Ditemukan 4869 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus agtus attus aptus artus ahtus
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Ni Made Widyastuti, SH.
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI.
344 — 198
  • tersebut itudipertanggungjawabkan secara hukum karena dia memiliki tugas dankewajiban untuk melaksanakan pengawasan, itu berada didalam ruanglingkup kerjanya sehingga apapun yang terjadi didalam ruang lingkupkerjanya itu harus dipertanggungjawabkan; Bahwa menurut ahli pertanggungjawaban pidana dari sisi teorikesengajaan dan kelalaian adalah suatu peruatan pidana itu ada 2 (dua)unsurnya, yaitu mens rea atau dari sisi subjektifnya atau yang berhubungandengan kemampuan bertanggungjawab dan juga dari actus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2015 — SUEL, S.Ag, M.Sc Bin IBER DASAK
60 — 27
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2015 — MARKUS SIAN Bin IHONG TINGKAH, DK
48 — 10
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — PIRI AHADI
59 — 14
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
125 — 241
  • Hal ini berarti, sebagaiLemabaga Negara yang berwenang untuk menetapkan dan menentukankerugian negara, berdasarkan asas Contratrius Actus, dapat memulihkankeadaaan ketidak tertiban dengan menyatakan bahwa tidak ada kerugian negaralagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPK sebagai sanksi administrasi dalambentuk Rekomendasi BPK RI; Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung jawab Keuangan Negaramenegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2822 — 4322
  • Dalam UU ITE Pasal 40 ayat (2) salah satu tujuannyaadalah melindungi kepentingan dan keamanan negara artinya penggunaantelekomunikasi termasuk internet harus dalam koridor itu sehingga secaracontrario actus, maka kewenangan itu adalah baik memberikan pelayananataupun mencabut pelayanan ketika dihadapkan dengan masalah kepentingandan keamanan negara;Bahwa ketika Tergugat memiliki Kewenangan namun belum ada SOP untukmelakukan suatu tindakan pemerintahan dalam hal ini adalah pemutusanakses internet,
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 7 April 2017 — Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si
166 — 126
  • Rupiah) adalah suatu bentuk menguntungkan:Menimbang, bahwa sedangkan kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi ini dapat dikaitkanbentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yangmerupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/PID.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 10 Juli 2018 — - DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN,SE., M.Si Vs. - JPU
411 — 265
  • kemudian izin prinsip diajukan kepada bupatiuntuk disetujui/ditandatangani setelah diparaf olen Setda dan pejabatteknis, lalu dikemudian hari diketahui ada salah satu persyaratan yangtidak dilaksanakan dan hal tersebut tidak diketahui oleh Bupati, makaapabila izin prinsip tersebut bermasalah maka menurut pendapat ahlii,tindakan Bupati tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakanmelaawan hukum secara pidana sebab sejak semula tidak ada niat(mens rea) bupati melakukan tindak pidana, demikian pula actus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2015 — MAHMUDI
38 — 8
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Halaman 195 dari 248 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMenimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — EDOT SION Bin SION
53 — 16
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
349 — 481
  • VDNIP dan = memperhatikan aspekkewenangan, prosedur dan subtansi sebagaimana telahdiuraikan di atasmenunjukkan bahwa Tergugat telahbertindak dengan cermat.3) Bahwa penerbitan keputusan TUN in litis telah sesuai AsasContrarius Actus dan telah sesuai pula dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana telahTergugat jelaskan dalam pokok perkara khususnyamengenai aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspeksubstansi sehingga penerbitan Keputusan TUN in Iitis dapatdipertanggungjawabkan dan bukan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
227 — 160
  • Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
434 — 144
  • Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah orang yang melakukantindakan tanpa hak atau tanpa norma, tentunya tindakan itu dengan sengajadan diketahui akibatnya, sepanjang tidak teroenuhi maka tidak bisa dipandangmelawan hukum;Terkait kesengajaan masih ada satu hal lagi yang diperhatikan yaitu mens reaatau sikap batinnya karena kadangkadang orang melakukan perbuatan sikapbatinnya tidak seirama dengan perbuatannya;Apabila mens rea tidak ada tetapi karena terpaksa mens rea terjadi danditeruskan dengan actus
    reus apakah bisa diminta pertanggungjawabanpidana, sekalipun ada mens rea yang seirama dengan actus rea, dalam KUHPtidak semuanya bisa dihukum, ada dasardasar orang untuk dihukum, sekalipunsecara faktual melanggar hukum tetapi ada dasardasar yang meniadakanhukum maka orang itu tidak bisa dipidana, misal mens rea tidak ada tetapikarena situasi hingga ikutikutan atau intervensi akhirnya melakukan perbuatanyang dia tidak inginkan;Hukum pidana itu aktual, meskipun secara faktual dia telah melakukan
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
863 — 654
  • Setiap perusahaan harusmenyediakan dana untuk pemulihan lingkungan, tetapi aturan ini tidakdapat dilaksanakan karena peraturan pemerintahnya belum ada ;> Bahwa kaitan antara kesengajaan dengan mens rea dan actus reus.Dimana mens rea adalah sikap batin, sedangkan actus reus adalahperbuatan. Jadi kesengajaan adalah perbuatan sikap bathin yangHalaman 279 dari 423 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.Mbo.diketahui dan dikehendaki.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
306 — 165
  • Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2017 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDI THE
264 — 103
  • Jl) dilandasi pada perikatan Perdata namun hal tersebut dapatdikenakan pidana jika sejak dari awal dalam pembuatan perikatan tersebutdilandasi dengan adanya niat (mensrea) yang tidak baik yang selanjutnyadiwujudkan melalui perouatan (actus reus);Halaman 218 Putusan Nomor 61/PID.SUS/TPK2016/PN.JKTPSTMenimbang, bahwa penempatan investasi dalam bentuk KontrakPengelolaan Dana, Reksadana dan Rephurcase Saham dari PT.Askrindo kePT. Suprasurya Asset Management (PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
221 — 126
  • Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGmeningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturandengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi caracaraditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kanbaik normanorma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehathukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memangdalam pelaksanaannya ternyata ada halhal yang menyimpang.Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengandengan actus
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
PUDJO EDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI;
63 — 15
  • hukum yangterungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; wane enna nena aae ene ===Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, MajelisHakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga telah terpenuhisemua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Perpajakan
Register : 29-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana ACHMAJI SIGIT PRASETYO Bin SUMPENO
217 — 153
  • Unsur objektif yaitu perobuatan melawan hukum (actus reus)b.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
179 — 134
  • Asaspertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah "Tidak Dipidana Jika TidakAda Kesalahan (geen straf zonder schuld; actus reus non facit reum nisi menssit rea);Bahwa berdasarkan atas alasan hukum yang dikemukakan olehsauadara Jaksa Penutut Umum, maka pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ini dalamdakwaan Kedua ini tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa.