Ditemukan 4869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio atitus antus attus agtus aptus artus ahtus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-06-2008 — Upload : 14-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618K/PID/2007
Tanggal 24 Juni 2008 — Drs. H. SOFYAN B. AMRAN, BBA ; GUN SUGIANTO, dkk.
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 618 K /Pid/ 200709.10.11.12.administrasi adalah badan yang membuat atau mengeluarkan aturan ataukeputusan itu (contrarius actus similiter fit) ;Bahwa sesungguhnya dari aspek yuridis dengan adanya putusanMahkamah Agung mengenai yudicial review yang menyatakan PeraturanPemerintah Nomor 110 Tahun 2000 BATAL, berarti Peraturan PemerintahNo. 110 Tahun 2000 adalah TIDAK SAH.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Terdakwa III : MOHAMMAD HASYIM ASYARI Diwakili Oleh : Dedi Rahman Hasyim, SH., MH.
Terbanding/Penuntut Umum : WAHYU SATRIYO,S.H.
121 — 80
  • bahwa Terdakwa sedari awal sudah mengetahui perbuatannyabersama Terdakwa lainnya tersebut menyalahi ketentuan hukum yang adaseperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerahyaitu Pihak Kedua setelah menerima transfer dana hibah dari Pihak Kesatusegera melaksanakan kegiatan sesuai Proposal / RAB dan dilarang melakukanperubahan peruntukkan / kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yangtelah disetujui Pihak Kesatu sehingga dapat dinilai sebagai adanya etikadburuk Terdakwa (actus
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 45/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN Bin H. AHMAD SUHADAK. Diwakili Oleh : Wiwin Ariesta, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H.
117 — 111
  • Nomor 7 Tahun 2006 alinea kesatudan ketiga sehingga Penuntut Umum berpendapat penjatuhan hukumanbagi Terdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidakmencerminkan rasa keadilan masyarakatSeandainya majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan benarbenar mengenaiperan dan ACTUS REUS yang dilakukan terdakwa tersebut makapemidanaan terhadap Terdakwa tentunya lebih berat atau setidaktidaknyasejalan
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-04-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Rgt
Tanggal 2 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO, SH
2.Beni Yarbert, SH
3.RULLIF YUGANITRA, SH
4.YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
ALEXANDER alias ALEX bin alm HASAN PETRUS
115 — 20
  • ini adalah jika seseorangmelakukan perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana pencucian uang,kemudian apakah orang tersebut turut serta dalam percobaan, turut serta dalampembantuan, dan turut serta dalam permufakatan jahat dapat dipidana pencucianuang yang sanksi pidananya sama dengan orang yang melakukan tindak pidanatersebut;Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor:191/Pid.Sus/2018/PN Rgt.Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana, termasuk pencucian uangselalu terkandung unsur objektif (actus
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum
Register : 15-10-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 164/Pid.B/2020/PN Bon
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
DISPERADO TAMBUNAN Anak Dari PARULIAN TAMBUNAN
112 — 43
  • berlaku, serta perbuatan melawanhokum secara materiil yakni perbuatannya melanggar normanormakepatutan dalam pergaulan;Bahwa unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga terhadap perbuatanmelawan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, maka dalammelakukan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku harus memilikikesalahan berupa sikap batin untuk berbuat jahat (Mens rea), dima sikapbatin jahatny tersbeut harus diwujudkan dalam suatu perbuatan yangselesai atau masih berupa percobaan tidak pidana (actus
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — Penggugat: M. NADJIB ZEIN BADJABIR, Ir, atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR Tergugat: PERUM JASA TIRTA I
116 — 44
  • pembatalan, jikadikaitkan dengan SK Gubernur yang dalam pertimbangan putusan KTUNdinyatakan cacat yuridis, itu adalah cacat substansi jadi SK GubernurHalaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGtersebut tidak batal atau batal demi hukum tetapi dalam amar putusantidak batal / pembatalan terhadap SK Gubernur sehingga berlaku asaspraesumptio iustae causa / asas praduga sah jadi SK Gubernur, selamatidak dibatalkan maka tetap sah, kecuali ada gubernur berdasarkan asascontrarius actus
Pengadilan PN TOBELO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2012 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PN TOBELO Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL
Tanggal 11 Juli 2013 — Perdata - Sutrisno Sukendy Melawan - Rusli Sibua, Weni R. Pasariu, Mohdar Arif, Iksan Kirkof, Nardi Barangkati, Ahdad Hasan, Yeni Makatita.
274 — 117
  • Menimbang......95Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat dan pendapat ahli yang menyatakanbahwa Surat Keputusan Bupati Nomor 500/33/PM/2012 tertanggal 13 Februari 2012 sudahtepat dikeluarkan, hal ini dibantah oleh Penggugat dengan bukti Putusan Pengadilan TataUsaha Ambon dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makasar yang memutuskan bahwa SuratKeputusan Bupati Nomor 500/33/PM/2012 telah dinyatakan tidak sah dan harus dicabut (buktiP43, P44, P56, P57) dengan alasan bahwa berdasarkan asas Contrarius Actus
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Kfm
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
YULIANA LUTI ALIAS YULI ELAN ALIAS YULI
164 — 93
  • Didalam ajaran hukum pidana dikenal denganAsas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea, yang dapat diartikan bahwasuatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bila maksudnyatidak bersalah, sehingga maksud dari ajaran hukum pidana ini seseorang tidakhanya dapat dinyatakan bersalah, walaupun semua unsur perbuatanterpenuhi, namun sikap batinnya tidak menghendaki terjadinya kesalahan itu,maka yang terpenting saat ini untuk membuktikan unsurunsur perbuatan yangdirumuskan adalah sangat tergantung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 25-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
1.SAHRUL KARIM
2.KARTA
3.TARNO
4.HALIM
247 — 146
  • atau mereka ulang kejadian untuk memperoleh alat bukti; Bahwa jika dalam BAP dan Surat Dakwaan mengalami kontradiktifkonstruksi, konsekuensi hukum dan konsekuensi logisnya adalahKonsekuensi logis dan konsekuensi hukum tidak akan menimbulkankeyakinan itu Saja masih diragukan, mencari konsekuensi yuridisnyatidak memenuhi alat bukti dan keyakinan, sehingga Terdakwa dibebaskan karena masih ada keraguan tidak adanya keyakinan; Bahwa letak Mens Rea adalah terdapat di pertanggung jawabanpidana, sedangkan Actus
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 27-11-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 60/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
TJITRA BINTORO
162 — 75
  • Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara Jo.Pasal 87 UndangUndang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat sebagai ObjekSengketa adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1841/Benda, terbittanggal 21 Maret 2012,Surat Ukur Nomor 10.25.06.01.00215/1998 tanggal13 Maret 1998 Luas 1.742 m2 (seriou tujuh ratus empat puluh dua meterpersegi), atas nama Tjitra Bintoro (bukti T1) yang telah bersifat final, makaberdasarkan asas a contrario actus
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Khusus
Upload : 03-09-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl
Alnoldy Bahari Alias Ki Ngawur Permana Bin Altik Hanafi
423 — 294
  • Tidak ada pidanatanpa kesalahan.tanpa hak /actus reus3. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasakebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakattertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundangundanganHalaman 40 dari 87 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl (Penistaan Agama)Bahwa, Ahli menjelaskan menurut pendapat ahli Hukum Prof.
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Umum Pencurian
Register : 13-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN LUMAJANG Nomor 306/Pid.B/2016/PN Lmj
Tanggal 21 Desember 2016 — DIDIN PRANATA Bin SUWARSAM ACHMAD HARIS BUYANA Bin BUYANTORO HAFI NUDIN Alias NASAB Bin NGATRIMO
62 — 10
  • subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty atau actus
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 29-05-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
SOFIA BALOE TOMBOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
217 — 193
  • ObjekHalaman 110 dari 114 halaman Putusan No. 27/G/2020/PTUNKPGSengketa in litis telah terbit sertipikat lain yakni Hak Pengelolaan Nomor 15Kelurahan Fatululi untuk Objek Sengketa dan Hak Pengelolaan Nomor 01Kelurahan Fatululi untuk Objek Sengketa II (vide Bukti T.11);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakimbependapat bahwa oleh karena Objek Sengketa dan Objek Sengketa IIyang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo sudah dicabut dan tidakberlaku lagi, Sesual asas a contrario actus
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum
Register : 15-10-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 163/Pid.B/2020/PN Bon
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
1.MARY YULIARTY, SH. MH
2.ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH.
Terdakwa:
BINSAR SIMORANGKIR Anak Dari Alm SINEL SIMIRANGKIR.
