Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 12-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 287/Pid.B/2014/PN Klk
Tanggal 12 Februari 2015 — TAHAN SIHITE Bin J. SIHITE
732
  • SIHITE yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa tersebutsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa
Putus : 19-01-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 310/Pid.B/2015/PN Tsm
Tanggal 19 Januari 2016 — Atep Saepul Alim Bin H. Makmur
14528
  • saksi kenal kepada terdakwa Atep Saepul Alim bersama denganisteri terdakwa (Aat Latifah) ;Bahwa suami saksi (H. lyon Suryono) telah menjadi korban penipuanyang pelakunya yaitu terdakwa Atep Saepul Alim bersama denganisterinya (Aat Latifah) ;Bahwa saksi mengenal terdakwa Atep Saepul Alim karena ada hubungankerjasama antara suami saksi (H. lyon Suryono) dengan terdakwa AtepSepul Alim yaitu hubungan kerjasama untuk pembebasan tanah diKp.Bantarsari, Kota Tasikmalaya untuk dijadikan Perumahan ;Bahwa tekhnis
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 25 Mei 2015 — Ir. JUNI HARTAWAN Bin AZHAR
5943
  • bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaanbarang dan jasa, tugas saksi adalah:1) menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.NhMenetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawarank WwW~~ Terr i iTS hi iT ianl foMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEO1Menilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi ataupasca kualifikasi6) Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
    Pejabatpengadaan sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaanbarang dan jasa, tugas saksi adalah:kr WwW DN =))))5)6)menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.Menetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEMenilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi ataupasca kualifikasiMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis
    ULP Pejabatpengadaan sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaanbarang dan jasa, tugas saksi adalah:1) menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.pasca kualifikasiMenetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEMenilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi atau6) Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
    Pejabatpengadaan sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaanbarang dan jasa, tugas saksi adalah:kr WwW NY =5)))))menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.Menetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEMenilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi ataupasca kualifikasi6) Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
17095
  • Pencairan retensi 5% (lima persen) sebesar Rp 35.200.000, (tigapuluh lima juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor :4322/SP2D/2012, tanggal 10 Desember 2012 dan prosespemindahbukuan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012; Bahwa setahu saksi direktur PT Bentang Mitra Guna adalah saudara SuadjiPurnomo, hal itu saksi tahu karena di SPM itu ada nama itu dan nomorrekeningnya; Bahwa terkait pelaksanaan lelang sampai pekerjaan proyek itu saksi tidaktahu, karena itu sudah masuk tekhnis pekerjaan
    utamaadalah kontrak, kemudian suratsurat lain berupa SP2D, SPP,SPM dannilai pencairan dana; Bahwa benar, laporan hasil auditdari tim teknis juga merupakan acuan kami, karena laporan pekerjaantersebut adalah gagal fungsi atau tidak dapat difungsikan; Bahwa terkait masalah gagalfungsi perlu ahli sampaikan terkait pekerjaan yang tidak kami akui, yaituantara lain pekerjaan kolam, itu tidak diakui karena kolam itu merupakansatu kesatuan dalam pekerjaan pembuatan air mancur, dan itu sesuaidengan pendapat ahli tekhnis
    bahwa pekerjaan itu tidak berfungsi,sehingga tujuannya tidak tercapai; Bahwa secara garis besar yangdimaksudkan dengan kerugian keuangan Negara adalah berkurangnyahak dan bertambahnya kewajiban Negara dengan tidak di imbangidengan prestasi; Bahwa faktrofaktir kerugiankeuangan Negara antara lain disebabkan adanya penyimpangandidalamnya; Bahwa dalam melakukan audittersebut kami tidak bersamaan dengan ahli dari tim tekhnis;Halaman 134 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte Bahwa benar, waktu
