1) 1995 s/d 1997 Staf perencana Bappenas.2) 1997 s/d 1999 Kasubag.

Kedua,Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, 1983, hal.1);. Menurut Zainuddin Ali dalam Bukunya, menyebutkan : HukumWaris Adat adalah serangkaian peraturan yang mengaturpenerusan dan pengoperan harta peninggalan atau hartawarisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yangberkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan denganhakhak kebendaan (materi dan nonmater). (Vide, ZainuddinHal. 53 dari 166 Put.

29.500.000,000, (dua puluh Sembilan milyarlima ratus ribu rupiah), dan bentak cara pembayarannya sesuai rincianpada Perjanjian 5 Januari 2007, dengan rinciannya,Rp.18.000.000.000, (delapan belas milyar rupiah) Novasi ataupengambilalihan hutang PT FWU Di Bank BNI SKM Manado,dan sisanya sebesar Rp.11.500.000.000,(sebelas milyar limarates juta rupiah) akan dibayar dengan cara mencicil/mengangsur sesuai dengan periode hasil panen udang PT FWU,jadi tanpa membayar uang muka lama sekah, bahkan dalampembuatan akta Notariat