115 — 42
  • perbuatannya melanggar normanormakepatutan dalam pergaulan;Halaman 60 dari 91 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2020/PN BonBahwa unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga terhadap perbuatanmelawan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, maka dalammelakukan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku harus memilikikesalahan berupa sikap batin untuk berbuat jahat (Mens rea), dima sikapbatin jahatny tersbeut harus diwujudkan dalam suatu perbuatan yangselesai atau masih berupa percobaan tidak pidana (actus
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2015 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 58/PDT.G/2015/PN CBN
Tanggal 26 Mei 2016 — Perdata Penggugat: - KALIL HARTONO Bin (Alm.) MASKUN Tergugat: - PT KERETA API INDONESIA . Cq. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI III CIREBON - Zulfa Akmal - Negara c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat c.q. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota - PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) - Negara c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon
128 — 31
  • masa berlaku penunjukan rumah tersebut telah berakhiratau. tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat untuk segeramengosongkan itu sejak 3 (tiga) bulan sesudah dirinya dinyatakan pensiundi tahun 1995 sebagai suatu ketentuan beserta ketentuanketentuan lainnyayang harus dipenuhi oleh Penggugat di dalam menempati rumah tersebut,tidak menyebabkan secara hukum gugurnya alas hak Penggugat untukmenempati rumah sepanjang penunjukan untuk menempati rumah tersebutbelum dicabut sesuai dengan asas Contrarius Actus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
267 — 231
  • PejabatPenyelenggara yang sekarang dalam hal ini Tergugat bukanpejabat pemerintahan yang dahulu menandatangani SKsebelumnya;Penerapan pada Pasal 63 ayat (3) adalah sejalan dengan asasContratio Actus, yang menegaskan bahwa Pejabat yangmenerbitkan suatu Keputusan TUN, juga berwenang untukHalaman 89 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53/G/2020/PTUNJKT.D.14.merubahnya atau membatalkannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-12-2016 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1113 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — H.Fakhruk Razie Bin Anshari(T2),DK.Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung(T1)
108 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinyabarang dijual oleh pihak lain masuk dalam lingkup hukum pidana umumpencurian artinya dari aspek teoritik menurut pendapat Van Hamel:strafoaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yangdirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan, jelas dan tegas PemohonKasasi tidak melakukan (menselijke gedraging) perbuatan pidana makaberlaku tidak dapat dipidana karena tidak berbuat dihubungkan denganperbuatan pidana actus
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-12-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 168/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
DRS. CHOIRUL ANAM
Tergugat:
DEWAN PENGURUS YAYASAN KAS PEMBANGUNAN YKP KOTA SURABAYA
176 — 72
  • SBY.Halaman 13 dari 97 Halaman26.27.28.29:penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakanyang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelumkeputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan;Bahwa Penggugat juga menganggap Tergugat telah mengingkariAsas Contrarius Actus dimana asas ini menyatakan dengan tegasbahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yangmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinyajuga berwenang untuk membatalkannya.
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus
Register : 10-04-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm
Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAD IRWAN, SH., MH.
Terdakwa:
1.PT. BAGINDO MAHA PRABU
2.ASPIHAN MAHA BIN M. SAID MAHA
656 — 253
  • yangdapat menghapuskan pidana (alasan pembenar/alasan yang menghapuskankesalahan terdakwa maupun alasan pemaaf/alasan yang menghapuskantercelanya perbuatan terdakwa);Menimbang, bahwa apakah orang yang melakukan perbuatankemudian harus dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah diancamkan, initergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini diamempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukumpidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonderschuld ; Actus
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN MALANG Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — " Penggugat: M. NADJIB ZEIN BADJABIR, Ir, atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR Tergugat: PERUM JASA TIRTA I"
89 — 28
  • pembatalan, jikadikaitkan dengan SK Gubernur yang dalam pertimbangan putusan KTUNdinyatakan cacat yuridis, itu adalah cacat substansi jadi SK GubernurHalaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGtersebut tidak batal atau batal demi hukum tetapi dalam amar putusantidak batal / pembatalan terhadap SK Gubernur sehingga berlaku asaspraesumptio iustae causa / asas praduga sah jadi SK Gubernur, selamatidak dibatalkan maka tetap sah, kecuali ada gubernur berdasarkan asascontrarius actus