    audit kamiadalah 15 (lima belas) hari dan itu kami menerima hasil pemeriksaan daritim ahli tekhnis; Bahwa total loss karena kami tidakmengakui pekerjaan air mancur tersebut, salah satu contoh yang kamitemui adalah itemitem pekerjaannya terpisah, tidak menjadi satukesatuan dengan papan nama gapura, karena papan nama gapura itutidak termasuk dari Komponen air mancur, dan juga pekerjaan air mancurtersebut anggarannya telah dicairkan seluruhnya namun padakenyataannya air mancur tersebut tidak berfungsi
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
403215
  • 2Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan Sinar AgroMakmur Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga PengeloladamPenyelenggara OSS, tanggal 2 Januari 2019 (fotokopi sesuaidengan printout);Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Nomor:522/1673/Dishut, perihal Pertimbangan Tekhnis
    lampirannya Kabupaten kotaberwenang mengeluarkan ijin lokasi, tapi sebelum itu BPN punya peraturanmulai Permen nomor 2 tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Bupatiuntuk menerbitkan ijin lokasi;Bahwa ahli menjelaskan ada kewajiban yang harus dilakukan Bupati dalammengeluarkan ijin lokasi terkait itu biasanya ada Perda mengenai ijin lokasidalam menjalankan kewenangan menerbit kan ijin lokasi tapi sebenarnyamaterilnya ada di Permen ATR/BPN Nomor 5 tahun 2012 syaratnya harus adapertimbangan dan peilaian tekhnis
    tekhnis dari BPN, selain itu pada UU Nomor30 tahun 2014 pada dasarnya mengatur procedural pemerintah pada pasal 7ayat 2 huruf f memberikan kesempatan masyarakat mendengar aspirasimasyarakat yang berdampak Keputusan itu bersifat wajib;Bahwa ahli menjelaskan jin lokasi di atur ada rezim UU Pemda dan rezim UUAgraria, biasa Pemda membuat Perda tetapi kontennya ada pada UU Agraria,itu merujuk Permen ATR Nomor 29 tahun 1999 ketika 2015 itu merujuk PermenATR 5 tahun 2015 proseduralnya ada disitu dengan
    PGPmembereskan terkait dengan yang ada di kantor BKPM itu tapi tidak tahuteksnya ini izin tidak masuk karena boleh jadi juga yang menyebut bahwa inimasih manual;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan syaratsyaratnya, syarat dari ijin lokasiitu, pada manual itu harus ada pertimbangan tekhnis dari BPN dan adapenyataan pada proses ada kewajiban yang tepat untuk memenuhi pasal 7 ayat2 memanggil masyarakat untuk ditanya peralinhan hak masyarakat itu clear apatidak;Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan
    PGPorang salah kamar itu kasuistis;Bahwa ahli menjelaskan untuk upaya administrasi sejak pihak merasa dirugikansehingga mengetahui dari keputusan karena itu bukan bagian dari keputusansehingga melakukan upaya keberatan;Bahwa ahli menjelaskan upaya administrasi bagaimana suatu keberatandiajukan tapi tenggang waktu ditentukan Undangundang administrasipemerintah sudah lewat konsekwensinya itu tekhnis administrasi pemerintahan,sehingga pemerintah bisa menjelaskan dalam jawaban keberatan sehinggadapat
Putus : 27-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SERANG Nomor 05/Pid.SUS-TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 27 September 2016 — Ir.IING SUWARGI Bin SAMBAS SURYADI
10538
  • S1 jurusan Tecnik Sipil di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta,Specialis Ecote Nasional des Travaux Public de Etat (ENTPE)jurusan Hindraulika di Lyon Perancis ;sebagai Kepala Balai Sungai selanjutnya Kepala Balai Irigasi kemuidanKepala Balai Sungai selanjutnya Kepala Balai Irigasi Kemudian KepalaBalai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik,Kepala Bagian TU ,KepalaBidang Tata Operasinal dan sekarang Kepala Bidang PelayananPenelitian ;Bahwa ahli pernah diminta oleh Kepala Dinas SDAP untuk memberikaadvis tekhnis
    yang dikeruk 66.000 m3 yang dibuangseharusnya angkanya sama ;Bahwa menurut konsultan Pengawas tidak terjadi penyusutan tapikekurangan pekerjaan, dan dalam kenyataannya yang dikeruk 66.000m3 sedangkan yang dibuang 37.000 m3, menurut ahli jangka waktupenyusutan terjadi sekitar satu tahun ;Bahwa dalam jangka watu 3 bulan masih dalam jangka waktupengerukan bisa terjadi penyusutan buangan sampai 35 % karena bisadiambil orang dan terjadinya penyusutan yang tidak dapat diprediksi ;Bahwa permintaan advuis tekhnis
    maksudnya adalah untuk melihatapakah pekerjaan secara tekhnis itu sudah benar atau tidak ;Bahwa secara advis tekhnis pekerjaan sudah selesai tetapi ahli tidakbisa menghitung volume buangan yang 37.000 m 3 tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatasTerdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;2.
