Ditemukan 4869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio achui antus agtus attus aptus artus ahtus
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 09-04-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT AMBON Nomor 18/PDT/2019/PT AMB
Tanggal 29 April 2019 — Pembanding/Penggugat : WELLEM SOHILAIT Diwakili Oleh : DJIDON. C. BATMOMOLIN,SH
Terbanding/Tergugat I : MARTINUS SOHILAIT
Terbanding/Tergugat II : DANIEL SOHILAIT
Terbanding/Tergugat III : ONISIMUS SOHILAIT
Terbanding/Tergugat IV : CHRISTIAN SOHILAIT
Terbanding/Tergugat V : IZAAC RUDOLOF PATTY
Terbanding/Tergugat VI : DAVID CH. PATTY
41 — 26
  • Putusan tersebut sudah tidak berlaku lagikarena telah dicabut sendiri oleh Tergugat V (berdasarkan asascontrarus actus).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 10-11-2017 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 238/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 5 Juni 2018 — BADAN HUKUM PERKUMPULAN ILUNI UI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
284 — 159
  • PencantumanPerppu dalam diktum Mengingat pada objek sengketa dimaksudkan untukmendukung dan mempertegas kewenangan Tergugat untuk mencabut ataumembatalkan Surat Keputusan yang telah diterbitkannya, berdasarkan asascontractus actus yang dianut dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017;DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;20. Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan terhadap permohonan penundaanpelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat,denganalasansebagai berikut :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa ;DRS. ANTONI KARIM
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya barulah dapat mengabstrasikan syaratsyaratumum, yaitu sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), kesalahan (schuld) dankemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana (toerekeningsvatbaarheid)(Jan Remmelink 2003:8586).Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana (2002 ; 57)Pandangan tersebut sejalan dengan asas dalam pertanggungjawaban dalam hukumpidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld;Actus non facit reum nisi mens sir rea).
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 25/Pid.Sus/2015/PN.Mam
Tanggal 11 Februari 2016 — - Rahmadiah Nurdin,S.Pi binti Nurdin
103 — 39
  • Patut dipahami, bahwa dalam uraian pasalpasal yang didakwakan kepada terdakwa MRahmadiah diantaranyamengandung klausul sengaja dan melawan hukum yang megandung maknaadanya perbuatan (actus reus) dan niat (mens rea)yang dapat mendatangkanakibat dan pemberi pendapat sama sekli tidak melihat hal itu ada pada diriterdakwa Rahmadiah;Bahwa kapan terdakwa Rahmadiah memiliki niat ? dimana titiktitik perbuatanyang mendukung adanya niat terdakwa untuk melakukan kejahatansebagaimana yang didakwakan ?
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 02-01-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 5/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 13 Agustus 2020 — SRI RUKMINI Binti HUSIN ABDUL RAHIM, Dkk
210 — 116
  • Oleh karena itu surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuahperkara pidana haruslah memiliki perobuatan (actus reus) dan niat jahat (mens rea).
