Ditemukan 4746 data
105 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
memiliki pengertian, metode danpertanggungjawaban berbeda ; Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah *perjalanan baikperseorangan maupun secara bersama untuk kepentingandinas/negara dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempattujuan di luar negeri, dari tempat kedudukan di luarnegeri/tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan didalam negeri, atau dari tempat kedudukan di luar negeri ketempat tujuan di luar negeri yang dananya bersumber dariAPBN ;Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor42
115 — 39
Foto copy yang dilegalisir PutusanPengadilan Negeri TUN Surabaya Nomor42/G./2008/PTUN.SBY tanggal 14 Agustus200854. Foto copy Putusan Pengadilan TinggiTUN Surabaya Nomor : = 132/B/2008/PT.TUN.SBY tanggal 15 Januari 2009;55. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor173. K/TUN/2009 tanggal 12 Agustus200956. Foto copy Sahnan Akta PendirianPerusahaan Persero, (Persero) PT.Pertamina Nomor 20, Tanggal 17September 2003, yang dibuat olehNotaris LENNY JANIS ISKAK, SH ;57.
222 — 131
Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor42/PIMP//20152016., tanggal 2 September 2015, bersamasama denganDamayanti Wisnu Putranti, Amaran Hi Mustary, Dessy Aryati Edwin danJulia Prasetyarini alias Uwi (yang masingmasing penuntutannya dilakukansecara terpisah), pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari2016 atau setidaktidaknya pada waktuwakiu tertentu antara tahun 2015sampai dengan tahun 2016, bertempat di hotel Ambhara JalanIskandarsyah Raya Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, FoodcourtPasaraya
102 — 34
selaku anggota Komisi VI DPR RI dalammengupayakan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunanpembangkit listrik di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, yang bertentangandengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka4 dan 6 UndangUndang RI (UU RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme Junctis Pasal 236 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor42
116 — 229
Kabupaten Ende TahunAnggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010.Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor: 347 Tahun 2010Tentang Penunjukan Para Pejabat Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran,Dan Bendahara Barang Pada Dinas Pendapatan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende TahunAnggaran 2010 tanggal 02 September 2010.Foto Copy Keputusan Bupati Ende Nomor 382 Tahun 2010Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor42
92 — 14
KIS, nomor42/PAN.Kontruksi/GU/VV2011, perihal Undangan klarifikasi, verifikasi danpembuktian kualifikasi, dibuat pada tanggal 3 Juni 2011;Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor44.1/Pan.Kontruksi/GU/VV2011, dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 7Juni 2011;Hal. 72 s/d Hal 612Putusan No.16/Pid.SusTpk/2014/PN.Gto Surat Penetapan Pemenang pengadaan jasa kontruksi pembangunansarana dan prasarana RSUD, nomor : 45.1/PAN.Kontruksi/DU/VI/2011dibuat pada tanggal 7 Juni 2011; Pengumuman pemenang lelang
KIS, nomor42/PAN.Kontruksi/GU/VV2011, perihal Undangan klarifikasi, verifikasi danpembuktian kualifikasi, dibuat pada tanggal 3 Juni 2011; Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor44.1/Pan.Kontruksi/GU/VV2011, dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 7Juni 2011; Surat Penetapan Pemenang pengadaan jasa kontruksi pembangunansarana dan prasarana RSUD, nomor : 45.1/PAN.Kontruksi/DU/VI/2011dibuat pada tanggal 7 Juni 2011; Pengumuman pemenang lelang nomor : 46.1/PAN.Kontruksi/GU/VV 2011,dibuat dan dilaksanakan
KIS, nomor42/PAN.Kontruksi/GU/VV/2011, perihal Undangan klarifikasi, verifikasi danpembuktian kualifikasi, dibuat pada tanggal 3 Juni 2011;Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor44.1/Pan.Kontruksi/GU/VV2011, dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 7Juni 2011;Surat Penetapan Pemenang pengadaan jasa kontruksi pembangunansarana dan prasarana RSUD, nomor : 45.1/PAN.Kontruksi/DU/VI/2011dibuat pada tanggal 7 Juni 2011;Pengumuman pemenang lelang nomor : 46.1/PAN.Kontruksi/GU/VV 2011,dibuat dan dilaksanakan
Kharisma Indoraya Sukses, nomor42/PAN.KONTRUKSV GU/VI/2011 tertanggal 3 Juni 2011 perihalundangan Klarifikasi, Verifikasi dan pembuktian kualifikasi.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor :10/PANKONTRUKSVGU/V 2011 tertanggal 6 Juni 2011.1 (satu) lembar asli dokumen lampiran Klarifikasi, Verifikasi danpembuktian kualifikasi, tertanggal 6 Juni 2011.1 (satu) lembar asli dokumen Hasil resume evaluasi, tertanggal 3 Juni2011.1 (satu) lembar asli dokumen hasil evaluasi harga
101 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga diperoleh selisin suara berupapenggelembungan untuk pasangan calon nomor urut 4 sebesar 5.014,;(4) Kabupaten BombanaBahwa sesuai dengan bukti rekapitulasi perhitungan suara di KabupatenBombana, maka perolehan suara di Kabupaten Bombana dapat dilihat padaTabel berikut : Tabel 9HASIL PLENO KPUD KURANG GELEMBUNGHASIL REKAP TPS5 KECAMATAN PROVINSI SUARA SUARANOMOR3 NOMOR42 3 4 1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 KABAENA SELATAN 70 262 613 4602 KABAENA TENGAH 81 330 557 5963 KABAENA TIMUR 76 252
94 — 7
Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara yangmenyatakan Belanja atas bebananggaran belanja negaradilakukan berdasarkan atas hakdan bukti bukti yang sah untukmemperoleh pembayaran ..
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM
156 — 54
bahwa Pengertian melawan hukum menurut YurisprudensiAjaran melawan hukum yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud olehUndangundang, adalah sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensiIndonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yangmeliputi baik melawan hukum formil maupun materiil;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973tanggal 30 Maret 1977 yang mempertegas Putusan Mahkamah Agung RIsebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor42
211 — 98
(tujuh puluh dua meter persegi),yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, KecamatanSukolilo, Kelurahan Keputih, setempat dikenal sebagai PerumahanCity Home Regency Sukolilo Blok H25, dengan harga Rp.233.400.000, (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus riburupiah), sesuai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor42 tertanggal 08 Agustus 2012 (delapan Agustus dua ribu duabelas), dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 43 tertanggal 08Agustus 2012 (delapan Agustus dua ribu dua belas
72 — 5
Bahwa objek tanah yang diuraikan olehpenggugat pada gugatannya halaman 4, 5dan 6, point 5, Nomor : 40 dan nomor42, adalah keliru sebab pada dasarnyaitu. satu) hamparan dan yang benar adalahBidang tanah di Blok Gorda PersilNomor : Ol, ( yang benar persil Nomor139 ) Sertifikat Hak Milik Nomor1./Desa Julang/1965, didasarkan padaAkta Jual Beli Nomor : 5/1963,tertanggal 24 April 1963, Desa Julang,Kecamatan Cikande.
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
96 — 20
Para Penggugat yang pada pokoknyaHalaman 74 dari 153 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Tjbmendalilkan bahwa Para Penggugat telan menggarap dan menguasalserta menduduki tanah objek sengketa seluas 390 Ha dengan menunjukSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10/HM/LR/1972tanggal 4 Februari 1972, Nomor 78/HM/LR/1971 tanggal 21 Agustus1971, Nomor 118/HM/LR/1971 tanggal 15 November 1971 dan Nomor42/HM/LR/1972, akan tetapi dari dalil Penggugat sampai denganPenggugat VII, Penggugat XVI
215 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
2000/A/6 tanggal 9 Mei 2003 telah diterbitkan Sertifikat HakGuna Usaha Nomor : 62/Penara), ditangguhkan sementara seluas 59,2 Ha,areal yang tidak direkomendasikan untuk diperpanjang dikeluarkan dariareal yang dimohonkan HGUnya seluas 44,5 Ha karena tuntutan rakyatyang mempunyai dasar yang kuat, sehingga tuntutan/garapan yangdirekomendasikan untuk diperpanjang HGU nya seluas 14,7 Ha (yangkemudian diberikan Hak Guna usahanya kepada PT.PN.II berdasarkanSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor42
117 — 17
Gresik kepada Bupati Nomor42.Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik tahun Anggaran 2004 ; ..(Bukti nomor : 41);Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan danEnergi Kabupaten Gresik Nomor : 050/08/403.59/2004 tanggal 16Pebruari 2004 tentang Tim Pengelola Kegiatan Reklamasi PantaiPenempatan PLTD PLN di Kec. Sangkapura Pulau Bawean TahunAnggaran 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Sumarsono, MM. ;Lene eee enn E enn eee EEE EEE EEE EEEEE EEE GEE EEE HERE EES (Bukti nomor : 42) ;.
43 — 22
Undangundang Nomor 17 tahun 2000tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1)menyebutkan pemotongan pajak ataspenghasilan sehubungan dengan pekerjaan danpenyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan :Hal 125 dari 203 halaman, putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN Dps.1261)angka 2 bendahara pemerintah yang membayargaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, danpembayaran lain, dengan nama apapunsehubungan dengan pekerjaan atau jabatanyang dibebankan kepada keuangan negara.4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42
MAJUNAH BIN H.MARJUK
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
2.MUHTADI HABLI
3.KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Turut Tergugat:
LURAH CIWEDUS
119 — 87
No. 418/Padt.G/2020/PA.Clg hal. 89 hal. 230petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkindibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dibuat APAIWBahwa Jo. pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf (untuk selanjutnya disebut "PerpuWakaf), berbunyi sebagai berikut:*Pendaftaran harta benda wakaf
INSYAYADI
Terdakwa:
Ir. SABAR BARUS BIN GUNUNG BARUS
105 — 56
Bahwa material on site merupakan bagian dari pekerjaan yangtermasuk dalam prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan.Bahwa untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastianhukum kami selaku) Penasihat hukum Terdakwa juga inginmenyampaikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkansifat melawan hukum materiil dengan fungsi yang negatif yangbertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidaktertulis) adalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor42.K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
175 — 128
Nomor42/PDT/2020/PT.TJK jo.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
174 — 70
Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor42/Pen.Pid.SusTPK/2020/PN Amb tanggal 9 Juli 2020 terhadap:1) 1 (Satu) buah buku retasi CV. Batu Prima dan CV. Bumi CendrawasihPermai;7. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor48/Pen.Pid.SusTPK/2020/PN Amb tanggal 23 Juli 2020 terhadap:1) 1 (Satu) Rekapan Pembayaran Ke Pemerintah Negeri Laha (Asli);8.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
160 — 318
Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor42/Pen.Pid.SusTPK/2020/PN Amb tanggal 9 Juli 2020 terhadap:1) 1 (Satu) buah buku retasi CV. Batu Prima dan CV. Bumi CendrawasihPermai;7. Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor48/Pen.Pid.SusTPK/2020/PN Amb tanggal 23 Juli 2020 terhadap:1) 1 (Satu) Rekapan Pembayaran Ke Pemerintah Negeri Laha (Asli);8.