Register : 07-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. H. HABIR PONULELE, MM
16095
  • temuan BPK sedangkan untuk tahun2010, 2011, dan 2012 adalah dari arahan penyidik sehingga pada saat kami ada uang makaTerdakwa cicil ;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas disusaikan dengan acara yang Terdakwahadiri Terdakwa membawa kepala dinas yang terkait dengan itu misalnya Terdakwa ada acara74dengan Kementerian Pertanian maka Terdakwa membawa Kepala Dinas Pertanian, dalamrangka Transmigrasi Award Terdakwa membawa Kepala Dinas Transmigrasi, dan lainsebagainya karena ini menyangkut tekhnis
    walapun Terdakwa diundang Terdakwa membawapejabat tehnis untuk mendapingi Terdakwa sehingga dapat menjelaskan secara tekhnis ;Bahwa untuk perjalanan dinas setiap dinas memiliki DPA masingmasing begitupun jugaTerdakwa sebagai Bupati juga memiliki DPA sendiri ;Bahwa karena tugas dan kesibukan Terdakwa biasanya Terdakwa mendahulukan mereka untukmengurus kebutuhan dan kegiatan Terdakwa disana baik itu penginapan maupun SPPDTerdakwa sehingga merekalah yang mengurus SPPD Terdakwa untuk ditandatangani
    H.HABIR PONULELE, MM melakukan perjalanan dinas, disesuaikan dengan acara yangTerdakwa hadiri, dimana Terdakwa membawa kepala dinas yang terkait dengan acara tersebut,misalnya Terdakwa ada acara dengan Kementerian Pertanian maka Terdakwa membawa KepalaDinas Pertanian, dalam rangka Transmigrasi Award Terdakwa membawa Kepala DinasTransmigrasi, dan lain sebagainya karena ini menyangkut tekhnis walapun Terdakwa diundangTerdakwa membawa pejabat tehnis untuk mendapingi Terdakwa sehingga dapat menjelaskansecara
    tekhnis ;Bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi SUAIB MUDO, GUSLANARSYAD, FITRI YANTI, HASAN BASRI, MUHAMMAD REZA, AHMAD S.MARDJANU,AKRIS FATTAH, TAMRIN H.SAMAUNA, dan ALY LASAMAULU, diterangkan bahwauntuk perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah, setiap dinas memiliki DPA masingmasing begitupun juga Terdakwa Drs.
Register : 27-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
JOKO KRIS SRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
SAIFUL AMIN BIN FATKHUR ROHMAN
303
  • pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendisiribusi ataupenyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis
Register : 09-05-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 34/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
3.Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo
385191
  • Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.10.hanya tersisa kekurangan bobot pekerjaan sebesar 1,713% saja.Berdasarkan hitungan kekurangan prosentase yang hanyaberada di bawah 2% tersebut di atas, dan keterlambatanpenyelesaian pekerjaan dikarenakan faktor pekerjaan tambahdiluar kontrak dan faktor alam, bukan faktor tekhnis/perorangan,dan juga mengingat seluruh material yang dibutuhkan untukpenyelesaian pekerjaan masih berada di lokasi (material on side),pekerja, tenaga ahli (power man) tercukupi, peralatan
Register : 23-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 173/Pid.B/2019/PN Lbo
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
DANIK ROCHANIAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
DIKSON BALONGKA ALIAS DICKY
11042
  • pajak dengan syarat yang diajukan tersebut kamimenyepakatinya, Setelah itu kami melkukan proses pembuatan kontrak penawarandan setelah kontraknya rampung Sdra ROY ASONA meminta kepada saya selakuDirektur Utama PT ALFACIA BERKAT ABADI uang sejumlah 20 Juta rupiah padatanggal 20 Mei tahun 2017 ditransfer kepada Sdra ROY ASONA untuk biayapembuatan kontrak kepada panitia dan setelah beberapa hari kemudian datang kemanado menemui saya Sdra KHAIDER ABAS bersama AGUSSUPRAPTO/terdakwa dan kami membahas tekhnis
Register : 16-02-2012 — Putus : 01-06-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 17/Pid.B/2012/PN.SWL
Tanggal 1 Juni 2012 — : ZULHERMON MD pgl. UCOK MUNDO
17433
  • UCOK MUNDO selakusubjek hukum dalam istilah tekhnis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalamad.1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut, namun apakahterdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umumhal mana tergantung pada unsurunsur lainnya ;Ad.2.
Register : 26-09-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 148/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat:
HENG HOK SOEI atau SHINDO SUMIDOMO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
184114
  • Setelah syarattersebut dipenuhi, permohonan Pemohon tetap ditolak dengan alasan setelahdilakukan penelitian administrasi dan tekhnis pengendalian Pemanfaatan Ruangdalam rangka pendirian bangunan di Kota Surabaya (Perwali No. 52 Tahun2017) ketinggian maksimum yang diijinkan adalah 25 m. Permohonan dapatHal. 85 dari 100 hal. Putusan No. 148/G/2018/PTUN.SBY.diproses dengan terlebih dahulu melengkapi revisi ketinggian bangunan yangdimohon.
Register : 07-10-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
198109
  • Pada waktu mergerbelum semuanya di HGU kan karena saat itu pada waktu PT.BLP adapembebasan tanah, dari 2000 ha baru 1700 ha yang di HGU kansedangkan sisanya belum di HGU kan karena kendala tekhnis dankeuangan, prinsipnya saat itu mana yang bisa dimanfaatkan itu yangdikerjakan terlebih dahulu dan jika nanti dikemudian hari ada warga yangmau melepaskan tanahnya perusahaan siap untuk membelinya ; Bahwa maksudnya belum di HGU kan adalah karena ada wargayang belum mau melepaskan tanahnya dan tanah yang
Register : 18-03-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 72/ Pid.B / 2015/ PN.Idm
Tanggal 27 Mei 2015 — NORI Bin SIWAD
475
  • CASNODIN AliasKENTOR sebesar Rp. 6.780.000, (enam juta tujuh ratus delapan puluhribu rupiah) sebanyak 1.886 kilogram, namun terdakwa tidak menerimauangnyaBahwa benar terdakwa memiliki hutang di warung milik saksi REWANsebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwamemerintahkan saksi TARSIJAN melalui HP untuk mengambil besi SteelSheet Pile tersebut adapun tekhnis di lapangan terdakwa tidak tahumenahu, hanya monitor lewat HP saja dan
Upload : 02-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 184/Pdt.G/2014/PN.Plg
MURTINA - LAWAN - PT. Kencana Internusa Artha Finance, DKK
11234
  • Menimbang, bahwa dalam buku II pedoman tekhnis Pengadilan, Mahkamah Agungmengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untukkepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banya. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah ataumemperbaiki suatu sistem atau kebijakan yang bersifat umum atau suatu peraturanperundang perundangan.
Register : 21-10-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP., S.H., M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
93152
  • Kewajiban Ka.Rutan adalah konsultasi pada pimpinan dan bawahan, konsultasi pertama adalahpembinaan tekhnis kepada Kepala Divisi, apabila masih raguragu Ka.Rutan atauKepala Divisi Pemasyarakatan mesti meminta petunjuk kepada Pusat atau DirektoratJenderal Pemasyarakatan mengenai apa yang mesti dilakukan, Ka.Rutan pada saatdalam posisi raguragu sedapatdapatnya atau sebaikbaiknya tidak boleh langsungmengambil langkah itu, kalau putusan itu 12 tahun selain itu dia mesti direhabilitasi,dalam rehabilitasi
Register : 22-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Sbg
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ANRA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI TAPTENG selaku Penanggungjawab Anggaran
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggran
4.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAPANULI TENGAHh
5.APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
6.UNIT LAYANAN PENGADAAN Kab. Tapanuli Tengah
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Tapanuli Tengah
8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tapanuli Tengah
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah
11.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tapanuli Tengah
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara
2.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR . PERSERO
5.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
6.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah
8.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
295102
  • tahapantahapannya adalah sebagaiberikut: Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan padatanggal 6 Mei 2020 Pukul 00.00 Wib sampai 13 Mei 2020 Pukul 23.59Wib Pemberian Penjelasan pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 10.00 Wibsampai 12 Mei Pukul 11.00 Wib Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 12 Mei 2020 Pukul 11.01Wib sampai 18 Mei 2020 Pukul 10.59 Wib Pembukuan Dokumen Penawaran pada tanggal 18 Mei 2020 Pukul11.00 Wib sampai 22 Mei 2020 Pukul 23.59 Wib Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Tekhnis
Putus : 15-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1584 K /Pid.Sus/2011
Tanggal 15 Nopember 2011 — IR. PONTIUS BATUBARA bin G. BATUBARA
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Spesifikasi Tekhnis KeteranganHarga/ JumlahUnit1 Jaring 15 Unit 5.455.000 81.825.000LingkarBahan NilonWarna PutihUkuran 2%2 Jaring 120 Piece 225.000 27.000.000UdangBahan Nilon MultiWarna Merah JambuUkuran 1%42 Inche Hal. 42 dari 54 hal. Put.
Register : 20-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 342/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk
Tanggal 10 Agustus 2016 — SYAHRIL Bin SATAR
3967
  • SYAHRIL Bin SATAR yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa SYAHRIL Bin SATARsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur orang perseorangan sebagaimana dimaksuddalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Register : 27-05-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 64/PID.B/2015/PN DPU
Tanggal 9 Juli 2015 — - MAMAN Als. MAMAN SANTRA
8844
  • perijinan hutan dan hasil hutan dan tandalegalitas serta monitoring penerimaan Negara di Sektor Kehutanan;Bahwa ahli telah memiliki sertifikat sebagai Wasganis PHPL (PengawasTenaga Tehnis Pengelola Hutan Produksi Lestari);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benarketerangan saksi di BAP Penyidik;Bahwa kapasitas saksi sebagai ahli karena saksi memiliki sertifikasisebagai wasganis PHPL (Pengawas Tenaga Tekhnis