Ditemukan 4628 data
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
154 — 86
Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dari kKeterangan saksisaksi, kKeterangan ahli yang diajukandipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa suratsurat
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
233 — 136
MAWATINDO ROAD Construction.1 (Satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs.SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/MRC/04.2017Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016.1 (Satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo RoadContruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 DesemberHalaman 42 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor AkuntanPublik Drs.
MAWATINDO ROAD Construction.1 (Satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs.SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/MRC/04.2017Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016.1 (Satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo RoadContruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor AkuntanPublik Drs.
10167 — 4594
First Anugerah Karya Wisata (FirstTravel) akan membuka pendaftaran Agen sebagai pengganti PIC;Bahwa seingat Saksi ada fee/komisi yang dijanjikan kepada Koordinatordan Agen sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk setiapCalon Jemaah Umrah Paket Promo yang berhasil di rekrut danpembayaran akan dilakukan setelah Calon Jemaah Umrah tersebutdiberangkatkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pernahmelakukan audit kKeuangan oleh akuntan
publik tetapi Saksi tidakmengetahui nama dari akuntan publik tersebut yang dipergunakansebagai syarat perpanjangan ljin Biro penyelenggara Umrah dariKementrian Agama;Bahwa saksi mengetahui Annisa Desvitasari Hasibuan memiliki usahabutik tetapi Saksi tidak tahu kapan mulai berdirinya.
Dan masingmasing aspek tersebut ada nilainya;Hal 890 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkBahwa Kementrian Agama RI hanya melihat dari laporan keuangan BiroPPIU yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (negara). Jika dilihat nilainyawajar meskipun dengan pengecualian maka akan tetap dapat diperpanjangizinnya;Bahwa Kementrian Agama RI melakukan pengecekan domisili dari tempatPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut, apakah sesuai denganlokasi yang ada pada dokumennya.
Terdakwa 1 ada Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftardengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).b. Terdakwa 1 ada menjamin dalam bentuk Bank Garansi pada BankMandiri atas nama perusahaan PT First Anugerah Karya Utamasebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan uangtersebut diserahkan ke Departemen Agama Pusat.c.
422 — 615
masingmasingrepresentasi yang mempunyai kapasitas sesuaidengan saham yang diwakili oleh masingmasingentitas pemegang saham; Hal350 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pdt.GKPPU/2016/PN Jkt.Sel Terlapor adalah satu entitas bisnis asing yang didirikan danditetapkan berdasarkan International Business Companies Act,Cap. 291, berkedudukan di Tortola, British Virgin Island yangsejak awal berdiri sendiri, independen dan mempunyai laporankeuangan yang terpisah dari entitas bisnis manapun dan selaludiaudit oleh Akuntan
Publik dan dilaporkan kepada SKK Migas. 28.5.428.5.5Bahwa begitu pula halnya dengan Terlapor Ill,Terlapor ll adalah Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan hukum Negara RepublikIndonesia dengan Pemegang Saham, sebagaiberikut; China Oilfield Services Southeast Asia (BVI)Limited sebanyak 380.000 (tiga ratus delapanpuluh ribu) saham atau sebesar 95% (sembilanpuluh lima persen); dan PT Sinarindo Prima, sebanyak 20.000 (duapuluh ribu) atau sebesar 5% (lima persen);dengan demikian semakin jelaslah
92 — 18
Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atauhubungan famili maupun pekerjaan ;e Bahwa unsur yang terpenting dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian negara,artinya walaupun terjadi perbuatan melawan hukum, namun jika tidak adakerugian negara, maka tidak dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidanakorupsi ;e Bahwa yang dapat menentukan kerugian negara adalah mereka yang ahli dibidangnya, dan lembaga yang kredibel dalam penghitungan kerugian negaraadalah BPK, BPKP atau pemeriksa lainnya seperti akuntan
publik ;e Bahwa jika ada suatu kasus yang telah diperiksa BPKP dan kemudian diperiksajuga oleh Inspektorat, maka hasil pemeriksaan yang dapat dipakai adalah apa yangditentukan oleh majelis hakim ;e Bahwa jika hasil audit inspektorat mengambil alih hasil pemeriksaaan BPKPadalah tidak diperbolehkan ;e Bahwa jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum dalam pengadaan suatubarang dan jasa, bisa saja terjadi kerugian negara ataupun tidak ;e Bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam delik formil dan delik
279 — 911
menurut saksi tidak melampaui modal inti yang tersediakarena dari total modal inti Bank Maluku posisi 30 September 2013 sebesar Rp.262.203.000.000 216.000.000.000. (54 Miliar x 4 (nilai koefisien) masih terdapatsisa alokasi modal inti sebesar Rp.45.197.000.000. yang dapat dipergunakanuntuk membuka jaringan kantor lainnya;Bahwa setahu saksi, selain tidak adanya Penilaian Aprasial dan tidak adanyaberita acara negosiasi, tidak ada penyimpangan lain dan hal ini sesuaipula dengan temuan dari Kantor Akuntan
Publik (KAP) TANZIL di Surabaya.Perlu ditambahkan bahwa ada temuan lain dari KAP TANZIL Surabaya bahwa haltersebut menyimpang dari Ketentuan sebagaimana diatur dalam SEBINo.15/7/DPNP, tanggal 8 Maret 2013, yaitu biaya investasi pembukaan jaringankantor untuk buku ditetapbkan sebesar Rp. 8 Miliar.
Bahwa pembayaran lima puluh empat milyar itu mestinya persetujuanbersama;Bahwa uang bank di BI tidak dipisahkan secara fisik, tetapi hanya bisa dipisahkansecara akuntansi, demikian pula uang BPDM;Bahwa aktiva perusahaan diperoleh dari modal dan keuntungan perusahaan;257 Bahwa ketika tahun 2013 divisi perencanaan membuat evaluasi dan laporan RBB.Kalau survei tidak membuat; Bahwa untuk pembelian lahan cukup dibentuk tim bukan panitia; Bahwa kelebihan pembayaran pajak tahu dari kantor akuntan publik
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN
274 — 51
Husnia jenis usaha kredit alat-alat Rumah Tangga tanggal 05 Nopember 2012
- 1 (Satu) bundel FC Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Jakarta tgl 11 Januari 2012.
- 1 (Satu) bundel Potocopy Peratusan Khusus Pengurus KPRI Bangkit Kantor Kemenag Kab.Lebak, Nomor : 14 / Sek-BKT / I / 2009 tgl 22 Januari 2009.
- 1 (Satu) bendel Potocopy Pengesahan Akta Pendirian / Perubahan KPRI Bangkit Nomor: 6725A / PAD / BH / KAnkop / I / III / 2004. Tgl 15 Maret 2004.
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
122 — 83
Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli yang diajukandipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa suratsurat
124 — 34
UndangUndang No.1 Tahun 2004 Pasal 122 jo UndangUndang No. 15 Tahun 2006 Pasal 1 : 15, Kerugian Negara/Daerahadalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Penjelasan Pasal32 ayat (1) yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangannegara, adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dan telahdiuraikan dalam pertimbangan di atas, terdakwa dalam melaksanakan penyalurankredit KPR dan consumer mortgage pada Bank bjo KCP Karangampel Tahun2014, telah melakukan penyimpangan dengan tidak melaksanakan fungsi Ssesualtugas dan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian daerah ataspenyaluran fasilitas kredit bjb KPR dan consumer mortgage pada KCPKarangampel Tahun 2014 sehingga mengakibatkan telah mengakibatkan
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
166 — 103
Pedoman Pengelolan KeuanganDaerah, Pasal 1 angka 62 disebutkan Kerugian Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lala.Dalam UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjukBerdasarkan uraian di atas dan hasil audit Perwakilan BPKP ProvinsiPapua Barat, kami berpendapat telah terjadi kerugian kKeuangan negarasebesar Rp3.309.763.736,00.
YOSEP RUSDIAWAN, S.H.
Terdakwa:
ANDY CAHYADI, SE Bin (Alm) CUCU DARSONO
189 — 0
(copy legalisir);
- Daftar Kantor Akuntan Publik / Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa keuangan Per 20 Mei 2020. (copy legalisir);
- Beita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pengesahan Persetujuan Kajian Dewan Komisaris Terhadap Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT.BPR CIPATUJAH JABAR PERSERODA Tahun 2022 Tanggal 07 Februari 2022.
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
90 — 60
28 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
- Fotokopi print out KAP Ribka Aretha dan rekan, telah disesuaikan dengan print out, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
- Fotokopi print out Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan
Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
- Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penaganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EMIL BRUNNER, S.H
83 — 0
Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
- Fotokopi print out KAP Ribka Aretha dan rekan, telah disesuaikan dengan print out, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
- Fotokopi print out Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan
Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
- Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penaganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
LOE MEI LIEN alias INDRASARI
433 — 1938
Publik Drs.
BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
166. Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahunyang berakhir 31 Desember 2017
167. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.
172. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
173. 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
174. 1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
175. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs.
80 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1475 K/PID.SUS/201513.14.15.16.Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,pengertian nyata dan pasti jumlahnya adalah : Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 22UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara
394 — 278
lampirannya.b) 1 (satu) bundel copy dokumen surat keputusan bupati Bangkalannomor : 188.45/253/Kpts/433.013/2014 tentang perubahan ketigaatas keputusan bupati bangkalan nomor 188.45/282/Kpts/433.013/2011 tentang pengangkatan direksi perusahaan daerahsumber daya periode tahun 2011 s/d 2015 tanggal 24 September2014.1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan Mandiri yang berisi :a) 1 (satu) bundel print out struktur organisasi PD Sumber DayaKabupaten Bangkalan.b) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan AKUNTAN
PUBLIK Tjahjo,Machdjud Modopuro & Rekan.c) 1 (satu) lembar hasil print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri,BNI, Bank Jatim dan BPR Bangkalan dengan Total Rp60,713,863,396,49.d) 1 (satu) lembar asli print out deposito di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI,Bank JATIM dan BPR Bangkalan dengan Total jumlah Rp59,627,918,605,14.e) 1 (satu) bundel copy dokumen deposito berjangka atas nama PDSUMBER DAYA.1 (satu) buah map biru dengan tulisan laporan tahunan 2012 & 2013dengan merk Djangger yang berisi :a) 1 (
tanggal 23Desember 2013.1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring yang ditujukan kepada RKUD Kabupaten Bangkalan padanomor rekening 0251000355 dari rekening atas nama PD SumberDaya pada Bank Rakyat Indonesia dan 1 (satu) lembar surat tandasetoran dengan nomor : STS No.01/PDSD/XII/2013 sebesar Rp15.881.598.042,11 tanggal 23 Desember 2013.1 (satu) lembar surat nomor : 800/27/433.503/2014 perihalpelaksanaan audit laporan kKeuangan PD Sumber Daya Tahun 2012dan 2013 oleh Akuntan
Publik tanggal 21 Oktober 2014.1 (satu) bundel asli Surat Nomor 050/0049.433.022/2012 tanggal 10Januari 2012 dari Bupati Bangkalan kepada Kepala Badan PelaksanaMinyak dan Gas Bumi perihal Permohonan Pasokan Gas dan Mediasipermasalahan BUMD Bangkalan dengan PT.
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
KHO WIE alias WILLYAN KODRATA.
202 — 148
Publik Drs.
BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 November 2017
166. Laporan Auditor Independen nomor LAI-02/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahunyang berakhir 31 Desember 2017
167. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si,Ak & Rekan dan laporan keuangan CV MAKMUR BERKAT JAYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016
168. Laporan Auditor Independen nomor LAI-01/BHS.BK.XI/P/18 tanggal 13 November 2018 kantor akuntan Publik Drs.
172. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Dan Neraca Cv Makmur Berkat Jaya
173. 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan data dan legalitas CV Makmur Berkat Jaya
174. 1 (satu) bundel fotocopy lampiran CV Makmur Berkat jaya
175. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen kantor akuntan Publik Drs.
Achmad Afriansyah, S.H
Terdakwa:
SUGIMAN bin NGATEMIN
106 — 97
177 — 59
.15 tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan, tetapi dalam UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsitidak secara tegas mengatur lembaga yang berwenang menghitung kerugiankeuangan negara hanya ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 32 UU RINo.31 tahun 1999 bahwa Yang dimaksud secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara adalah kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan lembaga yang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk.
ROHMAN
Terdakwa:
BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN H. SOEKARNO ERNAWAN
308 — 66
Mega Persada Group tujuan transaksi Denda Keterlambatan beserta lampiran;
- 1 (satu) eksemplar copy yang sudah dilegalisir Dokumen Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayut mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Mega Persada Group untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 21018 dengan perbandingan Per 31 Desember 2017.