danmemenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;Menimbang bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana terurai diatasdapat juga ditarik petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi yang satudengan yang lain serta persesuaian dengan alat bukti lainnya bahwa Terdakwasedari awal sudan mengetahui adanya prosedur pengajuan kredit danHalaman 125 dari 152 Putusan Nomor 49/PID.SUSTPK/2021/PT SBYpersyaratanpersyaratan lainnya yang menyalahi hukum sehingga dapat dinilaiadanya etikad buruk Terdakwa (actus

Jaksa Penuntutumum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanmajelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebin dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanyadua persyaratan yaitu Actus

Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau kedudukannya

Pid.Sus/201 1Bahwa sesuai dengan faktafakta hukum yang diperoleh dari keteranganSaksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa tidak terdapatcukup bukti yang sah yang mendukung, yang dapat digunakan membuktikanbahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atastindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi karena padadiri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terdapat kesalahan (mens rea) sebabTerdakwa memang benarbenar tidak melakukan perbuatan pidana (actus

Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geen strafzonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwa tidakdipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yang melakukanperbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkanakan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukanperbuatannya itu. si pelaku juga mempunyai kesalahan.Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian darikesalahan.

Kdi jawab dan tanggung gugat pemberi jabatan dan beralih kepada mandatetanggung delegatarisgugatKemungkinan Tidak dapat menggunakan Setiap saat dapatSi pemberi wewenang itu lagi menggunakanmenggunak kecuali setelah ada sendirian pencabutan dengan wewenangwewenang berpegang pada asas yangitu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilan tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

Kdi jawab dan tanggung gugat pemberi jabatan dan beralih kepada mandatetanggung delegatarisgugatKemungkinan Tidak dapat menggunakan Setiap saat dapatSi pemberi wewenang itu lagi menggunakanmenggunak kecuali setelah ada sendirian pencabutan dengan wewenangwewenang berpegang pada asas yangitu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilan tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

Kdi jawab dan tanggung gugat pemberi jabatan dan beralih kepada mandatetanggung delegatarisgugatKemungkinan Tidak dapat menggunakan Setiap saat dapatSi pemberi wewenang itu lagi menggunakanmenggunak kecuali setelah ada sendirian pencabutan dengan wewenangwewenang berpegang pada asas yangitu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilan tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

yang dimaksud ini merupakan pejabatan negeri sipil,apakah dalam hal perusahaan swasta karyawan yang mendapatkanperintah jabatan, juga memiliki alasan pemaaf, didalam Undang Undangmenyatakan ada alasan pemaaf, diluar Undang Undang apabila suatuatasan memerintahkan karyawannya maka itu dibolehkan, dan berlakujuga untuk swasta;Bahwa menentukan ada tidaknya Mens Rea, bagi yang menjalankanperintah jabatan dari Direksi didalam Hukum Pidana ada 2 (dua) teoriyang pertama teori mens rea dan kedua ialah actus

Kalau ada yang salah maka ini yang perlu ditelusuri dimana salahnya,itu yang akan menentukan ada tidaknya actus reus ini atau tidak; Bahwayang berwenang untuk melakukan audit investigasi adalah BPK danBPKP bedasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi; Bahwa ahli tidak bisa memberikan penilaian terhadap suatu laporan auditinvestigasi yang pada dasarnya isinya hanya menyadur kembali isi dari apayang sudah pernah diperiksa sebelumnya dan pemeriksa tidak turun kelapangan melakukan pemeriksaan atas hal

Jika ada penyangkalan terhadap hal itu makadisitu ada indikasi kalau ada pemalsuan, tapi kalau tidak ada penyangkalanmaka Surat Kuasa itu tetap dianggap sah;Bahwa actus reus dan mens rea itu merupakan syarat pemidanaan;Bahwa terkait dengan siapa yang harus dipersalahkan karena tidakmenyerahkan dokumennya apakah yang mengganti rugi atau pemiliknyakarena itu kita harus lihat dulu posisi siapa yang tidak mau dalam hal ini kalauposisinya itu karena prosedur yang tidak terpenuhi sehingga tidak diserahkanmaka

Ajaran ini berdekatan dengan salah satuasas actus servi, in iis quibus opera ejus communiter adhibita est, actus dominihabetur (The act of a servant in those things in which he is usually employed isconsidered the act of his master. Jika diterjemahkan secara bebas: perbuatanseorang pegawai atau perbuatan pegawai dalam halhal di mana ia biasanyadipekerjakan atau ditugaskan, akan dianggap sebagai tindakan darituan/majikan/atasannya).

dalam perbuatan terdakwa,maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus

sebagaimana dimuatdalam Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa yang perlu dipahami di dalam negara hukum, dikenalprinsip atau azas There is no authority wthout responsibility (tiada kewenangantanpa tanggungjawab), artinya di dalam setiap pemberian kewenangan kepadapejabat tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan (RidwanHR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, 2006);Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihat apakahada unsur mens rea dan actus

PosBanjarmasin.Menimbang, selain actus reus, mens rea juga terdapat pada perbuatanterdakwa. Memang pada awalnya terdakwa diberi tawaran dari Laili selaku ManagerAkuntansi, bukan perintah karena antara terdakwa dengan Laili sederajad, bukanhubungan antara atasan dan bawahan. Di samping itu, terdakwa cukupberpendidikan, yang seharusnya mengerti dan memahami bahwa perbuatan yangdilakukan itu termasuk perbuatan pidana.

;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada putusan MahkamahKonstitusi di atas, maka perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidanapasti bersifat sengaja (dolus) sebagai suatu tujuan (oogmerk) yaitu perbuatansengaja yang dilakukan karena mendasarkan suatu motivasi yang dikehendaki;Menimbang, bahwa tentu amat sulit untuk mengetahui dengan pasti yangtersembunyi pada niat batin seseorang, hal yang mungkin dapat dijadikanpetunjuk adalah actus reus : realita yang Terdakwa lakukan serta elemenelemeneksternal

Actus reus, perbuatan yang nyata;Bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium, atau upaya terakhiratau jalan terakhir untuk diterapkan;Bahwa dalam hal seseorang yang telah dipertanggungjawaban secaraadministrasi apabila perbuatan tersebut berkaitan langsung denganperbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuanganNegara maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;Bahwa Hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta fakta yangterungkap dalam persidangan;Bahwa perbuatan melawan

dari tahun 2009Sampai dengan 2012 adalah perintah yayasan, dan terdakwa hanyamelaksanakan perintah dari yayasan, namun perintah tersebut hanyaperintah lisan tanpa ada bukti secara tertulis.Halaman 126 dari 174Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji secara Yuridis apakahdakwaan Penuntut Umum dapat diterapkan pada faktafakta dipersidangan ;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakanseseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksipidana dikenal adagium actus

Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan Pidana( actus reus ) yangdilakukan oleh orang lain dimana Terdakwa sendiri jelasjelas tanpadiliputi adanya kesalahan ( mens rea).

Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalamPasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus

subjek hukum yang dimaksud adalah individuataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty atau actus

Kang dapat dipastikan sebagai pelaku TindakPidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalamperkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsurunsur delik yang laindengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurperbuatan Pidana (actus reus/objektif) terlebin dahulu sebagaimana termuatdalam unsurunsur Pasal berikutnya;Ad..2.