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 26-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi
Tanggal 24 Mei 2021 — R. CUCU FITRIANI Binti RH AMIR HAMZAH
193 — 111
  • dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif ke dua. sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan alternatif kedua tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pebelaan (Pledo/) penasihat HukumTerdakwa R Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah pada tanggal 20 Mei 2021sependapat dengan Nota pembelaan penasihat Hukum terdakwa oleh karenamajelis hakim tidak menemukan adanya niat jahat dari Terdakwa (mens rea)dalam melakukan perbuatan (actus
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kln
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SURATMI
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resort Klaten
282 — 117
  • Perlu Ahli sampaikan bahwa khusus untuk yangberkaitan dengan praperadilan, kalau dikontekskan dengan khusus yangpraperadilan, praperadilan itu sebenarnya masuk di dalam KUHAP itubukan asli dari Indonesia karena dia dimasukkan dari sistem hukum yanglain yaitu sistemnya ada berasal dari Anglo Saxon yang mengambil dariprinsipprinsip habeas actus corpus act.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
191 — 97
  • sebagai dasar pejabat untuk memberhentikanseorang ASN/PNS;Bahwa ahli menyatakan dalam sistim pidana satu perbuatan pidana harusdiupload secara detail unsurunsur perbuatan mana yang ambil sebagaisebuah perbuatan pidana, dalam UU tipikor tidak disebutkan sama sekalikalimat tentang tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atau kejahatan jabatan, kalimat ini sama sekali tidak memilikipenjelasan secara UU;Bahwa ahli menyatakan tidak bisa digunakan karena merujuk kepada asascontrarius actus
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 29-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 101/G/LH/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.NINIK CHRESTIANA HARIJANTO
2.SULISTINA
3.SUHENDRA
4.SATRYADI SOEYATNO (PATRICK)
5.HARIONO NGONO
6.BING BEDJO TANUDJAJA DRS.
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. ALPEN AGUNGRAYA
694 — 411
  • Jadi itulan profesionalitas yang dituntut bagi seluruh pejabat TUNsebelum dia mengambil keputusan ;e Bahwa, dalam asas contrarius actus perijinan dibidang Hukum TataNegara siapa yang menerbitkan maka dialah yang boleh membatalkan,jadi sebagaimana Mahkamah Agung juga membentuk daripada Perdae Bahwa, sesuatu yang dilarang itu karena memang ada kekawatiran halitu. akan merugikan kepentingan pihakpihak tertentu, munculnyalarangan tidak bolehnya itu ada beberapa sebab sehingga muncullahperijinan, ini
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
NASRULLOH, S.H
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
606 — 286
  • mendukunglegalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakanHalaman 20 dari 86 hal putusan 44/G/2020/PTUNSBY2)3)sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkandengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkandan/atau dilakukan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan Tata UsahaNegara in litis Nomor : 6/PAN/II/2020 tentang Penetapan Calon Kepala DesaYang Berhak Dipilih Desa Prasung tanggal 19 Pebruari 2020, telah sesuaiAsas Contrarius Actus
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 14/PID.TPK/2021/PT MKS
Tanggal 27 Mei 2021 — Pembanding/Terdakwa : Hamrullah Said, ST bin Muh.Said Diwakili Oleh : Hamrullah Said, ST bin Muh.Said
Terbanding/Penuntut Umum : Hendryko Prabowo, S.H.
132 — 66
  • Artinya harus ada hubungan kesengajaan antara perbuatanmemperkaya (actus reus) diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebagaiwujud dari niat atau kehendak (mens rea) dari terdakwa.Bahwa selama jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertamadalam pemeriksaan alatalat bukti berupa keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barangbarang bukti di persidangan, Majelis Hakim tingkatpertama tidak membuktikan hubungan antara niat terdakwa terhadapbertambahnya kekayaan, dan tidak dibuktikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 05-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.BUDIYANINGSIH, SH.
2.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
3.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
4.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
5.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
YUSPIADIN
765 — 487
  • Ajaran dualistis mengadakan pemisahanantara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidanaHalaman 31 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst(criminal act, actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya sipelaku (criminal responsibility, mens rea). Dengan demikian ajaran inimemisahkan unsur kesalahan dari segi perbuatan danmemasukkannya ke dalam segi si pelaku;Bahwa menurut Prof.
Pengadilan PN MALILI Perdata
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MALILI Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mll
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 69
  • yang menguntungkan tidak dapat dicabut setelahjangka waktu tertentu kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatukeadaan yang semula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yangtidak benar terjadi keadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak bolehditiadakan dengan mencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibatpencabutan akan dirugikan; dan (vi) Pencabutan suatu keputusan harus pulamemenuhi persyaratan yang sama seperti pada waktu keputusan tersebutdibuat (asas contrarius actus
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-07-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Dps
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon:
1.I Ketut Ariana, SH.
2.I Putu Bagia Sudiksa
Termohon:
Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Kapolresta Denpasar.
145 — 71
  • Suatu tindak pidana itumerupakan actus reus atau perbuatan pidana, dimana terkualifikasi dalamPasal 263 KUHP menyebutkan dapat menimbulkan kerugian berarti adakerugian baik yang kerugian yang nyata maupun kerugian yang sifatnyapotensi, ada tidak potensi yang terjadi ketika perbuatan itu dilakukan.
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-04-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 155/Pid.Sus/2015/PN Msb
Tanggal 29 April 2016 — IMAM HADI Als ADI Bin SUHADI
27 — 14
  • daritindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaandengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindakpidana (mens rea = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifatobjektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum(actus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 151/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th
2.Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th
Tergugat:
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia,
Intervensi:
Gereja Pentakosta diwakili Pdt. Ev. Jarasman Sihombing
165 — 92
  • Putusan Nomor 151/G/2019/PTUNJKT.menjelaskan dalam konteks sengketa ini, Sesuai prinsip contractius actus dalamhukum administrasi, apakah pengangkatan ini sebagai suatu bentuk pengaktifankembali Para Penggugat sebagai bagian dari tubuh organisasi Gereja Pentakostasetidaktidaknya versi yang diakui oleh pemerintah (Bukti T.2.Int. 24).
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Pencurian
Putus : 03-06-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 99/Pid.B/2015/PN Mkd
Tanggal 3 Juni 2016 — HERDIKA WISNU WICAKSONO Alias DIKA Alias AMBON Alias KLIWON Bin ZAENAL ARIFIN
59 — 12
  • memakai kunci palsu, perintahpalsu atau pakaian jabatan palsu sebagai unsur pembentuk delik dalam DakwaanTunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan di atas, unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP telah terpenuhi, danoleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasanpembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yangmelekat pada perbuatan/delik (actus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
66 — 24
  • terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalahterlarang (willens en wetens); Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa II berpendapat dalampledoinya bahwa terdakwa II dalam melakukan rangkaian perbuatan/tindakan karenaperintah atasan sekaligus loyalitas ke atasan, sehingga tidak ada niat jahat (mens rea)sebagaimana juga yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa II; Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal pula adanya asas ActusReus, yang lengkapnya berbunyi Actus
    Actus reus itu harus dilengkapi dengan mens readan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan actus reusdengan disertai mens rea yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkanperkara yang dituduhkann kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalamactus reus dan mens rea adalah;a. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnyaperbuatan mengambil dalam perkara pencurian;b.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 01-11-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 55/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 21 Nopember 2017 — SYAFRIL S.E., M.Si MELAWAN BUPATI ROKAN HILIR
207 — 327
  • semua tindakan Badan PermusyawaratanKepenghuluan yang secara aitributif diberikan kewenangannya untukmengangkat Panitia Pemilinan dan pada sisi lain Tergugat membatalkan semuaproses tersebut hanya dengan sebuah koresprudensi surat merupakan tindakanyang dapat dikategorikan cacat substansi, karena pada prinsip hukumHalaman 103 dari 111Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.PBRadministrasi suatu Keputusan hanya dapat dibatalkan dengan Keputusan lainyang sejenis, baik oleh Pejabat itu sendiri (asas contrarius actus
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 3 Maret 2011 — -PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL VS -BUPATI KUTAI TIMUR -PT. KALTIM NUSANTARA COAL
206 — 134
  • Sebagai KTUN penegak hukum,wewenang pencabutan izin merupakan wewenang yang melekat padawewenang menerbitkan izin, berbeda dengan jenisjenis sanksiadministrasi lainnya, wewenang mencabut KTUN meskipun tidak diatursecara khusus namun pejabat TUN yang menerbitkan izin pada dasarnyaberwenang mencabut izin (asas contraries actus).