Ditemukan 4883 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-07-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765 K/PID.SUS/2017 Tanggal 18 Juli 2017 — H. Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI;
272 — 234
272 — 234
Judex Facti telah mengesampingkan/tidak mempertimbangkan faktafakta persidangan yang telah membuktikan adanya peran (actus reus)maupun kesalahan (mens rea) Terdakwa;2.2. Judex Facti yang mempertimbangkan halhal yang irasional (tidakrasional) dengan melimpahkan tanggung jawab Terdakwa kepadapihak lain;2.3.
Register : 04-08-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 7 Desember 2016 — ANDREY DULU, S.Sos.,MAP Bin YUDA KARANI (ALM)
133 — 45
133 — 45
., MH.Bahwa benar seseorang dapat dipidana harus dilihat dari niat jahat(mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang merupakan suatukesalahan dan seterusnya;Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor: 40/Pid.SusTPkK/2016/PN PikBahwa benar dalam pasal 2 UU Tipikor disebutkan unsur memperkayadiri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dalam pasal 3 unsurnyadengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi adalah merupakan motif yang wajib dibuktikan dalam tindakpidana korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 25 Nopember 2014 — MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST
41 — 12
41 — 12
Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Putus : 18-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM. Tanggal 18 Mei 2015 — AKHMAD YAPANDI BIN HASAN
45 — 11
45 — 11
dasar pertimbangan bahwakonsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalahukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungan danHal.117 dari 145 halaman Putusan No: 06/PidsusTPK/2015/PN.BJM.jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat(1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (sikap batin) dan actus
Register : 27-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 1 Nopember 2013 — Pidana Korupsi
- ZULVIA
479 — 247
479 — 247
ERROR ABILIO ACTUS contoh mau membunuh si A dengan caramenembak si A tapi si A bisa menghindari peluru kKemudian mengenaisi B.Bahwa ada 2 kesesatan yang Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana :1. Kesesatan hukum atau RextualDilihat dari tingkat kKemampuan orang tersebut, tidak mempunyaicukup pengetahuan untuk perbuatan yang dilakukan, suatu perobuatanpidana.2.
Register : 14-12-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Dps Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
477 — 738
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
477 — 738
legislatif ; Bahwa peraturan ini bersifat dwingen recht atau bersifat memaksa maudan tidak mau dalam keadaan kongrit wajib dilaksanakan; Bahwa kalau memang dokumen tersebut dilarang oleh Undang undang untuk dipergunakan dalam proses pengajuan gugatan atau proseshukum di Indonesia maka itu dokumen tersebut tidak bisa dipakai untukmelakukan gugatan perbuatan hukum di Indonesia ; Bahwa ini sudah masuk kepada ranah internasional private law harusada elemen unsur asing yang dalam hal ini ada lex loci actus
Register : 11-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY Tanggal 16 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
SARIEF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
MASYULA alias ULLA
141 — 39
SARIEF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
MASYULA alias ULLA
141 — 39
Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sbysaksi Ajeng Ria Ariyanti bahwa Terdakwalah yang mengisi Slip Penarikan, memintapassword Kode Akun BOO2 kepada saksi Elisa Rahardiyani, meminta PasswordKode Akun PCO1 kepada para Pinca yang menjabat saat itu serta memerintahkepada saksi Ajeng Ria Ariyanti untuk mencairkan dana yang dimaksud, bahkanTerdakwa selaku Penyelia Dana dengan menggunakan User ID BOO99 bisamemindahbukukan nasabah deposito yang tidak mempunyai rekening tabungan keRekening Penampungan (RP) Deposito sehingga actus
Putus : 03-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2015 Tanggal 3 Nopember 2016 — Hamidy,S.E(T1),Dkk
157 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan Pidana( actus reus ) yangdilakukan oleh orang lain dimana Terdakwa sendiri jelasjelas tanpadiliputi adanya kesalahan ( mens rea).
Register : 02-11-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN Lmj. Tanggal 27 Januari 2016 — * Pidana
- TARIK Alias P. JOYO Bin ILIK
369 — 33
369 — 33
subjek hukum yang dimaksud adalah individuataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Menimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty atau actus
Register : 07-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PN SOLOK Nomor 36/Pid.Sus/2012/PN. Slk Tanggal 24 Oktober 2012 — - Jamalus, S.Pd., M.Pd
143 — 34
143 — 34
dari tahun 2009Sampai dengan 2012 adalah perintah yayasan, dan terdakwa hanyamelaksanakan perintah dari yayasan, namun perintah tersebut hanyaperintah lisan tanpa ada bukti secara tertulis.Halaman 126 dari 174Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji secara Yuridis apakahdakwaan Penuntut Umum dapat diterapkan pada faktafakta dipersidangan ;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakanseseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksipidana dikenal adagium actus
Register : 14-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 127/Pid.B/2016/PN Gin Tanggal 9 Januari 2017 — Penuntut Umum :
1.I WAYAN GENIP,SH.
2.I KETUT SUDIARTA,SH
3.I NYOMAN SUGIARTHA,SH.
4.I NENGAH ASTAWA,SH
5.I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA,SH.
Terdakwa :
I DEWA PUTU NGURAH,S.E., Alias DEWA SARAF
131 — 289
131 — 289
Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalamPasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus
Putus : 24-09-2008 — Upload : 28-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/PID.SUS/2008 Tanggal 24 September 2008 — H. ASEP SAEFUL UYUN BIN H. SUHAEMI,
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi Judex facti telahmelanggar asas Geen Straf Zonder Schuld, atau Actus Non Facit Reum NisiMens Sit Rea. Sebab judex facti telah salah menyamakan perbuatanPemohon kasasi dengan Bambang Setiawan selaku Direktur PT. Tani MasUnggul yang dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut bertindak selakuDistributor. Pertanggungjawaban pidana atas kelancaran penyaluran pupukbersubsidi, secara yuridis jelas berada di tangan Bambang Setiawan selakuDirektur PT.
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 25 Nopember 2014 — GUSTIADI IMIL
38 — 13
38 — 13
Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R Tanggal 19 April 2013 — Drs. ESGANDA WANGI, SP, MM BIN MOSEL (Alm)
61 — 24
61 — 24
Adanya unsur bathinini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataanyang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenanganyang dimiliknya, karena jabatan atau
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 17 Desember 2014 — Bayu Afriandi S.Ip Bin Firdaus,SE
55 — 20
55 — 20
Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Register : 29-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Smn Tanggal 7 Juni 2016 — * Pidana
- USMAN ARIANTO Bin RUSDI MULYANTO YAHYA
161 — 151
161 — 151
Unsur objektif yaitu perobuatan melawan hukum (actus reus)Hal. 82 dari 146 hal. Putusan No.149/Pid.B/2016/PN Smnb.
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 17 September 2014 — Muhammad Nur, ST bin Agustina(Alm);
60 — 19
60 — 19
Putusan Nomor 18 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmbmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea, yangbermakna bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalahkecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat;Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi adalahmerupakan kejahatan yang sifatnya yang luar biasa(extra ordinary crime) danpada umumnya dilakukan oleh orangorang yang berpengetahuan luas denganlatar
Putus : 23-04-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 23 April 2013 — ACHMAD SJARIFUDDIN ALSAH
148 — 52
148 — 52
Motifnya harus ada niat jahat (dolusBahwa terkait pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun1999, dalam hal seseorang tidak mempunyai motif dari pelaku maka berlakuasas actus reus mens rea (tiada pidana tanpa kesalahan) maka jika dia tidakmempunyai kesalahan tidak bisa dipidana artinya tidak bisa dimintakanpertanggungjawaban secara pidana; Bahwa terkait apakah seseorang melakukan perbuatan atau tidak melakukanperbuatan termasuk dalam konteks delik yaitu apakah termasuk delik omisi,komisi
Putus : 25-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tanggal 25 Juli 2016 — SIROJUL MUNIR bin NURCHOLIS
76 — 29
76 — 29
Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangHal 100 dari 132 halaman, Putusan Tipikor No. 58/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahan dalambahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of a crime, unlesshis mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
144 — 59
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
144 — 59
Berbedadengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawanhukum (unlawful act), mens rea mencakup unsurunsur pembuattindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatutindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960:257)Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsurunsurnyaterobukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuatdelik.