, Undangundang mengenai retribusi daerah Nomor 34 Tahun2000 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku danmengatur pajak atau retribusi daerah pada saat Kontrak Karya ditanda tanganitahun 1986 adalah Undangundang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 8 Tahun 1959 dan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 27 Tahun 1959, sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan

atau retribusi daerah quadnon, makabesarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harusmemperhatikan ketentuanketentuan dari Undangundang Darurat Nomor 11tahun 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 8 tahun1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 27 tahun1959 tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13ayat 11 Kontrak Karya tidak bertentangan dengan Undangundang Nomor 34Tahun 2000;Bahwa adapun peraturanperaturan

Nomor 28 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan a quo adalahbertentangan dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun

2001 tentang Pajak Daerah;bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintahdengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalam golonganhukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi kontlikantara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalahhukum

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan,karena pungutan tersebut telah sesuai dengan Undangundangyang berlaku, yaitu Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2001 juncto Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2003 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas AirJuncto Peraturan Daerah

Slemanyang berisi pembebasan biaya retribusi MBLB di Pos/ Tol/ TPR bagiangkutan yang membawa bahan galian dari perusahaan Koperasi Petrukyang diduga palsu kepada sopir truk pengangkut bahan galian MBLB yangmelintas di pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab.Magelang sehingga sopir yang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds.Blondo tidak dipungut pajak.

Bahwa saksi bertugas sebagai personil pengamanan dari Polsek MungkidPolres Magelang di Pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec.Mungkid Kab. Magelang. Tugas Saksi sebagai pengamanan adalahmelakukan pengamanan kegiatan pemungutan pajak MBLB Pare Ds.Blondo Kec. Mungkid yang dilakukan oleh petugas dari BPPKAD Kab.Magelang serta melakukan pendampingan petugas BPPKAD yangmelakukan penindakan apabila ada sopir truk yang melakukanpelanggaran saat melintas di pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds.

Magelang.Bahwa Ciri yang membedakan surat keterangan tersebut palsu adalahdimana perporasinya lubangnya lebih kecil, sedangkan untuk suratketerangan yang asli perporasinya lubangnya lebih besar.Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul13.00 Wib di Pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. MungkidKab.

Magelang.Bahwa tujuan penggunaan surat keterangan tersebut adalah agar padasaat masuk di pos pungutan pajak MBLB Pare sopir truk pembawamaterial tidak dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 50,000, (lima puluhribu rupiah).Bahwa Ada beberapa yang berperporasi yang Saksi ingat yaitu CV. LestariKarya, Ernawan Fauzi, Tri Asin Destari (TAD), CV.

Magelang.Tugas Saksi sebagai pendamping kasir adalah mengarahkan truk untukmasuk ke dalam pos pungutan pajak MBLB serta menggantikan tugaskasir apabila sedang istirahat.Halaman29 dari 49halaman, Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PNMkdBahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul13.00 Wib di Pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. MungkidKab. Magelang yang menggunakan surat keterangan yang diduga palsutersebut adalah Sdr.

Haepa dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 7311080009011 0002;Dikembalikan kepada yang berhak;54)Uang pengembalian dari Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG, SEBin ANDI TAWAKKAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) atas uang pungutan prona Tahun 2007 pada masyarakatDesa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;Dirampas untuk Negara;4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG, SE Bin ANDITAWAKKAL membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Hal. 8 dari 15 hal.

Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana terurai dalamamar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN MKS tanggal 7 Juni2018 berupa: Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 tetap terlampir dalam berkasperkara; Nomor 5 sampai dengan Nomor 53 dikembalikan kepada yangberhak: Uang pengembalian dari Terdakwa ANDI MAPPATOKKONG, SE BinANDI TAWAKKAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)atas uang pungutan prona Tahun 2007 pada masyarakat Desa

Judex Facti adalahputusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salahdalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/ataumenyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan PasalUndangUndang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkapdalam persidangan, adalah alasan yang tidak tepat dan tidak dapatdibenarkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganterjadinya tindak pidana korupsi adalah karena Terdakwa selaku KepalaDesa Pattiro Sompe melakukan pungutan

