Ditemukan 4978 data
83 — 49
Situasitanggal 12 September 1996 No. 13667/1996, seluas 20.000 M2, atas namaPemerintah Kelurahan Karah;Sertifikat Hak Pakai No. 11/Kelurahan Tambak Osowilangon, Gambar Situasitanggal 10 Maret 1997 No.2418/1997, luas : 1.800 M2 atas nama PemerintahKelurahan Karah; Sertifikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan tambak Osowilangon, Gambar Situasitanggal 08 Oktober 1996 No. 14.362/1996, Luas: 10.200 M2 atas namaPemerintah Kelurahan Karah;1 Bahwa, gugatan Penggugat secara yuridis dapat diklasifikasikan sebagaigugatan kadaluwarsa
RUDINI OEI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Intervensi:
1.TATI
2.SUSANTI SIE
381 — 208
(Rudini Oei) membeli tanah tersebut dari saudara Pardi Mustaripada tahun 1984, padahal saudara Pardi Mustari telah meninggal duniapada tahun 1967;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohondengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;Menolak Gugatan Penggugat untuk selurunnya karena Gugatan yangdiajukan telah lewat waktu (kadaluwarsa
114 — 27
subjektif orang lain; bertentangan dengan kesusilaan; bertentangan dengan kepatutan,ketelitian, dan kehati hatian;14.Bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsungmelawan hukum melainkan juga perbuatan yang langsung melanggarkesusilaan, agama, dan sopan santun, etika yang secara tidak langsungmelanggar hukum (Wiryono Proyodiko);15.Bahwa menurut Pasal 584 KUHP Perdata Hak milik atas suatu barang tidakdapat diperoleh selain dari pengambilan untuk dimiliki dengan pelekatan,dengan kadaluwarsa
169 — 108
yang tertulis atas nam) lama kelamaan dapat memperolehhak milik atas benda tersebut, apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yangsah dengan lewatnya waktu dua puluh tahun;Dengan demikian jangka waktu Tergugat yang sudah menguasai tanahtanah aquo dengan pembayaran SPPT setiap tahun lebih dari 70 tahun,haruslah dianggap sebagai Pemilik yang sah atas tanah tersebut, sedangkanHak menuntut bagi Penggugat apabila dihitung dari tahun 1979 sudah lebih dari30 tahun sehingga gugatannya harus dinyatakan kadaluwarsa
135 — 60
Bahwa akta nomor 101 tersebut oleh Notaris Agustri Paruna, SHdiusulkan ke Kemenkum HAM untuk memperolehpengesahan, akan tetapi oleh karena adanya permasalahandi Ditjen AHU Kemenkum Ham, sehingga akta tersebuttidak mendapat persetujuan, akhirnya akta nomor 101mengalami kadaluwarsa.10.Bahwa atas saran dan permintaan Adinata Tupel kepada NotarisAgustri Paruna, SH, maka akta nomor 101 tersebutdiperbaharui atau dipertegas dengan menerbitkan aktanomor 109 tahun 2010.
Terbanding/Tergugat I : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG
Terbanding/Tergugat II : BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
Terbanding/Tergugat III : PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA Distribusi Jawa barat dan Banten
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat V : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VI : PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cab Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : CV MAHONI
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
46 — 32
Suatu sebab yang diperkenankan.Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat PerjanjianJual Beli Tenaga Listrik tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat TERGUGAT II danTERGUGAT Ill nyata telan lewat (kadaluwarsa) terhadap jangka waktupelaksanaan Addendum2 Nomor : PR.02.03.94.12.10.5069 tanggal 03Desember 2010 adalah keliru dan tidak berdasar..
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
terletak di kelurahan Pal LimaKecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak) atau Surat Keputusan KAGDAKabupaten Pontianak tertanggal 29 Desember 1980 No.AdS/SHM/10951960 Juncto Petunjuk KBPN No.42011681 tanggal 19 Mel1980 Juncto Petunjuk Kanwil BPN Kalbar tanggai 30 Mel 1989No.420.1114411989; Bahwa Gugatan objek sengketa terebut sudah kadaluwarsa, karena dalamsengketa "pengosongan" dalam perkara perdata No. 05/Pdt.g/2012/Pn.PtkPengadilan Negeri Pontianak objek sengketa a quo tersebut telah diterimasalah
SUPARJAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
TUTI RATNASARI, SPI
263 — 111
Dengan demikian gugatan Penggugatdapat dinyatakan telah melebihi tenggang waktu (lewatwaktu) yang ditetapbkan undangundang sehingga gugatanPenggugat telah kadaluwarsa dan sebaiknya harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard); ooo nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn3. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas.;a.
ALBERT HANY KALOH
Termohon:
1.Jaksa Agung Republik Indonesia
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
103 — 79
Dakwaan tidak dapat diterima: perbuatan bukan tindak pidana(kejahatan atau pelanggaran), Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP),Kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP), Perbuatan yang didakwakan tidaksesuai dengan Peraturan Perundangundangan, Delik Aduan yangdicabut atau orang yang berhak mengadu tidak menggunakanhaknya;3.
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
109 — 72
Terhadap fakta ini, ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata secara tegasmenyebutkan bahwa suatu gugatan perdata menjadi kadaluwarsa dalamkurun waktu 30 tahun dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI, diantaranya menyatakan :1) Yurisprudensi Putusan MARI No. 210 K/Sip/1955 Tanggal 10Januari 1957, dengan dipertimbangkan hukum bahwa : Gugatan tidakdapat diterima oleh karena para Penggugat dengan mendiamkanpersoalan sampai 25(dua puluh lima) tahun harus dianggapmenghilangkan haknya/Rechts Verwerking;
selama 20 tahun atau lebih secara berturutturut olehyang bersangkutan dapat mengajukan permohonanpensertipikatan sesuai dengan pasal 61 ayat (1) sampaiayat (5) Permenag/KBPN No. 3 tahun 1997 melaluipendaftaran secara Sistematik atau pasal 76 ayat (2) danayat (3) Permenag/KBPN No. 3 tahun 1997 melaluipendaftaran secara sporadik, sehingga sesuai dasarhukum tersebut Terbanding III berhak untuk mengajukanpermohonan pendaftaran tanah terperkara;Bahwa benar suatu gugatan perdata (hak keperdataan)menjadi kadaluwarsa
311 — 185
hal jangka waktu dikaitkan dengan penggunaankredit, kredit pertanian tebu dengan jangka waktu panen kurang lebih 12 bulan dalamanalisa kredit dengan pembayaran 4 bulanan; No Nama Tgl Plafond Jangka /Periode angsuran pokokRealisasi Waktu SeharusnyaAnalisa1 2 3 4 5 6 71 Sukardi 07/01/2011 17.500.000, 12 Bln 4bulanan /12 bulan Kurang cermat dalam mengidentifikasi identitas calon peminjam dari segi kapan identitasdibuat dan berlaku sampai dengan, terbukti adanya masa berlaku dalam KTP seharusnyasudah kadaluwarsa
namun diganti dengan tulis tangan sehingga seolaholah belum kadaluwarsa;No Nama Status Plafond Jangka Tahun Masa BerlakuWaktu = Pembuata Digantin Menjadi 7071 Seharusnya1 Z 3 4 5 6 7 81 Sumini Peminjam 9.500.000,36BIn 2004 29/07/200 29/08/201 7 02 Yanto Suami 2005 31/12/200 31/12/201Wiro 8 0Supatmo3 Suwarto Peminjam 17.500.00 36 Bln 2006 01/01/200 01/01/2010, 9 24 Asih Istri 2007 01/01/201 01/01/2010 25 Suyadi Peminjam 15.000.00 36 Bln 2006 10/08/200 10/08/2010, 9 2 m Pada saat pengajuan kredit
269 — 118
Bahwa pemanggilan kerja yang dilakukan PENGGUGAT tersebutsama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Kepmenaker No. 232Tahun 2003 yakni tenggang waktu pemanggilan yang dilakukanPENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT bukanhanya tidakmemenuhi ketentuan masa tenggang waktu 7 (tujuh) hari tetapi suratpanggilan PENGGUGAT tersebut sudah kadaluwarsa dan cacatformil terlebih surat mana tidak ditujukan langsung kepada namapekerja namun bersifat pengumuman;Putusan PHI Nomor 255/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg., halaman 3iii
Hal ini terbukti setelahmenerima surat tersebut pada keesokan harinya atau tanggal 6 April2017 PARA PENGGUGAT REKONPENSI mendatangi TERGUGATREKONPENSI dengan maksud untuk masuk kerja danmengkonfirmasi perihal surat panggilan yang kadaluwarsa tersebut,namun malah justtu PARA PENGGUGAT REKONPENSI dihadanguntuk masuk kerja oleh security dan Brimob dengan alasan belummendapat instruksi dari HRD TERGUGAT REKONPENSI.
79 — 19
SUPARJO Direktur CV MERATUS JAYA UTAMA pada tanggal5 Nopember 2011 dan ada penambahan waktu pekerjaan sampai tanggal15 Desember 2011;Bahwa pada saat addendum kontrak, Ir Suparjo selaku Direktur CVMERATUS JAYA UTAMA tidak memperpanjang Dana Jaminan pekerjaansebesar Rp. 97.400.000, ( sembilan puluh tujuh juta empat ratus riburupiah ) sehingga ketika dilakukan klaim oleh KPA PATURRAHMAN padatanggal 21 Januari 2012 oleh pihak bank dinyatakan telah kadaluwarsa;Bahwa akhirnya pekerjaan konstruksi oleh
SUPARJO Direktur CV MERATUS JAYA UTAMA pada tanggal 5Nopember 2011 dan ada penambahan waktu pekerjaan sampai tanggal15 Desember 2011; Bahwa pada saat addendum kontrak, Ir Suparjo selaku Direktur CVMERATUS JAYA UTAMA tidak memperpanjang Dana Jaminan pekerjaansebesar Rp. 97.400.000, ( sembilan puluh tujuh juta empat ratus riburupiah ) sehingga ketika dilakukan klaim oleh KPA PATURRAHMAN padatanggal 21 Januari 2012 oleh pihak bank dinyatakan telah kadaluwarsa; Bahwa akhirnya pekerjaan konstruksi oleh
Terbanding/Jaksa Penuntut : MOH. KASAD, SH. MH
99 — 31
percetakan sawah Desa Labukolo sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
6.1 (satu) Buku Tabungan Bank BPD Cab Raha Nomor 003.02.01.89407-1 An Kelompok tani Kembang sari Desa Laboklo;
7.1 (satu) lembar foto copy dokumen / berita acara terima bantun langsung benih unggul jagung kegiatan APBN-P Tahun 2011 Tanggal 4 Oktober 2011 Tanpa Nomor / BAST JH / 209075-03/Tanpa Nomor/ 2011 jenis komoditas verietas :
- Bisi 2, Volume 375 Kg tanggal kadaluwarsa
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
86 — 72
XCIX (99) adalah Kadaluwarsa, karena :a. Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa sekitar tahun 1959menyerahkan girik C 141 untuk dipecah ke Kantor Kelurahan, dandari peristiwa dimaksudlah Para Penggugat menyatakan telahHal. 115 Putusan No. 359/Pdt/2018/PT.DKI.dilanggar haknya yakni mulai dari pemecahan girik namun tidaksesual dengan permintaan Para Penggugat, penjualan fiktif tanpasepengatahuan Para Penggugat, hingga penerbitan sertifikat tanpasepengatahuan Para Penggugat.
XCIX (99) (NoLegal Relation), Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel),Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona), dan LampauWaktu (Kadaluwarsa).DALAM PROVISIMenolak Permohonan Provisi Para Penggugat.Hal. 119 Putusan No. 359/Pdt/2018/PT.DKI.DALAM POKOK PERKARA(1) Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalih dan dalil yangdikemukakan Tergugat XCVII (97) s.d.
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
354 — 196
Gugatan DaluwarsaBahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa/lewatwaktu, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 joUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugatmengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah Jjelas, terang dan telahterbukti bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu.Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLGDALAM POKOK PERKARA a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui secara jelas dan nyata sebagaisuatu fakta hukum.b.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan Diwakili Oleh : PRITO TEJOKUSUMA,SE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diwakili Oleh : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu- Opak
Terbanding/Penggugat I : KOMARIYAH
Terbanding/Penggugat II : RAMBAT
Terbanding/Penggugat III : AMBJAH
Terbanding/Penggugat IV : WACHID AMINUDIN
Terbanding/Penggugat V : YUTA
Terbanding/Penggugat VI : SUKARIM, S.Pd, M.Pd
Terbanding/Penggugat VII : SUMIYAH
Terbanding/Penggugat VIII : SUKARTI
Terbanding/Penggugat IX : ANSORI
Terbanding/Penggugat X : SULASMI
Terbanding/Penggugat XI : ACHMADI
Terbanding/Penggugat XII : SUWANDI
Terbanding/Penggugat XIII : KADIM SURYANTO
Terbanding/Penggugat XIV : HARYANTO
Terbanding/Penggugat XV : TURIJAH
Terbanding/Penggugat XVI : MINTARSIH
Terbanding/Penggugat XVII : AGUS SULISYANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : PAINO
Terbanding/Penggugat XIX : SRI LESTARI Ahli Waris dari Suparman
Terbanding/Penggugat XX : MISYADIN
Terbanding/Penggugat XXI : SUTARYONO
Terbanding/Penggugat XXII : PONIMIN
Terbanding/Penggugat XXIII : NIYEM
Terbanding/Penggugat XXIV : WARYONO
Terbanding/Penggugat XXV : MARMIN
Terbanding/Penggugat XXVI : JEMIRAH
Terbanding/Penggugat XXVII : NGABDUL WAHID
Terbanding/Penggugat XXVIII : PONIRIN
Terbanding/Penggugat XXIX : PAINAH
Terbanding/Penggugat XXX : RISMIYATI JULIANTI
Terbanding/Penggugat XXXI : JUMIYATUN
Terbanding/Penggugat XXXII : MUHTAROM
Terbanding/Penggugat XXXIII : HIRMAN
Terbanding/Penggugat XXXIV : GIMAN
Terbanding/Penggugat XXXV : SARIJAH
Terbanding/Penggugat XXXVI : TARMIYAH
Terbanding/Penggugat XXXVII : ROHANI
Terbanding/Penggugat XXXVIII : MISRUN
Terbanding/Penggugat XXXIX : SARWAN
Terbanding/Penggugat XL : KHOTIMAH
Terbanding/Penggugat XLI : NGATIYAH
Terbanding/Penggugat XLII : SUMIN
Terbanding/Penggugat XLIII : SUGIYANTO
Terbanding/Penggugat XLIV : NGADIMUN
Terbanding/Penggugat XLV : SUYATNO, SPd.I
Terbanding/Penggugat XLVI : SUYONO
Terbanding/Penggugat XLVII : MUHSINUN
Terbanding/Penggugat XLVIII : KOTIMAH
Terbanding/Penggugat XLIX : RIWUT DIONO
Terbanding/Penggugat L : TRI BUDI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LI : AMIN WAHYUDIN
Terbanding/Penggugat LII : MUNTIAH
Terbanding/Penggugat LIII : SUMINI
Terbanding/Penggugat LIV : IHSANUDIN
Terbanding/Penggugat LV : SUMARNO
Terbanding/Penggugat LVI : MUHHAMAD IHSAN
Terbanding/Penggugat LVII : YUDI ARYANTO
Terbanding/Penggugat LVIII : SARIYONO
Terbanding/Penggugat LIX : SITI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LX : PURNOTO
Terbanding/Penggugat LXI : MUNTAMAH
Terbanding/Penggugat LXII : NGATINAH
Terbanding/Penggugat LXIII : RAMSIYAH
Terbanding/Penggugat LXIV : ERMANTO
Terbanding/Penggugat LXV : SUKIRYANTO
Terbanding/Penggugat LXVI : TRI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LXVII : RUJIAH
Terbanding/Penggugat LXVIII : ANDI ASZANI
Terbanding/Penggugat LXIX : KARTINI
Terbanding/Penggugat LXX : SUPARNO
Terbanding/Penggugat LXXI : PUJI ASTUTIK
Terbanding/Penggugat LXXII : RUBIANTO
Terbanding/Penggugat LXXIII : PAINTEN
Terbanding/Penggugat LXXIV : DEWI SRIYATI Als Wali Dari SILVI ISLAMINARTI
Terbanding/Penggugat LXXV : SUTINAH
Terbanding/Penggugat LXXVI : ASIYAH
Terbanding/Penggugat LXXVII : NGADIMAN
Terbanding/Penggugat LXXVIII : Sukarim, S.Pd,. M.MPd
Terbanding/Penggugat LXXIX : Muhammad Ihsan
Terbanding/Penggugat LXXX : Wuryati
Terbanding/Penggugat LXXXI : Dewi Sriyati (Wali dari Silvi Islaminarti)
Terbanding/Penggugat LXXXII : Sutinah (Wali dari Inayaturrobaniyah)
Terbanding/Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat IV : : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasioanal, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
263 — 185
tidaksependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie PengadilanNegeri Purworejo terkait gugatan Kadaluwarsa yang tidak melihatbuktibukti yang diajukan Pembanding (dahulu Tergugat dan TurutTergugat I) secara proporsional.Bahwa terkait dengan eksepsieksepsi dari Pembanding (dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I) tanggal 22 September 2020, mohon kepada MajelisHakim Tinggi untuk memeriksa kembali eksepsieksepsi yang diajukanoleh Pembanding (dahulu Tergugat dan Turut Tergugat 1) dan mohonkepada Majelis
dimaksud dalam UUNomor 5 tahun 1985 yang terakhir diubah dengan UndangUndang No. 5tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara.Oleh karena itu Pembanding dahulu Tergugat II mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Bahwa Pembanding dahulu Tergugat II tidak sependapat denganpertimbangan hukum Judex Factie pengadilan Negeri Purworejo terkaitgugatan Kadaluwarsa
187 — 160
keterangan saksisaksiyang bersesuaian tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat, nyata tanahtersebut sejak tahun 1965 sampai sekarang telah digarap oleh para penggarapdari pihak Tergugat tanpa ada keberatan dari pihak lain dimanahasilgarapannya disetorkan kepada Tergugat dan tanah tersebut sampai saat initetap dikuasai oleh Tergugat;Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 200/K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 menyebutkan bahwa gugatan Penggugatdinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa
104 — 32
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1965KUHPerdata, yang menetapkan bahwa:Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukantuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannyaBahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas, sehingga sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan yang diajukanoleh PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa,yang mana berdasarkan Asas Extensive Verjaring maka seseorangPutusan.
632 — 295
Tentang Tuntutan Provisi Yang Diajukan Penggugat Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugtan a quo butir 36 yang padapokoknya Penggugat mengajukan provisi agar merek Gymkhana milikTergugat berada dalam status quo dan melarang setiap orang melakukantindakan hukum terkait penggunaan merek Gymkhana* tersebut.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Gugatan a quo adalah guatanpembatalan yang sudah kadaluwarsa dan secara substansi tidak layak untukdikabulkan sehingga tidak ada urgensi untuk dikabulkannya permohonan