Keputusan KepalaDesa Pattiro Sompe (Terdakwa) Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 24Februari 2007 tentang Penentuan Biaya Operasional Pemerintah DesaDalam Pengukuran Tanah, yang pada intinya menetapkan biayaoperasional penerbitan sertifikat PRONA sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) x 100 orang peserta PRONA yaitu 50 (lima puluh) oranguntuk lahan perumahan dan 50 (lima puluh) orang untuk lahantambak/empang;Bahwa terdapat pelanggaran yang di lakukan oleh Terdakwa selakuKepala Desa dalam melakukan pungutan

PerbuatanTerdakwa selaku Kepala Desa yang melakukan pungutan tidak resmitersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya telahmelakukan perbuatan tidak semestinya;Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikandalam Memori dan Kontra Memori masingmasing yang pada pokoknyatidak sepakat dengan putusan Judex Facti, ternyata lebin padapengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalampersidangan, dan telah dipertimbangkan serta diverifikasi oleh JudexFacti dengan

Putusan Nomor 3792/B/PK/Pjk/2019 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Teguran Nomor S$631/WBC.03/KPP.MP.01/2014 tertanggal 18 September 2014, karenaPenggugat tidak memiliki utang bea masuk dan cukai dan/atau pungutandalam rangka impor terkait SPKPBM Nomor$500124/AUDKAN/WBC.02/KP. 11/2005 tertanggal 21 Desember 2005; Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan bea masuk dan cukaidan/atau. pungutan dalam rangka impor sehubungan denganpelaksanaan penagihan pajak Surat Teguran Nomor$631/WBC.03/KPP.MP

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Teguran Nomor$631/WBC.03/KPP.MP.01/2014 tertanggal 18 September 2014, karenaPemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki utang bea masuk dan cukaidan/atau pungutan dalam rangka impor terkait SPKPBM Nomor8500124/AUDKANANBC.02/KP. 11/2005 tertanggal 21 Desember 2005;2.

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan beamasuk dan cukai dan/atau pungutan dalam rangka impor sehubungandengan pelaksanaan penagihan pajak Surat Teguran Nomor$631/WBC.03/KPP.MP.01/2014 tertanggal 18 September 2014 yangHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3792/B/PK/Pjk/2019telah dibayarkan dengan SSPCP Nomor 0069 tertanggal 29 September2014 melalui Bank CIMB Niaga; dan3.

Penggugat menolak Pungutan Pajak Penambahan Nilai(PPN) 10% oleh Tergugat (pelaku usaha) terhadaptagihan rekening listrik dan air bersih setiap bulan,kepada Penggugat sebagai Pemilik selaku PenghuniSatuan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian ITC RoxyMas ;2.

PPN 10% terhadap tagihanrekening listrik dan air bersih, mulai terhitung pada periodebulan Februari 2010, namun disamping ini Tergugat telahmelakukan pula pungutan Jasa Operator sebesar 10%,berikut PPN 10% Jasa Operator atas tagihan rekening listrikdan air bersih kepada Penggugat, serta kepada seluruhPenghuni Rumah Susun Hunian dan Non Hunian ITC RoxyMas, maka Penggugat keberatan terhadap pungutan PPN10% tersebut dengan dasar, adalah sebagai berikut :1.

Paragraf keempat (4) halaman 43 & 44, berbunyi :Menimbang, bahwa alasan keberatan Penggugat yang menilai danmenyatakan pertimbangan putusan Majelis Arbitrase BPSK Provinsi DKIJakarta, bersikap muslihat, tidak konkrit dan final, karena dalam putusanhanya mempertimbangkan masalah Service Charge tidak termasukpenolakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, menurutMajelis pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK tersebut telah sesuai denganketentuan Undangundang, sebab keberatan terhadap pungutan pajak

Keberatan terhadap pungutan pajak tidak termasuk wewenangArbitrase BPSK melainkan merupakan sengketa pajak yang masukdalam ranah wewenang Pengadilan Pajak ;6.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988, tentangRumah Susun ;17.Bahwa, secara tibatiba tagihan pada bulan Februari 2010timbul pungutan PPN 10% atas tagihan rekening listrik danair bersih, pada tagihan Periode Februari 2010 bulantahun2010 yang menyatu di dalam kwitansi tagihan ServiceCharge, terhadap Pemohon Kasasi dan para pemilik selakuPenghuni yang lainnya, dimana yang memungut danmenerimanya adalah Nina Tjandra selaku MGR FIN & ACCPT.

SPM Nomor : 122/DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

1. Surat pernyataan pengajuan SPP-LSNomor : 900/122/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
2. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/122/DK- SPP-LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
3. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
4. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
5. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
6. Perhitungan pungutan

pernyataan pengajuan SPP-LSNomor : 900/121/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;

Putusan Nomor 41/B/PK/PJK/2012masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikat parapthak yang melakukan peranjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerahadalah tergolong hukum publik, adagium hukum menyatakanapabila terjadi konflik antara hukum privat dengan hukum publikmaka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasarmemprioritaskan kepentingan umum yang lebih besar darikepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalahmengenai pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflik pengaturanantara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privatdengan UndangUndang Pajak Daerah dan peraturanpelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang PajakDaerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan,karena pungutan

Putusan Nomor 41/B/PK/PJK/2012spesifik dan berlaku khusus bagi perusahaanperusahaanKontrak Karya, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali.Dimana Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan ketentuanKontrak Karyanya, hanya berkewajiban membayar pajakpajak,retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secaraspesifik dalam masingmasing Kontrak Karya;Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentangkarakteristik Kontrak Karya yang Lex Spesialis didukungdengan: Surat Menteri Keuangan Republik

Kalaupun quadnonterdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yangtelah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak ataupungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebut tidakboleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang danperaturanperaturan tentang retribusi dan pungutan padasaat itu, Knususnya pungutan dan retribusi daerah;@ Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh danantara Pemerintah

Sehingga, kalaupun terdapat pajak ataupungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnyaretribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) KK tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun2000.

Bahwa dalam Surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor232/B.3a/Xl/2017 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri saudara Arifin Fajar Putera S.E, sebagai pegawai PDAM Kota Makassartertanggal 06 Nopember 2017 yang di keluarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat, yang mendasari di lakukannya Pemberhentian/Pemutusan HubunganKerja adalah Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar NO. 279/B.3a/X/2016tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar di Lingkungan PDAM KotaMakassar.

Bahwa di dalam surat Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar No.279/B.3a/X/2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar di LingkunganPDAM Kota Makassar pada halaman ke 2 (dua) pada penetapan poin ke 3 (tiga)termaktub Apabila pegawai, calon pegawai, tenaga IKJP/Kontrak atau pejabatdan staf di lingkungan PDAM kota Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan Putusan No, 14/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mks Hal 6 melakukan praktek pungutan liar sebagaimana dimaksud Diktum kedua, makayang bersangkutan akan diberikan

Liar di Lingkungari PDAM Kota Makassar akan diberikan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak den ganhormat sebagai peqawai .Bahwa mencermati dan mengutip surat Keputusan Direksi PDAM Kota MakassarNO. 279/B.3a/X/2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar diLingkungan PDAM Kota Makassar pada halaman ke 2 (dua) pada penetapan poinke 3 (tiga), dalam hal ini tergugat tidak yakin mampu membuktikan apa yangdituduhkan kepada penggugat sehigga dalam pertimbangannya melakukanpemberhentian

Bahwa pengunduran Penggugat dikarenaPenggugat ketahuan/kedapatan telah melakukan pelanggaran berat berupa Putusan No, 14/Pdt.SusPHI/2019/PN.Mks Hal 16 melakukan pungutan secara illega dan tidak resmi kepada pelanggan PDAMKota Makassar yang bernama H. Ayyub Nur.Bahwa Penggugat menemui Bapak H.

Sirua (Adhyaksa Baru) sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh niburupiah).Selain pungutan tersebut, Penggugat telah melakukan manipulasi di lapangandengan meletakkan meter air di pekarangan rumah orang lain, bukan pekaranganpelanggan agar jarak pemasangan tidak terdeteksi (jarak pemasangan lebih dari30 meter) kepada pelanggan atas nama Dina Rawi, JI. AP. Pettarani 6 No. 9a.;7.

Sebagai bukti Pungutan PPN yang telahdilakukannya, Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (1) UndangUndang PPN).

Bukti pungutan PPN berdasarkan penyerahan BKP/JKPberupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli merupakan Pajak Masukan danapabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, makaPajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan PajakKeluaran yang PPN nya dipungutnya dari lawan transaksinya ataspenyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut.Bahwa Penjual dalam hal ini PT.

HIKMA NUR, memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saya mengerti sehingga dipanggil sebagai saksidalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidanakorupsi dalam hal pungutan liar ( Pungli ) untuk penerimaansiswa baru di SMPN 1 Bua Ponrang Kec.

Bahwa saya mengerti sehingga dipanggil sebagai saksidalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidanakorupsi dalam hal pungutan liar ( Pungli ) untuk penerimaansiswa baru di SMPN 1 Bua Ponrang Kec. Ponrang ,Kab.Luwu tahun 1018/ 2019 ; Bahwa saksi salah satu Guru di SMO Negeri BuahPonrangKec.

Bin RAJAB , memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saya mengerti sehingga dipanggil sebagai saksidalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidanakorupsi dalam hal pungutan liar ( Pungli ) untuk penerimaansiswa baru di SMP Negeri 1 Bua Ponrang Kec. PonrangsKab.

Terdakwa memohon keringanan hukuman ;g terdakwa mempunyai tanggunganHalaman 67PUTUSAN Nomor 41/Pid.Sus.Tpk/2019/PN MakassarMenimbang,bahwa dari fakta fakta yang terungkapdipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karenakepentingan para calon murid yatitu berkaitan dengan seragam sekolahdan perlengkapannya,dan terdakwa tidak pernah mengambilkeuntungan dari pungutan kepada calon murid;Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan bahwa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa

,bersifattidak memaksa walaupun terhadap jumlah pungutan tersebut telahditetapkan Rp.300.000.000,,karena ada beberapa wali murid tidakdipungut uang untuk seragam dan perlengkapnya ;Menimbang,bahwa uang yang telah dipungut oleh terdakwamelalui bendahara panitia pemnerimaan murid baru,telah dikembalikankepada pemilik yang uang pungutan tersebut telah disita melaluiprosedur Perundang undangan yang berlaku dan akan dikembalikansetelah putusan mempunyai ke kuatan hukum ;Menimbang,bahwa berdasarkan fakta

biaya maka Samsuri dan Wadri menyerahkan biaya atau membelanjakansendiri kebutuhan dari peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebutseperti untuk membeli meterai atau untuk membeli patok sedangkan untuk sisanya tetapdisimpan oleh Samsuri dan Wadri untuk dan dipergunakan untuk mencukupi konsumsidan akomodasi para petugas yang melakukan penelitian berkas serta pengukuran ; Bahwa selain dipergunakan untuk kepentingan para warga peserta Proyek OperasiNasional Agraria (PRONA) uang hasil pungutan

tersebutkemudian para Perangkat Desa Ternyang melakukan pemungutan dengan nilai yangbervariasi dan lebih besar dari yang disampaikan oleh terdakwa yaitu mulai dariRp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per warga hingga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satujuta dua ratus ribu rupiah) per warga dan bagi warga yang telah melakukan pembayarandiberikan bukti berupa kwitansi pembayaran dan setelah Sertipikat jadi sebagian besardari kwitansi pembayaran tersebut diminta kembali oleh terdakwa ; Bahwa dengan adanya pungutan

para Perangkat Desa Ternyang melakukan pemungutan dengan nilai yangbervariasi dan lebih besar dari yang disampaikan oleh terdakwa yaitu mulai dariRp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per warga hingga sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) per warga dan bagi warga yang telah melakukanpembayaran diberikan bukti berupa kwitansi pembayaran dan setelah Sertipikat jadisebagian ...sebagian besar dari kwitansi pembayaran tersebut diminta kembali oleh terdakwa ; Bahwa dengan adanya pungutan

jam 05.00 wib saksiHaryadi dan saksi Mohammad Ari Prasetyo, SH selaku anggotaKepolisian dari Polsek Pondok Gede melakukan observasi dan melihatterdakwa INDRAWAN ADRIAN PRATAMA als JAMET bin MUTADI (alm)dan terdakwa HERRY SISWANTO als HERI bin UCI LIWU sedangmeminta uang kepada para pedagang secara memaksa, selanjutnyadilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwaINDRAWAN ADRIAN PRATAMA als JAMET bin MUTADI (alm) danterdakwa HERRY SISWANTO als HERI bin UCI LIWU dan ditemukanuang hasil pungutan

setiap harinya.Bahwa terdakwa INDRAWAN ADRIAN PRATAMA als JAMET binMUTADI (alm) dan terdakwa HERRY SISWANTO als HERI bin UCI LIWUdalam meminta uang kepada para pedagang dilakukan dengan caramemaksa dan apabila terlambat membayar uang harian dan bulananantara terdakwa INDRAWAN ADRIAN PRATAMA als JAMET binMUTADI (alm) dan terdakwa HERRY SISWANTO als HERI bin UCI LIWUmarahmarah, memukul dan menendang barang dagangannya sampairusak serta jika tidak mau membayar tidak boleh berdagang.Bahwa dari hasil pungutan

Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah disita uang kutipanyang berkumpul Rp.223.000,(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah); Bahwa setiap pedagang yang berjumlah 50 orang/pedagang dimintaatau pungut sebesar Rp.3.000,/hari; Bahwa dari hasil pungutan tersebut dibagibagikan Rp.200.000, untuk angkut sampah; Rp.150.000, untuk 3 orang tukang sapu; Rp.100.000, untuk saksi Herry Siswanto perhari; Rp. 50.000, untuk saksi Indrawan Adrian Pratama perhari Rp.100.000, untuk Sdr.

Adi Suprayogi als.Butong;dan sisanya untuk saksi Sunter bin Liwu;Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang tidak memiliki ataukapasitas untuk meminta atau mengutip uang pedagang tersebut dan sebagiandari hasil pungutan tersebut dikusai atau untuk dimiliki yang sematamata untukkeuntungan terdakwa;Menimbang, bahwa perbuatan pemungutan tersebut tanpa izin dari yangberwenang, sementara dari instansi yang berwenang yaitu Camat Pondok Melatisedang menggalakan perda nomor 10 tahun 2011 tentang penertiban

A.Sos.M.Si selama menjadiKepala Seksi Trantiob di Wilayah Kecamatan Pondok Melati sudah 6 (enam) kalimelakukan penerbitan pedagang disekitar lingkungan pasar penampungan PondokMelati;Menimbang, bahwa disaat penertiban terjadi terdakwa dengan saksi Sunterbin Liwu melakukan memungut/mengutip uang jasa keamanan, kebersihan danlistrik padahal dari pihak Kecamatan Pondok Melati menurut saksi Abdul HamidA.Sos.M.Si tidak ada kerjasama;Menimbang, bahwa oleh karena dari beberapa pedagang merasa keberatanatas pungutan

kekurangan pembayaran Bea Keluar yangdisebabkan oleh kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, eksportirdikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan di bidang kepabeanan.bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (6), Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 jo.Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang berbunyi1:bahwa setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barangdalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidakterpenuhinya pungutan

negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasiberupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara dibidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen)dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2008 tentangPengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, yang berbunyi:Dalam hal kekurangan pembayaran Bea Keluar disebabkan oleh kesalahanjumlah dan/atau jenis barang, eksportir dikenai sanksi

PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehHalaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/B/PK/Pjk/2012Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajaka quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337KUH Perdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidakboleh bertentangan dengan UndangUndang;Bahwa tahun pajak daerah yang disengketakan (Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur PungutanPajak

Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorHalaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/B/PK/Pjk/2012dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuai dengan undangundang yang berlaku.Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelisdiatas dengan alasan sebagai berikut:A.

Suatu sebab yang halal;Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkanbahwa, "... berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1837 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidakboleh bertentangan dengan undangundang" dan "dengan demikianKontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor aguo adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun2000".Bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak menyebutkan

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatanganipada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI danPemohon Peninjauan Kembali, undangundang mengenai retribusidaerah No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atasUndangUndang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada.

Peraturan yang berlaku dan mengaturpajak atau retribusi daerah pada saat KK ditandatangani tahun1986 adalah UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957.Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak ataupungutan atau retribusi daerah tersebut harus berdasarkanHalaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 68/B/PK/Pjk/2012UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957 tersebut dankarenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11KK tidak

x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.Hal. 5 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMGe Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :o 865hari x Rp 358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.e Sedangkan untuk perhitungan 8 bulan, dihitung ada 244 hari , :o 244hari x Rp 358.845,00 = Rp. 87.558.180,00e Kerugian yang dialami Penggugat selama 8 tahun dan 8 bulan yaitu:o (8 tahun x Rp. 130.978.425,00) + (244 hari x Rp 358.845,00)) : 2= Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratussembilan puluh dua

Tidak melakukan Pembagian Hasil kepada Penggugat sebesar Rp.567.692.790,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratussembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) denganrincian sebagai berikut :e Hasil pungutan retribusi per harinya : luas total los x biaya retribusiper M2/hario 1196,15M?

x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.e Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :o 865hari x Rp358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.Hal. 7 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMGe Sedangkan untuk perhitungan 8 bulan, dihitung ada 244 hari, :o 244hari x Rp 358.845,00 = Rp. 87.558.180,00e Kerugian yang dialami Penggugat selama 8 tahun dan 8 bulanyaitu:o ((8 tahun x Rp. 130.978.425,00) + (244 hari x Rp358.845,00)) : 2 = Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enampuluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua

Menyatakan akibat perbuatan wanprestasi Tergugat telah menimbulkankerugian pokok terhadap penggugat sebesar Rp. 567.692.790,00 (lima ratusenam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratussembilan puluh rupiah) dengan perincian :e Hasil pungutan retribusi per harinya : luas total los x biaya retribusiper M2/hario 1196,15M?

x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.e Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :o 865hari x Rp358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.e Sedangkan untuk perhitungan 8 bulan, dihitung ada 244 hari, :o 244hari x Rp 358.845,00 = Rp. 87.558.180,00e Kerugian yang dialami Penggugat selama 8 tahun dan 8 bulanyaitu:o ((8 tahun x Rp. 130.978.425,00) + (244 hari x Rp358.845,00)) : 2 = Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enampuluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ributujuh ratus sembilan puluh rupiah)

Siulak gedang, tiba disekolah kami bertemu dengan buya ABAS lalu terdakwa bertanya kepadabuya ABAS Buya Apa Benar Di Mts Ini Ada Pungutan jawab Buya Abas pungutan apa tuh terdakwa jawab pungutan uang sertifikasi terhadap guruyang menerima sertifikasi yang mana guru pns sebanyak 12 orang dipungutsebesar satu juta lima ratus per orang dan guru honorer sebanyak 11 sebelasorang yang dapat sertifikasi di pungut sebesar tujuh ratus lima puluh riburupiah kemudian pungutan terhadap guru pns di mtss siulak

sebesar rp 1.300.000/ per orang dan honorer di pungut sebesar rp 600.000/ per oranguang tersebut untuk mennegerikan mts , lalu pungutan terhadap parkirsebesar 1000/ per kendaraan, dan pungutan terhadap guru yang tidakmemasukan siswa baru ke mitts siulak gedang di pungut sebesar rp3.000.000 lalu di jawab BUYA ABAS memang betul ada pungutan tersebuttapi itu kebijakan kami guru guru bukan kebijakan kepala sekolah terdakwatanya lagi jadi ada pungutan itu jawab BUYA ABAS pungutan itu memangado, tapi

kemudian pungutan terhadap guru pns di mtss siulak sebesar rp 1.300.000/ per orang dan honorer di pungut sebesar rp 600.000/ per oranguang tersebut untuk mennegerikan mts , lalu pungutan terhadap parkirsebesar 1000/ per kendaraan, dan pungutan terhadap guru yang tidakmemasukan siswa baru ke mits siulak gedang di pungut sebesar rp3.000.000 lalu di jawab BUYA ABAS memang betul ada pungutan tersebuttapi itu kebijakan kami guru guru bukan kebijakan kepala sekolah terdakwatanya lagi jadi ada pungutan

orang, selanjutnyaterdakwa ABHRUDIN alias EDO menyerahkan 1 (satu) lembar tiketmasuk untuk 5 (lima) orang;Selanjutnya saksi korban YOGI MAULA MALIK bersama dengan temantemannya masuk ke pantai pasir perawan dan ketika baru beberapameter saksi korban bersama dengan temantemannya masuk ke pantaipasir perawan tibatiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisianberpakaian preman melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwaberikut bararng buktinya berupa uang 1 (satu) buah tas warna hitam,uang tunai hasil pungutan

tidak memakai Agensedangkan yang memakai Agen diharuskan membayar Tiket Masuksebesar Rp.3.500,(tiga ribu lima ratus rupiah) setiap orang, setelah uangterkumpul kemudian disetorkan kepada MUSTAGHFIRIN alias BOBY(berkas perkara terpisah) selaku Ketua Pengurus Petugas KebersihanPantai Pasir Perawan di Pulau Pari Kepulauan Seribu dan setiapminggunya mendapatkan hasil penjualan Tiket masuk ke Pantai PasirPerawan ratarata sekitar Rp.2.500.000, (dua jjuta lima ratus ribu rupiah)yang selanjutnya uang hasil pungutan

liar dengan cara menjual tikettersebut dibagibagi yang setiap minggunya para terdakwa mendapatkanbagian antara Rp.200.000, s/d Rp.300.000, dan mereka terdakwamelakukan pungutan liar tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 4(empat) tahun;Akibat perbuatan mereka terdakwa MASTONO alias BAOK bersamasama dengan terdakwa BAHRUDIN alias EDO dan MUSTAGHFIRINalias BOBY (berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi korban YOGIMAULA MALIK menderita kerugian materiil lebin kurang sebesarRp.25.000, (dua

Retribusi adalah pungutan yang dapat diambil olehpemerintah dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pelayananatau perizinan tertentu dengan syarat yaitu objek tersebut disediakan,dimiliki dan dikelola pemerintah daerah. Pemda tidak dapatmemungut retribusi terhadap objek yang tidak disediakan, tidakdimiliki dan tidak dikelola oleh Pemda. Pasal 186 UU No. 28 Tahun2009 secara eksplesit bahwa pihak lain (swasta) diperbolehkan untukmemungut dengan nama dan bentuk apapun diluar UU ini.

retribusi, berdasarkan Peraturan Provinsi DKI JakartaNomor 1 Tahun 1915 tentang Retribusi Daerah, dengan demikian menurutMajelis Hakim Tingkat Banding objek Pantai Pasir Perawan KepulauanSeribu, yang dikelola oleh setempat, dalam hal ini oleh Terdakwa adalahbukan termasuk daerah wisata yang ditentukan oleh Pemerintah Daerahsehingga pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, bukanlahmerupakan pelanggaran karena belum ada dasar hukumnya;Menimbang, bahwa adanya pungutan sebesar Rp5000, (/

Pungutan serta TataCara Penyetoran dan Pelaporannya, antara lain mengatur sebagaiberikut:Pasal 1:Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, adalah :7.

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk olehDirektur Jenderal Pajak atas pembelian bahanbahan untukkeperluan industri atau ekspor mereka dari pedagangpengumpul;Pasal 2 ayat (1):Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkansebagai berikut:c.

Penunjukan Pemungut PajakPenghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta TataCara Penyetoran dan Pelaporannya, antara lain mengatursebagai berikut:Pasal 1:Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah :7.

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektorperhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yangditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahanbahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka daripedagang pengumpul;Pasal 2 ayat (1):Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkansebagai berikut:c.

Sesuai dengan Pasal 22 ayat (3)UndangUndang Nomor 7 tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, makabesarnya pungutan yang diterapkan terhadap Wajib PajakHalaman 18 dari 24 halaman.

penerbitan KeputusanWalikota Samarinda Nomor 551.21/083/HKKS/II/2016 tanggal 25Februari 2016 tentang Penetapan pengelola dan struktur tarif parkir padaarea parkir pelabuhan peti kemas bukuan palaran atas nama KoperasiSerba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu;2) 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor 260/LIV/Pemb/X/2012 tanggal 1Oktober 2012, perihal Tindak lanjut hasil Notulen Rapat tanggal 18September 2012;3) 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor 280/LIV/Pemb/KS/2012, tanggal15 Oktober 2012, perihal Pungutan

Terdakwa sebagai pendiri danPengurus Koperasi PDIB sesuai dengan Akta Notaris Nomor 167 tanggal31 Maret 2010 di hadapan Notaris Hermawan Hadi tercatat Terdakwa HerySusanto alias Abun sebagai Pendiri Koperasi PDIB juga sebagaiPengawas/Ketua;Bahwa Terdakwa melakukan pungutan terhadap kenderaan truk yangmenuju terminal peti kemas Palaran Samarinda baik yang parkir di tanahyang diklaim milik Terdakwa maupun yang masuk ke pelabuhan peti kemasyang sudah dipasang portal oleh Petugas PDIB sejak tahun 2012

sampaidengan bulan Maret 2017 tanpa izin dari pejabat yang berwenang makaTerdakwa melakukan pungutan liar;Bahwa tanpa dasar Koperasi PDIB telah melakukan pungutan ataupenarikan uang bervariasi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)sesuai tipe truk yang akan masuk ke area pelabuhan peti kemas berlakusejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sedangkan sebelumnya daritahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berlaku tariff untuk

Dam Truk (DT)sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan untuk Tronton (TR) sebesarRp6.000,00 (enam ribu rupiah), bahkan pungutan dilakukan 2 (dua) jeniskarcis pertama atas nama koperasi serba usaha PDIB dan keduapembayaran atas nama lahan pribadi Terdakwa;Bahwa menurut keterangan sopir tronton yaitu saksi ke 3 Nasrun binNurdin, saksi menuju jalan masuk ke Pelabuhan Palaran Samarinda padapos PDIB memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)sopir yang tidak membayar maka mobilnya dihalangi

Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwamemenuhi unsurunsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 suncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Bahwa uang hasil pungutan liar PDIB telah diterima Terdakwa baik secaratunai maupun dalam bentuk cek antara lain tanggal 2 November 2015 tunaisebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 6Januari 2015 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah),tanggal 13 Juli 2015 berupa cek nomor GL 004007 sebesar Rp300.000.000(tiga ratus

atas UndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan: PembeliKena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam UndangundansPertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaratsepanjang tidak dapat menunjukan bukti pajak yang telah dibayar;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagtelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan: Faktur Pajakbukti pungutan

pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BaranPajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Paj:digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengusaha Kena PajaPertamina tidak perlu lagi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa Pasal 1 angka 23 Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangNomor 18 Tahun 2000, menyatakan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibtPengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atpungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat